image
Login / Sign Up

Menang Gugatan, Pimpinan KPK Diperintahkan Kembalikan Posisi Jabatan Pegawainya sebelum Dimutasi

Oktaviani

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Tiga pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta terkait surat keputusan pimpinan mengenai cara mutasi di lingkungan KPK.

Gugatan itu diajukan oleh tiga orang pegawai KPK, yaitu Sujanarko, Hotman Tambunan, dan Dian Novianthi.

"Mengadili, menerima permohonan banding dari para penggugat/para pembanding. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 213/G/2018/PTUN-JKT tanggal 11 Maret 2019,"demikian hal itu tertuang dalam dokumen banding, Minggu (18/8/2019).

baca juga:

Sebelumnya, pada 11 Maret 2019 lalu, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan ketiganya terkait Surat Keputusan Pimpinan KPK No.: 1426 tahun 2018 tentang Cara Mutasi di Lingkungan KPK yang ditetapkan pada 20 Agustus 2018.

Alasan yang disampaikan majelis tingkat pertama adalah karena pimpinan KPK sudah melakukan revisi melalui Peraturan Pimpinan (Perpim) KPK RI No. 1 Tahun 2019 tentang Penataan Karir.

Dengan putusan banding ini, artinya pengadilan mewajibkan pimpinan KPK mencabut sejumlah objek sengketa, yaitu:

1. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1445 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sujanarko (Penggugat I/Pembanding).
2. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1447 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Koordinator Pusat Edukasi Anti Korupsi pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Dian Novianthi (Penggugat III/Pembanding)
3. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Hotman Tambunan (Penggugat II/Pembanding)
4. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1442 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pem-berantasan Korupsi atas nama Giri Suprapdiono yang menggantikan Penggugat I sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.
5. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1448 Tahun 2018 tanggal 23 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Setingkat Eselon III pada Komisi Pemberantasan Korupsi atas nama Sri Sembodo Adi yang menggantikan Penggugat II sebagai Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi Perkantoran;

"Memerintahkan tergugat/terbanding mengembalikan para penggugat/para pembanding pada posisi jabatan terakhir sebelum mutasi/rotasi,"demikian disebutkan dalam putusan tersebut.

Diketahui, putusan tersebut disahkan oleh majelis hakim yang terdiri atas Riyanto sebagai ketua dengan anggota Disiplin Manao dan Syahnur Ansjari. Maka, atas putusan di tingkat banding tersebut, baik KPK maupun ketiga pegawai tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) paling lambat 14 hari atau menerimanya.

Awalnya, gugatan ini diajukan ke PTUN adalah pada 24 Agustus 2018. Pimpinan KPK melantik 14 orang pejabat struktural di tengah kritik para pegawai KPK karena seluruh pegawai KPK maupun para penggugat tidak pernah mendapat informasi, proses "assessment", penilaian atau proses apa pun terkait program rotasi yang akan dilakukan. Padahal, selama ini rotasi pegawai di KPK selalu melalui program alih tugas yang diumumkan dan dilaksanakan melalui proses yang terbuka.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: ANTARA

berita terkait

Image

Hiburan

Revisi RUU Dianggap Gagal, Efek Rumah Kaca Buat Video Pemakaman KPK

Image

News

Denny Indrayana Ajak Para Pegiat Anti Korupsi Jadi Pemohon Judicial Review UU KPK ke MK

Image

News

Intip Empat Pasal terkait Penyadapan yang Diatur Ketat UU KPK Baru

Image

News

Pegawai KPK Berstatus ASN, PPP: Besaran Gaji dan Tunjangan Tidak Boleh Berkurang

Image

News

Denny Indrayana: KPK Telah Menemui Ajalnya, Menyusul Para Pendahulunya

Image

Ekonomi

RUU KPK Resmi Disahkan, Pengamat Pajak: Terlalu Terburu-Buru!

Image

News

Poin Revisi UU, Status Pegawai KPK Menjadi ASN

Image

News

Laode sebut KPK Tak Pernah Dilibatkan dalam Pembahasan Revisi UU KPK

Image

News

Sekarang KPK Bagian Dari Pemerintah, Mantan Ketua DPR Sarankan KPK Dibubarkan Saja

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Polisi Bekuk Delapan Pengedar Sabu Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta

"Ini jaringan Malaysia-Batam-Jakarta ya,"

Image
News

Daging Impor Harus Halal, PPP Minta Revisi Permendag Diterapkan

“Sebagai negara mayoritas muslim, pemerintah harus menjamin peredaran daging di pasaran mengantongi sertifikasi halal,"

Image
News

Gerindra Berikan Catatan Terkait Revisi UU Pemasyarakatan

"Fraksi Partai Gerindra setuju dengan persyaratan terkait revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,"

Image
News

Pengemudi di Video Polisi "Nemplok" di Mobil Derita Kanker Stadium IV

"Istrinya (Tavipuddin) itu menyampaikan kondisi bapak seperti itu, habis dikemo (kemoterapi) sebanyak enam kali kalau tidak salah,"

Image
News

Bocah Tiga Tahun Diduga Keracunan Nasi Goreng, Program PMT-AS Dari Disdik Dievaluasi

"Mengevaluasi standar prosedur operasional penyiapan makanan,"

Image
News

Pangkas Waktu Uji KIR, Dishub DKI Luncurkan Simpel PKB

"Melalui Simpel PKB waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses uji KIR akan terpangkas jauh lebih cepat,"

Image
News

Satgas Karhutla Riau Tolak Bantuan Personil Kiriman Anies, Fahira: Sangat Disayangkan

Menurut dia, itu adalah bentuk gotong royong dalam menyelesaikan masalah. Fahira pun mempertanyakan sikap dari Pemprov Riau tersebut.

Image
News

Menkum HAM Lantik MPPN dan MKNP Periode 2019-2022

"Saya minta untuk tegas dan cepat menindak notaris yang terbukti melakukan pelanggaran"

Image
News

Pemerintah dan DPR Sepakati Sejumlah Poin Baru dalam RUU Pemasyarakatan

"Terdapat muatan materi baru yang ditambahkan dalam undang-undang ini,"

Image
News

Pencari Suaka yang Menggelandang di Trotoar Kebon Sirih Ogah Kembali ke Kalideres

"Kami menandatangani perjanjian dengan UNHCR karena mereka bilang tanggal 31 Agustus penampungan Kalideres harus dikosongkan,"

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Viral! Ibu-ibu Ribut Saat Antre Makan di Prasmanan Kondangan

  2. Bersaing dengan David Beckham Jadi Kandidat Pria Tertampan di Dunia, Ini 10 Potret Kece Al Ghazali

  3. Rumah Rp200 Miliar Anang Hermansyah Belum Juga Terjual

  4. Tak Hanya Porno dan Otomotif, Industri Pertanian Jepang Paling Unggul di Dunia

  5. Sutradara John De Rantau Dihujat Usai Komentari Foto Seksi Shandy Aulia

  6. Kehilangan Pesonanya, Samsung Hentikan Merek Galaxy Note Tahun Depan?

  7. Industri Porno 'Amatir' Tumbuh Subur Berkat Aplikasi Langganan Berbayar

  8. KPK Sampaikan Bela Sungkawa Meninggalnya Aktivis HAM dan Antikorupsi HS Dillon

  9. Karikatur Jokowi Pinokio Jadi Polemik, Jansen: Pendukung Tak Usah Terlalu Sensitiflah

  10. Saham-saham Perusahaan Rokok Anjlok Terdampak Kenaikan Cukai, Netizen Kaget

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Andrew Darwis, Pendiri Kaskus yang Terseret Kasus Pemalsuan Dokumen