image
Login / Sign Up

Suami Ingin Tambah Istri Biasanya Punya Sejuta Alasan untuk Disampaikan: Temuan-temuan Riset

Herry Supriyatna

Pro Kontra

Image

Ilustrasi - Hubungan Seksual | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO * Penderitaan akibat poligami tak hanya terjadi pada istri dan anak, melainkan juga dirasakan orangtua dari suami dan istri.
* Dalam riset Nina, banyak temuan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan.
* Nina menegaskan poligami merupakan diskriminasi dan pemicu kekerasan terhadap perempuan.

***

Ada anak yang berniat mengakhiri hidup karena mengetahui orang tuanya melakukan poligami.

baca juga:

Lain lagi yang dialami ibu dari anak itu, dia merasakan sakit hati karena tahu suaminya beristri lagi.

Kasus itu merupakan salah satu contoh dampak buruk poligami. Praktik ini bukan hanya berimbas pada istri, tetapi juga anaknya.

“Siapa sih yang mau anaknya dipoligami, itu yang sakit bukan hanya yang dipoligami. Apalagi anak, aduh ada yang sampai mau bunuh diri," kata komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nina Nurmila ketika saya wawancarai.

Penderitaan akibat poligami tak hanya terjadi pada istri dan anak, melainkan juga dirasakan orangtua dari suami dan istri.

Nina menekankan bahwa dalam realitasnya tidak ada keadilan dalam poligami.

Nina kemudian menyontohkan kasus seorang lelaki anggota partai politik. Partai ini membolehkan anggota mereka melakukan poligami, dengan syarat bisa berlaku adil.

"Pada penelitian saya tahun 2004, saya mendapatkan suami dari partai tertentu yang memang di dalam partai itu seperti dianjurkan untuk berpoligami. Dia punya istri pertama yang punya anak tiga, maka dia kasih nafkah harian Rp50 ribu. Kemudian dia punya istri muda anak satu dikasih nafkah sehari Rp20 ribu. Dia berusaha untuk adil, tapi di mata istri pertama dan istri kedua tetap saja masih dipandang tidak adil,” kata peraih PhD dalam Gender and Islamic Studies dari The University of Melbourne.

Ilustrasi - Poligami . IST

“Jadi bukan berlaku adil, tapi dia berusaha untuk berbuat adil, walau hasil usahanya itu tetap belum dinilai adil oleh istri-istrinya" Nina menekankan.

Akibat poligami, istri (terutama yang pertama) rentan mengalami berbagai macam bentuk kekerasan.

"Jadi ketika suami nikah lagi tanpa sepengetahuan istri itu termasuk kekerasan psikologis karena saat istri kemudian mengetahui suaminya beristri lagi, pertengkaran tidak dapat dihindarkan. Ketika mereka bertengkar itu bisa berlanjut ke kekerasan fisik. Misal, salah satu subjek penelitian saya bertengkar karena suaminya berpoligami. Saat bertengkar, suaminya mendorong istrinya sampai tangan kirinya mengalami patah tulang,” kata pengajar di Fakultas Pendidikan dan Pengajaran Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kekerasan lainnya berbentuk kekerasan seksual dalam arti ketika istri pertama tahu dimadu dan harus berbagi suami, dia merasa tidak nyaman lagi untuk berhubungan seksual.

"Istri pertama khawatir tertular penyakit seksual karena ia tidak tahu perempuan macam apa yang dinikahi oleh suaminya, apakah ia perempuan yang sudah tertular penyakit seksual. Pada saat berhubungan seksual, istri pertama juga sering membayangkan bahwa suaminya melakukan hal yang sama dengan perempuan lain. Itu membuat istri pertama tidak bisa menikmati hubungan seksualnya," kata Nina.

Tetapi ada juga kasus seorang perempuan rela dipoligami karena alasan ekonomi. Perempuan tersebut membayangkan dengan mau menjadi istri kedua derajat ekonominya akan meningkat.

Nina sama sekali tidak setuju terhadap prilaku perempuan ini. Dia kategorikan perempuan tersebut sebagai perempuan patriakal, mendukung budaya yang menguntungkan laki-laki, walaupun dirinya adalah perempuan.

"Ya terus terang saja menurut saya perempuan seperti itu adalah patriakal, karena dia mendesakkan dirinya ke rumah tangga orang lain dan itu merusak rumah tangga orang lain yang saya tidak setuju dengan perbuatan tersebut," kata Nina.

Nabi Muhammad SAW diriwayatkan melakukan poligami. Hal itulah yang kemudian menjadi dasar sebagian kaum lelaki zaman sekarang beristri lebih dari satu.
Padahal keputusan Nabi Muhammad melakukan poligami melalui pertimbangan yang matang.

Poligami versi Nabi Muhammad kala itu berbeda dengan yang terjadi pada zaman sekarang. Nabi baru berpoligami setelah Khadijah wafat.

"Kemudian Rasulullah sendiri berpoligami tidak seperti yang dipraktekkan sekarang, pacaran dulu kemudian menikah dengan yang lebih muda. Rasul itu kan dulu beristrikan Khadijah saat berusia 25 tahun dan istrinya 40 tahun. Ketika istrinya meninggal Nabi Muhammad hampir dua tahun menduda kemudian baru dicarikan istri oleh para sahabatnya, yaitu Saudah yang lebih tua dari usia Rasul," kata penulis buku Women, Friday, and Everydaylife.

Ilustrasi - Cokelat dan Cinta Valentine. AKURAT.CO/Candra Nawa

Dalam riset Nina, banyak temuan praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan. Nina menemukan dalam satu tahun, maksimal hanya 12 orang yang mengajukan permohonan untuk poligami ke pengadilan agama di Bandung.

Hal itu dapat membawa efek negatif pada tujuan perkawinan itu sendiri. Kasus semacam ini juga dapat memicu terjadinya perkawinan sedarah.

"Seperti fenomena gunung es, aplikasi izin berpoligami setahun maksimal 12 kasus. Tapi praktik poligami di masyarakat itu jumlahnya jauh lebih besar. Itu juga bisa menyebabkan terjadi hubungan sedarah. Yaitu saat para anak-anak dari ayah yang sama saling bertemu dan merasa jatuh cinta tanpa tahu bahwa mereka adalah saudara seayah. Maka itulah pernikahan, entah poligami atau tidak harus dicatatkan supaya jelas nasab masing-masing orang," ujar Nina.

Penelitian Nina dilakukan terhadap 47 keluarga poligami yang tersebar di Jakarta, Depok, Bogor, dan Bandung. Dari 47 keluarga yang dia wawancarai, hanya satu keluarga atau laki-laki yang benar-benar memenuhi persyaratan diizinkan berpoligami oleh pengadilan.

Sementara sisanya, kata Nina, hanya memberikan persyaratan palsu atau bohong.

"Saya hanya mendapatkan satu orang saja yang dia memenuhi syarat-syarat di dalam undang-undang perkawinan itu, yang lain pada bohong mereka. Sudah pada nikah baru mengurus izin berpoligami. Kemudian juga istrinya nggak ada masalah Rahim, tapi dibilang ada masalah dengan rahimnya supaya diizinkan berpoligami.," kata Nina.

Parahnya lagi, oknum petugas pengadilan membantu mereka yang memohon izin berpoligami supaya secara administrasi permohonannya diterima.

"Saya diberitahu istri pertama yang suaminya mendaftar berpoligami di Pengadilan Agama. Katanya staf pengadilan agama memberitahu agar aplikasinya diterima, suami saya yang penghasilannya cuma Rp500 ribu diganti menjadi Rp5 juta agar permohonannya dikabulkan oleh pengadilan. Kalau ditulis yang sebenarnya, Rp500 ribu, kemungkinan besar aplikasinya tidak akan dikabulkan," ujar Nina.

Nina menegaskan poligami merupakan diskriminasi dan pemicu kekerasan terhadap perempuan. Sebab, dalam undang-undang, seharusnya monogami berlaku baik untuk perempuan ataupun laki-laki, bukan hanya berlaku pada perempuan saja, mengingat kesamaan kesamaan posisi laki-laki dan perempuan di hadapan hukum.

"Sayangnya dalam Undang-Undang Perkawinan monogami hanya berlaku untuk perempuan saja, laki-laki diberi ruang untuk berpoligami. Ini adalah diskriminasi: pembedaan perlakuan karena perbedaan jenis kelamin,” katanya.

Lelaki yang ingin menambah istri biasanya memiliki sejuta alasan untuk dikemukakan.

Di antaranya, mereka ingin menolong dengan alasan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki.

Padahal, kenyataannya di Indonesia, sejak tahun 2000, data menunjukkan jumlah perempuan lebih sedikit ketimbang jumlah laki-laki.

“Kalau kita cek data Biro Pusat Statistik tahun 2000 itu ternyata laki-laki lebih banyak jumlahnya. Perempuan itu cuma sekitar 49 persen lebih sedikit, sementara laki-laki itu sekitar 50 persen lebih sedikit. Jadi lebih banyak laki-laki daripada perempuan," kata Nina.

***

Wacana penerbitan qanun hukum keluarga yang memuat aturan poligami sedang digodok Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh, walaupun sebenarnya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah mengatur syarat-syarat bagi lelaki yang beristri lebih dari satu.

Nina menekankan bahwa perkawinan dalam UU Perkawinan itu memiliki asas monogami, tetapi ada pengecualian bagi lelaki yang ingin beristri lebih dari satu (pasal 4). UU Perkawinan sebenarnya bukan membolehkan poligami, melainkan mengaturnya secara ketat.

"Supaya tidak memudahkan orang berpoligami,” kata Nina.

Untuk itu, suami harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama, yang akan mengecek kelayakan seseorang untuk berpoligami dengan syarat yang ketat.

Izin baru keluar kalau istri pertama tidak bisa menjalankan kewajiban, istri sakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak bisa memiliki keturunan.

Dalam pasal 5, perkawinan yang kedua baru diizinkan pengadilan kalau mendapatkan persetujuan tertulis dari istri pertama. Kedua, suami harus menyerahkan slip gaji atau penghasilan bahwa dia memang benar-benar mampu menjamin kebutuhan istri-istrinya kelak. Ketiga, lelaki harus menandatangani pernyataan bahwa dia dapat berbuat adil kepada istri-istri serta anak-anaknya.

Perbedaan antara rancangan qanun di Aceh dengan UU Perkawinan, kata Nina, terletak pada persyaratan.

Ilustrasi - Hubungan Seksual. AKURAT.CO/Ryan

Dalam UU Perkawinan, syarat berpoligami bersifat akumulatif, harus dipenuhi seluruhnya oleh laki-laki yang hendak kawin lagi. Setelah semua syarat dipenuhi, dia dibolehkan poligami. Sedangkan rancangan qanun, hanya memberlakukan syarat alternatif.

"Bedanya syarat alternatif dengan syarat akumulatif adalah kalau syarat alternatif salah satunya saja dipenuhi maka laki-laki sudah boleh berpoligami. Tapi kalau syarat akumulatif harus tiga-tiganya dipenuhi. Perbedaan kedua, kalau di UU perkawinan itu harus meminta izin istri pertama, kecuali jika tidak memungkinkan misalnya istrinya hilang, tidak bisa ditemukan, gila. Nah baru pengadilan boleh memberikan izin. Namun di rancangan qanun Hukum Keluarga di Aceh, Mahkamah Syariah bisa memberikan izin kepada seorang suami untuk berpoligami walaupun saat istrinya tidak mau mengizinkan. Jadi memang justru ada kontradiksi antara rancangan qanun dengan UU yang ada: cenderung lebih memudahkan poligami. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang namanya undang-undang di bawah itu tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya," Nina menambahkan.

Rancangan qanun hukum keluarga di Aceh, kata Nina, ada sisi positif dan negatif.

Namun, menyangkut poligami, rancangan qanun cenderung memudahkan poligami. Padahal, menurut Nina, seharusnya poligami jangan dipermudah karena realitanya tidak ada keadilan dalam poligami dan poligami berdampak negative terhadap perempuan dan anak.

"Menurut saya poligami itu nggak boleh dimudahkan karena dalam realitanya untuk berbuat adil itu sangat sulit tercapai. Anda bayangkan sendiri kalau istri Anda mempunyai pasangan lain selain Anda, bagaimana perasaannya? Kalau soal perasaan itu sama saja, baik laki-laki ataupun perempuan," ujar dia.

Pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh beralasan menyusun qanun hukum keluarga yang memuat aturan poligami untuk meminimalisir pernikahan siri atau pernikahan yang tidak terdaftar negara.

Kalau demikian yang menjadi dasar, menurut Nina, seharusnya pemerintah Aceh pro aktif mengajak masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan pernikahan ke pengadilan, bukan malah membuat aturan yang memudahkan praktik poligami.

"Saya curiga jangan-jangan ini hanya alasan dari pemerintah daerah dan para anggota DPRA saja yang nggak berani meminta izin sama istrinya, tapi ingin berpoligami. Apalagi secara finansial para pejabat dan wakil rakyat kan banyak gajinya," kata Nina.

Nina mengingatkan aturan perkawinan sudah ada dalam UU tentang Perkawinan yang derajatnya lebih tinggi dari qanun.

"Kalau menurut saya Aceh itu kan bagian dari Indonesia, dia terikat dengan UU Perkawinan yang ada di Indonesia. Apa yang diatur oleh Aceh di rancangan qanun tentang poligami itu sudah diatur di UU Perkawinan. Kemudian kalau pasal tentang poligami ini masih juga dimasukkan ke dalam rancangan qanun ini, maka itu berarti mengatur apa yang sudah diatur, redundant" kata Nina. []

Baca juga:

Tulisan 1: Sejarah Gerakan Anti Poligami di Indonesia

Tulisan 2: Tak Rela Dimadu: Banyak Perempuan Terpaksa Mau Dipoligami, Tapi Kemudian Minta Cerai

Tulisan 4: Sudahlah Kampanye Poligaminya, Apanya Sih yang Dicari?

Tulisan 5: Saya Ada Kawan Istrinya 4, Anaknya 32, Diurusin Semua: Dengar Pendapat Habib Novel dan Ustaz Tengku soal Poligami

Tulisan 6: Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Pro Kontra

Mengapa Harus Qanun Poligami, Padahal Sudah Ada UU: Pro Kontra dari Aceh

Image

News

Pro Kontra

Saya Ada Kawan Istrinya 4, Anaknya 32, Diurusin Semua: Dengar Pendapat Habib Novel dan Ustaz Tengku soal Poligami

Image

News

Pro Kontra

Sudahlah Kampanye Poligaminya, Apanya Sih yang Dicari?

Image

News

Pro Kontra

Tak Rela Dimadu: Banyak Perempuan Terpaksa Mau Dipoligami, Tapi Kemudian Minta Cerai

Image

News

Pro Kontra

Sejarah Gerakan Anti Poligami di Indonesia

Image

News

INFOGRAFIS Pro Kontra Tabloid Indonesia Barokah

Image

Video

VIDEO Revitalisasi Rusun Klender yang Penuh Pro Kontra

Image

News

Pro Kontra TKA

Fraksi Golkar di DPR RI Tolak Pembentukan Pansus Angket TKA

Image

Hiburan

KOREA

Penampilan Baru Kang Daniel Tuai Pro Kontra Penggemar

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Satgas Yonif R 142 Tanam Ratusan Pohon di Atapupu untuk Melestarikan Alam

Demi menjaga kelestarian alam, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ melaksanakan penanaman 500 pohon bersama masyarakat.

Image
News

Pengamat Politik Sarankan Jokowi Tidak Terburu-buru Keluarkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo disarankan agar tidak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK.

Image
News

Untuk Saat Ini, Prabowo Sebut PKB Miliki Peran Penting di Indonesia

Untuk saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki peranan penting di Republik Indonesia.

Image
News

Rektor Larang Demo, Mahasiswa UIN Suska Mengadu ke DPRD Riau

Mahasiswa ke Gedung DPRD untuk mengadukan kebijakan rektor UIN Suska yang melarang mahasiswa melakukan demonstrasi.

Image
News

Pengamat Sebut Pemerintah dan DPR Perlu Libatkan Masyarakat Pembahasan RUU PKS

Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk membahas RUU PKS.

Image
News

PKB Tak Khawatir Kehilangan Jatah Menteri Jika Gerindra Merapat ke Koalisi

PKB memberi lampu hijau kepada Partai Gerindra untuk merapat dalam koalisi di Pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

Image
News

Belum Ada Tersangka, Polri Didesak Proses Hukum Oknum Penembak Mahasiswa Kendari

KontraS meminta kepada Polri untuk memproses oknum polisi yang menembak dua mahasiswa Universitas Halu Oleo hingga tewas.

Image
News

Ahmad Basarah: PDI Perjuangan Serahkan Sepenuhnya ke Jokowi Komposisi Kabinet

PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih.

Image
News

Kembali Pimpin DPRD DKI, Prasetyo: Terima Kasih Ibu Mega

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri."

Image
News

SMRC Sebut Belum Ada Urgensi untuk Mengamandemen UUD 1945

"Setidaknya saya pribadi tidak melihat ada urgensi untuk amandemen itu, baik sebagian maupun keseluruhan"

trending topics

terpopuler

  1. Agar Tak Dihukum Jenderal Andika Perkasa, Perwira Staf, Danramil, Komandan Satuan Bawah Hati-hatilah Pakai Medsos

  2. Paulus: Ada Kelompok Bersenjata di Pedalaman Sana yang Sudah Mengarah ke Sini, Jadi Jangan Pernah Lengah

  3. Dosen Unair yang 'Kejam' Corat-coret Skripsi Ternyata Dekat dengan Mahasiswa, Ini Buktinya

  4. Sebar Hoaks Soal Wiranto, PPP Sebut Hanum Ingin Jadi Sengkuniwati

  5. Tak Ada Sampah Mengambang, Bersihnya Banjir di Jepang ini Panen Pujian Warganet

  6. Chloe Minta Handphone Belasan Juta, Lee Jeong Hoon: Gak Tahu Diri ya Anak Saya

  7. 2.600 Pelajar Papua Pulang, Kapolda: Untuk Apa Mereka Pulang? Ini Jadi Beban Sosial

  8. Musni Umar: Saya Maafkan Yunarto Wijaya dan Mereka yang Ejek Saya

  9. Makin Feminin, Sam Smith Kenakan Lingerie Berenda di Attitude Awards

  10. Duet Gibran - Andreas Diharapkan Ulang Sukses Jokowi - Rudi di Solo

fokus

Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Hari Tani Nasional

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image
Rozi Kurnia

Penampilan Luar Biasa Joker Dari Seorang Joaquin Phoenix

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

DPR RI

5 Fakta Menarik Pimpinan DPR RI Rachmad Gobel, Pernah Pimpin Beberapa Perusahaan Ternama

Image
Ekonomi

Sempat Sulit Cari Kerja hingga Sukses dengan Kosmetik Halal, 7 Fakta Pendiri Wardah Nurhayati Subakat

Image
News

Berebut Kursi DPR dengan Sang Ayah, ini 5 Fakta Legislator Milenial Dyah Roro Esti