Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Maidian Reviani

Darurat Perlindungan

UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Ilustrasi - Jaringan Internet | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO,  * Maraknya aplikasi berbasis teknologi yang mensyaratkan informasi personal penggunanya dinilai ikut mendorong terjadinya kebocoran data hingga penyalahgunaan data pribadi.
* Studi ELSAM tahun 2016 menyebutkan selama ini Indonesia memiliki lebih dari 30 regulasi yang di dalamnya memuat unsur perlindungan data pribadi. Artinya, ada kecenderungan terjadi tumpang tindih pengaturan karena belum dalam satu wadah.
* Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral tersebut menggambarkan selama ini terdapat perbedaan dalam menafsirkan definisi data pribadi.

***

baca juga:

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar terlihat resah dengan begitu massif praktik pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sebab, tanpa adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, akan terjadi ketidakjelasan aturan. Yang paling dirugikan – kalau tarjadi kebocoran data dan penyalahgunaan -- adalah masyarakat karena data pribadi kini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kriminalitas, tapi juga kepentingan politik praktis.

“Artinya partai politik juga sudah sadar bagaimana harus menggunakan data sebagai dasar strategi politik,” kata Wahyudi.

Menurut data terakhir yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 71,17 juta orang Indonesia atau sekitar 60 persen dari total penduduk kini menjadi pengguna internet.

“Itu angka yang sangat besar,” kata Wahyudi.

Maraknya aplikasi berbasis teknologi yang mensyaratkan informasi personal penggunanya dinilai ikut mendorong terjadinya kebocoran data hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Dan itulah yang kemudian kenapa kita penting bicara lagi-lagi UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Wahyudi.

Deputi Direktur ELSAM, Wahyudi. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Menurut Wahyudi, UU Perlindungan Data Pribadi yang rancangannya sekarang sedang digodok Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan menjadi payung perlindungan data pribadi yang selama ini masih tersebar dalam pengaturan bersifat sektoral.

Studi ELSAM tahun 2016 menyebutkan selama ini Indonesia memiliki lebih dari 30 regulasi yang di dalamnya memuat unsur perlindungan data pribadi. Artinya, ada kecenderungan tumpang tindih pengaturan karena belum dalam satu wadah.

“Karena UU yang ada hari ini masih tersebar, tercerai berai dan cenderung tumpang tindih satu sama lain, yang justru menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi,” kata dia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan ada 32 regulasi yang menyinggung perlindungan data pribadi. Sekarang ini, pemerintah sedang melakukan penyelarasan dan pengharmonisan dengan kementerian-kementerian lain, baru kemudian dokumen RUU Perlindungan Data Pribadi diserahkan kepada DPR.

Wahyudi menyebutkan undang-undang yang mengandung pengaturan data pribadi, di antaranya sektor kesehatan.

“Kita bisa mengecek UU kesehatan tahun 2009, kita bisa mengecek UU rumah sakit, UU praktik kedokteran, tenaga kesehatan, keperawatan, semua bicara tentang data pribadi. Di situ ada aturan mengani rekam medis, bagaimana itu dirumuskan melalui suatu peraturan menteri kesehatan yang lebih detail mengatur tentang perilaku terhadap rekam medis.”

UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang adminstrasi kependudukan juga terdapat penjelasan mengenai kualifikasi data pribadi.

“Kemudian, soal single adminstration dan advertising, ini bicara mengenai administrasi kependudukan,” kata Wahyudi.

Menurut penelusuran, pengaturan perlindungan data pribadi juga tersebar dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Antiterorisme, UU Intelijen Negara, UU Pendanaan Terorisme; KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, UU Advokat, UU Administrasi Kependudukan, UU Kearsipan, UU Narkotika, UU Rumah Sakit, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Tenaga Kesehatan; UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Otoritas Jasa Keuangan; UU Dokumen Perusahaan, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen.

***

Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral tersebut menggambarkan selama ini terdapat perbedaan dalam menafsirkan definisi data pribadi.

Wahyudi mengatakan sebenarnya data pribadi yang ditafsirkan secara berbeda itu merupakan konsep hukum yang semula dikembangkan di Amerika Serikat.

“Ada tulisan tentang right to privacy dan mereka memberikan pengertian tentang privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri. Lalu kemudian beberapa ahli mengidentikkan dengan kerahasiaan, ada yang mengatakan dia (privasi) terkait kontrol informasi pribadi, kehidupan pribadi, kedekatan dan keakraban, kemesraan mungkin kalau di Indonesia itu merupakan bagian dari privasi,” ujarnya.

Di negara Eropa, kata Wahyudi, data pribadi misalnya meliputi perubahan nama, kehidupan seksual, domisili, perlindungan dari lingkungan sekitar, keluarga, dan hubungan dengan orang lain.

“Jadi kalau kita merasa tetangga kita berisik dan lain sebagainya, kan kita berarti privasinya terganggu. Jadi kalau kita baca kembali ketentuan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945, di situ kan memang tidak disebutkan secara eksplisit perlindungan data pribadi. Tapi data pribadi sebagai bagian dari privasi yang harus dilindungi menurut ketentuan pasal itu,” kata dia.

Wahyudi juga menjelaskan definisi data pribadi yang merujuk pada General Data Protection Regulation.

Ilustrasi. AKURAT.CO/Ryan

Data pribadi diartikan sebagai setiap informasi terkait seseorang yang dapat mengenali atau dapat dikenali secara langsung atau tidak langsung, terutama merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikolog, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut.

“Dan definisi ini kalau kita cek dalam rancangan UU PDP, kurang lebih sudah diadopsi ya data-data yang dapat menganalisis seseorang atau mendindentifikasi seseorang, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan, itu bagian dari data pribadi,” ujarnya.

Data pribadi secara global juga dibagi dua jenis. Pertama, data yang bersifat umum, seperti nama, alamat, email, data lokasi, IP Adress. Kedua, data pribadi yang sensitif, misal ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, geometrik, kondisi mental, kejiwaan, dan catatan kriminal.

Kategori data pribadi yang sensitif, menurut Wahyudi, perlu memiliki perlindungan yang lebih ekstra karena bertujuan untuk mengindari adanya diskriminasi.

“Mungkin di DPR juga nanti akan memperdebatkan ini, misalnya apakah di Indonesia agama masuk dalam kualifikasi data pribadi yang sensitif, karena di KTP kita agama tertera dengan sangat terbuka dan semua orang bisa sangat tahu apa agama kita,” kata dia.

***

Wahyudi mengatakan setidaknya ada tujuh hak pemilik data pribadi yang harus menjadi perhatian serius pada waktu terjadi pemrosesan data.

Pertama, hak atas informasi. Pemilik data harus diberitahu bagaimana data mereka diolah, baik data yang diserahkan langsung kepada pengendali data dan pengolah data, termasuk ketika data tersebut diolah pihak ketiga.

Pengendali data merupakan seseorang atau badan hukum, publik atau private yang secara sendiri-sendiri atau bersamaan dengan yang lain, menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi.

Sedangkan pengolah atau pemroses data adalah seseorang atau badan hukum publik atau private yang secara sendiri-sendiri atau bersamaan dengan yang lain, melakukan pengolahan data pribadi atas nama pengendali data, misalnya hanya melakukan pemecahan teknis, metode dan cara pengolahan data.

Kedua, hak untuk mengakses. Pemilik data harus diberitahu kapan data pribadi mereka dikumpulkan.

“Hak jelas dimana publik pemilik data bisa mengakses informasi data-datanya dan bahkan sampai bisa menyalin copy data-data pribadinya. Jadi pemlik data dapat menggunakan dan menikmati hak-hak mereka dan agar penegakannya efektif, pemilik data memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam pengumpulan, penyimpanan atau penggunanan data pribadi mereka,” ujar Wahyudi.

Ketiga, hak menolak. Pemilik data bisa menolak pengolahan data pribadinya pada titik tertentu yang tidak berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan data. Misalnya berkaitan dengan pemasaran langsung.

Perekaman E-KTP. AKURAT.CO/Gerdiansyah

“Jadi ini biasanya terkait dengan direct marketing, jadi kalau di Eropa kenapa aturan ini muncul karena banyak sekali direct marketing. Kita kan sering kan direct marketing, sering dapat telepon dari bank, asuransi dan lain sebagainya. Kita punya hak tolak untuk digunakan datanya, termasuk di dalamnya. Beberapa negara seperti Hongkong dan Korsel sudah mengatur cukup keras terkait dengan direct marketing, sampai menentukan denda yang besar para kepala pelaku direct marketing.”

Keempat, hak meralat, memblokir, dan menghapus. Pemilik data berhak untuk memastikan datanya akurat, lengkap, dan terkini.

“Kompleks aturannya, karena ini mengakomodasi isu penting.”

Kelima, hak atas pemindahan data. Pemilik data berhak meminta semua data pribadi yang telah diproses secara elektronik dari pengendali data dalam format yang dapat dibaca oleh semua perangkat.

“Data dapat tersedia bagi mereka (pemilik data) dalam format yang dapat diakses oleh mesin secara universal,” tuturnya.

Keenam, hak atas pemulihan yang efektif. Pemilik data punya hak menempuh proses hukum yang adil jika data pribadinya tidak diproses sesuai hukum.

“Ini berkaitan jika ada pelanggaran ada satu mekanisme komplain kepada independen dan supervisor authority. Harus ada komisi pengawas independen sebagai implementator, regulator, pengawas, dan pengendali dari UU ini.”

Ketujuh, hak mendapat kompensasi. Pemilik data yang hak-haknya secara hukum terbukti telah dilanggar punya hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, baik material maupun non material.

“Jadi bagaimana pemilik data bisa mengakses kompensasi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data-data pribadinya. Makanya kenapa ELSAM bicara mengenai ini, karena ini bagian dari hak asasi manusia,” ujarnya.

Wahyudi menekankan setiap negara perlu memiliki regulasi menyeluruh yang menjamin data pribadi warganya.

Hukum perlindungan data pribadi satu negara dengan negara lain bisa jadi berbeda-beda, namun tetap harus terhubung dengan kerangka-kerangka perlindungan data pribadi. []

Baca juga:

Tulisan 1: Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

Tulisan 2: Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan 

Tulisan 3: 32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Tulisan 4: Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Tulisan 6: Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Tulisan 7: Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Darurat Perlindungan

Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Image

News

Darurat Perlindungan

Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Image

News

Darurat Perlindungan

Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Image

News

Darurat Perlindungan

32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Image

News

Darurat Perlindungan

Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan

Image

News

Darurat Perlindungan

Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Coba Serap Ilmu, Tingkah Bocah SD ini Justru Bikin Gemas Warganet

Aksinya ini dijamin bikin ngakak

Image
News

Pesawat Militer Ukraina Jatuh hingga Terbakar, 25 Kadet Tewas

Pesawat jatuh sekitar 2 kilometer dari pangkalan udara militer Chuhuiv

Image
News

Dipecat Sepihak, Jamaludin Gugat Pengurus Pusat IAI ke PN Jakarta Barat

Klien kami telah menjadi korban kesewenang-wenangan dari pengurus pusat IAI

Image
News

BMKG: Musim Hujan di Jawa Timur Bermula di Awal November

BMKG sudah menyampaikan peringatan dini mengenai potensi kejadian bencana selama musim penghujan.

Image
News

Komite I DPD RI dan Kementerian ATR Bersinergi untuk Percepatan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Berbagai konflik pertanahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan masih berlangsung hingga kini

Image
News

Komite III DPD RI Apresiasi Kesepakatan DPR dan Pemerintah Mencabut Klaster Pendidikan di RUU Ciptaker

Pendidikan merupakan fondasi bagi pembentukan watak yang berakhlak mulia

Image
News
DPR RI

Kejagung Didesak Terus Tingkatkan Pengawasan Internal Terhadap Jaksa

Herman menilai, langkah itu guna meningkatkan penerimaan negara terutama yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Image
News
DPR RI

DPR Minta Alokasi Anggaran untuk Riset Iptek Ditingkatkan

Karena tanpa dukungan anggaran yang memadai maka kegiatan riset Iptek tidak bisa maksimal.

Image
News

Prakiraan Cuaca DKI Jakarta dan sekitarnya Sabtu 26 September

Wilayah penyangga Ibu Kota seperti Bogor dan Depok akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Image
News
DPR RI

Komisi IX: Penerapan Sanksi Sosial Bagi Pelanggar Protokol Covid-19 Sangat Efektif

Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi juga Kabupaten/Kota perlu menerbitkan peraturan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

terpopuler

  1. Ustaz Hilmi: Shalat Jumat Aja Ditiadakan, Pake Dalil Apalagi Meneruskan Pilkada ?

  2. Mahfud MD: Ada yang Nanya, Apa Penting Film G30S/PKI Disiarkan? Saya Jawab...

  3. Doa Ketika Membasuh Muka, Agar Wajah Selalu Kinclong

  4. Arief Poyuono: Saya Dukung Gatot Nurmantyo Ikut Pilpres 2024

  5. 5 Fakta Penting Inggit Garnasih, Mantan Istri Presiden Soekarno yang Setia Temani Masa Perjuangan

  6. Doa Agar Orang yang Kita Sukai Menjadi Cinta

  7. Ribut Gara-gara Senggolan Motor, Paulus Tewas Ditendang di Bagian Dada

  8. Vaksin China Dinilai Efektif, WHO Optimis Pandemi COVID-19 Akan Segera Berakhir

  9. Wanita yang Disayat Perutnya karena Suami Tak Mau Anak Perempuan di India Ternyata Hamil Bayi Laki-laki

  10. 7 Potret Adu Gaya Nella Kharisma dan Via Vallen, Mana Paling Kece?

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Jalan Berliku Politik Gus Ami

Image
Achsanul Qosasi

Kerjasama Tim, Inkonsistensi Kebijakan dan Covid-19

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Gaya Istri Bupati Trenggalek Novita Hardini Pakai Kebaya, Memesona!

Image
News

Ulang Tahun Pernikahan ke-35, KSP Moeldoko Beri Kejutan Manis Kepada Istri

Image
News

5 Fakta Penting Inggit Garnasih, Mantan Istri Presiden Soekarno yang Setia Temani Masa Perjuangan