Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Dosen Fakultas Dakwah Institut PTIQ Jakarta

Keharusan Perombakan Kepemimpinan PPP

Kolom

Image

Presiden Joko Widodo memukul gong didampingi Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (kedua kanan), Menkopolhukam Wiranto (kedua kiri) dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa (kiri) dalam penutupan Workshop Nasional Anggota DPRD PPP 2018 di Kawasan Ancol, Jakarta Utara, Selasa (15/5). Workshop tersebut untuk memberikan pembekalan bagi 1.200 anggota legislatif yang akan maju kembali menjadi calon legislatif | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Jika Pemilu dimaknai sebagai reward and punishment system, maka salah satu partai politik (parpol) yang mendapat punishment (hukuman) adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol hasil fusi 4 parpol Islam pada 5 Januari 1975 ini, pada Pemilu Serentak khususnya Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilu Legislatif (Pileg) mendapat hukuman dalam wujud berupa perolehan suara/kursi sangat kecil di parlemen (DPR). Sehingga nyaris tidak lolos ambang batas parliamentary treshold (PT) 4 persen dari perolehan suara secara nasional.

Pencapaian PPP di Pileg  2019 merupakan yang terburuk dibandingkan dengan Pileg sebelumnya, baik di masa Orde Baru maupun Pileg di era reformasi. Di masa orde baru, dengan jumlah peserta Pileg hanya tiga parpol, PPP selalu berada di urutan kedua setelah Golkar (urutan pertama) dan PDI (urutan ketiga). Pada Pileg pertama di masa orde baru 1971, PPP beroleh 94 kursi,  Pileg 1977 beroleh 99 kursi, Pileg 1982 beroleh 94 kursi, Pileg 1987 mendapat 61 kursi, Pileg 1992 beroleh 62 kursi, dan di Pileg 1997 atau terakhir di era orde baru beroleh 89 kursi.

Menginjak era reformasi, pada Pileg 1999, PPP memperoleh 58 kursi di bawah PDI Perjuangan yang memperoleh 154 kursi dan Partai Golkar sebanyak 120 kursi, dan menempati urutan ketiga. Dua parpol di bawahnya adalah PKB dan  PAN. Namun pada Pileg 2014, PPP mengalami kemerosotan cukup tajam sehingga hanya mampu mengantongi 8.157.488 suara atau 6,53 persen atau setara dengan 38 kursi. Pada Pileg 2019 kembali PPP menenalan pil pahit dengan memperoleh 6.323.147 suara (4,52 persen) atau setara dengan 19 kursi. Perolehan 19 kursi ini merupakan urutan ke 9 atau terakhir parpol yang lolos PT sebanyak 4 persen.

baca juga:

Dari Korupsi Hingga Sistem Pemilu

Ada banyak faktor berjalin berkelindan, yang menjadi penyebab parpol historis ini harus menelan pil pahit di Pileg 2019.  Diantaranya: pertama, kasus korupsi politik yang membelit Ketua Umum PPP Romarhumuzy (Romy). Lalu, Romy ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menjadi calo (broker) dalam kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadarma Ali divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013.

Kedua, konflik internal parpol. Sejak berdirinya PPP  tidak pernah sunyi dari konflik internal.  Terutama yang melibatkan unsur utama PPP, yakni: politisi NU vis a vis Muslimin Indonesia (MI). Konflik tersebut boleh dikatakan laten dan permanen, terutama saat penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS) maupun Daftar Calon Tetap (DCT) serta saat muktamar PPP digelar. Terakhir terjadi dualisme kepemimpinan PPP di bawah pimpinan Ketua Umum Romahurmuzy (kubu muktamar Jakarta) dan Djan Farid (kubu muktamar Surabaya). Faktor eksternal seperti proyek depolitisasi, deideologisasi, sekularisasi dan sebagainya yang dilancarkan regim orde baru maupun orde reformasi, berdampak negatif terhadap soliditas PPP.

Ketiga, imbas Pilkada DKI 2017. Sesungguhnya Pilkada DKI 2017 hanya satu saja dari 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang menggelar Pilkada secara bersamaan di 2017. Namun magnit politik Pilkada DKI sangat dahsyat dan melampaui Pilkada di provinsi/kabupaten/kota lain di Indonesia. Penyebabnya, karena keikutsertaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kebetulan non muslim sebagai Calon Gubernur DKI yang berpasangan dengan Djarot Syaiful Hidayat sebagai Wakil Gubernur DKI.

Sialnya, Ahok terjerambab kasus penodaan agama yang kemudian divonis hukuman 2 tahun penjara oleh hakim dalam persidangan di Kementerian Pertanian, Ragunan, Selasa (9/5/2017). Masalahnya bagi PPP, karena pada Pilkada DKI putaran kedua mendukung Ahok dan Ahok kalah di Pilkada DKI. PPP kena getahnya. Menjadi sasaran empuk kampanye hitam lawan-lawan politiknya. Bahkan ada yang memplesetkan derivasi PPP sebagai Partai Pendukung Penista Agama (P3A). Yang berdampak suara PPP pada Pileg 2019 jeblok.  

Keempat, faktor kerapuhan kepengurusan dan organisasi. Paska penetapan Romy sebagai tersangka oleh KPK dalam  kasus jual-beli jabatan di Kemenag, petinggi PPP menggelar rapat pada Sabtu (16/3/2019). Diantara keputusan pentingnya adalah memberhentikan Romy dari posisi sebagai Ketua Umum PPP dan menetapkan Ketua Majelis Pertimbangan Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP. Keputusan pengangkatan Suharso sebagai Plt mampu membuat konflik internal mereda dan roda kepemimpinan berjalan, namun tidak mampu menggerakkan mesin partai untuk beroleh suara signifikan di Pileg 2019.

Kelima, metode penghitungan kursi. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuding, perubahan metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR, dari sebelumnya memakai kuota hare menjadi sainte lague  murni sebagai biang keladi keterpurukan perolehan suara PPP. Padahal jika menggunakan kuota hare,  PPP bisa mendapat 26 kursi, bukan 19 kursi. Arsul yang dikenal politisi PPP paling energik  saat ini menunjuk pada Pileg 2014 yang menggunakan sistem kuota hare: PPP meraih 39 kursi di DPR. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengamanatkan, penggunaan metode penghitungan kursi sainte lague.

Keenam, efek Pemilu Serentak. Pemilu Serentak adalah Pemilu yang menggabungkan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu Legislatif dalam waktu bersamaan. Diantara dampaknya melahirkan teori cottail-effect atau efek ekor jas dimana parpol pengusung utama Capres dan Cawapres di Pilpres yakni: PDI Perjuangan, Gerindra, PKB dan PKS paling banyak mendapat incentif dan bonus politik di Pileg. Hasil Pileg 2019 menunjukkan, 4 (empat) parpol tersebut paling mendapat ‘berkah’ dari penerapan Pemilu Serentak. Sebaliknya, PPP tidak beroleh efek ekor jas postif di Pileg 2019.

Bercermin dari Kompetitor

Sesungguhnya hampir semua parpol mengalami problem dengan varian dan intensitas berbeda. Misalnya, menghadapi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang menjadi dasar hukum penerapan sistem Pemilu Serentak ataupun metode penghitungan suara sainte lague murni. Pertanyaannya, kenapa banyak parpol lain mampu menghadapi, menjinakkan dan mendapat manfaat dari UU No. 7 tahun 2017  dan sistem Pemilu Serentak tersebut, tetapi kenapa PPP justeru beroleh hasil buruk?

Terkait konflik kepengurusan dan kasus hukum yang menjerat sejumlah elit politiknya bukan hanya dialami oleh PPP, melainkan terjadi pada parpol lain. Sebut misalnya, Partai Golkar. Bahkan sejumlah elit Partai Golkar ada yang membelot ke parpol lain atau tidak lagi memilih Partai Golkar sebagai haluan politiknya. Seperti yang dilakukan oleh Tatiek Suharto dan Priyo Budi Santoso yang hengkang ke Partai Berkarya. Atau Yorrys Raweyai dan Fadel Muhammad yang lebih memilih menjadi senator di Pileg 2019. Tetapi mengapa kursi Partai Golkar di Pileg 2019, relatif stabil?

Dengan sedikit varian problem berbeda, PKS juga mengalami konflik internal elit politiknya. Bahkan pentolan politisi PKS Fahri Hamzah bertikai dengan elit PKS lalu bersama mantan Presiden PKS Anies Matta menyiapkan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) menjadi parpol baru pesaing PKS.  Sebegitu jauh, perolehan suara/kursi PKS di Pileg 2019, masih cukup bagus. Waketum PAN dan sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kuniawan juga dicokok KPK. Namun suara/kursi PAN di Pileg 2019 lebih baik dari PPP. Padahal sebelumnya, perolehan suara kursi PAN atau PKS acapkali di bawah PPP.

Partai Demokrat di bawah kepemimpinan pendiri dan Ketua Umumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2019, juga tidak terlalu solid. Malah sikap Partai Demokrat di Pilpres dianggap ambigu, sekalipun secara formal mendukung Paslon Capres dan Cawapres No. Urut 01. Belum lagi faktor istri SBY,  Kristiani Herrawati atau Ani Yudhoyono yang sejak 2 Februari 2019 menjalani medical treatment di Singapura dan akhirnya pada Sabtu (1/6/2019) meninggal dunia, membuat perhatian SBY ke Pemilu terpecah belah. Namun pada Pileg 2019, Partai Demokrat memperoleh 10.876.507 suara (7,77) persen dan berada di urutan nomor 7 dari total 9 peserta Pemilu 2019. Menyalip PPP yang kali ini berada di posisi nomor buncit (9).

Apalagi jika dibandingkan dengan PKB yang pada Pileg 2014 menempati urutan nomor 4 dengan perolehan 13.570.097 (9,69 persen). Padahal ceruk suara PKB dengan PPP agak mirip, yakni: sama-sama mengandalkan kaum nahdliyyin. Bahkan ceruk suara PPP sesungguhnya jauh lebih plural dibandingkan dengan PKB. Sebab, PPP tidak hanya mengandalkan suara NU, melainkan juga suara non NU. Mengapa PPP harus kalah dari PKB pada Pileg 2019? Pasti ada yang some wrong dalam kepemimpinan PPP saat ini.

Perombakan Struktural

Ibarat penyakit kanker sudah berada di stadium empat. Sudah menjalar ke seluruh tubuh PPP: dari mulai dimensi kepemimpinan, pengkaderan, pembinaan konstituen, jaringan kepartaian, dan sebagainya sehingga mengakibatkan PPP kini mengalami institusional desease. Penyakit institusional ini bukan saja mengakibatkan roda organisasi dan kepengurusan tidak lagi berjalan efektif, melainkan juga  berakibat hilangnya kepercayaan dari para pemilih tradisional PPP sehingga banyak pemilih loyal PPP meninggalkannya.

Padahal pemilih tradisional asset dan pemegang saham mayoritas, yang menentukan masa depan partai. Disebabkan sudah habis kesabaran konstituen, maka cara paling efektif memberikan pelajaran kepada pengurus PPP adalah dengan menjatuhkan sanksi moral dan politik dengan mengalihkan dukungan kepada parpol lainnya. Beruntung sanksi tersebut masih memberikan kesempatan bagi PPP  bertahan di Senayan (DPR) di Pileg 2019.  Jika ‘kemarahan’ loyalis PPP tidak lagi mampu diredam, mungkin sudah tidak ada lagi wakil PPP di parlemen karena tidak lolos PT 4 persen dari total suara Pemilu secara nasional.

Terilhami dan terimajinasi dari para penemu teori elit seperti: Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Guido Dorso, Macridis, Robert Putnam, untuk menyebut sejumlah nama, mengharuskan PPP untuk melakukan perombakan total. Yang ideal hal tersebut diinisiasi oleh elit politiknya yang kini berkuasa dan mempunyai hak memilih dan dipilih di forum muktamar.  Hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh elit PPP manakala mempunyai visi, paradigma, persepsi, kepentingan dan kesadaran bersama bahwa PPP kini harus diselamatkan dari kemungkinan kehancuran dan keterpurukan yang lebih parah melalui forum muktamar.

Sekurangnya ada dua pandangan terkait dengan kepemimpinan dan muktamar PPP saat ini. Pertama, kelompok yang berpandangan  bahwa kepemimpinan PPP saat ini sukses dalam mengantarkan PPP di Pileg 2019.  Pandangan semacam ini akan berkonsekwensi logis memberikan kesempatan kepemimpinan yang ada sekarang untuk menghadapi Pilkada Serentak 2020 dan pelaksanaannya muktamar tetap sesuai kalender partai yakni: pada 2021. Kelompok kedua yang beranggapan, kepemimpinan PPP, termasuk dengan adanya Plt Ketua Umum PPP telah gagal dalam menjalankan misi organisasi di Pileg 2019. Karenanya harus ada percepatan muktamar untuk melakukan dinamisasi organisasi.

Jika konsisten dan obyektif menggunakan tolak ukur hasil Pileg 2019, ada kebutuhan mendesak perombakan struktural pucuk pimpinan PPP. Digantikan dengan tokoh atau figur baru yang memiliki visi ke depan (visioner). Selama ini, atau setidak-tidaknya di era reformasi, ketua umum PPP pada umumnya berasal dari internal partai. Hasilnya, sebagaimana diketahui ada trend PPP terus mengalami penurunan suara/kursi di parlemen. Demi menyelamatkan PPP ke depan, ketua umum terpilih merupakan figure mempunyai keunggulan komparatif dan laku dijual. Apalagi kompetisi politik di era demokrasi digital ini sangat kompetitif.

Muktamar dan Koalisi

Untuk mewujudkan keinginan tersebut, muktamar PPP ke depan harus dilaksanakan secara demokratis sehingga hasil-hasilnya konstitusional dan legitimate serta sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan konstituen terbesar PPP. Agar muktamar PPP sesuai dengan harapan tersebut, penyelenggara/panitia  dan penyelenggaraannya harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai visi dan komitmen pembaharuan, selain haruslah orang yang memiliki  profesionalitas, integritas, independensi serta track record yang bersih diri dan lingkungan.

Dengan begitu, panitia muktamar dapat melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan AD/ART, kebutuhan organisasi dan kepentingan konstituen yang kini benar-benar menghendaki reformasi struktural kepemimpinan dan penyelamatan partai. Untuk memperoleh kandidat Ketua Umum dan pengurus partai dengan kualitas personal semacam itu, perlu dibuka kemungkinan digelar  konvensi dalam pemilihan ketua umum PPP dengan membuka akses dan kompetisi  seluas dan sebanyak mungkin bagi kandidat dari internal maupun eksternal yang mumpuni.

Untuk mengeleminir  kemungkinan terjadinya politik uang atau dagang sapi yang biasanya mengiringi setiap suksesi kepemimpinan parpol, panitia muktamar PPP perlu menggandeng kepolisian, KPK, PPATK, ICW, media massa dan sebagainya.  Hal ini sebagai bagian integral dari ikhtiar untuk mengawal dan menyelenggarakan muktamar yang bersih serta melahirkan Ketua Umum PPP baru yang dapat menyelamatkan partai dari keterpurukan dan bahkan kemusnahan di masa depan, khususnya pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, PPP mempunyai tantangan serius, terutama terkait dengan pilihan koalisi di Pilpres 2019 dimana PPP bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Seperti diketahui, KIK memenangkan  kontestasi di Pilpres karena mendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01. Kemenangan KIK berpotensi, ada kader PPP duduk menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Joko Widodo Jilid Dua. Persoalannya, dengan bergabung di KIK dan mendapat kursi di kabinet, bagaimana dengan ikhtiar penyelamatan partai? Bagaimana dengan perolehan dan target kursi PPP pada Pemilu 2024?

Meminjam pandangan Pengamat Politik Amerika Serikat Herbert Feit, PPP menganggap pernah menjadi partai disegani dan diperhitungkan oleh konstituen dan lawan-lawan politiknya ketika PPP memerankan dirinya sebagai partai antagonis yang mengelorakan suara  vokal terhadap kepentingan umat dan kritis terhadap kebijakan negara yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan bangsa. Nah, Ketua Umum PPP mendatang harus mampu secara cerdas menjawab tantangan ini di tengah kemungkinan PPP akan tetap bertahan di KIK dan mendapat kursi pada kabinet Presiden Joko Widodo jilid dua (2019-2024).[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Komunisme dan Kearifan

Image

News

Demokratisasi di Tengah Badai Pandemi

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Fakta Penting Pengembangan Taman Nasional Komodo, Warganet Sebut 'Jurassic Park'

Pengembangan Taman Nasional Komodo tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem.

Image
News

Setahun Kiprah Mensos Juliari Batubara, Begini Penilaian Para Tokoh

Anggota Komisi VIII M. Ali Taher mengapresiasi Kemensos yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya.

Image
News

Permintaan Status Darurat Ditolak Raja, Posisi PM Malaysia Makin Genting

Para kritikus mengecam pengajuan status daruratnya sebagai upaya mempertahankan kekuasaan karena membantunya menghindari pertikaian parlemen

Image
News

Komjak Minta Jaksa Jelaskan Alasan Sita Rekening Nasabah WanaArtha

Barita menekankan, yang dilakukan jaksa harus lah sesuai prosedur hukum.

Image
News

UU Cipta Kerja Pacu Pertumbuhan UMKM dan Lapangan Kerja

UU Cipta Kerja juga mengatur soal upah minimum.

Image
News

Polisi AS Dipecat usai Tembak Remaja Kulit Hitam Tak Bersenjata hingga Tewas

"Kami tidak mempercayai narasi polisi dalam kasus ini."

Image
News

Hasto Bantah Kader PDIP Jatim Membelot Dukung Machfud-Mujiaman

Mat Mochtar terang-terangan menyatakan mendukung pasangan calon (paslon) calon wali kota dan wakil wali Kota Surabaya nomor urut dua.

Image
News

Syarat yang Wajib Dipenuhi Saat Nonton Bioskop di Jakarta

Wajib memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan sebelum dan sesudah menonton.

Image
News

Suka Duka Risma Bangun Surabaya 10 Tahun

Risma mengaku kebijakan yang paling berkesan selama menjadi wali kota Surabaya ialah menutup lokalisasi Dolly.

Image
News

Cuaca Ekstrem di Aceh Diprediksi hingga Pekan Depan

BMKG prediksi cuaca ekstrem masih terjadi hingga pekan depan akibat adanya daerah belokan angin di Provinsi Aceh.

terpopuler

  1. Gus Nur Jadi Tersangka Hina NU, Habiburokhman: Aneh Kalau Bapak Berseteru dengan Anak

  2. KSPI Bakal Demo Besar-besaran, Ferdinand Hutahaean: Negara Tidak Akan Tunduk

  3. Mantap Jiwa, 5 Zodiak Ini Beruntungnya Enggak Main-main Lho!

  4. Berprofesi Sebagai Ustaz, Ayah Dinar Candy Nyerah Nasehati Gaya Pakaian Sang Anak

  5. Demokrat Minta Kasus Gus Nur Dimaafkan, Abu Janda: Partai Kok Gak Ada Integritas

  6. 5 Zodiak Ini Diramal Gampang Kaya di Usia Muda, Zodiakmu Termasuk?

  7. Terungkap, Google Bayar Triliunan Rupiah untuk Jadi Mesin Pencarian Utama di Perangkat Apple

  8. Jakarta Banjir Lagi! 72 RT Terendam Sejak Tadi Malam

  9. Luhut Ungkap Segudang Alasan Pemerintahan Jokowi Lebih Mesra ke China!

  10. Wagub Ariza Mau Tertibkan Rumah Mewah, PDIP: Orang Kaya Nggak Tinggal di Pinggir Kali

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Egy Massadiah

Menyapa Pohon, Menjaga Alam

Image
Achsanul Qosasi

Membatalkan Kompetisi Liga 1

Image
Azhar Ilyas

Albert RRQ, ‘Baby Alien’ yang Bersinar di MPL ID Season 6

Image
UJANG KOMARUDIN

Mengawal Omnibus Law

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
Iptek

Lee Kun-Hee, Sosok Luar Biasa di Balik Kejayaan Samsung Meninggal Dunia

Image
News

5 Fakta Menarik Wali Kota Tasikmalaya, Bos Angkot hingga Jadi Tersangka KPK

Image
News

5 Gaya Politisi Budisatrio Djiwandono saat Olahraga, Bersepeda hingga Berkuda