image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Pengajar Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta

Dampak Politik Pemindahan Ibukota

Kolom

Image

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan) Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (kedua kanan), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro hadir dalam pengumuman pemindahan ibu kota di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019). Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur tepatnya berada sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Setelah terjadi tarik ulur yang demikian panjang (mulai era Soekarno hingga era reformasi) terkait dengan pemindahan Jakarta sebagai ibukota negara republik Indonesia. Akhirnya Presiden Joko Widodo di depan anggota MPR/DPR RI pada Jumat (16/8/2019) menyampaikan permohonan izin untuk memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur. Kemudian dipertegas lagi pada Senin (26/8) di Istana Presiden, Jakarta Pusat mengambil langkah spektakuler dengan mengumumkan ibukota akan pindah dari Jakarta ke ke Kalimantan Timur. Tak urung pernyataan presiden tersebut  memunculkan berbagai tanggapan pro dan kontra dari berbagai sudut pandang, termasuk dampak politiknya yang diperkirakan akan besar dan signifikan.

Perspektif politik terkait dengan rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) tentu saja tidak bisa dilepaskan dari berbagai aspek lainnya. Namun dalam tulisan berikut, akan lebih difokuskan kepada dampak politiknya. Kata ‘dampak’ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2010) on line dimaknai sebagai benturan dan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dikaitkan dengan politik menjadi dampak politik, KBBI mengartikan sebagai akibat suatu keputusan, tindakan, ataupun peristiwa terhadap pendapat umum atau sikap masyarakat.

Dari sisi jangka waktu, dampak politik yang ditimbulkan bisa dibagi ke dalam tiga babakan, yakni: pertama jangka pendek; kedua jangka menengah, dan ketiga jangka panjang. Jangka pendek biasanya tenggang waktunya kurang dari 4 tahun. Jangka menengah antara 6 hingga 7 tahun. Sedangkan jangka panjang biasanya dalam kisaran 10, 20 atau 25 tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan yang dimaksud jangka panjang adalah 25 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka pendek 1 tahun.

baca juga:

Politik Nasional

Dalam kontek politik, jangka waktu hanya bisa digunakan sebagai salah satu saja dari sekian banyak pertimbangan. Hal ini mengingat sifat dari politik tersebut sangat dinamis. Bisa berubah setiap saat dan kadang di luar prediksi awal. Dengan asumsi, proses perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kaltim akan menjadi kenyataan, maka dampaknya secara umum  bisa dibagi dua, yakni: nasional dan lokal (daerah) dengan segala kompleksitas dan berbagai sisinya, baik positif, negatif maupun plus-minus sekaligus.

Dampak politik secara nasional diantaranya pertama, pendulum politik nasional dan strategi pemenangan dari partai politik di Pemilu maupun Pilkada akan mengalami pergeseran yang tidak lagi tersentralisasi ke Jakarta, melainkan juga ke daerah/provinsi lainnya, khususnya di Kaltim. Berbarengan dengan itu, kantor-kantor pusat partai politik akan dibangun dan dibuka di Kaltim untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi pengurus partai politik tingkat pusat dengan pihak istana dan pemerintah pusat yang juga segera dibangun di Kaltim.

Kedua, elit politik tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai arena utama tujuan pemenangan kontestasi politik, melainkan juga menyebar dan menyasar ke daerah lainnya, khususnya ke Kaltim. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari adagium ‘ada semut ada gula’. Maka ke depan, ‘gula’ tersebut menyebar ke banyak lokasi strategis, kusususnya di Kaltim. Maka kesana pula para ‘semut’ dalam hal ini para elit politik dan para political rent seeking untuk mencari dan berburu peruntungan politik.

Ketiga, relasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mengalami pergeseran. Ketika Jakarta masih menjadi ibukota negara, pemerintah pusat diwakili oleh Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menterinya banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemprov DKI, khususnya Gubernur DKI. Ke depannya, relasi antara pemerintah pusat dengan Pemvrop lainnya akan banyak juga terjadi dengan daerah/provinsi lainnya dengan Pemprov Kaltim sebagai ibukota negara yang baru berpeluang paling banyak berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Keempat, arena atau lapangan pergulatan dan pertarungan politik bagi kalangan aktivis politik dan organisasi sosial, kepemudaan, keagamaan dan sebagainya di tingkat nasional akan makin beragam serta menyebar ke berbagai daerah, termasuk di Kaltim yang sudah didisain akan menjadi ibukota negara Republik Indonesia. Memang belum jelas seperti apa medan pertempuran atau format politik baru paska pemindahan ibukota negara. Tetapi yang jelas akan terjadi pergeseran cukup signifikan dan tidak lagi Jakarta centris.

Kelima, konfigurasi kekuatan dan hasil Pemilu 2024 berpeluang terjadi perubahan. Manakala pada Pemilu Legislatif 2019, PDI Perjuangan, Partai Golkar dan Partai Gerindra beroleh suara terbanyak. Dengan perpindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kaltim, diperkirakan akan berdampak pula terhadap konfigurasi dan hasil Pemilu. Jadi situasinya ke depan secara politik akan menjadi lebih unpredictable dibandingkan bilamana  ibukota tetap bertahan di Provinsi DKI Jakarta.

Keenam, kandidat elit kepemimpinan nasional, khususunya yang akan bersaing menuju RI-1 dan RI-2 juga akan banyak sumbernya. Jika pengalaman sebelumnya, Gubernur DKI dengan case mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia dianggap diuntungkan secara politik karena menjadi Gubernur DKI. Apakah nantinya Gubernur DKI Anies Baswedan atau elit politik Jakarta yang saat ini eksis dan menonjol di Jakarta akan menjadi nominator unggulan di Pilpres 2124? Jawabannya masih sangat spekulatif.

Ketujuh, mobilitas horizontal dan juga juga vertikal dari kalangan aktivis politik dan organisasi sosial atau kepemudaan menuju tangga top karir, akan makin demokratis. Tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang berproses di Jakarta. Sebaliknya yang berasal dari wilayah non Jakarta, khususnya dari kawasan Kalimantan akan memiliki peluang sama besar. Bahkan bukan tidak mungkin akan muncul suatu konsensus, dimana aktivis yang berdomisi di luar Jakarta khususnya di Kalimantan mendapat semacam previledge naik ke posisi puncak karir politik.

Kedelapan, kontestasi dan kompetisi politik melalui Pilkada atau Pemilu (seyogianya) diasumsikan akan lebih Luber, Jurdil dan demokratis. Termasuk juga mengenai peluang dalam pengisian jabatan-jabatan politik dan strategis lainnya. Tidak lagi dimonopoli oleh kelompok atau ‘orang pusat’. Hal ini seiring dengan suasana, atau atmosfir baru yang dibawa dari pemindahan Jakarta sebagai ibukota negara ke Kaltim. Jika tidak demikian, berarti secara politik tidak ada blessing in disguise dari pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kaltim.

Politik Lokal

Sedangkan dampak politik secara lokal khususnya di Jakarta, diantaranya: pertama, Jakarta tidak tidak lagi menjadi satu-satunya distinasi politik nasional yang diburu oleh kalangan aktivis politik yang ingin karir politiknya mentereng. Sebaliknya, terbuka peluang destinasi politik lainnya di luar Jakarta. Dan Kaltim, jika sudah menjadi de jure dan de fakto menjadi ibukota negara Republik Indonesia akan menjadi destinasi politik paling prospektif bagi pengembangan karir politik para aktivis politik atau organisasi massa dan kepemudaan.

Kedua, Pilkada DKI  yang selama ini secara tradisional menjadi episentrum politik tidak lagi menjadi sorotan, magnit politik atau bahkan barometer politik nasional atau sedikit banyak terpengaruh popularitasnya. Jika sebelumnya, contohnya pada Pilkada DKI 2017 dianggap rasa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) sehingga selurah sorotan publik dan liputan media massa nasional maupun internasional terfokus ke Jakarta. Ke depannya diperkirakan hal tersebut tidak lagi terjadi.  Bukan tidak mungkin, Pilkada Kaltim suatu saat akan menjadi sorotan publik dan media paling luas.

Ketiga, tokoh dan politisi nasional, para pembesar dan saudagar kelas kakap serta populer tidak lagi menjadikan Jakarta sebagai fokus utama untuk mencari peruntungan dan perjudian politik dalam berkarir politik.  Karir politik di provinsi-provinsi besar di Indonesia seperti Jawa Timur, Jawa Barat atau Jawa Tengah, khususnya Kaltim jika sudah menjadi ibukota negara juga akan menjadi sasaran dan bidikan  para tokoh-tokoh besar untuk bertarung, terutama di Pilkada atau Pemilu yang digelar di provinsi tersebut. 

Keempat, tokoh lokal atau local genius yang memiliki otentisitas kejakartaan, secara teoritik mestinya mempunyai peluang untuk dapat entas paska banyak kalangan menengah atasnya, baik secara ekonomi maupun politik akan ikut hijrah atau hengkang ke Kaltim. Selanjutnya posisi mapan yang ditinggalkan tersebut beralih kepada warga/tokoh lokal Jakarta, termasuk penduduk asli Jakarta, yakni orang Betawi. Persoalannya, apakah tokoh lokal sudah siap mengantisipasi dan memanfaatkan political opportunity tersebut?

Kelima, relasi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI paska pemindahan ibukota Jakarta relatif lebih harmonis. Bagaimana dengan relasi antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI, atau antara berbagai faksi yang ada di DPRD DKI?  Teoritik harusnya juga lebih harmonis dan sinerjis. Sebab, konstestasi politik di level pusat akan bergeser ke banyak kawasan/daerah, termasuk ke Kaltim. Namun hal tersebut masih akan menjadi lorong gelap yang tidak mudah ditangkap secara mudah dan nyata (tangible).

Keenam, aksi demo atau unjuk rasa seperti di seputar Bundaren Hotel Indonesia akan berkurang signifikan. Sangat mungkin, prilaku mengumpulkan massa untuk menyuarakan aspirasi politiknya dengan cara demo dan unjuk rasa akan bergeser ke daerah atau provinsi lain. Dengan demikian, sangat mungkin kondisi sosial dan politik di Jakarta ke depannya akan lebih aman dan kondusif. Tapi bisa juga sebaliknya, jika tidak mampu diantisipasi dan dikelola sejak sekarang.

Ketujuh, perpolitikan di Kaltim akan bergerak dinamis dan positif. Terutama disebabkan karena akan terjadi kemungkinan gelombang serbuan dari aktivis dan politisi dari luar Kaltim. Hal ini akan berdampak positif dan sehat terhadap percepatan kemajuan dan kematangan politik di Kaltim. Namun demikian, hal tersebut tersebut akan berpotensi negatif, manakala masyarakat politik termasuk elit politik lokal Kaltim, tidak siap. Jika ini yang terjadi, bukan tidak mungkin politik lokal di Kaltim akan dikuasai oleh kaum pendatang.

Kedelapan, tidak elok dan tidak sportif jika tulisan ini tidak mengutip pendapat jurnalis senior Hersubeno Arief. Dalam suatu opinya, Arief menulis, perpindahan ibukota Jakarta ke Kaltim ada rivalitas dan benturan kepentingan antara Presiden Jokowi and his gank, dengan Anies Baswedan. Karena itu, ibukota harus sesegera mungkin dipindah. Targetnya mempreteli peran dan kewenangan Anies sebagai gubernur ibukota negara. Dengan pemindahan ibukota sesegera mungkin dari Jakarta akan membuat Anies Baswedan tak lagi menjadi bayang-bayang Jokowi. Tidak lagi ada matahari kembar. Dengan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, tak bisa dipungkiri Anies adalah pejabat publik kedua yang paling populer di Indonesia setelah Jokowi. Dalam perspektif, opini semacam ini mungkin saja benar, salah atau bias. Namanya saja perspektif politik yang terbuka peluang untuk diuji secara normatif maupun empirik.

Dari Kompetisi ke Kolaborasi

Langkah kuda penuh kejutan, radikal dan revolusioner yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan memindahkan ibukota Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya akan berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional maupun lokal, melainkan juga berdampak politik sangat luas di bidang politik nasional dan lokal dengan berbagai spektrum yang luas. Harapannya, jika pada akhirnya ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dipindahkan ke Kaltim berdampak positif, dan mengurangi seminimal mungkin dampak, resiko atau ekses negatif.

Sehingga yang terwujud secara  ekonomi adalah terminimalisirnya ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa khususnya Jakarta dengan luar Pulau Jawa dimana kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Regional 58,49 persen dan share PDRB Jabodebatek terhadap PDB Nasional sebanyak 20,85 persen. Sedangkan secara politik dan demokrasi, terwujudnya good and clean governance, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, alokasi dan distribusi kekusaan yang lebih merata, munculnya pusat-pusat peluang partisipasi politik baru yang lebih banyak dan tidak lagi terlalu terkonsentrasi di Jakarta, dan lain sebagainya.

Ekspektasi semacam ini hanya akan menjadi kenyataan manakala agenda perpindahan ibukota tersebut bukan hanya menjadi urusan Presiden Joko Widodo dengan aparatur pemerintah pusat lainnya. Melainkan juga menjadi tanggungjawab bersama. Sejumlah tantangan atau pekerjaan rumah terdekat dan selaligus akan menjadi indikator bagi masa depan politik Indonesia adalah saat pembahasan revisi UU terkait dengan perpindahan ibukota negara oleh DPR. Dari sekian banyak UU, satu diantaranya adalah UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang harus dibahas dan direvisi. 

Selain perundangan, budaya dan prilaku politik di kalangan elit politik nasional maupun elit politik lokal harus mengalami transformasi. Selama ini kecendrungannya, bukan hanya pada Pemilu atau Pilkada, yang ditonjolkan adalah kontestasi dan kompetisi yang ujung-ujungnya cenderung untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Ke depannya khususnya paska pemindahan Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia ke Kaltim, hal tersebut harus diubah menjadi suatu sinerji dan kolaborasi, terutama antara eksekutif dan legislatif untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kepentingan masyarakat dan pelayanan publik harus menjadi parameter dan muara utama perjuangan politik para elit di Jakarta.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

DPR dan Parlemen Modern

Image

News

Kolom

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image

News

Kolom

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

Perempuan dan Jabatan Publik

Image

News

Kolom

Ada Udang Dibalik Batu Revisi UU KPK

Image

News

Kolom

PKB dan Muktamar Tanpa Kejutan

Image

News

Kolom

Urgensi Evaluasi Pemilu 2019

Image

News

Kolom

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Puluhan Massa Masih Bertahan di Depan Gedung DPR Hingga Malam

Puluhan mahasiswa masih bertahan hingga pukul 00.00 WIB, Senin (23/9/201) malam, usai menggelar aksi demonstrasi.

Image
News

OTT Direksi Perum Perindo Diduga terkait Pengurusan Kuota Impor Ikan

KPK makin gahar pasca UU KPK direvisi.

Image
News

KPK Amankan Uang Ratusan Ribu US Dolar Hasil OTT Direksi Perum Perindo

Ada sembilan orang ditangkap.

Image
News

KPK Tetapkan 3 Tersangka Baru Kasus Suap Bupati Pakpak Bharat

Ketiga tersangka telah ditahan KPK.

Image
News

Aksi Demonstrasi Mahasiswa di Depan Gedung DPR Akan Dilanjutkan Besok

Perwakilan mahasiswa itu berjanji untuk melanjutkan aksi unjuk rasa pada Selasa (24/9/2019) esok.

Image
News

KPK Amankan 9 Orang Hasil OTT, Tiga Diantaranya Direksi Perum Perindo

Terkait impor ikan.

Image
News

KPK Gelar OTT di Jakarta Terkait Impor Ikan

Image
News

Bareskrim Polri Didesak Segera Selesaikan Kasus Korupsi Denny Indrayana

Karena sudah mangkrak empat tahun, kami minta kepolisian segera menyelesaikan perkaranya.

Image
News

Gibran: Saya Juga Baru Pulang dari Jakarta dan Dapat Laporan Soal Spanduk-spanduk Itu

"Tapi perlu digarisbawahi bahwa ini adalah sebuah bentuk inisiatif masyarakat dan maksudnya baik, tapi mungkin waktunya belum pas."

Image
News

Menkopolhukam Sarankan Mahasiswa Tidak Lakukan Aksi Demonstrasi

Demo-demo seperti ini melelahkan, mengganggu ketentraman umum, dan hasilnya kurang bagus karena proses koordinasi dan dialog gak terjadi.

trending topics

terpopuler

  1. Mantan Sesmenpora Bakal Beberkan Cara Imam Nahrawi Memperkaya Diri Sendiri

  2. Jokowi Kumpulkan Para Menteri, Jansen: Inilah Akibat Semua Masalah Tumpuk Jadi Satu

  3. Pengakuan Tjahjo Kumolo, Satu-satunya Menteri Jokowi yang Tidak Pernah ke Luar Negeri

  4. Lebih Cepat dari Barbie Kumalasari, Arief Muhammad Ngaku Bisa ke Amerika Hanya dalam 3 Jam

  5. Denny Siregar: Pemberian Gelar 'Putera Reformasi' untuk Jokowi adalah Kecentilan Politik

  6. Rachel Maryam: Kalau Merasa RKUHP Bermasalah, Batalkan Saja Bukan Hanya Menunda

  7. Ganjar Pecat 7 Kepsek Terindikasi Radikal, Teddy Gusnaidi Mention Anies Baswedan

  8. Dukung Aksi #ReformasiDikorupsi, Putri Gus Dur: The Game Has Changed Tuan Puan Penguasa

  9. Gubernur Papua: Saudara, Hentikan Seluruh Kegiatan yang Berbau Kejahatan!

  10. Romy Minta Dakwaannya Gugur Usai Kembalikan Uang Suap Jual-beli Jabatan

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Abdul Aziz SR

DPR dan Parlemen Modern

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Dikabarkan Hengkang dari PAN, 7 Fakta Menarik Faldo Maldini

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri