image
Login / Sign Up

Sepakat GBHN Dihidupkan, Yusril: Supaya Presiden Bertanggungjawab ke MPR

Dedi Ermansyah

Image

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra hadir saat mengambil nomer urut partai di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa (6/3). KPU mengesahkan PBB sebagai peserta Pemilu 2019 berdasarkan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) usai memenangi sidang ajudikasi sengketa pemilu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sepakat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihidupkan kembali.

Menurut Yusril, GBHN sangat diperlukan bangsa dan Negara saat ini agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa lima tahun kedepan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI).

"Saya berpendapat bahwa Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu adalah sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara ini agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa yang diputuskan oleh MPR," kata Yusril dalam keterangan yang diterima AKURAT.CO, Minggu (18/8/2019).

baca juga:

Namun, menurut Yusril, MPR yang dimaksud adalah bukan MPR seperti sekarang sebagaimana dihasilkan oleh amandemen UUD 45.

"MPR-nya haruslah merupakan “penjelmaan seluruh rakyat Indonesia” yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan. MPR seperti itu sesungguhnya lebih sesuai dengan“staatsidea” bangsa kita yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam tentang negara daripada konsep MPR sekarang," pungkasnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini menjelaskan, dengan GBHN yang disiapkan MPR yang dianggap sebagai kehendak rakyat itu, maka Presiden berkewajiban melaksanakannya dengan merincinya ke dalam program-program konkret.

"Jadi ada arahan bagi Presiden dalam melaksanakan tugasnya membangun bangsa, bukan program yang dia susun menurut kehendaknya sendiri. Kalau sudah demikian keadaannya, maka kembali harus bertanggung-jawab kepada MPR, bukan seperti sekarang, Presiden tidak jelas bertanggung-jawab kepada siapa? Kalau dikatakan bertanggung-jawab langsung kepada rakyat yang memilihnya secara langsung, maka bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Bagi saya itu tidak jelas mekanismenya," jelas Yusril.

Yusril melihat dengan penempatan posisi MPR seperti itu akan lebih mencerminkan ideal bernegara bagi bangsa Indonesia yang dilatar-belakangi oleh adat dan Islam.

"Saya berpikir sebagai akademisi yang mendalami hukum tata-negara, bahkan mungkin bisa juga dianggap sebagai negarawan yang sudah cukup lama malang- melintang mengurusi negara ini. Saya memiliki pemahaman dan pengalaman dalam menangani persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa ini. Karena itu, jika saya bicara atau menulis tentang hal ini (GBHN), tentu karena saya paham, punya dasar pemikiran dan landasan hukum tata-negaranya,"

Yusril menilai, apa yang telah dibuat oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tahun 1945 itu adalah sesuatu yang benar dan sesuai dengan idea bernegara bangsa Indonesia. Negara itu harus dibangun berlandaskan pandangan filosofis dan kesadaran hukum yang ada pada bangsa itu sendiri.

"Akar folosofisnya itu pada hemat saya ada pada adat dan Islam. Kita mentransformasilannya ke dalam konsep atau gagasan sebuah negara modern yang sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Jangan biarkan bangsa kita tercabut dari akar filosofis dan akar budayanya sendiri. Kita akan gagal kalau menempuh jalan seperti itu," bebernya.

Bahkan, kata Yusril, UUD 1945 telah diamandemen empat kali. Namun Yusril mempertanyakan apa yang dihasil dari amandemen tersebut. Menurut dia, sejauh mengenai perubahan posisi MPR justru adalah sebuah kemunduran.

"Cara berpikir para anggota BPUPKI jauh lebih canggih dibanding para anggota MPR yang mengamandemen UUD 45 itu. Para anggota BPUPKI lebih paham landasan filosofis bangsa ini yang berakar pada adat dan Islam, bukan“Western minded” apalagi “American minded” tentang demokrasi, status, dan kedudukan Presiden serta posisi MPR sebagaimana tercermin dalam Pasal-Pasal UUD 45 pasca-amandemen," tutupnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Gelar Aksi di Depan Istana, MPD Minta Jokowi Segera Melantik Pimpinan KPK Baru

Image

News

Mencari Keadilan, Eggy Sudjana Layangkan Surat ke Presiden, Kapolri dan Kapolda Metro Jaya

Image

News

PKS: Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Bisa Jadi Pasal Karet

Image

Iptek

Wakil Presiden Komunikasi Apple Tinggalkan Perusahaan

Image

Ekonomi

Percepatan Penggunaan Mobil Listrik Harus Diimbangi dengan Penurunan Pemakaian Batu Bara

Image

News

Presiden Jokowi Bentuk Pansel Dewan Pengawas KPK

Image

News

Laode Syarif: DPR Lampui Instruksi Jokowi

Image

News

LEKHUD: Presiden Tak Mungkin Lemahkan KPK

Image

News

DPR RI

DPR dan Pemerintah Setuju Dewas KPK Dipilih Presiden

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Antisipasi Dampak Asap, Puskesmas Tapanuli Tengah Bagikan Dua Ribu Masker

"Kalau kabut asapnya masih ada, ya kegiatan ini akan terus kita lakukan," katanya.

Image
News

Kabut Asap dan Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Silangit

Di wilayah Sumatera Utara, terdeteksi ada enam titik panas (hotspot).

Image
News

Pagar Depan Lokasi Pencari Suaka Disegel

Spanduk penyegelan tersebut berasal dari orang tidak bertanggungjawab yang memasang tanpa izin

Image
News

Kuliah Terganggu Akibat Sengketa, Gedung STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Disegel Mahasiswa

Perkuliahan terganggu sebagai buntut persoalan gedung baru STAIN yang berstatus sengketa.

Image
News

Selvi Hamil Lagi, Gibran: Cowok atau Ceweknya Rahasia, Nanti Juga Tahu

"Alhamdulillah sehat semua, sudah jalan tujuh bulan lebih," ujarnya.

Image
News

KLHK Desak Perusahaan Siapkan Brigdalkarhutla

Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan patroli rutin di area usaha mereka

Image
News

Menkominfo Sebut Kebocoran Data Lion Air Group Bukti Urgensi RUU PDP

Meski UU PDP belum ketok palu, bukan berarti pemerintah tidak merespons isu kebocoran data Lion Air Group

Image
News

Pengamat Kritisi Presiden Jokowi Pasca Revisi UU KPK

Jokowi kini berada dalam oligarki partai politik, yang orang-orangnya banyak diamankan KPK

Image
News

Sindikat Narkoba Internasional Manfaatkan Karhutla Riau Untuk Penyelundupan

Pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional ini dilakukan di Pekanbaru

Image
News

Kapolda Kalteng Sebut Pembakar Lahan Tega Kepada Masyarakat

Karena sekolah sampai diliburkan, kesehatan masyarakat terganggu, penerbangan terhambat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu

trending topics

terpopuler

  1. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Rocky Gerung: Bong, Hidung Kalian Pasti Makin Panjang

  2. Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

  3. 5 Meme Kocak Di Maria yang Bikin Madridista Meringis

  4. 5 Pekerjaan dari Ajang Pencarian Bakat Ini Kian Hilang dari Dunia Hiburan Tanah Air

  5. Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

  6. Pangdam XVIII/Kasuari: Saya Tidak Butuh Rekomendasi

  7. Imam Nahrawi TSK, Musni: Publik Apresiasi, Tapi Amat Prihatin Revisi UU Diduga Keras Buat Lemahkan KPK

  8. Bikin Madrid Loyo, 5 Meme Zidane Ini Malah Nambah Kasihan

  9. Cukur Real Madrid, PSG Pimpin Klasemen Grup A

  10. Soal Menteri Kabinet Kerja Periode Kedua, Tanri Abeng Yakin Jokowi Pilih Orang Terbaik

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

5 Sumber Kekayaan 'Crazy Rich Medan' Sukanto Tanoto, Minyak hingga Serat Tekstil

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto