image
Login / Sign Up

Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Maidian Reviani

Darurat Perlindungan

Image

Ilustrasi - Internet di Indonesia | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, * Facebook Indonesia mendorong RUU tersebut tidak hanya dapat memberikan keamanan, tapi juga sesuai dengan best practices dan standar internasional.
* Facebook mengacu pada General Data Protection Regulation Uni Eropa. GDPR memiliki enam dasar legalitas bagi para pengolah dan pemroses data.
* Facebook mengizinkan mereka mengontrol informasi yang mau disimpan sendiri ataupun dibagikan ke orang lain.

***

Facebook Indonesia mendukung Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sekarang sedang digodok Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta institusi terkait.

baca juga:

Siang itu, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan UU tersebut penting peranannya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah sekaligus kepercayaan ketika memakai teknologi.

“Masyarakat dapat melihat peran pemerintah untuk melindungi hak-hak privasinya. Oleh karena itu kami memandang pentingnya menjaga privasi dalam keamanan sekaligus mengimplementasikan di seluruh lapisan produk kami,” kata Ruben.

Kepala Kebijakan Publik FB Indonesia, Ruben H. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ruben menambahkan teknologi kian canggih, akses jaringan kian gampang, serta publik semakin pintar memanfaatkan teknologi.

Itulah sebabnya, penting meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi.

Facebook Indonesia mendorong RUU tersebut tidak hanya dapat memberikan keamanan, tapi juga sesuai dengan best practices dan standar internasional.

“Saya tahu setidaknya ada 30-an lebih aspek-aspek PDP yang muncul dalam regulasi berbeda di Indonesia. Mensinergikan itu bukan hal yang mudah. Saya rasa ini momentum yang tepat untuk kita bisa bawa ini ke isu penting antara kita dan masyarakat,” ujarnya.

***

Dalam diskusi publik bertajuk Melindungi Privasi Data di Indonesia yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, baru-baru ini, Privacy and Public Policy Manager Facebook Asia Pacific, Arianne Jimenez, menilai kewajiban permintaan persetujuan dari pemroses dan pengolah data kepada pemilik data di dalam RUU Perlindungan Data Pribadi belum begitu jelas.

“Saat ini cukup tidak jelas, dalam draft apakah persetujuan satu-satunya dasar untuk memproses data atau ada situasi lain dimana prosesing data dibolehkan tanpa persetujuan pemilik data,” kata Arianne.

Arianne mengacu pada General Data Protection Regulation Uni Eropa. GDPR memiliki enam dasar legalitas bagi para pengolah dan pemroses data.

Enam dasar legalitas itu yakni persetujuan, kontrak, kewajiban hukum, kepentingan vital, tugas publik, dan kepentingan yang sah.

"Kalau Indonesia mau dipandu dengan GDPR, maka harus lebih holistik. Jangan fokus hanya dalam aspek yang sempit. Saya ingin klarifikasi bahwa GDPR tidak membutuhkan persetujuan untuk setiap instance pengoleksian data, itu persepsi umum, bahkan di GDPR, persetujuan hanya satu dari enam dasar legal untuk proses data,” ujar dia.

Ariane menilai di Indonesia pemilik data hanya disuguhkan ‘persetujuan’ saja dan seringkali kolom ‘persetujuan’ harus diisi berkali-kali. Menurut dia hal itu tentu menjadi tidak praktis dan melelahkan bagi pemilik data.

"Kita harus menghindari hal yang disebut notice fatigue (kelelahan). Ini terjadi ketika kita kelelahan atau bingung dengan banyak informasi. Maka, agar lebih fleksibel kita harus buat informasi persetujuan dengan cara yang singkat dan cepat atau kreatif. Ini lebih fleksibel," ujarnya.

Privacy & Public Policy Manager FB Arianne J (kiri). AKURAT.CO/Maidian Reviani

Arianne menyebutkan beberapa kebijakan Facebook untuk melindungi data pribadi pengguna. Facebook mengizinkan mereka mengontrol informasi yang mau disimpan sendiri ataupun dibagikan ke orang lain.

“Akuntabilitas terkait tentang proses lintas fungsi privasi. Privasi jadi fungsi yang akan terlibat dengan fitur FB. Kami selalu berusaha bikin perbaikan. Tim data privasi, ada tim dari berbagai dunia untuk membicarakan privasi. Berusaha memastikan orang bisa mengendalikan privasinya,” kata Arianne.

Dalam kebijakan data, kata dia, Facebook, berusaha membuat tampilan ‘pengaturan’ menjadi lebih sederhana.

Kebijakan lainnya dalam menjaga data pengguna, Facebook melarang pengumpulan data secara otomatis. Maksudnya, kalau pemilik data menghapus beberapa informasi yang sebelumnya ditampilkan, Facebook juga harus menghapusnya.

“Data tidak boleh dijual kepada pihak lain. Ini adalah kebijakan yang kami terapkan secara ketat untuk mitra kami,” kata Arianne.

“Biasanya perusahaan teknologi dianggap tidak mendukung aturan. Sebenernya kami dukung. Kami izinkan untuk anda menghapus data. Kalau dihapus, maka kami juga akan hapus dari server kami, karena itu adalah hak anda. Privasi adalah bagian dari desain produk kami,” Arianne menambahkan.

Di Indonesia sendiri, kata Arianne, Facebook memiliki program digital yang menyasar orangtua hingga guru. Dia tidak menyebut detail program apa yang dimaksud, tetapi dia menjelaskan Facebook telah membuat kampanye berbentuk video untuk menjelaskannya.

“Indonesia adalah negara dengan digital yang berkembang. (Presiden) Jokowi memasukkan ekonomi digital. Ini harus dapat manfaat sebanyak mungkin termasuk pemindahan data lintas negara,” kata dia.

Arianne berharap UU jangan hanya bagus di atas kertas, tapi juga harus berani menggunakan pendekatan berbasis resiko.

Ilustrasi - Jaringan Internet. AKURAT.CO/Ryan

“Harus punya visi masa depan dan standar netral untuk berbagai jenis teknologi. Kami dukung RUU yang komperhensif. Kalau lihat di draft, itu sesuai dengan GDPR. Indonesia berusaha menyelaraskan dengan kerangka ASEAN,” kata dia.

Dalam rangka mendukung RUU Perlindungan Data Pribadi, Arianne merekomendasikan beberapa hal. Pertama, konteks persetujuan. Persetujuan harus diberikan secara tertulis dan harus direkam supaya sah.

“Hal ini cukup menantang apakah persetujuan selalu diperlukan atau tidak dan tipe persetujuan yang dibutuhkan seperti apa,” kata dia.

Kedua, pemroses hingga pengolahan data harus terlebih dahulu meminta persetujuan dari pemilik data apabila data mereka nantinya digunakan secara komersial.

"Contohnya kalau anda membeli kopi, nasi goreng di toko dengan kartu kredit. Berdasarkan rancangan itu dibutuhkan persetujuan sebelum menyerahkan kartu kredit. Jadi ini cukup menantang,” kata Arianne.

“Beberapa rekomendasi, apabila persetujuan dibutuhkan, kita sarankan agar persetujuan lebih fleksibel dan sesuai dengan keadaan. Kami percaya ini adalah pemerintah bisa bekerja sama dengan cara yang sama ketika kami kerjasama dengan pemerintah lain,” Arianne menambahkan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

Tulisan 2: Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan 

Tulisan 3: 32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Tulisan 5: UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Tulisan 6: Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Tulisan 7: Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Darurat Perlindungan

Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Image

News

Darurat Perlindungan

Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Image

News

Darurat Perlindungan

UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Image

News

Darurat Perlindungan

32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Image

News

Darurat Perlindungan

Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan

Image

News

Darurat Perlindungan

Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Antisipasi Dampak Asap, Puskesmas Tapanuli Tengah Bagikan Dua Ribu Masker

"Kalau kabut asapnya masih ada, ya kegiatan ini akan terus kita lakukan," katanya.

Image
News

Kabut Asap dan Pesawat Gagal Mendarat di Bandara Silangit

Di wilayah Sumatera Utara, terdeteksi ada enam titik panas (hotspot).

Image
News

Pagar Depan Lokasi Pencari Suaka Disegel

Spanduk penyegelan tersebut berasal dari orang tidak bertanggungjawab yang memasang tanpa izin

Image
News

Kuliah Terganggu Akibat Sengketa, Gedung STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh Disegel Mahasiswa

Perkuliahan terganggu sebagai buntut persoalan gedung baru STAIN yang berstatus sengketa.

Image
News

Selvi Hamil Lagi, Gibran: Cowok atau Ceweknya Rahasia, Nanti Juga Tahu

"Alhamdulillah sehat semua, sudah jalan tujuh bulan lebih," ujarnya.

Image
News

KLHK Desak Perusahaan Siapkan Brigdalkarhutla

Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan patroli rutin di area usaha mereka

Image
News

Menkominfo Sebut Kebocoran Data Lion Air Group Bukti Urgensi RUU PDP

Meski UU PDP belum ketok palu, bukan berarti pemerintah tidak merespons isu kebocoran data Lion Air Group

Image
News

Pengamat Kritisi Presiden Jokowi Pasca Revisi UU KPK

Jokowi kini berada dalam oligarki partai politik, yang orang-orangnya banyak diamankan KPK

Image
News

Sindikat Narkoba Internasional Manfaatkan Karhutla Riau Untuk Penyelundupan

Pengungkapan sindikat jaringan narkoba internasional ini dilakukan di Pekanbaru

Image
News

Kapolda Kalteng Sebut Pembakar Lahan Tega Kepada Masyarakat

Karena sekolah sampai diliburkan, kesehatan masyarakat terganggu, penerbangan terhambat dan aktivitas ekonomi masyarakat juga terganggu

trending topics

terpopuler

  1. Imam Nahrawi Jadi Tersangka, Rocky Gerung: Bong, Hidung Kalian Pasti Makin Panjang

  2. Tsamara: Pengen Marah dan Nangis Rasanya Baca Kayak Gini

  3. 5 Meme Kocak Di Maria yang Bikin Madridista Meringis

  4. 5 Pekerjaan dari Ajang Pencarian Bakat Ini Kian Hilang dari Dunia Hiburan Tanah Air

  5. Syamsuddin: Pengesahan Revisi UU MD3 dan KPK Benar-benar Bikin Negeri Ini Mundur 20 Tahun

  6. Pangdam XVIII/Kasuari: Saya Tidak Butuh Rekomendasi

  7. Imam Nahrawi TSK, Musni: Publik Apresiasi, Tapi Amat Prihatin Revisi UU Diduga Keras Buat Lemahkan KPK

  8. Bikin Madrid Loyo, 5 Meme Zidane Ini Malah Nambah Kasihan

  9. Cukur Real Madrid, PSG Pimpin Klasemen Grup A

  10. Soal Menteri Kabinet Kerja Periode Kedua, Tanri Abeng Yakin Jokowi Pilih Orang Terbaik

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Gigitan Terakhir KPK

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
Ekonomi

5 Sumber Kekayaan 'Crazy Rich Medan' Sukanto Tanoto, Minyak hingga Serat Tekstil

Image
News

Dari Presiden hingga Ulama, 5 Tokoh Tanah Air yang Masuk Daftar Muslim Paling Berpengaruh di Dunia

Image
News

Tanahnya Dipakai Jadi Ibu Kota Baru Indonesia, Ini 5 Rekam Jejak Sukanto Tanoto