image
Login / Sign Up
Image

Ahmad Irawan

Kader Muda Partai Golkar/Wabendum PP AMPG

Joko Widodo dan Keutamaan Partai Politik

Image

Ahmad Irawan, Wakil Bendahara Umum PP AMPG | Istimewa

AKURAT.CO, Setelah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019, Joko Widodo (Jokowi) kini harus mempersiapkan kabinet yang akan membantunya pada pemerintahan 2019-2024. Meskipun masa jabatannya sebagai Presiden periode 2014-2019 masih tersisa sekitar dua bulan atau berakhir pada 20 Oktober 2019, banyak yang berspekulasi seolah tak sabar menunggu daftar nama Menteri yang dipilih Jokowi.

Usai penyelenggaraan HUT Pramuka ke-58, Jokowi memberikan gambaran proporsi kabinetnya. Jokowi membagi porsi kabinetnya 55% profesional dan 45% dari partai politik. Untuk porsi tersebut, kata Jokowi partai politik tidak boleh menolaknya karena merupakan hak prerogatif Presiden. Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menegaskan Jaksa Agung tidak berasal dari representasi partai politik.

Partai Politik dan UUD 1945

baca juga:

Di dalam UUD 1945, partai politik tidak disebutkan dalam satu bab khusus, melainkan tersebar dalam empat pasal UUD 1945. Pertama, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Kedua,  Pasal 8 ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersamasama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatan”.

Ketiga, Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Keempat, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, selengkapnya berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Pencantuman partai politik dalam UUD 1945 menempatkan partai politik pada posisi yang istimewa. Keistimewaan partai politik di dalam keempat pasal UUD 1945 tersebut di antaranya: Pertama, hanya partai politik yang mendapatkan hak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden; Kedua, hanya partai politik yang mendapatkan hak mengusulkan dan memilih Presiden dan Wakil Presiden pengganti ketika terjadi suatu kondisi Presiden dan Wakil Presiden menjabat mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan; Ketiga, yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah anggota partai politik yang terpilih dalam pemilihan umum; Keempat, pembubaran partai politik melalui peradilan konstitusional.

Keistimewaan partai politik dalam UUD 1945 terlihat berbeda signifikan di mata Jokowi selaku Presiden terpilih. Angka 55% profesional dan 45% dari partai politik yang dipilih Jokowi dalam kabinetnya serta tidak boleh ditolak dapat dilihat sebagai manajemen akomodatif terhadap partai-partai atas hasil kerjanya dalam pemilu dan peran partai politik nantinya di parlemen.

Presentase yang didominasi oleh kalangan profesional semoga saja bukan karena penilaian Jokowi atas kinerja relawan yang lebih maksimal dibandingkan kinerja partai politik pada pemilu serentak lalu. Akan tetapi pada pertimbangan tujuan untuk menghindari terjadinya malfungsi, terjadinya praktik korupsi dan memaksimalkan kinerja para Menteri sebagaimana tujuan pembentukan zaken kabinet. Meskipun sebenarnya para profesional yang menjabat dalam kabinet belum tentu imun dari praktik korupsi.

Hal yang dilakukan oleh Jokowi relatif berbeda dengan yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada periode keduanya. Sehingga menarik untuk melihat efektifitas pemerintahan pada periode kedua Jokowi yang kabinetnya akan didominasi oleh kalangan profesional. Meskipun apa yang disampaikan oleh Jokowi sepertinya tidak akan berubah, tetap perlu bagi Jokowi untuk berfikir dan mempertimbangkan kembali untuk mengubah komposisi tersebut dengan mengutamakan usulan Menteri dari partai politik yang mengusulkan dan mendukungnya pada saat pemilihan Presiden. Karena bagaimana pun, Menteri yang akan bekerja nantinya harus memiliki relasi dan komunikasi yang kuat dan bagus dengan parlemen.

Prerogatif Presiden

Mengenai hak prerogatif Presiden, Jokowi telah menegaskannya dengan mengatakan partai tidak boleh menolak pilihan dan keputusannya. Jokowi dengan mengatakan seperti itu menunjukkan dirinya yang tidak bisa didikte dan gaya kepemimpinannya yang kuat. Penggunaan hak prerogatifnya selaku Presiden yang tidak bisa didikte pernah dibuktikannya saat mengusulkan dan membatalkan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan tetap mempertahankan Rini Soemarno sebagai Menteri BUMN.

Pada periode pertamanya, konsistensi Jokowi dalam menggunakan hak prerogatifnya tidak diwarnai ketegangan yang signifikan dan berkepanjangan antara Presiden dengan parlemen yang memegang kekuasaan legislatif. Parlemen seperti “terdiam” dengan gaya dan keputusan-keputusan yang diambil Jokowi. Entah karena dukungan mayoritas yang didapatkan Jokowi di parlemen atau karena Jokowi yang berhasil mengontrol dan membuat keseimbangan dalam koalisi pendukungnya di parlemen sehingga ruang manuver menjadi terbatas dan tidak berguna bagi partai politik yang melakukannya.

Di tangan Jokowi, hak prerogatif Presiden benar-benar memiliki makna. Dalam posisi seperti itu, Jokowi tetap perlu diingatkan agar tetap menggunakan pendekatan persuasif dan demokratis. Bahasa keputusannya tidak boleh ditolak mereduksi kenegarawanannya dan akan menjebak Jokowi pada keterbatasan pilihan dalam mengelola perbedaan di dalam koalisinya.

Terakhir, Jokowi juga perlu diingatkan bagaimanapun pemilihan serentak 2019 tidak hanya dirinya mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Partai politik juga mendapatkan mandat dari rakyat melalui anggotanya yang terpilih sebagai anggota parlemen. Semoga Presiden tidak terjebak dengan gaya kepemimpinannya sendiri. Atau, kemungkinan Jokowi bersikap seperti itu karena Jokowi telah memiliki pengalaman menjinakkan partai politik dan parlemen sehingga menjadi abai terhadap kekuatan partai politik di parlemen dalam proses pembentukan kabinet.

Editor: Dian Rosmala

berita terkait

Image

News

DPR RI

Ketua DPR Berharap Akan Lebih Banyak Kader Perempuan yang Duduki Kursi Parlemen

Image

News

LIPI Sarankan Jokowi Pilih Calon Menteri yang Berprestasi di Periode Kedua

Image

News

FOTO Benjamin Netanyahu Kembali Mencalonkan Diri sebagai Perdana Menteri Israel

Image

Ekonomi

Menteri Jonan Akui Sektor Kelistrikan Penyebab Utama Pemanasan Global

Image

News

Banyak Perceraian di Jatim karena Ada Wanita Idaman Lain, Khofifah: Paling Banyak Guru

Image

Gaya Hidup

RUU Perkawinan Diperbarui, KemenPPPA : Ini Sangat Dinantikan Seluruh Warga Indonesia

Image

Gaya Hidup

Ingat, Istri Tak Melulu Jadi Si 'Menteri Keuangan' dalam Berumah Tangga

Image

News

Mantan PM Turki Davutoglu Mundur dari Partai Berkuasa AKP

Image

Ekonomi

Di Tengah Sanksi AS, Iran Siap Kembangkan USD440 Juta Ladang Gas di Teluk

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

OHCHR Diminta Tidak Intervensi Kasus Veronica Koman

Jika ingin berikan saran akan ditampung.

Image
News

Lemahnya Pengawasan Restorasi Ekosistem Gambut Penyebab Terjadinya Karhutla

Potret krisis kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disampaikan Jokowi sudah terbukti."

Image
News

Maskapai India Minta Kru Kabinnya Jalani Diet Rendah Lemak

Air India mengatakan akan menyediakan menu rendah lemak khusus untuk seluruh kru yang terbang

Image
News
Pilkada 2020

Gibran Rakabuming Temui Rudy di Rumah Dinas Loji Gandrung, Ada Apa?

Saat ditanya apakah keduanya membahas tentang politik, suami Selvi Ananda itu membantah.

Image
News

5 Jajanan Manis Tradisional Khas Yogyakarta yang Bikin Lidah Bergoyang

Sudah pernah coba yang mana?

Image
News

Dikecam Netizen, Berikut 5 Kontroversi Pernyataan Abu Janda

Netizen gemakan akun Abu Janda diblokir.

Image
News

Pesawat Rimbun Air Pengangkut Beras Bulog Dikabarkan Hilang Kontak di Papua

Dalam pesawat tersebut, terdapat beberapa orang dengan membawa cargo beras seberat 1700 kilogram.

Image
News

Politisi PPP Kritisi Kebijakan Bima Arya Soal Penggunaan Batik

Kebijakan ini terkesan aneh lantaran PNS harus membeli secara masing-masing batik tersebut seharga Rp225.000 per dua meter

Image
News

Analis: Narasi 'Taliban KPK' di Medsos Sangat Efektif Membentuk Opini Masyarakat

Yang pro revisi UU KPK sangat mendominasi.

Image
News

Protes Menteri Koruptor, Politisi Korsel Kompak Gunduli Kepala

Protes dikarenakan penunjukkan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Asap Pekat di Kalimantan dan Sumatra, AA Gym: Allah Sedang Memberikan Ujian ke Kita, juga Teguran

  2. Mengejutkan! Rambo dan 4 Artis Hollywood Ini Pernah Cicipi Industri Porno

  3. Sekarang KPK Wajib Menyerahkan Perkara Korupsi ke Penegak Hukum Lain, Jika....

  4. Sebut Masyarakat Indonesia Goblok, Warganet Yakin Tiga Setia Gara Idap Bipolar

  5. Sempat Dijauhi Masyarakat, Berikut 4 Kisah Sunny Leone Pasca Pensiun dari Industri Porno

  6. Ketika Quartararo Tahu Marquez Hanya 0,02 Detik di Belakangnya

  7. 7 Spanduk Nyeleneh saat Laga Persija vs PSIS, Obat Kuat sampai Pecel Lele

  8. Tahun Ini, 6 Zodiak Ini Bakal Beruntung dan Miliki Harta Berlimpah

  9. 5 Negara dengan Sistem Transportasi Terbaik di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

  10. Diduga Settingan, Ini Fakta Video Viral Ibu-ibu Ribut Antre di Prasmanan Kondangan

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Andrew Darwis, Pendiri Kaskus yang Terseret Kasus Pemalsuan Dokumen