image
Login / Sign Up

Setara Institute Sebut Tak Tepat MK Gunakan Living Constitution dalam Putusannya

Faqih Fathurrahman

Image

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) saat membacakan putusan hasil sidang gugatan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2019). Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan sidang perkara sengketa hasil Pilpres 2019. Kesimpulannya, Majelis Hakim MK menolak seluruh permohonan yang diajukan dalam gugatan Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga.  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kurang tepat jika menggunakan alasan sistem konstitusi yang hidup (living consitution) dalam setiap mengambil keputusan.

Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani, menilai, MK harus tegas dengan apa yang pernah diputuskan.

"Mahkamah harus konsisten pada putusan-putusan yang sudah pernah ia putus. Ketika ada persoalan yang sama dengan apa yang pernah ia putuskan, maka mahkamah juga seharusnya memutus yang sama," ungkapnya di Kantor Setara Institute, Jakarta Selatan, Minggu (18/8/2019).

baca juga:

Ismail menjelaskan, alasannya adalah karena living constitution itu biasanya digunakan atau diadopsi membentuk konstitusi atau membentuk Undang-undang (UU).

Menurut Ismail, kurang tepatnya living constitution karena bisa saja, norma pada satu massa dinyatakan konstitusi, namun di massa kemudian, dinyatakan inkonstitusi.

"Ini tidak elok kalau living constitution bisa berubah setiap tahun atau dua tahun," ujarnya.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

Soal RKUHP, Ma'ruf Amin: Tanya Pemerintahlah, Saya Kan Belum Dilantik

Image

News

Bamsoet Tegaskan Kader Golkar Wajib Pelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Image

News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman

Image

News

ICW Bersama Koalisi Masyarakat Sipil Bakal Lakukan Uji Materi UU KPK ke MK

Image

News

Buntut Penyerangan Munaslub MKGR, Dua Anggota DPR RI akan Dilaporkan ke MKD

Image

News

Banyak Tindak Kekerasan dari Pencari Keadilan, MA Nilai Draf RUU KUHP untuk Lindungi Hakim

Image

News

Preman dari DPP Partai Golkar Lakukan Pengrusakan dan Penganiayaan kepada Pendukung Bamsoet di Hotel Sultan

Image

News

RUU Sumber Daya Air Disahkan, Walhi: Hanya Dijadikan Kedok Investasi

Image

News

Ketua MA Lantik Dua Dirjen dan 25 Ketua Pengadilan Banding

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kabut Asap, Himpunan Nelayan Sebut Ribuan Nelayan di Sumut Tidak Melaut

Nelayan tradisional tidak menangkap ikan, akibat kabut asap di laut masih pekat, mengganggu jarak pandang.

Image
News

Smart SIM Mampu Catat Rekam Jejak Pelanggaran Pengemudi

"Ketika pengemudi melakukan pelanggaran lalin [lalu lintas] itu tercatat dalam chip pada kartu SIM itu, dan juga tercatat pada server kita."

Image
News

Mobil Taksi Express Terbakar di Lampu Merah Cawang UKI

Peristiwa itu terjadi sekita pukul 21.32 WIB. Mobil yang terbakar, taksi berwarna putih dengan pelat nomor B-1990-BTE.

Image
News

Polisi Tangkap Pelaku Pembakahan Lahan di Balangan Kalsel

"Saat dilakukan pemadam, api susah dipadamkan. Bahkan menjalar ke lahan kebun milik orang lain."

Image
News

Bagaimana Kemlu Menjelaskan Pada Negara Tentangga Soal Video Jokowi dan Jan Ethes?

Dalam video tersebut, Jokowi dan Ethes tampak begitu akrab.

Image
News

Kebakaran di Pesing, 17 Unit Damkar Dikerahkan

Laporan kami terima dari Ibu Esti, kebakaran terjadi di pemukiman yang padat penduduk.

Image
News

Kebakaran Pesing, Perjalanan KRL Duri-Tangerang Terganggu

Untuk memastikan keselamatan, untuk sementara Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur Pesing - Taman Kota dipadamkan.

Image
News

Tiga Alasan Jokowi Tak Layak Dapatkan Anugerah Putera Reformasi

Presiden dalam satu bulan terakhir betul-betul menggambarkan semanagat yang berlawanan dengan reformasi

Image
News

Pengamat: Presiden Miliki Banyak Opsi Perbaiki Kekacauan Legislasi

Presiden punya banyak pilihan untuk memperbaiki kekacauan legislasi.

Image
News

Ketua KPU Harap Keterlambatan NPHD Tak Ganggu Pilkada

Tahapan pemilu kepala daerahnya tidak boleh terganggu atau terhalangi kalau tanggal 1 Oktober itu belum bisa ditandatangani.

trending topics

terpopuler

  1. Diisukan Jadi Menpora, Erick Thohir: Saya Kira Masih Banyak Figur Lain, Kalau Saya Cocoknya di Swasta

  2. Penelitian Terbaru: Anak yang Dijaga Orangtua Tak Bekerja Rentan Alami Kekacauan

  3. Ramai Xena Xenita Disebut Perusak Rumah Tangga Orang, 5 Artis ini Juga Pernah Dicap jadi Pelakor

  4. Hadapi China, Garuda Muda Jajal GBK

  5. Luis Milla: Selamat Bertanding Bima, Semoga Sukses untuk Timnas Kita

  6. Iran 'Tertawakan' Sanksi Baru AS: Tanda Keputusasaan Trump

  7. Akhirnya, Bebby Fey Ungkap Identitas Sang YouTuber

  8. Billy Joe Saunders untuk Pertama Kalinya Pertahankan Gelar di AS

  9. IU Bakal Gelar Konser di Jakarta Desember Mendatang

  10. iOS 13, Senjata Baru Apple yang Dilengkapi Mode Gelap

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Alfarisi Thalib

Era Airlangga, Golkar Cenderung Feodal dan Oligarkis

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

8 Potret Hangat Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri bersama Keluarga, Ayah Idaman!

Image
News

Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Hanif Dhakiri

Image
News

Siap Uji Materi UU KPK yang Baru, Ini 5 Fakta Sepak Terjang Karier Ketua MK Anwar Usman