image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Abdul Aziz SR

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya dan Senior Researcher pada Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI

Variable Aneh di Pertemuan Elit

Kolom

Image

Ketua umum Partai Gerinda Prabowo Subianto (kiri) berkunjung ke kediaman Ketua Umum Partai PDI Megawati Soekarno Putri (kanan) di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019). Pertemuan antara Prabowo dan Megawati tersebut membahas sejumlah hal, satu diantaranya soal koalisi. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Dua pertemuan elite politik yang banyak menyita perhatian publik. Pertama, pertemuan Prabowo Subianto dan Joko Widodo di Lebak Bulus (13/7/19). Kedua, pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar (24/7/19).  Memang ada pertemuan elite lainnya yang berkaitan yakni antara Surya Paloh dengan Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Suharso Monoarfa di Gondangdia (23/7/19), serta pertemuan Gondangdia Surya Paloh dengan Anies Baswedan (24/7/19). Namun, dua pertemuan elite yang disebut terakhir tidak terlalu mengundang dan menguras perhatian publik, kendati juga memiliki makna dan implikasi politik yang tidak sederhana.

Dalam konteks hubungan sosial, pertemuan Prabowo-Jokowi serta Prabowo-Mega sesungguhnya peristiwa yang “biasa” saja. Sekadar “silaturrahim” antarpolitisi, dan itu baik. Namun, dalam konteks politik, peristiwa itu memiliki makna  tersendiri dan pada gilirannya juga membawa implikasi politik cukup signifikan dalam kehidupan bernegara. Kendati sebelumnya –dalam Pipres 2019– antara Prabowo-Joko serta antara Prabowo-Mega berseberangan dan terjadi ketegangan-ketegangan yang tajam, namun tiba-tiba dan tak lama kemudian mereka bisa semeja menikmati sate dan nasi goreng dengan penuh senda gurau. Tapi itubiasa saja dalam politik. Bukankah dalam praktik, politik  itu the art of possible (seni yang serba mungkin)?

Seribu satu interpretasi dapat diberikan terhadap pertemuan elite tersebut, dan itu sah-sah saja. Namun demikian, di kalangan awam tentu ada kecewa dan ada yang gembira dengan pertemuan elite itu. Kalangan pendukung Prabowo pasti banyak sekali yang kecewa berikut sederet pertanyaan berkecamuk di dadanya, dan mereka pun berusaha memberi tafsiran aneka ragam teradapnya. Sebaliknya, kalangan pendukung Jokowi pada umumnya bergembira. Mereka bisa saja memandang itu sebagai simbol kemenangan telak Jokowi sekaligus indikasi ketertundukan Prabowo. 

baca juga:

Saling Bertemu, Jokowi Ajak Prabowo Naik MRT. AKURAT.CO/Sopian

Tetapi, apa pun itu semua, dan satu pertanyaan penting bisa diajukan adalah siapa yang membuat pertemuan elite itu terjadi begitu cepat sekaligus menyimpan agenda yang misterius di dalamnya? Berbagai sumber menyebutkan bahwa pertemuan elite itu terjadi lebih karena “tangan dingin” dan lobi tingkat tinggi Budi Gunawan. Budi Gunawan yang Kepala BIN (Badan Intelijen Negara), bukan Budi Gunawan yang lain. Foto-foto yang beredar di media memang ada wajah Budi Gunawan (BG) Kepala BIN di pertemuan-pertemuan itu.

Mengapa kok BG, bukan tokoh-tokoh partai baik Partai Gerindra maupun PDI Perjuangan atau partai anggota koalisi kedua pihak? Peran BG yang Kepala BIN justru menjadi variabel aneh dalam pertemuan elite tersebut. Mengapa aneh dan apanya yang aneh?

Pertama, itu pertemuan politik tidak formal di antara politisi yang sarat dengan nuansa kekuasaan serta tawar-menawar kepentingan. Implikasi politik petemuan elite tersebut juga besar dalam konteks bernegara terutama pascapelantikan presiden terpilih Oktober mendatang. Bagaimapun elite-elite yang bertemu itu merupakan pemimpin partai politik sekaligus pemenang pada Pemilu 2019. Mereka akan menentukan format struktur politik serta wajah perpolitikan Indonesia setidaknya lima tahun mendatang.

Kedua, pertemuan elite dan politisi utama itu tidak ada korelasinya dengan peran, tujuan, dan fungsi Intelijen Negara. Di dalam UU No. 17 Tahun 2011 dikatakan, Intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional. Kemudian, tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional. Lalu, Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Sementara, BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri. Di dalam Perpres No. 90 Tahun 2012 dikatakan, Kepala BIN merupakan pimpinan BIN untuk melaksanakan fungsi dan tugas BIN.

Peran BG yang Kepala BIN dalam pertemuan elite tu tidak sekadar mengundang sejumlah pertanyaan tetapi juga potensial menyimpangkan eksistensi dan fungsi lembaga negara. Dengan kata lain, bukan tugas dan bukan domain Kepala BIN untuk mengatur, mendesain, dan men-skenario pertemuan elite politik dalam rangka tawar-menawar kepentingan. Setiap jabatan publik tentu memiliki kode etik (code of conduct)-nya sendiri. Kepala BIN juga demikian, ada kode etik yang berlaku atas dirinya. Tampilnya Kepala BIN sebagai aktor penting di balik petemuan elite politik itu, maka kode etik dirinya tercampakkan. Peristiwa ini bisa jadi juga sekaligus pelanggaran terhadap etika bernegara. Terjadi pencampuradukan peran yang membingungkan dan mengacaukan.

Peran BG dalam mendesain pertemuan itu bisa juga merefleksikan telah terjadi kemacetan bahkan kebuntuan komunikasikan politik antar-elite pascapilpres. Antarmereka sulit bertemu karena ketidaklancaran komunikasi; ada sejumlah sakwasangka, rasa saling curiga, rasa dendam politik, dan rasa saling tidak percaya. Tidak mustahil antarmereka pun tidak menemukan “titik temu” yang bisa mempertemukan. Beberapa waktu sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sesumbar sedang membangun lobi-lobi untuk segera mempertemukan Prabowo-Jokowi. Namun akhirnya hilang ditelan angin alias gagal. Yang terjadi kemudian antar-elite hanya saling mengintip dari kejauhan sambil bermanuver ini dan itu seolah memberi isyarat akan kehendak masing-masing. Dalam konteks inilah tiba-tiba pertemuan elite terjadi karena peran BG yang Kepala BIN.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Ketua . AKURAT.CO/Yohanes Antonius

Tampaknya, pertemuan “tingkat tinggi” yang “tiba-tiba” dan “mengejutkan” antara Prabowo-Jokowi serta Prabowo-Mega membuat sedikit tersinggung Surya Paloh dan teman-teman koalisinya (Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan Suharso Monoarfa) sehingga merasa perlu menggelar pertemuan Gondangdia tanpa kehadiran Megawati (dan PDI Perjuangan yang mengomandani koalisi). Tak cukup dengan itu, Paloh pun mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada waktu bersamaan dengan pertemuan Prabowo-Mega. Paloh bahkan terang-terangan dan agak emosional menyatakan mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mengapa begitu? Paloh dan kawan-kawan ingin mengirim pesan ke Megawati (PDI Perjuangan) dan Jokowi untuk sekaligus menggertak agar tidak mengkhianati komitmen koalisi pada Pilpres 2019. Jadi, Paloh dan kawan-kawan ingin menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya.

Reaksi politik Paloh dan anggota Koalisi Indonesia Kerja minus PDI Perjuangan sekaligus mengisyaratkan bahwa kemacetan komunikasi politik antar-elite selama ini –pascaPilpres 2019– benar-benar terjadi. Mungkin karena tawar-menawar posisi dan kepentingan antarmereka agak berat dan sama-sama ngotot, sehingga terjadi kerenggangan-kerenggangan. Di sinilah aktor lain yang bernama BG yang Kepala BIN tampil menawarkan skenarionya dengan membawaserta mainan “baru”. Rupanya “ramuan” BG itu mengena di hati Prabowo, Mega, dan Jokowi. Maka, terjadilah pertemuan elite itu.

Pertemuan elite itu sendiri tentu saja baik dan perlu. Persoalannya, peran yang dimainkan BG dalam posisi sebagai Kepala BIN menjadi tidak lazim. Bagaimanapun BIN –seperti hanya TNI dan Polri– merupakan alat negara, bukan alat kekuasaan. BIN merupakan pelayan negara, bukan pelayan kekuasaan. Tampilnya BG yang Kepala BIN untuk pertemuan elite itu mau tidak mau dan sedikit banyak menyeret BIN sebagai lembaga di dalamnya.

Begitulah, di balik pertemuan elite itu hadir variabel aneh (strange variable) yang membingungkan dan mengacaukan dalam tatakrama bernegara. Wallahu ‘alam. []    

      

  

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image

News

Kolom

Menanti Kebangkitan PPP

Image

News

Kolom

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image

News

Formula E yang Jadi Rame

Image

News

Kolom

Tantangan Internal PAN dan Kekacauan Politik Nasional

Image

Ekonomi

Kolom

Kambing Hitam Seretnya Pertumbuhan Ekonomi

Image

News

Kolom

Negara Sandiwara

Image

News

Kolom

Jebakan Tahta, Harta dan Wanita

Image

News

100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

100 Hari Jokowi-Ma’ruf yang Tak Meyakinkan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Susur Sungai Sempor

Kisah Para Malaikat Tak Bersayap Selamatkan Puluhan Siswa di Tragedi Susur Sungai Sempor

Aksi heroik mereka berhasil menyelamatkan puluhan siswa yang hanyut

Image
News

Tito Minta Agar Budaya Amplop Benar-benar Dihilangkan

"Budaya amplop yang masih banyak melekat di perilaku aparat benar-benar hilang terkikis khususnya di sektor pelayanan publik."

Image
News

DPRD DKI Jakarta Kembali Wacana Bentuk Pansus Banjir

“Semua anggota lintas fraksi menyuarakan banjir sesuatu yang urgent." kata Zita Anjani.

Image
News

Kronologis Mahasiswi Kedokteran Unpad Diculik dan akan Diperkosa Supir Angkot

Tersangka bersedia mengantarkan korban dengan terlebih dahulu menggantikan kendaraannya.

Image
News

Kasus Murid SMP Kristen Kalam Kudus Dikeluarkan Karena Vape Berbuntut Panjang

Y sejak dikeluarkan 18 Oktober 2019 tidak mau sekolah sampai sekarang. Dia hanya mau sekolah di SMP Kristen Kalam Kudus.

Image
News

Baru Mundur dari Jabatan PM, Mahathir Langsung Hengkang dari Partai BERSATU

PM yang terpilih wajib mendapatkan dukungan setidaknya dari 112 anggota parlemen

Image
News
Pilkada 2020

Dua Bakal Paslon Perseorangan Pilkada Bengkayang Tak Lolos Verifikasi

Berhubung pendaftaran sudah ditutup, maka tidak ada bakal calon perseorangan di Pilkada Bengkayang 2020.

Image
News

Ekonom INDEF: Judul Omnibusnya Saja Sudah Salah, Seharusnya Bukan Omnibus Cipta Kerja, Tapi Cipta Tenaga Kerja Asing

Dalam RUU itu, kata Bhima, dengan spesifik bahkan bicara untuk startup tidak perlu izin dari pemerintah pusat soal penggunaan TKA.

Image
News

Demokrat Usul Bentuk Panja Hilangnya Harun Masiku, Ini Tanggapan MenkumHAM

Yasonna menyerahkan sepenuhnya kepada DPR, sebab pembentukan Panja adalah haknya DPR.

Image
News

Berdiri 54 Tahun Lalu, PD Dharma Jaya Baru Dapat Untung Dua Tahun Belakangan

BUMD yang bergerak dalam bidang perdagangan dan industri daging ini mulai mendapatkan untung baru pada tahun 2018

terpopuler

  1. Tengku Zulkarnain: Sekelompok Pembesar Ribut Soal Formula E di Monas, Tapi Diam Soal Rampok Jiwasraya dan Asabri

  2. Ingin Usaha Tapi Modal Minim? Bisnis Ini Patut Dijajal!

  3. Setelah Wilder, Fury Inginkan Joshua

  4. Instruksi Kejagung, Kejati Papua Barat Stop Sementara Penindakan Kasus Korupsi Jelang Pilkada

  5. Bela Anies Soal Elektabilitas Turun di Pilpres 2024, PKS: Masih Terlalu Jauh

  6. Simeone Minta Pemainnya tak Berlebihan dengan Kemenangan atas Liverpool

  7. Geser Rins, Quartararo Tercepat di Tes Hari Kedua Sirkuit Losail

  8. Peluncuran Tim Persija Disambut Hangat Puluhan Ribu The Jakmania

  9. Perkembangan Politik di Malaysia, Anwar Ibrahim Merasa Ada Pengkhianatan Terhadap Pemerintah

  10. Meski Menang, Pelatih Persija Ungkap Kesulitan yang Dihadapi Timnya

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image
Ujang Komarudin

Agama dan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Ujian Tak Mudah Bagi Pancasila

Image
Girindra Sandino

Tujuh Analisa dan Persoalan Urgen Pilkada 2020

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Image
Gaya Hidup

Bintangi Get Married Series, Prilly Latuconsina Ragu Tak Bisa Seperti Nirina Zubir

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakerpus Perpusnas: Penguatan Indeks Literasi untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

Pernah Jadi Dosen hingga Tenaga Ahli MPR, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty

Image
News

5 Fakta Menarik Faye Simanjuntak, Cucu Luhut Binsar Pandjaitan yang Masuk 30 Under 30 Majalah Forbes 2020

Image
News

5 Fakta Penting Gatot Nurmantyo, Mantan Panglima TNI yang Masuk Daftar Capres Unggulan 2024-2029