image
Login / Sign Up

Ini Saran Ombudsman ke Pemerintah Soal Pemberantasan HP Ilegal

Faqih Fathurrahman

Image

Warga saat mengisi atau mencharger handphone yang disediakan listrik gratis oleh salah satu provider di jalan Moh.Hatta, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (2/10/2018). Sulitnya aliran listrik pasca gempa yang melanda kota Palu membuat warga masyarakat memanfaatkan listrik gratis. Bahkan mereka rela antri sampai malam hari agar alat komunikasi bisa dipergunakan. Hingga 4 hari pasca gempa aliran listrik di kota Palu belum juga ada perbaikan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO,.Pemberantasan telepon genggam (handphone/HP) atau telepon selular (ponsel) seharusnya dilakukan sesegara mungkin tanpa menunggu perayaan HUT Kemerdekaan RI yang jatuh setiap tanggal 17 Agustus.

Hal itu disampaikan oleh Komisoner Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, saat menanggapi rencana Kemenkominfo, Kemenperin dan Kemendag yang akan menonaktifkan ponsel ilegal tersebut dengan memblokir International Mobile Equipment Identity (IMEI) tepat di hari Kemerdekaan RI.

Alamsyah mengungkapkan, jika pemerintah ingin memberangus ponsel ilegal, seharusnya tak perlu menunggu tanggal 17 Agustus. Menurutnya, pemerintah harusnya dapat langsung bekerja dengan melakukan pembenahan sistematis terhadap maraknya peredaran ponsel ilegal.

baca juga:

"Menurut Ombudsman, tak ada relevansinya antara pemberantasan ponsel ilegal dengan tanggal 17 Agustus. Seharusnya pembenahan dan pemberantasan ponsel ilegal harus segera dilakukan dengan membuat suatu sistem yang terstruktur dan tanpa merugikan kosumen yang tidak tau apa-apa. Harusnya pemerintah bisa mengajak masyarakat untuk serta memberantas peredaran ponsel ilegal. Bukan malah dikorbankan," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (18/8/2019).

Alamsyah mengatakan, maraknya peredaran ponsel ilegal yang terjadi di Indonesia dikarenakan ada permasalahan sistem di hulu yang tidak beres dan belum diselesaikan oleh pemerintah. Pemblokiran gawai ilegal ini sebenarnya hanya menyelesaikan sektor hilir, tanpa menyelesaikan sektor hulu.

Alamsyah pun menyarankan agar pemerintah jangan gegabah menerapkan aturan pemblokiran ponsel ilegal. Menurutnya, langkah bijak yang perlu dilakukan pemerintah adalah mempelajari dengan seksama sistem di hulunya, kenapa ponsel haram masih bisa masuk ke Indonesia.

Sehingga, Alamsyah menegaskan, pemerintah tak perlu ‘ngotot’ untuk melaksanakan pemblokiran ponsel haram ini pada Februari 2020 mendatang. Harusnya pemerintah bisa menjelaskan terlebih dahulu rancangan untuk mencegah masuk dan beredarnya ponsel ilegal ke Indonesia. Tujuannya agar publik bisa memberikan masukan.

"Pemerintah tentunya bisa mengetahui kenapa ponsel ilegal bisa masuk. Untuk itu pemerintah harus membuat suatu sistem deteksi dan mitigasi yang baik agar ponsel ilegal tak bisa masuk ke Indonesia. Jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan akibat pemblokiran ponsel ilegal tersebut," ujarnya.

Alamsyah mengatakan, jika pemblokiran IMEI ini tak ada manfaat yang signifikan buat negara, buat apa regulasi tersebut dibuat. Untuk memberantas HP ilegal dan mendapatkan PPn, pemerintah lebih baik memburu retail ponsel di Mal Ambassador atau di ITC Roxy.

"Pemblokiran IMEI hanya dilakukan di negara yang otoriter. Tujuan agar negara dapat mengintai warga negaranya. Sementara Indonesia adalah negara demokratis. Sebenarnya yang saat ini terjadi isunya adalah penggelapan pajak di retail ponsel," katanya.

Jika pemerintah tetap bersikukuh ingin menjalankan aturan pemblokiran IMEI tersebut, Alamsyah meminta agar kementerian teknis membuat terlebih dahulu standar pelayanan perlindungan konsumen. Pemerintah harus memastikan keamanan data pribadi pemilik IMEI.

"Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan data pribadi dan IMEI masyarakat Indonesia demi kepentingan tertentu yang dapat memberikan kerugian yang cukup besar," ungkapnya.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

Ekonomi

Seleksi Anggota BPK RI

Ombudsman Nilai Rekomendasi Anggota BPK Oleh DPD Hanya Formalitas

Image

Iptek

Bulan Ini, Audi Harus Menghapus Semua Perangkat Lunak Diesel Ilegal

Image

Iptek

Selain A9 2020, Oppo Juga Rilis A5 2020

Image

Iptek

Resmi Meluncur, Ini Spesifikasi dan Harga Oppo A9 2020

Image

Ekonomi

Soal Cukai Rokok, Pengamat: Kenaikannya Terlalu Tinggi, Idealnya 17 Persen!

Image

Iptek

Kominfo dan Operator Kaji Peretasan Ponsel Lewat SIMCard

Image

Ekonomi

Kenaikan Cukai Rokok 23 Persen Munculkan Dampak Kerugian, Apa Saja?

Image

Ekonomi

Bappebti Kembali Blokir 39 Situs Perusahaan Berjangka Komoditi Ilegal

Image

Iptek

Bocor Jelang Pelucuran, Huawei Mate Series Punya Empat Varian

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sindikat Narkoba Internasional Manfaatkan Karhutla Riau Untuk Penyelundupan

Pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional ini dilakukan di Pekanbaru

Image
News

Kapolda Kalteng Sebut Pembakar Lahan Tega Kepada Masyarakat

Karena sekolah sampai diliburkan, kesehatan masyarakat terganggu, penerbangan terhambat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu

Image
News

Cuaca Ibukota Jakarta Diprediksi Cerah Berawan Sepanjang Hari Ini

Hanya di wilayah Jakarta Barat yang akan mengalami berawan pada pagi hari

Image
News

Polda Papua Barat Dalami Korupsi Dana Hibah di Manokwari

Mereka menduga terjadi penyelewengan dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 2018

Image
News

Bamsoet: Pemilu 2019 Adalah Masa Keprihatinan Partai Golkar

Karena raihan suara Partai Golkar kian menyusun di Pemilu 2019

Image
News

Bamsoet Minta Pendukungnya Menahan Diri Atas Polemik di Partai Golkar

Terutama pasca ditutupnya akses masuk ke kantor DPP Partai Golkar oleh oknum partai yang menyebabkan aktifitas lumpuh.

Image
News

ITB Siapkan Aplikasi Canggih untuk Atasi Kebakaran Hutan

"Kejadian kebakaran hutan tersebut paling banyak terjadi di wilayah konsesi hutan yaitu sebesar 32 persen"

Image
News

Buka Expo Santripreneur, Bupati Blitar: Wadah Kreatifitas dan Bangun Kemandirian Santri

Cikal membangun bangsa ini ke depan.

Image
News

Komnas HAM Desak DPR dan Pemerintah Tunda Pengesahan RKUHP

Karena dinilai masih berisi banyak pasal bermasalah dan tidak memberi kepastian hukum

Image
News

Bamsoet Sesalkan Tindakan Brutal Preman dari DPP Golkar

Tindakan anarkis itu tak lain untuk membubarkan acara pemberian dukungan terhadap Bamsoet sebagai Ketum Golkar selanjutnya

trending topics

terpopuler

  1. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Rocky Gerung: Bong, Hidung Kalian Pasti Makin Panjang

  2. Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

  3. 5 Pekerjaan dari Ajang Pencarian Bakat Ini Kian Hilang dari Dunia Hiburan Tanah Air

  4. Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

  5. Pangdam XVIII/Kasuari: Saya Tidak Butuh Rekomendasi

  6. Imam Nahrawi TSK, Musni: Publik Apresiasi, Tapi Amat Prihatin Revisi UU Diduga Keras Buat Lemahkan KPK

  7. Soal Menteri Kabinet Kerja Periode Kedua, Tanri Abeng Yakin Jokowi Pilih Orang Terbaik

  8. Biasanya Sering Membela, Kenapa Sekarang Yunarto Kerap Mengkritik Jokowi?

  9. Preview: Usaha AS Roma Menjaga Catatan Positif Saat Hadapi Basaksehir

  10. DPD Serahkan 15 Calon BPK, Tak Ada Tito Sulistio dan Masih Dominan Politisi

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

5 Sumber Kekayaan 'Crazy Rich Medan' Sukanto Tanoto, Minyak hingga Serat Tekstil

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto