image
Login / Sign Up

KPK Disebut Tidak Menghormati Mahkamah Agung Sama Sekali

Deni Muhtarudin

Image

Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tidak menghormati Mahkamah Agung (MA) sama sekali.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Sjamsul Nursalim, Maqdir Ismail, saat menanggapi sikap KPK yang tetap memanggil kliennya sebagai tersangka meski sudah ada Putusan MA terkait Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim dalam perkara perdata di PN Tangerang itu mengungkapkan bahwa sebelumnya KPK menyatakan bahwa mereka menghormati Putusan MA dalam perkara SAT tersebut.

baca juga:

Akan tetapi dalam kenyataannya, menurut Maqdir, tindakan KPK menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati MA, Pemerintah bahkan Presiden Indonesia sekalipun.

"Pernyataan bahwa KPK menghormati Putusan MA ini hanya pemanis bibir saja, karena ternyata juru bicara dan pimpinan KPK menyatakan tetap akan memanggil Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) sebagai tersangka," ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Jumat (19/7/2019).

Maqdir mengatakan bahwa tindakan KPK secara sengaja menempelkan copy surat panggilan di papan pengumuman PN Jakarta Pusat, seolah-olah telah menjalankan panggilan sesuai dengan hukum, adalah bukti bahwa KPK tidak menghormati putusan MA.

"Sekiranya KPK benar menghormati Putusan MA, maka tidak selayaknya mereka tetap memanggil SN dan IN sebagai tersangka, mengingat dalam Surat Dakwaan SAT dia didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan SN, IN dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti," katanya.

Maqdir menunjukkan
bahwa MA dalam putusannya yang dibacakan 9 Juli 2019 lalu itu menyatakan terdakwa SAT terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging).

"Dengan demikian berarti bahwa kedudukan SN dan IN sebagai kawan peserta dari SAT dalam melakukan perbuatan pidana adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya," ujarnya.

Maqdir menjelaskan, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi di negara ini telah memutuskan bahwa penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI BDNI bukan merupakan tindak pidana, hal mana sesuai dengan Release and Discharge (R&D) yang diberikan Pemerintah kepada Sjamsul Nursalim pada 1999 karena telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Selain itu, lanjut Maqdir, Presiden pada 2002 juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) yang pada intinya menginstruksikan bagi pihak yang telah menandatangani MSAA dan telah menerima R&D dari Pemerintah sebagai bukti penyelesaian kewajiban, wajib diberikan bukti jaminan kepastian hukum dan membebaskannya dari segala aspek pidana yang diikuti dengan instruksi penghentian perkara baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.

"Seharusnya Pimpinan KPK berbesar hati untuk menerima Putusan MA yang menyatakan bahwa perkara yang terkait SN (Sjamsul Nursalim) dan IN (Itjih Nursalim) bukan lagi merupakan perkara yang dapat ditangani oleh KPK," ungkapnya.

Mengakhiri keterangannya, Maqdir Ismail menyatakan, pernyataan dan tindakan KPK yang bermaksud untuk meneruskan proses pidana terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim menunjukkan bahwa KPK telah tidak menghormati Putusan MA, R&D dari Pemerintah dan Inpres 2002.

"Serta statement Bapak Wakil Presiden baru-baru ini yang meminta semua pihak untuk menghormati Putusan Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa KPK telah mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan sehubungan dengan panggilan KPK untuk diperiksa pada Jumat (19/7/2019), Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim lainnya yakni David Suprapto, menambahkan bahwa sesuai informasi dari keluarga, Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim tidak pernah menerima panggilan dari KPK.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Olahraga

China Terbuka 2019

Kalahkan Finalis Juara Dunia, The Minions Mulus ke Putaran Kedua

Image

Gaya Hidup

Kabut Asap Tak Surutkan Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival 2019

Image

News

Sekarang KPK Bagian Dari Pemerintah, Mantan Ketua DPR Sarankan KPK Dibubarkan Saja

Image

Gaya Hidup

Wonderful Indonesia Culinary & Shopping Festival Segera Digelar, Catat Tanggalnya!

Image

News

INFOGRAFIS Tok! Revisi UU KPK Sah

Image

News

Pengamat Intelijen Kritik Viralnya Dokumen Perekrutan Pejabat Struktural Internal KPK

Image

News

Telanjang Dada,  Massa Corong Rakyat 'Besuk KPK' Agar Kembali ke Jalan yang Benar

Image

Ekonomi

5 Fakta, Indonesia Sebenarnya Layak Menjadi Pusat Energi Baru Terbarukan

Image

News

Aksi Seribu Bunga Papua Cinta Damai, Jaga Persatuan dan Kesatuan, Lawan Hoaks

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Gangguan Mental Paling Mengerikan, Ada yang Sampai Ingin Diamputasi dan Makan Tubuh Sendiri

Gangguan mental tak bisa dianggap sepele

Image
News

Sekarang KPK Bagian Dari Pemerintah, Mantan Ketua DPR Sarankan KPK Dibubarkan Saja

Sementara tugas pemberantasan korupsi dikembalikan ke Kepolisian dan Kejaksaan.

Image
News

Paranormal: Baca Captions Instagram Pak Jokowi Ikut Nelongso Guys

"Presiden kita berasa kerja sendiri, semangat pak."

Image
News

Langgar Gage, Mobil Porsche Ditilang di Jalan Gunung Sahari

Mobil Porsche yang ditilang polisi kerap melanggar lalu lintas.

Image
News

Pengamat Intelijen Kritik Viralnya Dokumen Perekrutan Pejabat Struktural Internal KPK

Keputusan-keputusan strategis akan lebih etis jika nanti dilakukan oleh pimpinan baru.

Image
News

Dari Raja Arab Saudi hingga Pemimpin Syiah, Ini 5 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia Tahun 2019

Siapa saja?

Image
News

Telanjang Dada,  Massa Corong Rakyat 'Besuk KPK' Agar Kembali ke Jalan yang Benar

Harapannya KPK dan kroni-kroninya tidak bersikap lebay mensikapi disahkannya revisi UU KPK

Image
News

Pemkot Tangerang Gelar Uji Emisi Jaga Kualitas Udara

Kendaraan yang mengikuti uji emisi meliputi kategori M yaitu mobil penumpang dan kategori N dengan mobil angkutan barang.

Image
News

Presiden Jokowi Bentuk Pansel Dewan Pengawas KPK

Semua organisasi harus ada pengawasnya.

Image
News

Sejarawan Ini Temukan Mushaf Alquran Kuno Asal Ulama Barus dan Kalender Bambu Beraksara Batak

Ichwan mengungkap upayanya berulangkali dalam rentang tahun yang panjang ke Barus.

Banner Mandiri

trending topics

terpopuler

  1. Modifikasi Tubuh Ekstrem di Dunia, Lubangi Pipi hingga Tindik Seluruh Wajah

  2. Kondisi Terkini Tiga Setia Gara Usai Dihubungi KJRI Chicago

  3. Denny: Sampul Majalah Tempo Hina Jokowi, Jerinx SID: Penghinaan Terhadap Pinokio

  4. Tembus 1,5 Juta Penonton, Ini 10 Potret Keren BTS Film Gundala

  5. 5 Fakta Menarik Ratu Malaysia Tunku Azizah, Berkali-kali Keguguran hingga Terlibat Drama Twitter

  6. Viral! Ibu-ibu Ribut Saat Antre Makan di Prasmanan Kondangan

  7. Orang dengan 5 Zodiak Ini Punya Bakat Kaya Raya, Anda Termasuk?

  8. Dikritik Soal Nama Usaha Kopi, Lucinta Luna Jelaskan yang Sebenarnya

  9. Jadi Korban KDRT di Amerika, 10 Potret Rocker Tiga Setia Gara

  10. Ferdinand: Karikatur Jokowi Pinokio Melecehkan Simbol Negara

fokus

Abortus
BJ Habibie Tutup Usia
Lindungi Perempuan

kolom

Image
Damai Mendrofa

Menangani Penyu, Sampai Tak Ada yang Ganggu

Image
Achmad Fachrudin

Dinamika Politik Jakarta Paska Pemindahan Ibukota

Image
Abdul Aziz SR

Perempuan dan Jabatan Publik

Image
Mujamin Jassin

Bamsoet dan Agenda Modernisasi Golkar

Wawancara

Image
Hiburan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadikan JILF Sebagai Pemantik Imajinasi

Image
Ekonomi

Eksklusif Mochamad Soebakir: Sebagai 'Jembatan' Konsultan Pajak Fungsinya Vital

Image
Olahraga

Bianca Andreescu

"Memenangi AS Terbuka Sebenarnya Terasa Aneh"

Sosok

Image
News

10 Pesona Muhammad Rafid, Cucu Keponakan BJ Habibie yang Geluti Sepak Bola

Image
Ekonomi

Mela Gunawan, Srikandi di Pusat Industri Kebugaran Indonesia

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Andrew Darwis, Pendiri Kaskus yang Terseret Kasus Pemalsuan Dokumen