image
Login / Sign Up

Reaksi Jokowi Begitu Tahu Penderitaan Masyarakat Akibat Kemarau Panjang

Maidian Reviani

Kemarau Dahsyat

Image

Presiden Joko Widodo | Antara Foto

AKURAT.CO, * Dengan nada tegas, Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga, para gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan dan segera melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan.
* Jokowi juga meminta dilakukan monitor terhadap suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian, agar masukkan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa dihindari.
* Tjahjo Kumolo juga mengingatkan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

***

Ahmad Munir melangkah gontai di pematang sawah. Dia menuju ke bawah pohon. Di bawah pepohonan itu, dia berhenti untuk berteduh.

baca juga:

Petani Dusun Krajan, Ciplen, Glagahombo, Dombo, Kirang, Rabdurancang, Kota Salatiga, Jawa Tengah, itu, mengeluh betapa sulit mendapatkan air untuk mengairi padi.

"Ya kami sangat kesulitan, kali ini air untuk persawahan benar-benar sulit untuk dicari,” kata Ahmad Munir ketika saya temui hari itu.

Kondisi itu berdampak ke nasib tanaman padi. Sebagian besar tanaman telah mati. Dia dan petani-petani lain mengalami kerugian tak sedikit.

Ahmad Munir mengatakan air sulit dicari semenjak tiga bulan terakhir atau sejak berganti musim.

Krisis Air Bersih Akibat Musim Kemarau. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

“Kemarau kali ini kami mengalami gagal panen. Jika dihitung lahan pertanian yang kekeringan di sini sekitar 40 hektar," kata Ahmad Munir.

Padahal, sebelum datang kekeringan, pertanian Ciplen subur sekali. Bahkan, panen bisa terjadi sampai tiga kali dalam setahun.

Tak hanya Ahmad Munir, petani bernama Endang Pujiastuti juga merasakan hal yang sama. Ketiadaan air dan udara yang panas dalam waktu yang lama membuat tanaman mati.

Menurut Endang, sebenarnya ada bendungan yang bisa membantu mengairi sawah warga melalui jalur Kaliserang. Namun yang jadi soal ada beberapa lahan yang tidak boleh dilewati saluran irigasi dari bendungan.

"Saat ini, saya mengharapkan pemerintah Kota Salatiga dapat rembug bareng dan mencarikan solusi bersama-sama. Soalnya banyak petani yang merugi karena gagal panen berhektar-hektar," katanya.

Penderitaan yang dialami petani di Salatiga juga dirasakan petani di berbagai daerah di Indonesia. Seperti disebutkan pada tulisan pertama, kekeringan sudah melanda 28 provinsi dengan cakupan luas lahan mencapai 11.774.437 hektar.

***

Tentang penderitaan yang dialami petani Salatiga maupun masyarakat di daerah lain yang terdampak kemarau panjang, Presiden Joko Widodo tidak tinggal diam.

Pada pertengahan Juli 2019 lalu, Jokowi mengumpulkan para wakil pemerintah di kantor kepresidenan, Jakarta.

Wakil pemerintah yang ikut rapat terbatas hari itu, yakni Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mukyani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo.

Hadir pula Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan eselon satu di lembaga kepresidenan.

Pertemuan itu amat mendesak karena kemarau tahun ini efeknya tak main-main dan segera mencapai puncaknya, Agustus. Jokowi tak ingin elnino membuat beban penderitaan warganya makin berat, seperti yang terjadi di Salatiga.

Kekeringan. ANTARA FOTO/Aloysius Jarot Nugroho

Beberapa waktu sebelumnya, Jokowi mendapat laporan dari BMKG bahwa musim kemarau di 2019 ini akan lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya dan akan terjadi sampai awal Oktober nanti.

“Beberapa daerah di negara kita juga sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan, ini berarti statusnya masih waspada, 31 hari tanpa hujan berarti statusnya sudah siaga, dan juga sudah 61 hari tanpa hujan ini statusnya sudah awas yang terjadi di beberapa provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT,” kata Jokowi ketika membuka pertemuan.

Dengan nada tegas, Jokowi meminta para menteri, kepala lembaga dan para gubernur untuk turun melihat langsung ke lapangan. Mereka diminta segera melakukan langkah-langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan.

Jokowi juga meminta dilakukan monitor terhadap suplai air, baik suplai air bersih maupun suplai air untuk pertanian, agar masukkan air terjaga dan resiko terjadinya gagal panen bisa dihindari.

“Kalau perlu kita lakukan modifikasi cuaca, pembangunan sumur bor dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup juga memantau mengendalikan potensi titik-titik panas, hotspot yang ada kebakaran hutan, dan kebakaran lahan gambut bisa kita antisipasi dan kita hindari,” kata Jokowi.

Masing-masing petinggi lembaga negara mencatat poin-poin instruksi yang disampaikan Jokowi. Kemudian mereka melaporkan tugas dan tanggungjawab kepada Kepala Negara.

***

Setelah pertemuan di kantor Presiden, semua wakil pemerintah menjalankan instruksi Jokowi sesuai tugas mereka masing-masing.

Pada 1 Agustus, instruksi Presiden Jokowi dilanjutkan Menteri Tjahjo Kumolo dengan menerbitkan surat edaran kepada semua gubernur.

Dalam surat edaran bernomor 365/7309/SJ, seluruh kepala daerah diminta memerhatikan dan melakukan beberapa langkah antisipasi dampak kekeringan.

Hal-hal yang harus diperhatikan para kepala daerah akibat kekeringan berkepanjangan, meliputi:

Pertama, gubernur mengambil langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat sebagai antisipasi risiko dampak kekeringan di daerah.

Kedua, gubernur mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat dampak kekeringan dengan cara meningkatkan koordinasi dengan TNI dan polisi di wilayahnya, mengingat sebagian besar penyebab kebakaran hutan dan lahan adalah disengaja atau ulah oknum masyarakat; mempunyai pos anggaran rutin untuk mengantisipasi kebakaran dalam APBD Provinsi yang ditampung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kekeringan. AKURAT.CO/Rizky Dewantara

Kemudian, mengalokasikan pendanaan tanggap darurat bencana dan kebakaran yang bersumber dari Pos Belanja Tidak Terduga dalam APBD provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tjahjo Kumolo juga mengingatkan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Selanjutnya, gubernur harus melaporkan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai wakil pemerintah pusat kepada presiden melalui menteri dalam negeri.

Sehubungan dengan hal beberapa hal tersebut, agar gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota di wilayahnya terhadap antisipasi dampak kekeringan serta melaporkan hasilnya kepada menteri dalam negeri dengan dirjen bina administrasi kewilayahan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Kisah Petani Jadi Kuli Bangunan hingga Salat Minta Hujan: Cobaan Apalagi yang Ingin Diuji kepada Kita

Tulisan 2: Kemarau 2019 Lebih Dahsyat Ketimbang 2018: Ada yang Untung, Ada yang Buntung

Tulisan 3: Rekayasa Cuaca Datangkan Air dari Langit: Kalau Musim Kemarau Kita Nggak Bisa Panen Hujan

Tulisan 5: Masukan Buat Pemerintah Agar Tak Asal-asalan Tangani Kekeringan

Tulisan 6: Peristiwa-peristiwa Besar yang Terjadi pada Kemarau Panjang Masa Lalu: Interview Periset Sejarah

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Kemarau Dahsyat

Peristiwa-peristiwa Besar yang Terjadi pada Kemarau Panjang Masa Lalu: Interview Periset Sejarah

Image

News

Kemarau Dahsyat

Masukan Buat Pemerintah Agar Tak Asal-asalan Tangani Kekeringan

Image

News

Kemarau Dahsyat

Rekayasa Cuaca Datangkan Air dari Langit: Kalau Musim Kemarau Kita Nggak Bisa Panen Hujan

Image

News

Kemarau Dahsyat

Kemarau 2019 Lebih Dahsyat Ketimbang 2018: Ada yang Untung, Ada yang Buntung

Image

News

Kemarau Dahsyat

Kisah Petani Jadi Kuli Bangunan hingga Salat Minta Hujan: Cobaan Apalagi yang Ingin Diuji kepada Kita

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Antisipasi Dampak Asap, Puskesmas Tapanuli Tengah Bagikan Dua Ribu Masker

"Kalau kabut asapnya masih ada, ya kegiatan ini akan terus kita lakukan," katanya.

Image
News

Kabut Asap dan Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Silangit

Di wilayah Sumatera Utara, terdeteksi ada enam titik panas (hotspot).

Image
News

Pagar Depan Lokasi Pencari Suaka Disegel

Spanduk penyegelan tersebut berasal dari orang tidak bertanggungjawab yang memasang tanpa izin

Image
News

Kuliah Terganggu Akibat Sengketa, Gedung STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Disegel Mahasiswa

Perkuliahan terganggu sebagai buntut persoalan gedung baru STAIN yang berstatus sengketa.

Image
News

Selvi Hamil Lagi, Gibran: Cowok atau Ceweknya Rahasia, Nanti Juga Tahu

"Alhamdulillah sehat semua, sudah jalan tujuh bulan lebih," ujarnya.

Image
News

KLHK Desak Perusahaan Siapkan Brigdalkarhutla

Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan patroli rutin di area usaha mereka

Image
News

Menkominfo Sebut Kebocoran Data Lion Air Group Bukti Urgensi RUU PDP

Meski UU PDP belum ketok palu, bukan berarti pemerintah tidak merespons isu kebocoran data Lion Air Group

Image
News

Pengamat Kritisi Presiden Jokowi Pasca Revisi UU KPK

Jokowi kini berada dalam oligarki partai politik, yang orang-orangnya banyak diamankan KPK

Image
News

Sindikat Narkoba Internasional Manfaatkan Karhutla Riau Untuk Penyelundupan

Pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional ini dilakukan di Pekanbaru

Image
News

Kapolda Kalteng Sebut Pembakar Lahan Tega Kepada Masyarakat

Karena sekolah sampai diliburkan, kesehatan masyarakat terganggu, penerbangan terhambat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu

trending topics

terpopuler

  1. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Rocky Gerung: Bong, Hidung Kalian Pasti Makin Panjang

  2. Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

  3. 5 Meme Kocak Di Maria yang Bikin Madridista Meringis

  4. 5 Pekerjaan dari Ajang Pencarian Bakat Ini Kian Hilang dari Dunia Hiburan Tanah Air

  5. Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

  6. Pangdam XVIII/Kasuari: Saya Tidak Butuh Rekomendasi

  7. Imam Nahrawi TSK, Musni: Publik Apresiasi, Tapi Amat Prihatin Revisi UU Diduga Keras Buat Lemahkan KPK

  8. Bikin Madrid Loyo, 5 Meme Zidane Ini Malah Nambah Kasihan

  9. Cukur Real Madrid, PSG Pimpin Klasemen Grup A

  10. Soal Menteri Kabinet Kerja Periode Kedua, Tanri Abeng Yakin Jokowi Pilih Orang Terbaik

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

5 Sumber Kekayaan 'Crazy Rich Medan' Sukanto Tanoto, Minyak hingga Serat Tekstil

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto