image
Login / Sign Up

GBHN Dinilai Perlu untuk Tentukan Arah Pembangunan Indonesia

Muslimin

Image

Keindahan air mancur warna-warni yang berada di depan Gedung Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018). Air mancur yang dihiasi dengan lampu warna-warni ini untuk menyambut HUT Ke-73 RI dan Asian Games 2018. Air mancur ini dinyalakan mulai jam 5 sore hingga jam 7 malam. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Anjar Nugroho menilai keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diperlukan untuk menentukan arah pembangunan Bangsa Indonesia.

"Secara prinsip bangsa dan negara memerlukan arah pembangunan yang bersifat jangka panjang. Jika tidak ada, maka sangat mungkin terjadi diskontinuitas tema besar pembangunan nasional," katanya di Purwokerto, Rabu (14/8/2019) malam.

Anjar mengatakan hal itu terkait dengan wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan GBHN serta hasil Kongres V PDI Perjuangan yang merekomendasikan agar MPR kembali diberikan kewenangan menetapkan GBHN.

baca juga:

Menurut dia, arah pembangunan sangat ditentukan oleh visi-misi presiden terpilih dan hanya berlangsung lima tahunan.

Akan tetapi, kata dia, presiden terpilih berikutnya belum tentu melanjutkan arah pembangunan yang sudah dirintis presiden sebelumnya.

Dengan demikian, lanjut dia, bangsa ini bisa mengalami stagnasi pembangunan karena tidak adanya kesinambungan pembangunan dari rezim ke rezim.

"Pada titik ini saya setuju dengan adanya GBHN. Akan tetapi, sebelum mengambil keputusan untuk kembali menggunakan GBHN sebagai arah pembangunan nasional, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, pertama, harus diatur secara jelas siapa yang berwenang membuat GBHN," katanya.

Anjar mengatakan kenyataan di Indonesia dan seakan-akan menjadi suatu konvensi bahwa pihak yang mengajukan rancangan GBHN selalu pemerintah yang kemudian diajukan ke MPR.

Sementara "pekerjaan" MPR, kata dia, hanyalah menyetujui lalu menetapkannya dan kemudian diberikan cap MPR.

"Apakah hal seperti ini akan terjadi pada MPR di kemudian hari? Pertimbangan kedua, dalam bentuk hukum apa GBHN dituangkan? Ketetapan MPR kah? Jika dalam bentuk ketetapan MPR, maka ketetapan MPR harus dihidupkan kembali," katanya.

Karena itu, kata dia, perlu adanya penegasan tentang materi dan status hukum ketetapan MPR dalam sistem hukum Indonesia termasuk ketetapan MPR/MPRS yang masih dinyatakan berlaku.

Ia mengatakan pertimbangan ketiga, apabila menggunakan GBHN, pranata pertanggungjawaban presiden kepada MPR harus ditradisikan kembali sebagai bentuk laporan bahwa presiden telah melaksanakan amanah rakyat yang dituangkan dalam GBHN.

"Tentu hal ini akan mempengaruhi sistem pemerintahan presidensial yang berlaku setelah adanya pemilihan presiden secara langsung. Dalam konteks ini, kembali menghidupkan GBHN menjadi sesuatu yang rumit secara ketatanegaraan dan tentu akan melemahkan sistem presidensial," ujarnya.

Pemerintah tidak memberlakukan lagi GBHN sebagai penentu arah negara dan sebagai gantinya menerbitkan UU No 25/2004 yang mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

MPR Akui Ada Usulan Perubahan Masa Jabatan Presiden di Amandemen UUD 1945

Image

News

Ketua MPR RI Sebut Ada Tiga Parpol yang Belum Setuju Adanya Amendemen UUD 1945

Image

News

Bamsoet: Amandemen Terbatas dan GBHN Warisan MPR Periode Sebelumnya

Image

News

MPR Harus Jadi Rumah Kebangsaan untuk Persatuan Anak Bangsa

Image

News

MPR Gunakan Pendekatan Kebudayaan dalam Lakukan Amandemen Terbatas UUD 1945

Image

News

Bamsoet: GBHN untuk Tanggapi Perubahan dan Ancaman

Image

News

Wakil Presiden Jusuf Kalla: Kalau ada GBHN, Presiden Tidak Perlu Ada Visi dan Misi Lagi

Image

News

SBY Harap MPR Dengarkan Suara Masyarakat Terkait Amandemen UUD 1945

Image

News

LIPI Khawatir Amandemen UUD 1945 Hapus Pemilu Langsung

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cerita Saksi Kebakaran Kapal di Pelabuhan Tanjung Mas

Selang beberapa menit kemudian, api membesar. Api nyaris merembet ke kapal di dekatnya.

Image
News

Warga Pandeglang Dibunuh di Jalan Trans Timika-Paniai, Kerabat: Selama Ini Kami Aman-aman Saja

Lokasi korban dibunuh sekitar 150 meter dari ruas Jalan Trans Timika-Paniai.

Image
News

Organisasi Buruh FSP-KEP Tolak Surat Edaran Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat

Namun, Surat Edaran tersebut mendapatkan penolakan dari buruh di Jawa Barat dan seluruh Indonesia

Image
News

Paguyuban Suku di Mimika: Warga Kami Tak Pernah Berbuat Masalah Justru Dibunuh dengan Sadis

Harapan serupa disampaikan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Mimika Syamsuddin Baena Bandora.

Image
News

Pemkot Madiun Gandeng Lembaga Hukum Awasi Pajak

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur menggandeng lembaga hukum guna mengawasi pemasukan pajak daerah di wilayah setempat

Image
News

Polda Jatim Gerebek Tempat Perjudian di Surabaya

Kepolisian Daerah Jawa Timur menggerebek dua tempat perjudian di kawasan Wiyung dan Bratang, Kota Surabaya, Kamis malam 80 orang diamankan

Image
News

Kemendagri Dorong Pengembangan Teknologi di Lingkungan Pemerintah

Kemendagri) mendorong kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek di lingkungan pemerintahan.

Image
News

Indonesia Berhasil Galang Dukungan Tolak Upaya AS Legalkan Pemukiman Israel di Palestina

Indonesia berhasil menggalang dukungan DK PBB untuk menolak upaya Amerika Serikat untuk melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina

Image
News

Mantan Ketum PB HMI Puji Pilihan Staf Khusus Presiden Jokowi

PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aminuddin Ma'ruf menjadi salah satu dar staf khusus Presiden dari kalangan milenial.

Image
News

FKUI Kenalkan 120 Guru Paud Tentang Pola Makan Sehat

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mendidik sebanyak 120 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta Utara

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ahli Bahasa Sebut Pernyataan Sukmawati Soal Nabi dan Soekarno Tak Menistakan Agama

  2. HNW: UAS Ceramah di KPK Dukung Pemberantasan Korupsi, Kenapa Pengundang Akan Diperiksa?

  3. Ahok Bakal Pimpin BUMN Strategis, Ananda: Koh Ahok I Love You, Gue Nggak Bisa Move On

  4. Pusing Usai Makan Babi, 700 Cacing Pita Ditemukan Hinggap di Tubuh Pria China

  5. Lafal dan doa untuk Kedua Orangtua, InsyaAllah Dikabulkan Allah SWT

  6. Kicau Soal Penolakan Ahok, Denny Siregar 'Tantang' Erick Thohir?

  7. Putin Muak dengan Kelakuan AS yang Terus Menyerang Ekonomi Negara Lain

  8. Tidak Punya Terobosan, Komisi III DPR RI Wacanakan Pembubaran BNN

  9. Faisal Basri Pertanyakan Peran Menko Luhut, Ferdinand: Ini Ekonom atau Pengamat Jabatan?

  10. Foto Anies Ala Joker Dipolisikan, Ade Armando: Saya Binggung Kenapa Fahira Sebegitu Bencinya

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Menata Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Image
Abdul Aziz SR

Benarkah Bersistem Presidensial?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
Gaya Hidup

Bikin Mewek, begini Kisah Cinta Tragis Pierre Tendean dan Rukmini

Image
News

CEO Amartha hingga Staf Khusus Presiden, ini 5 Fakta Menarik Andi Taufan Garuda Putra

Image
News

5 Fakta Menarik Angkie Yudistia, Penyandang Tunarungu yang Pernah Ikuti Ajang Abang None