Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Maidian Reviani

Darurat Perlindungan

32 Aturan Perlindungan Data Pribadi Tercecer, Pemerintah Tak Bisa Cepat-cepat Rampungkan RUU

Ilustrasi - Pembelajaran Mesin | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, * RUU itu disiapkan pemerintah untuk memberikan proteksi komprehensif dalam melindungi data warga.
* UU Perlindungan Data Pribadi nanti bersifat ekstrateritorial. Artinya, tidak hanya berlaku di dalam negeri, tapi juga lintas negara.
* Pemerintah dan DPR betapa besar potensi penyalahgunaan data pribadi saat ini, akibat tidak adanya rujukan perlindungan hukum yang memadai.

***

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan Undang-Undang Dasar sebenarnya sudah menjamin perlindungan data pribadi warga negara.

baca juga:

Bahkan, Indonesia sebenarnya juga sudah memiliki 32 undang-undang sektoral yang di dalamnya mengandung unsur perlindungan data pribadi.

“Cukup banyak sekali aturan-aturan mengenai hal ini. Tapi ya tidak terlalu komprehensif sebenarnya, tercecer sebenarnya," kata Semuel.

Semuel menyebut regulasi perlindungan data pribadi tercerai berai karena tidak dalam satu wadah UU.

"Waktu menyatakan itu perlu waktu yang lama. Nanti ada sejarahnya, kita udah bahas ini dari 2012, karena tadi ada yang tercecer yang kesehatan ngomong kesehatan, telekomunikasi ngomong telekomunikasi, dukcapil ngomong hanya kependudukan, dan lain sebagainya."

Dengan adanya kebocoran data pribadi dan regulasi yang tercecer itu, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi dinilai akan menjadi jawabannya.

RUU itu disiapkan pemerintah untuk memberikan proteksi komprehensif dalam melindungi data warga.

Mengingat pentingnya regulasi tersebut, rancangannya sampai sekarang belum diserahkan ke DPR -- meskipun sudah didaftarkan sebagai program legislasi nasional -- karena membutuhkan penggodokan dengan melibatkan seluruh pihak terkait.

Direktur Jenderal Aplikasi Kemkominfo, Semuel P. AKURAT.CO/Maidian Reviani

“Jadi sudah tujuh tahun ya hal ini berjalan. Tapi tadi kenapa ya kompleksitasnya ini yang membuat kita agak lama, karena kita meski bicara dengan seluruh stakeholdersnya dan UU yang sudah ada,” kata Semuel.

“Ada 32 peraturan yang tadi saya katakan tadi, makanya kita menyisir satu-satu yang tadi saya katakan supaya tidak ada yang terlewatkan seperti yang sudah ada sebelumnya. Karena nantinya jika ada UU ini, yang lainnya akan tidak berlaku, akan mengacu pada yang baru,” Semuel menambahkan. 

Semuel mengatakan kepentingan UU Perlindungan Data Pribadi bukan hanya peraturan, melainkan juga mengedukasi masyarakat untuk semakin menyadari pentingnya menjaga data pribadi.

Kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi selama ini dinilai belum kuat. Masih banyak masyarakat yang secara sembarangan mengumbar identitas pribadi – bahkan secara spesifik – ke akun media sosial. Mereka tidak menyadari ada marabahaya di depan.

"Masih ada beberapa orang yang upload identitasnya, kayak kartu keluarga diupload di media sosial karena bahagia kan dengan kelahiran anaknya. Ini menjadi hal yang juga penting," kata dia.

Senada dengan Samuel, anggota Komisi I DPR Meutya Hafid juga menilai sebagian masyarakat Indonesia belum menganggap penting menjaga kerahasiaan data pribadi dan mereka belum tahu data tersebut bisa disalahgunakan pihak lain.

“Pergerakan dari setiap negara mungkin tidak sama, di Indonesia sayangnya mungkin karena negara yang cukup besar, kesadaran itu datang lebih lambat daripada hadirnya teknologi informasi. Ada 115 juta aktif user daily yang menggunakan Facebook di Indonesia, tapi ini belum dibarengi kesadaran yang sama. Mungkin dari 115 juta itu I don’t know yang sudah punya kesadaran tentang itu,” kata dia.

***

Semuel mengungkapkan Indonesia membutuhkan UU Perlindungan Data Pribadi karena dewasa ini marak sekali kebocoran data, jual beli data, hingga pencurian data.

"Saya sendiri sedang menangani dua kasus, ini adalah pencurian data. Jadi dia mencuri data mining, kita lihat juga banyak sekali kalau kita ukur kayaknya orang kalau dapat data kita dari mana ya, peraasaan kita nggak pernah kasih. Ini juga hal-hal yang membuat kita harus segera menyelesaikan RUU ini," kata dia.

Indonesia sekarang ini masih masuk kategori zona merah perlindungan data pribadi. Zona merah artinya tingkat kerawanannya tinggi.

Semuel mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah melakukan berbagi cara untuk meningkatkan kesadaran publik.

“Setiap hari kita lakukan edukasi, tapi penegak hukum kita ada juga sudah menangkap pelaku. Ada orang mengumpulkan data adengan aplikasi, pura-puranya untuk waktu itu untuk pemilu. Jadi dikumpulin data-datanya, KTPnya, diperdagangkan. Sekarang lagi diproses di kejaksaan,” katanya.

Menurut Semuel, peran media massa untuk mendidik masyarakat guna menyadari pentingnya kerahasiaan data pribadi juga sangat dibutuhkan.

Semuel optimistis pembahasan draft RUU di tingkat eksekutif segera tuntas dan selanjutnya dokumen diserahkan ke DPR untuk dapat segera diundangkan.

"Di Asia sendiri, kalau kita sampai resmikan RUU itu menjadi UU, kita akan menjadi yang keenam memiliki UU ini," ujar dia.

“Saat ini prosesnya sedang dalam sikulasi penarafan, di dalam waktu singkat akan kita berikan kepada DPR,” Semuel menambahkan.

Dalam menggodok draft, selain melibatkan kementerian-kementerian yang selama ini sudah memiliki regulasi berkaitan perlindungan pribadi, tenaga ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika dikirim ke Eropa untuk mempelajari penerapan sistem perlindungan data pribadi. 

“Kita harapkan kita memiliki pelatihan tentang data protection officer di Indonesia khususnya UU Perlindungan Data Pribadi nanti. Kita kirim kemarin ada 16, karena kita Indonesia meski punya pelatihan DPO-nya seperti apa, yang khusus untuk UU kita. Kemarin kita belajar di Eropa bagaimana penerapannya.”

Konten GIF Pornografi WhatsApp . AKURAT.CO/Sopian

Semuel berharap dengan adanya UU Perlidungan Data Pribadi kalangan yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dapat ditindak tegas.

“Dengan adanya UU ini, siapapun yang memiliki dan mengelola data pribadi orang Indonesia tanpa konsen itu adalah ilegal. Jadi harusnya dengan adanya UU ini, harus dihapus semua data-data yang diperoleh dengan tidak sah, siapapun dan bagaimana caranya harus dihapus. Akan kena hukuman berat 10 tahun dan denda cukup berat,” kata dia.

“Nanti dengan UU ini lebih jelas. Tadi saya katakan, setiap institusi yang mengumpulkan data tanpa konsen pemiliknya, dia melanggar hukum. Kalau dia udah melakukan sebelum adanya UU, harus dihapus. Jadi umpamanya data KTP, data KTP hanya boleh megang dukcapil,” dia menambahkan.

Semuel mengatakan UU Perlindungan Data Pribadi nanti bersifat ekstrateritorial. Artinya, tidak hanya berlaku di Indonesia, tapi juga lintas negara sehingga pelaku dimanapun berada bisa dikejar.

“Saya tambahkan lagi kalau ini bukan hanya berlaku di Indonesia, ini berlaku di seluruh dunia, ini extrateritorial, jadi sepanjang obyeknya adalah data pribadi orang Indonesia, kita akan memproteksi data pribadi Indonesia. Kita bisa kejar orang itu apabila bermasalah dengan orang Indonesia atau merugikan orang Indonesia, kita kejar dengan UU ini.”

Semuel ketika menghadiri acara Indonesia Aplikasi Informatika Forum di Jakarta, Rabu pekan lalu, menjelaskan, UU ini dibuat untuk melindungi data pribadi agar data tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukkannya, jangan sampai masyarakat berfikir aturan ini bisa malah menghambat industri untuk berinovasi.

Dalam UU Perlindungan Data Pribadi nantinya akan dibentuk badan independen yang bertanggungjawab terhadap pengelolahan data, seperti data protection authorty serta membantu menelaah proses pengelolahan data dan menjaga keseimbangan antara regulasi dan inovasi.

"Nantinya juga akan dibentuk badan khusus untuk data pribadi. Kalau saya lebih condong lembaga tersebut independen, bukan Kemkominfo. Nantinya, hal ini akan didiskusikan bersama DPR," kata Semuel.
Semuel menambahkan badan tersebut nantinya menjadi panduan bagi pelaku industri dalam mengelolah data secara bertanggungjawab.

“Undang-undang ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai data protection officer, akan ada peluang baru dimana lembaga kecil UMKM tidak perlu mengelola data konsumen mereka sendiri, akan membantu memperdalam perlindungan data pribadi dari konsumen para UMKM tersebut, keseimbangan akan mendorong inovasi,” kata Semuel.

***

Dalam sebuah konferensi pers yang diselenggarakan Koalisi Advokasi untuk mendesak pemerintah segera menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi, pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Jenny Silvia Sari mengatakan LBH sekarang ini banyak menangani perkara menyangkut penyalahgunaan data pribadi.

Dia menyontohkan, ada kasus penyalagunaan data pribadi untuk pelecehan seksual, kasus perudungan karena data pribadinya tersebar, persekusi karena masalah keyakinan, bahkan didatangi segerombolan orang lantaran belum membayar ke perusahaan fintech.

Jenny mengungkapkan berdasarkan riset yang dilakukan LBH Jakarta satu data bisa dijual Rp2.500 sampai Rp3.500 ke perusahaan tertentu. Bayangkan, kalau ada satu juta lebih data konsumen, berapa keuntungan yang diperoleh penjual data.

"Ini yang kita mau hilangkan betapa penting aturan yang mengatur data pribadi karena pelakunya begitu masif melakukan penyalahgunaan," kata Jenny.

Lembaga Kantor Berita Nasional Antara melaporkan tingkat kesadaran masyarakat untuk melindungi data pribadi masih rendah. Itu sebabnya, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang betapa penting menjaga kerahasiaan data pribadi.

Jenny mengatakan perlindungan data pribadi bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati.

Jenny Silvia Sari, pengacara publik LBH Jakarta . Antara Foto

Menurut Jenny dalam sudut pandang hak asasi salah satunya hak atas privasi terdapat hak atas data pribadi.

Dengan perspektif ini, seorang sebagai data obyek memilih hak untuk menolak datanya pribadinya diminta oleh pihak lai, seperti ketika memasuki gedung yang mengharuskan orang tersebut meninggalkan KTP-nya.

Tindakan tersebut tidak benar dan tidak boleh dibenarkan. Seseorang sebagai data obyek tidak tahu jika data pribadinya digunakan untuk apa, bisa saja diduplikasi atau digandakan untuk kepentingan yang merugikan.

"Terkait hal-hal lain, misal masuk gedung harus kasih KTP bahkan masuk pengadilan juga harus kasih KTP, kalau bisa tolak ya tolak, karena kita punya hak di situ," kata Jenny yang juga tergabung dalam anggota Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi.

Berbeda dengan kondisi lain, seperti penggunaan data pribadi untuk pembukaan rekening bank, pinjaman di bank, atau kesehatan dan sebagainya. Menurut Jenny hal ini disebut dengan penyalahgunaan keadaan.

"Kondisi ini kita sebut penyalahgunaan keadaan dan itu melanggar hukum," kata Jenny.

Jenny mengatakan pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak untuk dilakukan, mengingat banyak sudah banyak korban.

Jenny mengatakan perlindungan data pribadi sangat urgent berkaca dari kasus Cambridge Analytica. Seseorang dapat digiring dalam satuan pemikiran yang bukan dirinya sebenarnya karena data pribadinya telah diambil dan digandakan secara digital.

Dia mencontohnya dirinya dianggap sebagai Jenny yang a, b, dan c, padahal yang asli adalah Jenny d, e, dan f. Ketika hendak melamar ke suatu perusahaan yang sesuai kualifikasinya Jenny d, e, f tapi karena dianggap sebagai Jenny a, b, dan c maka gugur kesempatan melamar di perusahan tersebut.

"Bayangkan sudah banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan karena data itu," katanya.

Koalisi Advokasi Perlindungan Data Pribadi mengingatkan pemerintah dan DPR betapa besar potensi penyalahgunaan data pribadi saat ini, akibat tidak adanya rujukan perlindungan hukum yang memadai. []

Baca juga:

Tulisan 1: Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

Tulisan 2: Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan 

Tulisan 4: Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Tulisan 5: UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Tulisan 6: Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Tulisan 7: Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Darurat Perlindungan

Interview Farhan Soal Perlindungan Data Pribadi: Anak Saya Dijanjikan Pulsa Rp3 Juta

Image

News

Darurat Perlindungan

Perlindungan Data Pribadi Sudah Mendesak, DPR: yang Penting UU Ada Dulu, Nanti Kita Revisi

Image

News

Darurat Perlindungan

UU yang Ada Hari Ini Masih Cenderung Tumpang Tindih: Tantangan Lindungi Data Pribadi

Image

News

Darurat Perlindungan

Pencurian Data Warga Bikin Indonesia Kelenger, Apa Kata Facebook Soal RUU Perlindungan Data Pribadi?

Image

News

Darurat Perlindungan

Kisah Mahasiswa Unpas Ungkap Modus Jual Beli Data Kependudukan: Sudah Parah, Gila-gilaan

Image

News

Darurat Perlindungan

Tiap Hari Dapat SMS Tawaran Pinjaman sampai Ditipu Menang Undian: Kisah Pemakai HP yang Nomornya Dicuri

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Terpuruk di Tengah Corona, Wedding Organizer Tunggu Keajaiban

Pemprov DKI Jakarta melarang adanya resepsi pernikahan.

Image
News

Netralitas ASN Ternodai, Bawaslu Laporkan 61 Kasus ke KASN

Dugaan pelanggaran netralitas ASN di 12 kabupaten kota, Kabupaten Bulukumba tercatat terbanyak.

Image
News

Warga yang Tidak Pakai Masker dalam Mobil Pribadi Akan Tetap Ditindak

Adapun sanksi tidak mengenakan masker adalah denda Rp250 ribu.

Image
News

Update Covid-19 Tanggal 18 September: Kasus Positif Tambah 3.891 Total 236.519

Jumlah penambahan kasus sembuh hari ini merupakan yang paling tinggi sepanjang corona melanda tanah air

Image
News

WHO Prediksi Kehidupan Kembali Normal seperti Sebelum COVID-19 di Tahun 2022

Diperkirakan, kehidupan bisa berjalan normal lagi jika sudah cukup banyak orang mendapatkan vaksin untuk membangun kekebalan.

Image
News

KPK Sebut Politik Uang Hanya Akan Merusak Masa Depan Anak Bangsa

Karena politik uang merupakan perbuatan yang tidak jujur

Image
News
DPR RI

Golkar Ajak Anak Milenial Lebih Aktif dalam Dunia Politik

Dia mengaku saat ini tengah fokus menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Image
News

Pinangki, Andi Irfan dan Anita hanya 'Pion', Ada 'King Maker' dalam Kasus Djoko Tjandra

King Maker mengetahui pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) terkait bebasnya Djoko Tjandra.

Image
News

Konser Musik Pilkada Tak Dilarang, Sultan HB X Serahkan Kebijakan Ke KPU

KPU tak melarang konser musik sebagai salah satu agenda dalam kampanye pilkada serentak 2020 meski masih di tengah situasi pandemi COVID-19

Image
News

Wisata Rumah Jiwa Hafara: Ruang Asa bagi Anak Jalanan dan OGDJ

Wisata Rumah Jiwa Hafara menjadi panti bagi para orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), lansia telantar, serta anak jalanan (anjal)


terpopuler

  1. Ini Kondisi Kesehatan Anies Baswedan Setelah Sekda Saefullah Meninggal Karena Covid-19

  2. Kabareskrim: Gedung Kejagung Sengaja Dibakar

  3. Nasihat Syekh Ali Jaber Tentang Wanita yang Belum Berhijab Ini Bikin Nyes di Hati

  4. Pasca Bebas, Vicky Prasetyo Langsung Kebut Cari Nafkah untuk Keluarga

  5. 5 Pesona South Shore di Gunungkidul yang Lagi Viral, Bisa Nikmati Sunset di Infinity Pool

  6. Baru Diungkap, Angel Lelga Tidak Pakai Hijab Saat Digerebek Vicky Prasetyo

  7. Hanura: Omongan Ahok Soal Lobi-lobi Direksi BUMN Bisa Dipidana

  8. 5 Artis ini Berbeda Agama dengan Orang Tua, Ada yang Sempat Pelajari Dua Keyakinan

  9. Heboh Sumur Tua di Riau Permukaan Airnya Lebih Tinggi dari Tanah, Warganet Heran

  10. Agar Segala Hajat Dikabulkan Allah, ini Bacaan Doanya

fokus

Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi
Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan

kolom

Image
Ilham Bintang

Catatan Ringan tentang Dubes RI untuk Singapura

Image
Achsanul Qosasih

Ragam Soal Dalam Staf Ahli Direksi BUMN

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Al-Quran

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada di Tengah Corona

Wawancara

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Image
Video

VIDEO Garuda Pastikan Penerbangan Aman Dengan Protokol Kesehatan

Sosok

Image
News

Warganet Beberkan Foto Masa Muda Presiden Jokowi dan Iriana, Manglingi

Image
News

5 Fakta Karier Alwi Shahab, Wartawan dan Sejarawan yang Kini Tutup Usia

Image
News

Kombes Pol Audie S. Latuheru, Kekuatan Tekad Mengalahkan Kegagalan yang Pernah Dialaminya