image
Login / Sign Up
Image

Ujang Komarudin

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Dosen FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta

Dirgahayu RI ke 74 dari Oligarkis ke Demokratis

Kolom

Image

Pasukan paskibraka melebarkan bendera merah putih dalam jalannya Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-74 Tahun 2019 di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8/2019). Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah saat menghadiri upacara peringatan ke-74 Kemerdekaan RI. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Enam hari yang lalu, kita telah memperingati 74 tahun kemerdekaan RI. Kita tentu harus bangga, dengan kemerdekaan yang kita nikmati. Bangga menjadi bagian dari NKRI. Dan bangga menjadi WNI.

74 tahun kemerdekaan RI harus disyukuri. Jangan diributi. Kasus kerusuhan Papua kemarin, jangan membuat bangsa ini, saling caci-maki dan menyalahkan. Jangan saling menyakiti. Dan harus saling menghormati.

Usia 74 tahun, sejatinya merupakan usia yang cukup, bagi bangsa ini untuk banyak berubah di segala bidang. Namun semakin bertambah usia republik ini, semakin bertambah pula utang negara. Semakin bertambah pula masalah dan tantangannya.

baca juga:

Indonesia makin liberal dan kapitalistik. Makin pragmatis dan transaksional. Dan makin tak beradab. Politik yang masih menjadi panglima di negeri ini. Diakali oleh kelompok tertentu, agar bisa terus berkuasa dan bertahta.  

Apakah sistem politik di negeri ini, akan semakin baik, semakin demokratis, atau bahkan semakin oligarkis seperti saat ini.

Hari kemerdekaan RI ke-74, jangan hanya sekeder teriak merdeka. Ikut upacara bendera, lalu selesai semua urusan. Momentum Dirgahayu ke-74 kemerdekaan RI, haruslah menjadi momentum perubahan dari sistem oligarkis ke demokrastis. Dari liberal dan kapitalistik ke Pancasila.

Saat ini, kita belum sampai pada apa yang disebut, sebagai negara demokratis. Kita masih dipersimpangan jalan. Masih dalam proses transisi, menjadi negara demokratis. Masih dalam konsolidasi demokrasi.

Jika proses transisi demokrasi berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Namun jika proses konsolidasi demokrasinya gagal, maka kita akan kembali ke negara otoriter.

Atau bisa saja, saat ini kita sedang ada dalam demokrasi kemunafikan. Seolah-olah demokratis. Namun sesungguhnya tidak demokratis. Pura-pura demokratis. Namun sesungguhnya sedang menancapkan dan melanggengkan oligarki.

Partai politik, yang menjadi ujung tombak perubahan bagi bangsa ini, justru sedang melanggengkan oligarki politik. Partai-partai politik tak mau berubah. Dari mulai persoalan korupsi, mengamankan bisnis, hingga memburu jabatan, dilakukan demi kuasa dan wibawa mereka.

Hampir seluruh partai yang ada di negara ini, bersifat tertutup dan oligarkis. Dimana partai politik, dikuasai oleh orang-orang tertentu, dalam waktu lama, bahkan tak terbatas waktu. Yang berkuasa itu-itu saja. Yang menikmati kekuasaan kelompok itu juga. Sedangkan kelompok lain yang tidak sepaham, akan disingkirkan.

Mambangun bangsa ini, harus dimulai dengan membereskan dan menata, partai politik dan sistem kepartaian. Jika partai politiknya bersifat oligarkis. Dan hanya menancapkan dan melanggengkan kekuasaan semata, maka tak akan ada perubahan untuk memparbaiki bangsa ini.

Begitu juga dengan bangsa ini. Bangsa yang sudah merdeka 74 tahun ini. Jika dikelola secara oligarkis, maka yang berkuasa itu-itu saja. Kelompok-kelompok itu saja. Dan partai-partai itu saja.

Bahaya, jika bangsa ini dikelola dengan design oligarkis. Bukan hanya bertentangan dengan design republik ini, yang ingin menjadi negara demokratis. Tetapi juga negara ini, tak akan dikelola dengan baik. Jika sistemnya oligarki.

Gerombolan orang yang berkuasa secara oligarkis, kekuasaannya hanya akan menguntungkan kelompoknya. Bukan dan tak akan menguntungkan rakyat, bangsa, dan negara.

Kita lihat dan saksikan, bagaimana otonomi daerah, bukan menghasilkan daerah yang makin sejahtera. Namun kepala daerah yang menjadi raja. Kepala daerah membangun politik dinasti. Dan kepala daerah menancapkan oligarki politik, di masing-masing daerahnya.

Begitu juga dengan kekuasaan di pusat. Kekuasaan hanya dipegang dan dikendalikan, oleh orang-orang tertentu, dengan tujuan tertentu. Ini yang menjadi rusak. Sistem politik menjadi rusak. Sirkulasi elite tidak terjadi. Dan hanya mereka-mereka saja, yang berkuasa. Karena mereka punya uang dan kekuasaan.

Kita tentu tidak mau, jika Indonesia hanya terlihat seolah-olah menjadi negara demokrasi. Namun sebenarnya oligarki. Kita juga tidak mau, jika demokrasi berjalan hanya sekedar prosedur. Tanpa roh dan substansi.

Pilkada dilaksanakan. Namun karena demokrasinya hanya sekedar prosedur. Pilkadanya jalan. Namun money politics juga merebak. Pilpres juga diselenggarakan. Namun karena demokrasinya, masih berdasarkan prosedur. Pilpresnya jalan. Tapi dibayang-bayangi tuduhan kecurangan.

Sistem politik kita memang liberal. Bahkan sangat liberal. Juga sangat kapitalistik. Semua diukur dengan uang. Pilkada diukur dengan uang. Pileg diukur dengan uang. Pilpres diukur dengan uang. Naik jabatan diukur dengan uang. Mencari pekerjaan diukur dengan uang. Semua telah diukur dengan uang.  

Jika semuanya diukur dengan uang. Percayalah. Bangsa ini tak akan maju. Tak akan hebat. Dan tak akan jaya.

Bangsa ini harus diukur dengan prestasi, kompetensi, keahlian, inovasi, karya, kreatifitas. Dan harus diukur dengan nilai-nilai kebajikan. Bukan sebaliknya.

Momentum 74 tahun kemerdekaan RI. Haruslah memberi rasa optimisme, bagi seluruh rakyat Indonesia. Optimisme agar republik ini bisa lebih demokratis. Dengan sistem demokrasi yang dijaga, maka akan memberikan kesempatan kepada siapapun anak bangsa, untuk bisa berperan dalam memperbaiki bangsa ini.

Namun, jika sistem yang dibangun adalah sistem oligarkis, maka hanya orang-orang itu saja yang akan berkuasa. Hanya kelompok-kelompok itu saja yang akan memiliki jabatan. Dan hanya mereka-mereka itu saja yang akan berperan. Stop oligarkis. Dan tumbuhkan demokrasi.

Membangun sistem bernegara, yang demokratis merupakan tugas kita semua. Jangan biarkan, negara ini bersifat oligarkis. Yang kekuasaannya, dikuasai hanya oleh kelompok tertentu dan untuk kepentingan tertentu.

Membangun sistem yang demokratis merupakan keniscayaan. Namun semuanya kembali ke kita semua. Apakah kita memilih sistem demokrasi sebagai pilihan. Ataukah kita ini sedang melanggengkan oligarki politik.

Sistem oligarki, hanya akan membawa bangsa ini pada kebobrokan dan kehancuran. Sedangkan demokrasi, akan membawa kepada keterbukaan dan kemajuan. Semua pilihan ada pada Anda semua. Pilih demokrasi. Atau kita tetap pada sistem oligarki, yang tak berkesudahan.

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

DPR dan Parlemen Modern

Image

News

Kolom

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image

News

Kolom

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

Perempuan dan Jabatan Publik

Image

News

Kolom

Ada Udang Dibalik Batu Revisi UU KPK

Image

News

Kolom

Dampak Politik Pemindahan Ibukota

Image

News

Kolom

PKB dan Muktamar Tanpa Kejutan

Image

News

Kolom

Urgensi Evaluasi Pemilu 2019

Image

News

Kolom

Akrobat Politik Cak Imin

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

ACT Sumatera Utara Kirim Tim Relawan Darurat Asap ke Riau

Selain mengirimkan 10 relawan darurat asap, Aksi Cepat Tanggap juga akan mengirimkan truk kemanusiaan.

Image
News

Polisi Dalami Indikasi Keterkaitan Aksi di Kampus Uncen dengan Demo Anarkis di Wamena

Massa yang melakukan demo di depan Auditorium Uncen Abepura menuntut pendirian posko untuk mahasiswa Papua yang pulang dari belajar.

Image
News

Gibran Ingin Daftar Calon Wali Kota Solo Lewat PDIP, Rudy: Woo, Sudah Tutup

Buat Gibran, dia berpesan jika memang serius ingin maju nanti saja pada pilkada 2024.

Image
News

Mahasiswa Makassar Bakar Ban, Besok aksi Lebih Besar Lagi

Juru bicara mahasiswa Mira mengatakan aksi hari ini sekaligus untuk menolak rencana pengesahan RUU KUHP.

Image
News

Belasan Kedutaan di Australia Abaikan Denda Parkir, Total Tunggakan Rp574 Juta

Utusan luar negeri yang gemar mangkir bayar parkir, seperti Rusia, Slovakia, Afghanistan, Romania, Ghana, Nepal, Tonga, Samoa, Yordania.

Image
News

Warga Aceh Sebaiknya Jangan Terlalu Banyak di Luar Rumah Dulu

Hal lain yang bisa dilakukan dikatakan Aminullah, yakni dengan menutup pintu atau jendela rumah jika tak digunakan.

Image
News

DPRD: Bila Ahmad Syaikhu Mundur, Pemilihan Wagub DKI Bakal Molor Lagi

"Ketentuannya harus dua (calon), enggak bolah hanya ada satu saja," ujar Syarif

Image
News

Penundaan RKUHP, Arsul Sani: Kita Sikapi Usai Rapat Konsultasi dengan Presiden

Tidak dibatalkan, hanya ditunda.

Image
News

Ketagihan Judi Online, Mahasiswa Makassar Nekat Gelapkan 77 Mobil Rental

"Modusnya rental, dari rental digadaikan ke beberapa masyarakat," kata dia.

Image
News

Tangkap Anak-anak yang Tantrum, Polisi Florida Dihukum

"Sebagai kakek dari tiga anak di bawah 11 tahun, ini sangat memprihatinkan bagi saya."

trending topics

terpopuler

  1. Warganet Bikin Puisi Serang Fisik Fadli Zon, Gerindra: Hati-hati Body Shaming Sudah Masuk Kategori Pidana

  2. Sindir Jokowi Soal Bantuan Negeri Jiran, Ustaz Tengku Dibully Habis-habisan

  3. Lebih Cepat dari Barbie Kumalasari, Arief Muhammad Ngaku Bisa ke Amerika Hanya dalam 3 Jam

  4. Jubir Prabowo Pertanyakan Sikap Jokowi yang Hanya Perintahkan Tunda RKUHP

  5. Dinilai Kaitkan Masalah Karhutla dengan Agama, Cuitan Fahri Hamzah di Twitter Dikecam Warganet

  6. Dedek Prayudi: Ada Lho Ustaz yang Nyinyir dengan Salatnya Orang Lain

  7. Sindir Pemerintah Soal Karhutla, Rocky Gerung Tunjukkan Foto Sepatunya yang Kotor

  8. Alasan Kenapa Rumah Enggak Laku-laku! Salah Satunya Karena Berhantu?

  9. 5 Fakta Menarik Benny Gantz, 38 Tahun Berkarier di Militer hingga Sinyal Rekonsiliasi dengan Palestina

  10. Berhenti Berpikir Menyimpan Uang, Berpikirlah Beternak Uang!

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Abdul Aziz SR

DPR dan Parlemen Modern

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri

Image
News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman