Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Kader Muda Partai Golkar/Wabendum PP AMPG

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image

Ahmad Irawan, Wakil Bendahara Umum PP AMPG | Istimewa

AKURAT.CO, Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Joko Widodo (Jokowi) kini harus mempersiapkan kabinet yang akan membantunya pada pemerintahan 2019-2024. Meskipun masa jabatannya sebagai Presiden periode 2014-2019 masih tersisa sekitar dua bulan atau berakhir pada 20 Oktober 2019, banyak yang berspekulasi seolah tak sabar menunggu daftar nama Menteri yang dipilih Jokowi.

Usai penyelenggaraan HUT Pramuka ke-58, Jokowi memberikan gambaran proporsi kabinetnya. Jokowi membagi porsi kabinetnya 55% profesional dan 45% dari partai politik. Untuk porsi tersebut, kata Jokowi partai politik tidak boleh menolaknya karena merupakan hak prerogatif Presiden. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan Jaksa Agung tidak berasal dari representasi partai politik.

Partai Politik dan UUD 1945

baca juga:

Di dalam UUD 1945, partai politik tidak disebutkan dalam satu bab khusus, melainkan tersebar dalam empat pasal UUD 1945. Pertama, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Kedua,  Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan”.

Ketiga, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Keempat, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pencantuman partai politik dalam UUD 1945 menempatkan partai politik pada posisi yang istimewa. Keistimewaan partai politik di dalam keempat pasal UUD 1945 tersebut di antaranya: Pertama, hanya partai politik yang mendapatkan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden; Kedua, hanya partai politik yang mendapatkan hak mengusulkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti ketika terjadi suatu kondisi Presiden dan Wakil Presiden menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; Ketiga, yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum; Keempat, pembubaran partai politik melalui peradilan konstitusional.

Keistimewaan partai politik dalam UUD 1945 terlihat berbeda signifikan di mata Jokowi selaku Presiden terpilih. Angka 55% profesional dan 45% dari partai politik yang dipilih Jokowi dalam kabinetnya serta tidak boleh ditolak dapat dilihat sebagai manajemen akomodatif terhadap partai-partai atas hasil kerjanya dalam pemilu dan peran partai politik nantinya di parlemen.

Presentase yang didominasi oleh kalangan profesional semoga saja bukan karena penilaian Jokowi atas kinerja relawan yang lebih maksimal dibandingkan kinerja partai politik pada pemilu serentak lalu. Akan tetapi pada pertimbangan tujuan untuk menghindari terjadinya malfungsi, terjadinya praktik korupsi dan memaksimalkan kinerja para Menteri sebagaimana tujuan pembentukan zaken kabinet. Meskipun sebenarnya para profesional yang menjabat dalam kabinet belum tentu imun dari praktik korupsi.

Hal yang dilakukan oleh Jokowi relatif berbeda dengan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode keduanya. Sehingga menarik untuk melihat efektifitas pemerintahan pada periode kedua Jokowi yang kabinetnya akan didominasi oleh kalangan profesional. Meskipun apa yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya tidak akan berubah, tetap perlu bagi Jokowi untuk berfikir dan mempertimbangkan kembali untuk mengubah komposisi tersebut dengan mengutamakan usulan Menteri dari partai politik yang mengusulkan dan mendukungnya pada saat pemilihan Presiden. Karena bagaimana pun, Menteri yang akan bekerja nantinya harus memiliki relasi dan komunikasi yang kuat dan bagus dengan parlemen.

Prerogatif Presiden

Mengenai hak prerogatif Presiden, Jokowi telah menegaskannya dengan mengatakan partai tidak boleh menolak pilihan dan keputusannya. Jokowi dengan mengatakan seperti itu menunjukkan dirinya yang tidak bisa didikte dan gaya kepemimpinannya yang kuat. Penggunaan hak prerogatifnya selaku Presiden yang tidak bisa didikte pernah dibuktikannya saat mengusulkan dan membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan tetap mempertahankan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

Pada periode pertamanya, konsistensi Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya tidak diwarnai ketegangan yang signifikan dan berkepanjangan antara Presiden dengan parlemen yang memegang kekuasaan legislatif. Parlemen seperti “terdiam” dengan gaya dan keputusan-keputusan yang diambil Jokowi. Entah karena dukungan mayoritas yang didapatkan Jokowi di parlemen atau karena Jokowi yang berhasil mengontrol dan membuat keseimbangan dalam koalisi pendukungnya di parlemen sehingga ruang manuver menjadi terbatas dan tidak berguna bagi partai politik yang melakukannya.

Di tangan Jokowi, hak prerogatif Presiden benar-benar memiliki makna. Dalam posisi seperti itu, Jokowi tetap perlu diingatkan agar tetap menggunakan pendekatan persuasif dan demokratis. Bahasa keputusannya tidak boleh ditolak mereduksi kenegarawanannya dan akan menjebak Jokowi pada keterbatasan pilihan dalam mengelola perbedaan di dalam koalisinya.

Terakhir, Jokowi juga perlu diingatkan bagaimanapun pemilihan serentak 2019 tidak hanya dirinya mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Partai politik juga mendapatkan mandat dari rakyat melalui anggotanya yang terpilih sebagai anggota parlemen. Semoga Presiden tidak terjebak dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Atau, kemungkinan Jokowi bersikap seperti itu karena Jokowi telah memiliki pengalaman menjinakkan partai politik dan parlemen sehingga menjadi abai terhadap kekuatan partai politik di parlemen dalam proses pembentukan kabinet.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

Ekonomi

Selain Tenaga Medis, Pekerja 18-59 Tahun Dapat Prioritas Vaksin COVID

Image

News

FOTO Serahkan Bantuan Modal Kerja, Presiden Ajak Pelaku UMKM Tetap Semangat

Image

Hiburan

5 Editan Warganet Pengganti Menkes Terawan di Kursi Kosong Mata Najwa, Bikin Ketawa Lepas

Image

Ekonomi

Kalah Saing dengan YouTube, Denny Siregar: Banyak Acara TV Cuma Cari Sensasi!

Image

Ekonomi

Menaker Beberkan Sederet Kendala Penyaluran Subsidi Gaji

Image

News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image

Ekonomi

Tok! DPR Sahkan APBN 2021, Ini Rinciannya

Image

Hiburan

Seperti Najwa Shihab, Sederet Artis Juga Mencari Menkes Terawan

Image

Hiburan

5 Meme Kocak Dialog Imajiner Najwa Shihab dan Menkes Terawan, Bikin Ngakak Seharian

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Persiapan Musim Hujan, Pemprov Jateng Susun Peta Rawan Bencana

Ini sebagai langkah antisipasi terjadinya bencana

Image
News

Formappi: DPR Gagal Total Jalankan Fungsinya Di Masa Pandemi

Diharapkan DPR segera berbenah diri

Image
News

5 Fakta Penting Nagorno-Karabakh yang Picu Perang Armenia Lawan Azerbaijan

Rusia menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah perundingan damai antara Azerbaijan dan Armenia

Image
News

Putra Wapres Luncurkan Program 'Mari Bertani' di Bima

Karena petani adalah pahlawan ketahanan pangan

Image
News

Menkopolhukam Sebut Kontroversi Setiap Ada Pilkada Adalah Hal Biasa

Jadi maklumi saja

Image
News

Bupati Intan Jaya Tepis Pernyataan Menkopolhukam

Bupati Intan Jaya menyayangkan Pernyataan Mahfud MD yang menyebut dirinya menjalankan pemerintahan dari luar daerah

Image
News

Beredar Survei SMRC Soal Pilkada Tangsel: Benyamin-Pilar Unggul Jauh dari Kontestan Lain

Survei SMRC pada Bulan Agustus 2020 dimana elektabilitas Benyamin Davnie mencapai 38,8 persen.

Image
News

Terdakwa Investasi Bodong MeMiles Divonis Bebas

Jaksa pikir-pikir ajukan banding

Image
News

4 Tersangka Korupsi Danareksa Sekuritas Akhirnya Diserahkan ke Kejari Jakpus

Keempatnya akan segera menjalani persidangan

Image
News

Selama Memenuhi Syarat, Warga DKI yang Positif Covid-19 Boleh Isolasi Mandiri

Tapi tetap harus ikut aturan

terpopuler

  1. Di Acara Mata Najwa, Gibran Tidak Mewajibkan Masyarakat Solo untuk Memilih Dirinya

  2. 5 Fakta Penting Sarwo Edhie Wibowo, Kakek AHY yang Ikut Tumpas G30S PKI

  3. Sule Akui Tak Akan Sanggup Memiliki Kekasih Seperti Nathalie Holscher Jika Masih Hidup Susah

  4. Bayari Rp180 Ribu untuk Pelanggan yang Lupa Bawa Dompet, Kasir di AS Dapat Balasan Rp290 Juta

  5. Bobby Nasution: Tidak Ada Rapat di Keluarga Presiden Sebelum Penentuan Calon

  6. Penyidik Kantongi Bukti Soal Janji Uang Rp140 Miliar untuk Pejabat Kejagung dan Hakim MA

  7. Buruh Ancam Mogok Kerja Nasional, Begini Kata Apindo

  8. 7 Potret Manis Han So-eun, Pemeran Jung Da Jung Muda di 18 Again

  9. 5 Meme Lucu Gol Freekick Paul Pogba, Aslinya Melenceng Tuh

  10. Prediksi Tottenham vs Maccabi Haifa: Lini Serang Spurs Minus Heung-Min Son

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Iriana Tatap Mesra Presiden Jokowi Ini Bikin Melting Parah

Image
News

5 Fakta Penting Sarwo Edhie Wibowo, Kakek AHY yang Ikut Tumpas G30S PKI

Image
News

5 Momen Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Tangkap Hasil Laut, Seru Banget!