image
Login / Sign Up

UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Maidian Reviani

Darurat Perlindungan

Image

Ilustrasi - Jaringan Internet | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO,  * Maraknya aplikasi berbasis teknologi yang mensyaratkan informasi personal penggunanya dinilai ikut mendorong terjadinya kebocoran data hingga penyalahgunaan data pribadi.
* Studi ELSAM tahun 2016 menyebutkan selama ini Indonesia memiliki lebih dari 30 regulasi yang di dalamnya memuat unsur perlindungan data pribadi. Artinya, ada kecenderungan terjadi tumpang tindih pengaturan karena belum dalam satu wadah.
* Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral tersebut menggambarkan selama ini terdapat perbedaan dalam menafsirkan definisi data pribadi.

***

baca juga:

Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyudi Djafar terlihat resah dengan begitu massif praktik pengumpulan data pribadi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

Sebab, tanpa adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi, akan terjadi ketidakjelasan aturan. Yang paling dirugikan – kalau tarjadi kebocoran data dan penyalahgunaan -- adalah masyarakat karena data pribadi kini tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk kriminalitas, tapi juga kepentingan politik praktis.

“Artinya partai politik juga sudah sadar bagaimana harus menggunakan data sebagai dasar strategi politik,” kata Wahyudi.

Menurut data terakhir yang dimiliki Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 71,17 juta orang Indonesia atau sekitar 60 persen dari total penduduk kini menjadi pengguna internet.

“Itu angka yang sangat besar,” kata Wahyudi.

Maraknya aplikasi berbasis teknologi yang mensyaratkan informasi personal penggunanya dinilai ikut mendorong terjadinya kebocoran data hingga penyalahgunaan data pribadi.

“Dan itulah yang kemudian kenapa kita penting bicara lagi-lagi UU Perlindungan Data Pribadi,” kata Wahyudi.

Deputi Direktur ELSAM, Wahyudi. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Menurut Wahyudi, UU Perlindungan Data Pribadi yang rancangannya sekarang sedang digodok Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan menjadi payung perlindungan data pribadi yang selama ini masih tersebar dalam pengaturan bersifat sektoral.

Studi ELSAM tahun 2016 menyebutkan selama ini Indonesia memiliki lebih dari 30 regulasi yang di dalamnya memuat unsur perlindungan data pribadi. Artinya, ada kecenderungan tumpang tindih pengaturan karena belum dalam satu wadah.

“Karena UU yang ada hari ini masih tersebar, tercerai berai dan cenderung tumpang tindih satu sama lain, yang justru menciptakan ketidakpastian hukum dalam perlindungan data pribadi,” kata dia.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan ada 32 regulasi yang menyinggung perlindungan data pribadi. Sekarang ini, pemerintah sedang melakukan penyelarasan dan pengharmonisan dengan kementerian-kementerian lain, baru kemudian dokumen RUU Perlindungan Data Pribadi diserahkan kepada DPR.

Wahyudi menyebutkan undang-undang yang mengandung pengaturan data pribadi, di antaranya sektor kesehatan.

“Kita bisa mengecek UU kesehatan tahun 2009, kita bisa mengecek UU rumah sakit, UU praktik kedokteran, tenaga kesehatan, keperawatan, semua bicara tentang data pribadi. Di situ ada aturan mengani rekam medis, bagaimana itu dirumuskan melalui suatu peraturan menteri kesehatan yang lebih detail mengatur tentang perilaku terhadap rekam medis.”

UU Nomor 23 Tahun 2006 dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang adminstrasi kependudukan juga terdapat penjelasan mengenai kualifikasi data pribadi.

“Kemudian, soal single adminstration dan advertising, ini bicara mengenai administrasi kependudukan,” kata Wahyudi.

Menurut penelusuran, pengaturan perlindungan data pribadi juga tersebar dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang Antiterorisme, UU Intelijen Negara, UU Pendanaan Terorisme; KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, UU Advokat, UU Administrasi Kependudukan, UU Kearsipan, UU Narkotika, UU Rumah Sakit, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Tenaga Kesehatan; UU Perbankan, UU Bank Indonesia, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Otoritas Jasa Keuangan; UU Dokumen Perusahaan, UU Perdagangan, dan UU Perlindungan Konsumen.

***

Banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral tersebut menggambarkan selama ini terdapat perbedaan dalam menafsirkan definisi data pribadi.

Wahyudi mengatakan sebenarnya data pribadi yang ditafsirkan secara berbeda itu merupakan konsep hukum yang semula dikembangkan di Amerika Serikat.

“Ada tulisan tentang right to privacy dan mereka memberikan pengertian tentang privasi sebagai hak untuk dibiarkan sendiri. Lalu kemudian beberapa ahli mengidentikkan dengan kerahasiaan, ada yang mengatakan dia (privasi) terkait kontrol informasi pribadi, kehidupan pribadi, kedekatan dan keakraban, kemesraan mungkin kalau di Indonesia itu merupakan bagian dari privasi,” ujarnya.

Di negara Eropa, kata Wahyudi, data pribadi misalnya meliputi perubahan nama, kehidupan seksual, domisili, perlindungan dari lingkungan sekitar, keluarga, dan hubungan dengan orang lain.

“Jadi kalau kita merasa tetangga kita berisik dan lain sebagainya, kan kita berarti privasinya terganggu. Jadi kalau kita baca kembali ketentuan Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945, di situ kan memang tidak disebutkan secara eksplisit perlindungan data pribadi. Tapi data pribadi sebagai bagian dari privasi yang harus dilindungi menurut ketentuan pasal itu,” kata dia.

Wahyudi juga menjelaskan definisi data pribadi yang merujuk pada General Data Protection Regulation.

Ilustrasi. AKURAT.CO/Ryan

Data pribadi diartikan sebagai setiap informasi terkait seseorang yang dapat mengenali atau dapat dikenali secara langsung atau tidak langsung, terutama merujuk pada sebuah tanda pengenal seperti nama, nomor identitas, data lokasi, data pengenal daring atau pada satu faktor atau lebih tentang identitas fisik, psikolog, genetik, mental, ekonomi, atau sosial orang tersebut.

“Dan definisi ini kalau kita cek dalam rancangan UU PDP, kurang lebih sudah diadopsi ya data-data yang dapat menganalisis seseorang atau mendindentifikasi seseorang, baik langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun dikombinasikan, itu bagian dari data pribadi,” ujarnya.

Data pribadi secara global juga dibagi dua jenis. Pertama, data yang bersifat umum, seperti nama, alamat, email, data lokasi, IP Adress. Kedua, data pribadi yang sensitif, misal ras, etnis, agama, pandangan politik, orientasi seksual, genetik, geometrik, kondisi mental, kejiwaan, dan catatan kriminal.

Kategori data pribadi yang sensitif, menurut Wahyudi, perlu memiliki perlindungan yang lebih ekstra karena bertujuan untuk mengindari adanya diskriminasi.

“Mungkin di DPR juga nanti akan memperdebatkan ini, misalnya apakah di Indonesia agama masuk dalam kualifikasi data pribadi yang sensitif, karena di KTP kita agama tertera dengan sangat terbuka dan semua orang bisa sangat tahu apa agama kita,” kata dia.

***

Wahyudi mengatakan setidaknya ada tujuh hak pemilik data pribadi yang harus menjadi perhatian serius pada waktu terjadi pemrosesan data.

Pertama, hak atas informasi. Pemilik data harus diberitahu bagaimana data mereka diolah, baik data yang diserahkan langsung kepada pengendali data dan pengolah data, termasuk ketika data tersebut diolah pihak ketiga.

Pengendali data merupakan seseorang atau badan hukum, publik atau private yang secara sendiri-sendiri atau bersamaan dengan yang lain, menentukan tujuan dan cara pengolahan data pribadi.

Sedangkan pengolah atau pemroses data adalah seseorang atau badan hukum publik atau private yang secara sendiri-sendiri atau bersamaan dengan yang lain, melakukan pengolahan data pribadi atas nama pengendali data, misalnya hanya melakukan pemecahan teknis, metode dan cara pengolahan data.

Kedua, hak untuk mengakses. Pemilik data harus diberitahu kapan data pribadi mereka dikumpulkan.

“Hak jelas dimana publik pemilik data bisa mengakses informasi data-datanya dan bahkan sampai bisa menyalin copy data-data pribadinya. Jadi pemlik data dapat menggunakan dan menikmati hak-hak mereka dan agar penegakannya efektif, pemilik data memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam pengumpulan, penyimpanan atau penggunanan data pribadi mereka,” ujar Wahyudi.

Ketiga, hak menolak. Pemilik data bisa menolak pengolahan data pribadinya pada titik tertentu yang tidak berkaitan dengan tujuan awal pengumpulan data. Misalnya berkaitan dengan pemasaran langsung.

Perekaman E-KTP. AKURAT.CO/Gerdiansyah

“Jadi ini biasanya terkait dengan direct marketing, jadi kalau di Eropa kenapa aturan ini muncul karena banyak sekali direct marketing. Kita kan sering kan direct marketing, sering dapat telepon dari bank, asuransi dan lain sebagainya. Kita punya hak tolak untuk digunakan datanya, termasuk di dalamnya. Beberapa negara seperti Hongkong dan Korsel sudah mengatur cukup keras terkait dengan direct marketing, sampai menentukan denda yang besar para kepala pelaku direct marketing.”

Keempat, hak meralat, memblokir, dan menghapus. Pemilik data berhak untuk memastikan datanya akurat, lengkap, dan terkini.

“Kompleks aturannya, karena ini mengakomodasi isu penting.”

Kelima, hak atas pemindahan data. Pemilik data berhak meminta semua data pribadi yang telah diproses secara elektronik dari pengendali data dalam format yang dapat dibaca oleh semua perangkat.

“Data dapat tersedia bagi mereka (pemilik data) dalam format yang dapat diakses oleh mesin secara universal,” tuturnya.

Keenam, hak atas pemulihan yang efektif. Pemilik data punya hak menempuh proses hukum yang adil jika data pribadinya tidak diproses sesuai hukum.

“Ini berkaitan jika ada pelanggaran ada satu mekanisme komplain kepada independen dan supervisor authority. Harus ada komisi pengawas independen sebagai implementator, regulator, pengawas, dan pengendali dari UU ini.”

Ketujuh, hak mendapat kompensasi. Pemilik data yang hak-haknya secara hukum terbukti telah dilanggar punya hak mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi, baik material maupun non material.

“Jadi bagaimana pemilik data bisa mengakses kompensasi jika terjadi penyalahgunaan terhadap data-data pribadinya. Makanya kenapa ELSAM bicara mengenai ini, karena ini bagian dari hak asasi manusia,” ujarnya.

Wahyudi menekankan setiap negara perlu memiliki regulasi menyeluruh yang menjamin data pribadi warganya.

Hukum perlindungan data pribadi satu negara dengan negara lain bisa jadi berbeda-beda, namun tetap harus terhubung dengan kerangka-kerangka perlindungan data pribadi. []

Baca juga:

Tulisan 1: Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

Tulisan 2: Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan 

Tulisan 3: 32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Tulisan 4: Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Tulisan 6: Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Tulisan 7: Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Darurat Perlindungan

Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Image

News

Darurat Perlindungan

Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Image

News

Darurat Perlindungan

Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Image

News

Darurat Perlindungan

32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Image

News

Darurat Perlindungan

Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan

Image

News

Darurat Perlindungan

Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kebakaran Landa Gunung Ile Mandiri di Flores Timur dari Kemarin sampai Hari Ini

Kepolisian setempat telah menangkap seorang warga berinisal DW yang menjadi tersangka kejadian tersebut.

Image
News

Penjaringan Calon Rektor UI Mengerucut Menjadi 7 Orang

Tujuh nama tersebut telah melalui proses asesmen serta aspek kompetensi

Image
News

Ruhut: Kalau Benar Sampulnya Gambar Pak Jokowi dengan Hidung Pinokio, Aku Menyesalkan, Tolong Dicabut

"Cover majalah Tempo ini artistik. Yang hidungnya panjang kayak Pinokio adalah bayangan Jokowi, bukan gambar Jokowinya."

Image
News

Kapolda: dari 66 Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan, 15 Kasus di Antaranya Dilakukan Korporasi

"Tahap satu kasusnya sudah kami kirim ke jaksa."

Image
News

Ingin Petani Berhenti Bakar Lahan, BPPT Tawarkan Inovasi BioPeat

Lahan gambut tropis mengandung asam organik yang tinggi dan memiliki unsur pH rendah.

Image
News

Banyak Perceraian di Jatim karena Ada Wanita Idaman Lain, Khofifah: Paling Banyak Guru

Menurut Khofifah pemerintah harus mengidentifikasi penyebab angka perceraian yang masih tinggi tersebut.

Image
News

Tak Bisa Tangkap Pembakar Hutan, Kapolri: Mau Kapolda, Mau Kapolres, Kapolsek Out!

“Artinya, ini ada indikasi kuat terjadinya pembakaran, kesengajaan."

Image
News

Semua Pesawat Terbang untuk Ciptakan Hujan Buatan Disiagakan di Pekanbaru

"Tapi kalau itu nggak ada, satu-satunya dijangkau helikopter, ya water bombing," kata dia.

Image
News

Tsamara: Herannya untuk RKUHP Bisa Buru-buru, Tapi RUU PKS Lama Sekali, Padahal Sangat Urgent

Tsamara juga mengingatkan agar DPR berhati-hati membahas RUU itu.

Image
News

Kabut Asap di Aceh Bukan Akibat Kebakaran Hutan Riau

Perubahan suhu yang diakibatkan pergantian musim ini dikatakan Zakaria harus diwaspadai oleh masyarakat.

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Gagal Kalahkan Fiorentina, Dybala Kirim Sebuah Sindiran Pedas untuk Sarri

  2. Hasto Mulai Geregetan: Saya Dapat Info Ada Media yang Secara Kurang Etis Tampilkan Karikatur Gambar Jokowi dan Pinokio

  3. Perdebatan Cover Majalah Tempo: yang Hidungnya Panjang Kayak Pinokio Itu Bayangan, Bukan Gambar Jokowinya

  4. Lenglet: Jangan Sampai Ansu Fati Terjerat Star Syndrome

  5. 10 Potret Syarif Muhammad Fitriansyah, Asisten Ajudan Jokowi yang Curi Perhatian

  6. Kondisi Terkini Tiga Setia Gara Usai Dihubungi KJRI Chicago

  7. Pengakuan Usai Gugurkan Janin: Setelah Aborsi, Berhari-hari Saya Mengurung Diri, Menyesal dan Malu

  8. Pengangguran di Singapura Melonjak, Kok Bisa?

  9. Kritik Penanganan Kebakaran, Paranormal: Haruskah Saya Keluarkan Keris Kiai Cupet Ini?

  10. Mantan Ketua MK Mahfud MD Sebut Revisi UU KPK Sudah Bagus, Masalah Terletak di Prosedurnya

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

Bak Pasangan Muda, 8 Potret Romantis Gubernur Riau Syamsuar Bersama Istri

Image
News

10 Potret Syarif Muhammad Fitriansyah, Asisten Ajudan Jokowi yang Curi Perhatian

Image
News

10 Potret Regina Nadya Suwono, Anggota Legislatif Muda yang Memesona