image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Pengajar Fakultas Dakwah PTIQ Jakarta.

Koalisi Plus-plus dan Prospek Oposisi PKS

Image

Presiden PKS Sohibul Iman memberikan sambutannya dalam acara Konsolidasi Pasangan Calon Kepala Daerah PKS Se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (4/1). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang diusung di Pilkada serentak 2018. Pengumpulan ini untuk melakukan ikrar pemenangan yang dihadiri 8 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, 45 pasang calon walikota dan wakil walikota, dan 16 pasang calon bupati dan wakil bupati di Pilkada 2018. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Salah satu partai politik (parpol) yang eksis pada Pemilu Serentak 2019, khususnya  Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang  berhasil membetot 11.493.663 suara atau 8,21 persen suara. Sementara, perolehan suara PKS pada 2014 sekitar 6,79 persen atau 8.480.204 suara, atau meningkat sekitar 2 persen.  Meski demikian, dengan kemungkinan terjadinya  apa yang oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko disebut koalisi plus-plus (KPP), PKS diperkirakan akan menghadapi tantangan berat sebagai konsekwensi sikap oposisinya di parlemen maupun di pemerintahan.

Apa yang dimaksud dengan KPP oleh Moeldoko barangkali untuk menggambarkan trend politik dimana begitu banyak partai politik (parpol) merapat ke pemerintahan Joko Widodo  (Jokowi) jilid dua (2019-2024) paska Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Selain PDI Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP dan lain-lain yang sudah lama berada dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK).  Sejumlah parpol yang sebelumnya berada di kubu oposisi seperti PAN dan Partai Demokrat melalui elit politiknya merapat ke presiden Jokowi. Belakangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Jokowi, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan elit politik lainnya.

Sementara PKS yang sebelumnya bersama Partai Gerindra, tetap konsisten dengan trayek oposisinya. Hal tersebut misalnya disuarakan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera yang menegaskan PKS akan menempuh sikap oposisi, sekalipun terpaksa harus sendirian atau tunggal. Oposisi disini secara sederhana didefinisikan dengan aksi tidak masuk dalam kabinet pemerintahan yang berkuasa serta dalam wacana yang diwujudkan dengan berbagai kritikan tepat (tidak asal keras) di parlemen maupun di luar parlemen. Begitupun Mardani mengatakan keputusan resmi PKS menjadi oposisi akan ditentukan dalam Musyawarah Dewan Syuro yang rencananya akan digelar sebelum Oktober mendatang.

baca juga:

 

Perkiraan Dampak

          Dengan asumsi akan terjadi KPP yang berarti pemerintahan Jokowi masa depan akan makin kuat dan didukung oleh kekuatan militer serta berbagai kekuatan oligarkis lainnya, akan menimbulkan dampak serius terhadap masa depan PKS.  Yang menurut Indonesianis asal Australia Greg Fealy, acapkali distigmatisasi gerakan sektarian dan bersifat intoleran. Serta dimiripkan dengan AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) atau Partai Keadilan dan Pembangunan yang menjadi the ruling party di Turki.

          Dampak yang diperkiraan muncul diantaranya, pertama, gerak gerik PKS sebagai organisasi politik maupun organisasi yang berada di bawah underbouw PKS akan bisa dipersempit atau terbatasi. Jika untuk melakukan aktivitas, berpotensi akan diawasi dengan ketat dengan alasan untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum. Jika dianggap membahayakan negara dengan alasan ideologis, berpotensi tidak dikeluarkan izinya. Jika tetap bersikeras melaksanakan kegiatannya padahal sudah diberikan peringatan untuk menghentikan aktivitasnya, akan dibubarkan.

          Kedua, di parlemen politisi PKS akan mengalami proses marjinalisasi dan alienasi. Apa yang dianggap baik oleh PKS, bisa jadi dianggap tidak baik oleh lawan-lawan politiknya. Sedangkan apa yang dianggap baik oleh lawan politiknya yang mayoritas, akan dipaksakan juga baik oleh PKS. Jika ada sesuatu kasus yang harus diputuskan secara resmi oleh parlemen, akan dipersuasi dengan jalan musyawarah atau aklamasi. Bila PKS dan parpol yang seide tidak sepakat, akan ditempuh melalui cara voting. Dalam kondisi obyektif dimana partai oposisi di parlemen minoritas, sulit bagi PKS bisa melawan hegemoni mayoritas.

          Ketiga, gelombang  stigmatisasi negatif PKS sebagai kelompok radikal, garis keras, pendukung aliran Islam trans nasional dan sebagainya akan makin kencang.  Padahal apa yang dituding sebagai radikal belum tentu selamanya destruktif dan apa yang dianggap toleran belum tentu selamanya positif—manakala toleran dimaksudkan membiarkan atau membolehkan kesalahan atau kekeliruan. Pun demikian halnya dengan trans nasional, misalnya Timur Tengah: tidak selalu negatif. Sebab faktanya, banyak santri asal Indonesia justeru belajar tentang ilmu keislaman di Timur Tengah.

          Keempat, elit politik, anggota parlemen dan kadernya yang bersuara vokal dan kritis, terutama yang menyerang kebijakan penguasa dengan frontal sangat rentan serta potensial mengalami persekusi dan kriminalisasi. Bahkan sangat mungkin akan cepat berurusan dengan penegak hukum dengan alasan melanggar peraturan perundangan ataupun melanggar UU No. 11 tahun 2008 tentang ndang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik  (ITE)  yang dewasa ini sangat manjur diterapkan.

          Kelima, pada tingkat internal PKS, kemungkinan konflik akan banyak terjadi. Terlebih lagi bibit atau embrionya sudah ada dengan bakal segera bermetamorfosis Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) menjadi partai politik tandingan PKS. Bukan tidak mungkin sejumlah elit atau kader PKS yang dianggap tidak sejalan dengan faksi Presiden PKS Sohibul Iman akan ditarik Garbi. Keberadaan Garbi bisa dimanfaatkan oleh pihak eksternal untuk menggembosi PKS.

          Keenam, adanya KPP dan PKS dengan oposisinya bisa menimbulkan respon dari beragam dari berbagai kalangan. Misalnya kalangan kampus (di dalamnya organisasi intra dan ekstra kemahasiswaan), organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, organisaso masyarakat sipil, media massa, dan sebagainya. Berbagai kalangan ini bisa saja terbelah afiliasinya: ada yang simpati dan mendukung dengan KPP dan PKS. Ada yang mendukung salah satunya dengan menolak yang lain.  Namun bisa saja menjadikan PKS sebagai common enemy.

 

Kemungkinan Respon

          Menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada perpolilikan Indonesia mendatang, bagaimana kira-kira corak respon oposisi yang akan ditampilkan oleh PKS ke depan?  Secara moral akan bisa mengakibatkan tiga kemungkinan, yakni: (1) nyali politik politisi PKS di pusat maupun daerah makin kokoh karena merasa sudah on the track dengan garis perjuangan partai, (2) politisi PKS akan mengalami demoralisasi dalam menghadapi situasi politik semacam ini, dan (3) PKS akan mengalami  kegamangan dalam menghadapi realitas politik semacam ini.

          Secara institusional politik, PKS kemungkinan akan melakukan beberapa skenario, yakni: pertama, menyiapkan pedoman berprilaku (code of conduct) dalam menghadapi kemungkinan terjadinya KPP dan hegemoni kekuasaan yang absolutely, serta apa yang harus dilakukan oleh seluruh kader PKS, terutama yang menduduki jabatan di eksekutif (daerah) maupun legislatif (pusat dan daerah). Hal ini dirasa penting agar pengurus, politisi dan kader PKS mempunyai kesamaan persepsi dan tindakan dalam menghadapi perkembangan politik terbaru ini.

          Kedua, PKS akan memainkan ritme oposisi yang konsisten sebagaimana terjadi dan berlaku umumnya di negara-negara barat. Yakni: keras, tegas dan tanpa kompromi. Atau dalam istilah sepak bola, akan memainkan pola total football dengan mengedapankan pola permainan menyerang (attacking football) di level pusat maupun lokal, terutama pada posisi dimana Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah  tidak berasal dari kubu PKS.

          Ketiga, PKS akan menerapkan apa yang disebut dengan oposisi loyal atau oposisi moderat yang melakukan check and balances secara kritis dan konstruktif. Artinya, PKS akan bersikap kritis terhadap penguasa manakala dianggap salah melaksanakan dan mewujudkan target-target pembangunan yang sudah direncanakannya. Sebaliknya, bilamana penguasa atau tepatnya pemerintahan Jokowi dianggap berprestasi dan on the track, PKS tidak akan sungkan untuk memberikan apresiasi positif.

          Keempat, mungkin PKS perlu menyiapkan secara lebih komprehensif dan siap lagi manakala ada pengurus, elit atau kader politiknya yang mengalami problem atau bahkan terkena problem hukum karena gagasan atau aksi oposisionalnya. Negara Indonesia menganut negara hukum. Namun acapkali pelaksanaan dan penerapannya tergantung dari persepsi penguasa. Manakala penegak hukum terkooptasi dengan kekuasaan dan kebetulan yang bermasalah adalah orang atau sekelompok orang yang distigma tidak sejalan dengan kekuasaan, penegakan hukum berpeluang akan tajam dan menghujam.  

          Kelima, sesungguhnya PKS sudah berpengalaman dan mengetahui resep apa yang harus dilakukannya. Contohnya, saat PKS (ketika itu masih bernama Partai Keadilan) mengalami kekalahan telak di Pemilu 1999 sehingga tidak lolos parliamentery threshold (PT) 2 % dan harus terlempar dari DPR. Strategi yang ditempuh PK dengan mengubah  nama PK menjadi PKS sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu 2004.

          Selain itu, menurut Burhanuddin Muhtadi,  dengan mengurangi pembingkaian ideologis dan menghindari untuk menampilkan sikap dan perilaku Islamisnya secara terang-terangan. Serta mengubah citra PKS menjadi partai bersih dan peduli serta mempertegas tema-tema ‘sekuler’ tentang pemberantasan korupsi, good and clean governance dan kerja sosial.  Hasilnya PKS sejak Pemilu 2009, 2014 hingga 2019, lolos PT. Padahal tiap Pemilu PT selalu dinakkan dan pada Pemilu 2019 menjadi  4 persen dari perolehan suara sah nasional.

Contoh aktual lain dan menunjukan kematangan dan kecerdikan politik PKS adalah saat proses pencalonan Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto yang diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Demokrat dan lain-lain dalam  kerangka Koalisi Adil Makmur.  Sesungguhnya PKS tidak terlalu happy. Bahkan sangat mungkin tidak puas.  Pasalnya, kandidat Capres dan Cawapres diborong sepenuhnya dari Partai Gerindra. Padahal sebelumnya PKS sudah bulat mendorong  Ketua Majelis Syura Partai PKS, Salim Segaf Al-Jufri sebagai Cawapres mendampingi Prabowo.

Bahkan Salim mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan Ijma Ulama Jilid 1 pada 27 Juli 2018.  Namun, dukungan PKS, GNPF dan Ijtima Ulama 1 seolah diabaikan begitu saja oleh Prabowo dengan Partai Gerindra dan secara mengejutkan menyorong nama Salahuddin Sandiaga Uno sebagai Cawapres mendampingi Capres Prabowo.  Hasilnya terbukti kemudian  Paslon Capres Prabowo dan Cawapres Sandiaga yang bernomor urut 02 dikalahkan  Paslon No. Urut 01 Capres Joko Widodo dan  Cawapres Ma’ruf Amin yang diusung Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Meskipun sudah ‘dikerjain’ oleh Prabowo dengan Partai Gerindra, PKS tetap setia bernaung di Koalisi Adil Makmur dan mendukung Paslon No. Urut 02. Hebatnya, PKS berhasil manfaatkan situasi ini untuk kepentingan politiknya di  Pileg. Caranya antara lain dengan lebih merapat dan menjadikan Sandiaga sebagai vote getter dan maskot politiknya dalam berbagai iklan politiknya. Hasilnya, PKS tetap mendapat insentif cottail effect (effect ekor jas) dari pencalonan Sandiaga sebagai Cawapres. Dibuktikan dengan perolehan suara/kursi di Pileg 2019 relatif cukup menggembirakan.

 

Catatan Reflektif

          Hakikat kekuasaan sesungguhnya adalah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dan rakyat yang ‘dikuasainya’ dalam bentuk peningkatan kemakmuran, kesejahteraan, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan sebagainya. Jika hal tersebut berhasil dibuktikan dengan baik oleh pemerintahan Jokowi minimal pada lima tahun ke depan pemerintahannya (2019-2024), mungkin masyarakat kebanyakan tidak terlalu mempersoalkan pilihan parpol atau elit politik, apakah itu koalisi, KPP, oposisi, super oposisi, dan sebagainya. Bahkan oposisi dengan sendirinya akan kempis dan tidak popular di tengah masyarakat.

          Sebaliknya, jika kinerja pemerintahan Jokowi tidak bisa mampu membuktikan secara nyata janji-janji dan visi Indonesia barunya sepanjang lima tahun mendatang, sangat mungkin yang eksis dan survive adalah PKS. Bahkan parpol yang sebelumnya setengah-tengah dalam beroposisi atau malah yang semula bersikap oposisi, akan menempuh oposisi. Singkat kata, tumbuh subur atau sebaliknya mati suri oposisi sangat dipengaruhi dan ditentukan dari kinerja pemerintahan Jokowi sendiri dan bukan semata tergantung dari ada-tidaknya atau berfungsi dan disfungsinya partai oposisi.  

          Lagi pula isu koalisi dan oposisi di mata rakyat kebanyakan sebenarnya sangat elitis dan absurd. Sebagian rakyat kini tingkat literasinya sudah mulai membaik. Diatas itu semua, sebenarnya kebanyakan masyarakat lebih berfikir dan bersikap realistik. Bagi rakyat yang paling pokok dan penting adalah terpenuhinya jaminan kesehatan, barang kebutuhan pokok mudah diperoleh dengan harga terjangkau, bisa menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi dengan mudah dan murah, perizinan berusaha tidak berbelit-belit dan iklim berusaha menggairahkan, lapangan pekerjaan mudah diperoleh, transportasi umum banyak dan terjangkau, dan sebagainya.[]

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Anies Kirim Relawan Atasi Karhutla, HNW: Bagus Diikuti Gubernur Provinsi Lain yang Tidak Terpapar Kabut Asap

Image

News

DPR RI

Ketua DPR Berharap Akan Lebih Banyak Kader Perempuan yang Duduki Kursi Parlemen

Image

News

Burhanuddin: yang Bilang KPK Gagal Turunkan Tingkat Korupsi Itu Kufur Nikmat

Image

Ekonomi

Sempat Dijauhi Masyarakat, Berikut 4 Kisah Sunny Leone Pasca Pensiun dari Industri Porno

Image

News

Masyarakat Koalisi Sipil di Aceh Tolak Pengesahan RUU KPK

Image

News

Tolak Revisi UU KPK, Koalisi di Aceh: Kita Melihat DPR Ingin Kembalikan Indonesia ke Zaman Dulu

Image

News

Catatan PKS Terkait Revisi UU KPK

Image

News

PKS Setuju Kader Parpol Dipilih Jadi Dewan Pengawas KPK

Image

News

Karikatur Jokowi Pinokio Jadi Polemik, Jansen: Pendukung Tak Usah Terlalu Sensitiflah

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

OHCHR Diminta Tidak Intervensi Kasus Veronica Koman

Jika ingin berikan saran akan ditampung.

Image
News

Lemahnya Pengawasan Restorasi Ekosistem Gambut Penyebab Terjadinya Karhutla

Potret krisis kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disampaikan Jokowi sudah terbukti."

Image
News

Maskapai India Minta Kru Kabinnya Jalani Diet Rendah Lemak

Air India mengatakan akan menyediakan menu rendah lemak khusus untuk seluruh kru yang terbang

Image
News
Pilkada 2020

Gibran Rakabuming Temui Rudy di Rumah Dinas Loji Gandrung, Ada Apa?

Saat ditanya apakah keduanya membahas tentang politik, suami Selvi Ananda itu membantah.

Image
News

5 Jajanan Manis Tradisional Khas Yogyakarta yang Bikin Lidah Bergoyang

Sudah pernah coba yang mana?

Image
News

Dikecam Netizen, Berikut 5 Kontroversi Pernyataan Abu Janda

Netizen gemakan akun Abu Janda diblokir.

Image
News

Pesawat Rimbun Air Pengangkut Beras Bulog Dikabarkan Hilang Kontak di Papua

Dalam pesawat tersebut, terdapat beberapa orang dengan membawa cargo beras seberat 1700 kilogram.

Image
News

Politisi PPP Kritisi Kebijakan Bima Arya Soal Penggunaan Batik

Kebijakan ini terkesan aneh lantaran PNS harus membeli secara masing-masing batik tersebut seharga Rp225.000 per dua meter

Image
News

Analis: Narasi 'Taliban KPK' di Medsos Sangat Efektif Membentuk Opini Masyarakat

Yang pro revisi UU KPK sangat mendominasi.

Image
News

Protes Menteri Koruptor, Politisi Korsel Kompak Gunduli Kepala

Protes dikarenakan penunjukkan Cho Kuk sebagai Menteri Kehakiman

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Asap Pekat di Kalimantan dan Sumatra, AA Gym: Allah Sedang Memberikan Ujian ke Kita, juga Teguran

  2. Mengejutkan! Rambo dan 4 Artis Hollywood Ini Pernah Cicipi Industri Porno

  3. Sekarang KPK Wajib Menyerahkan Perkara Korupsi ke Penegak Hukum Lain, Jika....

  4. Sebut Masyarakat Indonesia Goblok, Warganet Yakin Tiga Setia Gara Idap Bipolar

  5. Sempat Dijauhi Masyarakat, Berikut 4 Kisah Sunny Leone Pasca Pensiun dari Industri Porno

  6. Ketika Quartararo Tahu Marquez Hanya 0,02 Detik di Belakangnya

  7. 7 Spanduk Nyeleneh saat Laga Persija vs PSIS, Obat Kuat sampai Pecel Lele

  8. Tahun Ini, 6 Zodiak Ini Bakal Beruntung dan Miliki Harta Berlimpah

  9. 5 Negara dengan Sistem Transportasi Terbaik di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?

  10. Diduga Settingan, Ini Fakta Video Viral Ibu-ibu Ribut Antre di Prasmanan Kondangan

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Andrew Darwis, Pendiri Kaskus yang Terseret Kasus Pemalsuan Dokumen