image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Pengajar Fakultas Dakwah PTIQ

Menimbang Visi Indonesia Baru

Kolom

Image

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin usai menghadiri 'Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019' di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Tidak lama setelah bertemu dengan Calon Presiden Prabowo Subianto di Stasiun Lebak Bulus MRT, Sabtu (13/7/2019), Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk “Visi Indonesia” pada Minggu (14/6) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Boleh dikatakan visi Jokowi tersebut merupakan idealitas Indonesia lima tahun mendatang yang dicitakan, dibayangkan dan diimpikan.

Meskipun bisa saja visi Jokowi tersebut dirumuskan secara kolektif oleh sebuah tim yang berasal orang-orang terdekatnya dari kalangan profesional dan ahli di bidangnya. Namun demikian, aktor utama intelektualnya tetap Jokowi sendiri. Sebab, sebagai presiden dialah yang akan menahkodai pemerintahan di Indonesia. Maka wajar manakala penanggungjawab utama dan bertanggungjawaban mengenai implementasi dari visi tersebut sepenuhnya berada di tangan Jokowi.

Visi kepemimpinan atau pemerintahan sangat penting karena hal tersebut akan menunjukkan kualitas personalitas dan visioneritas seorang Presiden. Serta menyangkut  cita-cita, impian, harapan atau obsesinya akan keindonesiaan di masa depan. Selain itu, visi tersebut akan menjadi sangat penting bagi masyarakat Indonesia sebagai pihak yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Dalam kontek relasi antara pemimpin dengan yang dipimpin, boleh dikatakan Presiden Jokowi sebagai subyek, dan masyarakat sebagai obyek.

baca juga:

Dalam tata kelola pemerintahan, visi Presiden sangat penting karena hal tersebut juga artinya Indonesia memiliki pedoman atau kompas yang jelas mengenai arah pembangunan di masa depan. Terlebih lagi, kini Indonesia tidak memiliki lagi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sebagaimana diterapkan di masa Orde Baru. Dengan adanya visi dalam suatu pemerintahan, akan menumbuhkan komitmen dan semangat kerja bagi para pembantu presiden (para menteri) hingga Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam kontek lebih luas, visi presiden yang visioner akan menumbuhkan sense of belonging dan sense of participation masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Substansi Visi Presiden

Sejumlah substansi dari pidato Presiden mengenai “Visi Indonesia” ke depan diantaranya tentang  perlunya kesadaran dari bangsa Indonesia karena kita kini hidup di dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis yang penuh perubahan, kecepatan, risiko, kompleksitas, dan kejutan.  Merespon tantangan global tersebut, Presiden mengajak mencari model baru, cara baru, nilai-nilai baru dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi dengan berbagai inovasi. Untuk itu, bangsa Indonesia harus meninggalkan cara-cara lama, pola-pola lama, baik dalam mengelola organisasi, baik dalam mengelola lembaga-lembaga, maupun dalam mengelola pemerintahan.

Subtansi lainnya adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur-infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat dengan kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, dengan kawasan-kawasan pariwisata, persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan. Pada saat yang sama, akan terus dikembangkan dan dipertajam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) karena Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

Dalam kontek pembangunan dunia usaha, pemerintah akan terus mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka yang sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik itu perizinan yang lambat, yang berbelit-belit, apalagi ada punglinya. Presiden memastikan tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

Aspek penting lain yang dicitakan Presiden Jokowi adalah mereformasi birokrasi. Reformasi struktural. Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah. Karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Selain itu, harus menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Karena setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.

Terkait dengan demokrasi, Presiden mengingatkan mendukung mati-matian seorang kandidat itu boleh. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, kebencian, hinaan, cacian, disertai dengan makian. Kita memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran, dan budaya yang luhur. Mengenai Pancasila, Presiden berpandangan Pancasila adalah rumah kita bersama. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila, mempermasalahkan Pancasila, yang tidak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika, dan tidak toleran terhadap perbedaan.

Demokrasi yang diinginkan adalah yang berkeadaban, yang menjujung tinggi kepribadian Indonesia, yang menjunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur. Indonesia Maju adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya. Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum. Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia.

Ranjau dan Kendala

Meskipun visi tersebut masih mempunyai sejumlah kekurangan dari cakupannya. Misalnya nyaris tiadanya disinggung terkait dengan penegakan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi, dan lain sebagainya. Presiden tampaknya tidak ingin terlalu muluk-muluk dengan visi. Jika visi tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, akan banyak problem pembangunan diatasi. Namun demikian, agar Visi Indonesia ke depan dapat terwujud, diperlukan prasyarat atau dukungan lainnya. Tanpa dukungan atau prasyarat tersebut, visi itu bisa berhenti menjadi hanya sekadar mimpi, jargon, dan janji-janji belaka.

Sejumlah syarat dan dukungan tersebut diantaranya: kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf harus didukung oleh pembantu atau menteri dalam kabinet yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, kompetensi, profesionalitas, integritas, serta rekam jejak (track record) yang teruji dan terbukti. Para menteri yang dibutuhkan bukan hanya mau dan bisa kerja, melainkan juga mampu bekerja. Untuk memenuhi orang-orang yang memenuhi kualifikasi seperti ini bisa dikatakan gampang-gampang susah.

Dikatakan gampang karena semua itu menjadi hak prerogatif atau kuasa presiden untuk memilih pembantunya. Lagi pula, stok orang-orang profesional di Indonesia sebenarnya tersedia cukup banyak. Susahnya, dalam sistem politik di Indonesia dimana kekuasaan presiden Jokowi tidak hanya tersentralisasi pada dirinya sendiri melainkan juga terpencar  pada kekuatan elit dan partai politik lain yang mengusungnya, acapkali rekrutmen para menteri itu mempertimbangkan begitu banyak aspek. Bahkan acapkali pertimbangan psiko politik atau intervensi dari partai politik dan elit politik yang mengusungnya saat Pilpres, sangat besar.

Kontelasi politik semacam itulah yang kemudian menjadi ranjau dan kendala  bagi terwujudnya kabinet zaken, kabinet ahli, kabinet kerja, atau kabinet berdasarkan merit system dan prinsip “the right man on the rigt place”.  Sebaliknya yang terwujud malah justeru kabinet warna warni, pelangi atau kabinet kompromistis. Kabinet yang diisi sebagian dari para ahli/profesional dan sebagian lagi lebih didasarkan oleh titipan partai atau elit politik.  Bahkan bukan tidak mungkin ada menteri kabinet yang kecakapannya dianggap tidak pas dengan pos/kursi menteri yang diduduki.

Tak heran jika kemudian, distribusi kursi kabinet dan pos-pos strategis di pemerintahan atau BUMN mengindikasikan lebih sebagai bentuk politik balas budi atas kontribusinya dalam memenangkan Capres dan Cawapres di Pilpres. Jika ini yang terjadi, maka bagaimanapun bagusnya visi sang presiden, maka implementasinya di lapangan sulit diharapkan terwujud secara nyata. Dampaknya bukan tidak mungkin birokrasi  atau BUMN menjadi bancakan dari oknum atau kelompok tertentu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan masyarakat luas.

Secara teoritik, ranjau dan kendala  lain dari implementasi visi adalah berasal dari faktor  leadership dan manajerial. Pada aspek leadership, yang dibutuhkan tidak saja pada tersedianya sosok pemimpin populis, egaliter, sederhana, karitatif dan sebagainya. Melainkan juga pemimpin berkharisma dan berwibawa. Bahkan dalam masyarakat Indonesia yang masih paternalistik dan rentan konflik, tidak jarang dibutuhkan sosok pemimpin yang kuat (strong leadership).  Serta mampu dan sanggup mendayagunakan kekuasaannya bahkan memaksa bawahannya untuk bekerja keras menyukseskan visi sang presiden.

Indonesia ke depan sangat memerlukan kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan (mempersatukan) segala keragaman yang ada, baik keragaman berdasarkan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) maupun karena perbedaan pemikiran dan pilihan politik, dan bahkan keagamaan dalam bingkai UUD 1945, Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, suatu model atau tipe kepemimpinan yang tidak mampu mempersatukan, dan sebaliknya lebih mempertontonkan pemihakan  dan apalagi melakukan diskriminasi/krimnalisasi akibat perbedaan pilihan politik, akan menjadi kendala (obstacaleguna mewujudkan gagasan persatuan Indonesia. 

Visi Indonesia baru yang digagas secara ciamik oleh Jokowi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat hanya akan landing dan operasional, manakala mampu diturunkan atau dibreakdown dalam bentuk misi dan progam kerja. Kelihatannya hal ini sederhana dan mudah, tetapi disinilah banyak terjadi distorsi antara visi  dengan implementasi. Presiden Jokowi sangat memahami dan menyadari hal ini. Itulah sebabnya ia memberi warning—contohnya dalam kasus hambatan investasi—akan mengontrol, mengecek atau bahkan menghajar pelaku (birokrat atau siapa saja) yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.

Tentu yang dimaksudkan dengan mengontrol, mengecek atau menghajar para pihak yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, bukan berarti Presiden Jokowi akan melakukan sentralisme kekuasaan, atau  melakukan blusukan terus menerus ke semua birokrasi atau daerah. Di era kemajuan teknologi digital seperti sekarang, fungsi kepemimpinan seperti: mengarahkan, mengontrol, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya dapat dilakukan melalui pendekatan suatu manajemen modern yang berbasis pada sistem/teknologi digital dengan mengundang partisipasi publik dan media untuk mengontrol jalannya birokrasi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan. 

Legitimasi dan Krisis Legitimasi

Dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf atas Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 dengan rasio sekitar 85,6 juta suara (55,5 persen) suara, sementara Prabowo-Sandi hanya meraup sekitar 68,65 juta suara (44,5 persen), ini artinya cukup banyak/besar  masyarakat/pemilih yang tidak memilih Jokowi-Ma’ruf Amien di Pilpres 2019.  Seperti halnya Jokowi-Ma’ruf, tidak sedikit elemen dan komponen bangsa yang berharap, polarisasi atau pembelahan masyarakat akibat dukung mendukung saat Pilpres, dihentikan dan diakhiri. Kini saatnya masyarakat bersatu dan menyatu untuk mendukung kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf.

Manakala dalam waktu relatif singkat, Presiden Jokowi mampu menunjukkan kinerjanya dalam arti mampu mewujudkan secara konkrit Visi Indonesia baru sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan, perluasan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, pemerataan hasil-hasil pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya; ekses atau bias dari konflik saat Pilpres dengan sendirinya akan berkurang. Bahkan yang semula mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019, akan berbalik arah mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.  Dampaknya, pemerintahan Jokowi akan makin legitimate.

Sebaliknya manakala dalam kurun waktu tidak terlalu lama kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf stagnan. Bahkan terjadi kemunduran dalam berbagai aspeknya. Maka bukan saja akan membuat masyarakat/pemilih yang semula tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf akan meningkat resistensinya. Lebih dari itu,  pendukung Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres 2019 akan mengkaji ulang dan merevisi dukungan politiknya. Pada akhirnya yang menuncul adalah terjadinya akumulasi kekecewaan kolektif terhadap pemerintahan Jokowi. Yang bisa berakhir pemerintahan mengalami krisis legitimasi karena kinerjanya yang melempem, atau buruk.

Masyarakat Indonesia paska Pemilu 2019 secara umum sesungguhnya bersikap realistis. Yakni: mereka menginginkan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amien (2019-2024) akan lebih baik dari sebelumnya (2014-2019).  Masyarakat bukan tidak ingin optimis, manakala optimistis tersebut tidak/belum berbasis realitas empirik. Sebaliknya masyarakat juga tidak ingin pesimistis karena mengetahui pesimis tersebut tidak elok, dan tidak banyak bermanfaat.  Masyarakat tidak terlalu berfikir muluk-muluk. Sebagian mereka, sudah letih dengan pertikaian. Masyarakat kebanyakan membutuhkan Visi Indonesia baru yang visioner, brilian dan cerdas. Tetapi yang lebih penting lagi membutuhkan implementasi dari visi tersebut secara konkrit.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

PSBB Transisi Diperpanjang, Anies Tiadakan CFD dan Kegiatan 17 Agustusan

"Seluruh aktivitas sosial bersama yang menyebabkan kerumunan itu akan ditunda," kata Anies.

Image
News

Wacana Sekolah Dibuka Berdasar Zonasi Penyebaran, Awas Riskan!

Protokol kesehatan harus diterapkan.

Image
News

Gara-gara Kecup Bagian Perut Anak Gadis,  BA Diamankan Polisi

BA bermain ke rumah temannya.

Image
News

Polres Barelang Enggan Berpolemik Terkait Dugaan Tahanan Narkoba Tewas

Dugaan dianiaya polisi.

Image
News

Ahli Asuransi Sebut Direksi Punya Hak Diskresi Ubah Strategi Investasi Perusahaan

Langkah ini dapat dilakukan guna menyelamatkan perusahaan agar tidak semakin terpuruk.

Image
News

Duh! Penggali Makam Covid-19 Jakarta Kehilangan Semangat

Penggali makam jenazah Covid-19 menantikan dana insentifnya.

Image
News

Masyarakat Mabar Dukung Pemerintah Percepat Pembangunan di Labuan Bajo

10 sikap masyarakat Manggarai Barat dalam mendukung pemerintah, diantaranya mendukung pembangunan sarana-prasarana penunjang pariwisata

Image
News

Libur Panjang HUT RI ke-75, Puncak Arus Mudik Dimulai Jumat

Polantas siap antisipasi.

Image
News

Garuda Indonesia Beri Penjelasan Terkait Insiden Antar Penumpang di Penerbangan GA 643

Peristiwa itu dipicu oleh salah satu penumpang di kelas bisnis yang kedapatan menggunakan handphone ketika pesawat tengah boarding

Image
News

Polri dan TNI Puncak Jaya Bagikan Bendera Merah Putih ke Warga

Selain membagikan bendera, mereka juga menggelar patroli dialogis dan razia senjata tajam guna memastikan keamanan jelang HUT RI ke -75

terpopuler

  1. Viral Muslim Bantu Prosesi Pemakaman Tetangga Beda Agama, Warganet: Ini Indonesia

  2. Politikus PKS Beri Kritikan 'Pedas' ke Anies Baswedan

  3. Video Jerinx di Tahanan Viral, Kenakan Celana Pendek dan Tangan Terborgol

  4. Efek Dahsyat Berbakti Kepada Orang Tua

  5. Ahli Waris Gugat Dik Doank Rp5,5 Miliar Atas Kepemilikan 'Kandank Jurank Doank'

  6. Anggaran Pilkada Rp20 T, Rizal Ramli: Sebaiknya Dibelikan 30 Juta HP untuk Anak-anak Kurang Mampu

  7. Mengenal Pulau Kundur, Penghasil Durian Kelas Wahid yang Ditetapkan Zona Merah COVID-19

  8. Gaduh Beasiswa Veronica Koman, Stafsus Sri Mulyani: Penuhi Saja, Tanpa Perlu Playing Victim

  9. Hamil Barengan, 5 Potret Kompak Kakak Beradik Citra Kirana dan Erica Putri

  10. Pernah Jadi Tempat Nginap Barack Obama, Hotel Shangri-La Jakarta Mau Disegel Ada Apa?

Akurat Solusi-1

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA

Tarian Sufistik Mengalun di Antara Agama

Image
Dr. Made Saihu

Dakwah sebagai Jalan Hidup

Image
DR. ABDUL MUID N., MA

Menimbang Qiraa’ah Mubadalah untuk Kesetaraan Gender

Image
Achsanul Qosasi

Gerakan ABCD untuk Pemulihan Ekonomi

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Garuda PHK Karyawan Besar-besaran Karena Bisnis Limbung?

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Protokol Kesehatan Mutlak di Garuda Demi Keselamatan Penumpang

Image
Ekonomi

Eksklusif Bos Garuda Bukan Orang Airlines, Ternyata Begini Perasaan Irfan Setiaputra Selama Memimpin Garuda

Sosok

Image
Iptek

Lebih Dekat dengan Addison Rae Easterling, Dancer TikTok Paling Tajir Sejagad

Image
News

Usaha tak Khianati Hasil, Kisah Fredy Napitupulu, Pengusaha Muda Sukses Pemilik Stanbrain

Image
Ekonomi

6 Fakta Menarik Sumber Kekayaan Jerinx SID, Bisnis Clothing hingga Brand Ambassador Berbagai Produk