image
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Kader Muda Partai Golkar/Wabendum PP AMPG

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image

Ahmad Irawan, Wakil Bendahara Umum PP AMPG | Istimewa

AKURAT.CO, Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Joko Widodo (Jokowi) kini harus mempersiapkan kabinet yang akan membantunya pada pemerintahan 2019-2024. Meskipun masa jabatannya sebagai Presiden periode 2014-2019 masih tersisa sekitar dua bulan atau berakhir pada 20 Oktober 2019, banyak yang berspekulasi seolah tak sabar menunggu daftar nama Menteri yang dipilih Jokowi.

Usai penyelenggaraan HUT Pramuka ke-58, Jokowi memberikan gambaran proporsi kabinetnya. Jokowi membagi porsi kabinetnya 55% profesional dan 45% dari partai politik. Untuk porsi tersebut, kata Jokowi partai politik tidak boleh menolaknya karena merupakan hak prerogatif Presiden. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan Jaksa Agung tidak berasal dari representasi partai politik.

Partai Politik dan UUD 1945

baca juga:

Di dalam UUD 1945, partai politik tidak disebutkan dalam satu bab khusus, melainkan tersebar dalam empat pasal UUD 1945. Pertama, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Kedua,  Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan”.

Ketiga, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Keempat, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pencantuman partai politik dalam UUD 1945 menempatkan partai politik pada posisi yang istimewa. Keistimewaan partai politik di dalam keempat pasal UUD 1945 tersebut di antaranya: Pertama, hanya partai politik yang mendapatkan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden; Kedua, hanya partai politik yang mendapatkan hak mengusulkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti ketika terjadi suatu kondisi Presiden dan Wakil Presiden menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; Ketiga, yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum; Keempat, pembubaran partai politik melalui peradilan konstitusional.

Keistimewaan partai politik dalam UUD 1945 terlihat berbeda signifikan di mata Jokowi selaku Presiden terpilih. Angka 55% profesional dan 45% dari partai politik yang dipilih Jokowi dalam kabinetnya serta tidak boleh ditolak dapat dilihat sebagai manajemen akomodatif terhadap partai-partai atas hasil kerjanya dalam pemilu dan peran partai politik nantinya di parlemen.

Presentase yang didominasi oleh kalangan profesional semoga saja bukan karena penilaian Jokowi atas kinerja relawan yang lebih maksimal dibandingkan kinerja partai politik pada pemilu serentak lalu. Akan tetapi pada pertimbangan tujuan untuk menghindari terjadinya malfungsi, terjadinya praktik korupsi dan memaksimalkan kinerja para Menteri sebagaimana tujuan pembentukan zaken kabinet. Meskipun sebenarnya para profesional yang menjabat dalam kabinet belum tentu imun dari praktik korupsi.

Hal yang dilakukan oleh Jokowi relatif berbeda dengan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode keduanya. Sehingga menarik untuk melihat efektifitas pemerintahan pada periode kedua Jokowi yang kabinetnya akan didominasi oleh kalangan profesional. Meskipun apa yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya tidak akan berubah, tetap perlu bagi Jokowi untuk berfikir dan mempertimbangkan kembali untuk mengubah komposisi tersebut dengan mengutamakan usulan Menteri dari partai politik yang mengusulkan dan mendukungnya pada saat pemilihan Presiden. Karena bagaimana pun, Menteri yang akan bekerja nantinya harus memiliki relasi dan komunikasi yang kuat dan bagus dengan parlemen.

Prerogatif Presiden

Mengenai hak prerogatif Presiden, Jokowi telah menegaskannya dengan mengatakan partai tidak boleh menolak pilihan dan keputusannya. Jokowi dengan mengatakan seperti itu menunjukkan dirinya yang tidak bisa didikte dan gaya kepemimpinannya yang kuat. Penggunaan hak prerogatifnya selaku Presiden yang tidak bisa didikte pernah dibuktikannya saat mengusulkan dan membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan tetap mempertahankan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

Pada periode pertamanya, konsistensi Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya tidak diwarnai ketegangan yang signifikan dan berkepanjangan antara Presiden dengan parlemen yang memegang kekuasaan legislatif. Parlemen seperti “terdiam” dengan gaya dan keputusan-keputusan yang diambil Jokowi. Entah karena dukungan mayoritas yang didapatkan Jokowi di parlemen atau karena Jokowi yang berhasil mengontrol dan membuat keseimbangan dalam koalisi pendukungnya di parlemen sehingga ruang manuver menjadi terbatas dan tidak berguna bagi partai politik yang melakukannya.

Di tangan Jokowi, hak prerogatif Presiden benar-benar memiliki makna. Dalam posisi seperti itu, Jokowi tetap perlu diingatkan agar tetap menggunakan pendekatan persuasif dan demokratis. Bahasa keputusannya tidak boleh ditolak mereduksi kenegarawanannya dan akan menjebak Jokowi pada keterbatasan pilihan dalam mengelola perbedaan di dalam koalisinya.

Terakhir, Jokowi juga perlu diingatkan bagaimanapun pemilihan serentak 2019 tidak hanya dirinya mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Partai politik juga mendapatkan mandat dari rakyat melalui anggotanya yang terpilih sebagai anggota parlemen. Semoga Presiden tidak terjebak dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Atau, kemungkinan Jokowi bersikap seperti itu karena Jokowi telah memiliki pengalaman menjinakkan partai politik dan parlemen sehingga menjadi abai terhadap kekuatan partai politik di parlemen dalam proses pembentukan kabinet.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Menkeu Sebut Akses Teknologi Keuangan Digital di Luar Jawa, Rendah

Image

Ekonomi

Menkeu Sri Mulyani Janji Akan Pajaki Fintech Secara Adil

Image

News

Jokowi Kumpulkan Para Menteri, Jansen: Inilah Akibat Semua Masalah Tumpuk Jadi Satu

Image

Ekonomi

INKA Gandeng Stadler Rail Bangun Pabrik Kereta Api di Banyuwangi

Image

News

Beredar Kabar Pelajaran Sejarah Perang Islam Akan Dihapus, Menag: Tak Benar!

Image

Ekonomi

Bonus Demografi Jadi Momentum Lahirkan SDM Industri Berbasis Inovasi

Image

Ekonomi

Menpar Himbau Travel Fair Perbanyak Promosi Paket Wisata Dalam Negeri

Image

Gaya Hidup

Komunitas Sehat Itu Murah Beberkan Kriteria Menkes Baru

Image

News

Forum Akademisi untuk Demokrasi Beri Skor 2 Menhub Budi Karya

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Dikabarkan Hengkang dari PAN, 7 Fakta Menarik Faldo Maldini

Faldo dikabarkah pindah ke PSI

Image
News

Kembali Demo, MPK Seret Agus cs Keluar dari Gedung Merah Putih

Dalam aksinya mereka melakukan aksi teatrikal menyeret paksa 3 pimpinan KPK yang sudah menyampaikan menyerahkan mandatnya ke Presiden

Image
News

Tak Keluar Air Mata, Gadis Armenia Ini Keluarkan Kristal Saat Menangis

Setidaknya ada 50 butir kristal yang keluar yang menyebabkan rasa sakit luar biasa baginya

Image
News

KLHK Kritik Pengadilan Negeri yang Dinilai Lamban Tagih Ganti Rugi Karhutla

Eksekutor pengadilan belum miliki pengalaman.

Image
News

RKUHP Tidak Masuk Agenda Rapat Paripurna DPR Besok, Demonstran Diminta Terus Bergerak

Surat tersebut tersebar di media sosial, Senin (23/9/2019).

Image
News

Parade Hari Muslim di New York Soroti Penderitaan Warga Kashmir

Para peserta parade itu menyerukan penolakan terhadap islamophobia

Image
News

Pembahasan Wagub Dimasukan ke Dalam Tatib DPRD DKI Periode 2019-2024

"Itu kesepakatan hasil dari perundingan," ujar Wakil ketua DPRD DKI Jakarta sementara,Syarif

Image
News

ACT Sumatera Utara Kirim Tim Relawan Darurat Asap ke Riau

Selain mengirimkan 10 relawan darurat asap, Aksi Cepat Tanggap juga akan mengirimkan truk kemanusiaan.

Image
News

Polisi Dalami Indikasi Keterkaitan Aksi di Kampus Uncen dengan Demo Anarkis di Wamena

Massa yang melakukan demo di depan Auditorium Uncen Abepura menuntut pendirian posko untuk mahasiswa Papua yang pulang dari belajar.

Image
News

Bacakan Eksepsi, Romi: KPK Seperti Hypermart, Heboh OTT yang Jumlahnya Kecil

Romi menganggap penerimaan yang dilakukannya tak lebih besar daripada kerugian negara dalam kasus BLBI, dan Century

trending topics

terpopuler

  1. Warganet Bikin Puisi Serang Fisik Fadli Zon, Gerindra: Hati-hati Body Shaming Sudah Masuk Kategori Pidana

  2. Sindir Jokowi Soal Bantuan Negeri Jiran, Ustaz Tengku Dibully Habis-habisan

  3. Lebih Cepat dari Barbie Kumalasari, Arief Muhammad Ngaku Bisa ke Amerika Hanya dalam 3 Jam

  4. Jubir Prabowo Pertanyakan Sikap Jokowi yang Hanya Perintahkan Tunda RKUHP

  5. Dinilai Kaitkan Masalah Karhutla dengan Agama, Cuitan Fahri Hamzah di Twitter Dikecam Warganet

  6. Dedek Prayudi: Ada Lho Ustaz yang Nyinyir dengan Salatnya Orang Lain

  7. Sindir Pemerintah Soal Karhutla, Rocky Gerung Tunjukkan Foto Sepatunya yang Kotor

  8. Alasan Kenapa Rumah Enggak Laku-laku! Salah Satunya Karena Berhantu?

  9. Berhenti Berpikir Menyimpan Uang, Berpikirlah Beternak Uang!

  10. Pakar: Presiden Jokowi Tidak Perlu Keluarkan Perppu Pengganti UU KPK

fokus

Bencana Lingkungan
Abortus
BJ Habibie Tutup Usia

kolom

Image
Abdul Aziz SR

DPR dan Parlemen Modern

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri

Image
News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman