image
Login / Sign Up
Image

UJANG KOMARUDIN

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) & Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) Jakarta.

Bagi-bagi Jatah Menteri

Image

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin beserta partai pendukung koalisi usai menghadiri 'Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019' di Kantor KPU, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), KPU menggelar Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu 2019, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Pagelaran Pilpres telah beres. Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024 telah ditetapkan. Hanya tinggal menghitung bulan, Jokowi-Ma’ruf Amin, akan dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti.

Persoalan Presiden dan Wakil Presiden memang sudah beres. Namun belum dengan komposisi kabinetnya.

Partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, maupun kubu Prabowo-Sandi, sedang berburu posisi menteri. Partai-partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, sedang galau dan risau, takut jatah kursi menterinya dikurangi. Karena partai oposisi, sedang ancang-ancang kaki, akan masuk koalisi pemerintah.

baca juga:

Di saat yang sama, partai-partai oposisi pun, bermanuver untuk mendapatkan posisi menteri. Walaupun semuanya bergantung pada hak prerogatif Jokowi. Namun kursi menteri masih bisa dinegosiasikan. Masih bisa dibicarakan. Dan masih bisa dikompromikan.

Menjadi menteri, mungkin dambaan setiap politisi. Bahkan menjadi idaman, bagi kaum profesional. Menjadi menteri, bukan hanya sekedar menjadi pembantu presiden, dalam urusan tertentu. Tetapi juga melekat hak padanya, sebagai pejabat tinggi negara.

Mendapat fasilitas negara, kemana-mana dikawal dan dilayani ajudan, bahkan asisten pribadi, banyak orang yang ingin mendekat, dan bahkan hanya sekedar menyapa, dihormati, dan menjadi kebanggaan daerah asal menteri tersebut berasal.

Oleh karena itu, wajar jika jabatan menteri sedang diburu. Sedang diminati. Sedang perjuangan, bagi para pemburu kekuasaan, baik dari parpol, maupun kalangan profesional.

Bagi-bagi jatah menteri, bukanlah sesuatu yang haram. Bukan pula sesuatu yang harus dihindari.

Karena pada dasarnya, partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, ketika mendukung pencalonan Jokowi-Ma’ruf Amin, sebagai pasangan Capres dan Cawapres, pasti sudah deal berapa jabatan kursi menteri, masing-masing partai koalisi akan didapat.

Prinsipnya no free lunch. Tak ada makan siang gratis. Apalagi di politik. Semua berbasis kepentingan. Dan semua berbasis kekuasaan. Bohong jika berpolitik tidak untuk memperebutkan jabatan. Dan jika ingin berkuasa, tentu harus menang Pemilu.

Ketika sudah menang. Partai-partai koalisi tersebut menagih janji. Bukan ingin dikurangi jatah menterinya. Bahkan ingin ditambah. PKB ingin nambah. Golkar ingin nambah. Nasdem juga ingin nambah. Begitu juga partai lainnya.

Sangat wajar, jika partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin, yang partainya mendapatkan kursi di DPR RI, mendapatkan jatah kursi menteri. Karena tidak mungkin pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berjalan, tanpa bagi-bagi kursi menteri bagi partai-partai kolisinya.

Karena jika tak bagi-bagi kursi menteri, tak akan ada koalisi. Tak akan ada kesepakatan. Dan tak akan ada kerjasama.

Kesannya bagi-bagi kursi menteri itu negatif. Kesannya seperti dagang sapi. Bagi-bagi kekuasaan. Dan pragmatis. Tapi itulah the real politik. Ketika partai mendukung, dan yang didukungnya menang. Sudah tentu dan sudah pasti, yang mendukung meminta kompensasi. Kompensasi jatah kursi menteri.

Bagi-bagi jatah kursi menteri, kesannya pulgar. Kesannya terlalu mengada-ngada. Kesannya meminta jabatan. Kesannya kasar. Kesannya tanpa kesopanan. Namun itulah fakta politik di lapangan. Selalu berbeda, antara harapan dengan kenyataan.

Harapan ingin kabinet yang profesional. Yang terjadi, kabinet yang didominasi kader partai politik. Harapan tidak bagi-bagi kursi menteri. Kenyataan, kursi menteri bukan hanya dibagi. Tetapi juga terkadang diberi kepada orang yang bukan ahli.

Komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, tak akan jauh berbeda dengan kabinet sebelumnya. Akan diisi dan didominasi orang-orang partai. Dan hanya sedikit dari kalangan profesional.

Walaupun penyusunan kabinet, merupakan hak prerogatif presiden. Dan pada jabatan kedua ini, Jokowi tidak terlalu banyak beban. Namun partai koalisinya, perlu dibuat nyaman. Perlu dibuat aman. Membagi jatah kursi menteri adalah keniscayaan. Agar tidak banyak tekanan dari partai koalisi.

Harapan membentuk zaken kabinet akan pupus. Kabinet dari kalangan profesional hanya sebagai wacana. Namun tak akan terealisasi, dalam komposisi kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Zaken kabinet baru sekedar mimpi. Namun yakinlah, suatu saat nanti, Indonesia akan memiliki kabinet, yang disisi oleh orang-orang profesional dan ahli di bidangnya.

Mimpi itu harus tetap ada. Harus tetap hidup. Harus tetap menggelora. Jika zaken kabinet belum terealisasi saat ini, mungkin saja periode berikutnya, jika periode berikutnya belum juga, masih ada harapan periode-periode yang akan datang.

Kabinet memang harus diisi, oleh orang-orang ahli. Tak boleh presiden, serahkan kepada orang, yang hanya sekedar mencari jabatan. Karena jika kementerian, diserahkan dan dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Mencari menteri tidaklah mudah. Tidak juga sulit. Gampang-gampang susah memang. Tapi carilah yang kompeten di bidangnya. Jangan asal comot. Jangan asal terima rekomendasi dari partai. Dan jangan karena balas budi.

Tak ada partai politik, yang tak mau mendapat jatah menteri. Partai koalisi, yang tak dapat kursi di parlemen pun, merasa berhak untuk mendapatkannya. Dan bahkan partai oposisi, yang tak berkeringat dan berdarah-darah pun, ingin mendapatkannya.

Kursi menteri memang kursi empuk. Kursi panas. Kursi penuh persaingan. Kursi yang menghadirkan sikut-sikutan. Kursi semua orang ingin mendapatkannya. Kursi yang bagi penyandangkan, akan terhormat dan berwibawa.

Namun jika disalah gunakan, akan menjadi kursi laknat. Namun harus diingat. Jokowi-Ma’ruf Amin jangan hanya sekedar, bagi-bagi jabatan menteri. Namun carilah yang pas. Carilah yang cocok. Carilah yang ahli dan hebat. Carilah yang berprestasi. Carilah yang bisa bekerja dengan baik. Dan carilah yang berniat tulus, untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Karena kita tahu, jabatan menteri dibagi-bagi, diperebutkan, hanya untuk memperebutkan kekuasaan. Dari kekuasaan itu, digunakan untuk mencari uang.

Oleh karena itu, tidak heran dan tidak aneh, jika banyak menteri yang terjerat kasus korupsi di KPK.

Bagi-bagi jatah menteri ya silahkan bagi-bagi. Kursi menteri memang untuk dibagi. Namun bagilah, kepada partai yang sudah menyiapkan kader terbaiknya. Profesional yang memiliki keahlian mumpuni. Jangan dibagai kepada partai atau profesional, yang pura-pura hebat dan pura-pura ahli. Apalagi kader partai atau profesional abal-abal.

Membagi kursi menteri, tak semudah membagi beras ke masyarakat miskin. Bagi-bagi jatah menteri, harus mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keadilan. Adil bagi partai koalisi. Dan proporsional bagi kaum profesional. Bukankah begitu![] 

Editor: Melly Kartika Adelia

berita terkait

Image

News

Kaleidoskop 2019

FOTO Hiruk Pikuk Pemilihan Presiden di Tahun Politik

Image

News

DPP Pastikan Demokrat Tetap Kritis Terhadap Kebijakan Pemerintah

Image

News

DPR RI

Puan Sebut Penambahan Enam Wamen di Kabinet Indonesia Maju Tidak Efisien

Image

News

Bertemu PKS, Surya Paloh: Nasdem Tidak Hanya Mementingkan Koalisi Dalam Pemerintahan, Salah Itu

Image

News

Periode Kedua, PDIP Dukung Kebijakan Jokowi Tingkatkan Kualitas SDM

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Cerita Pertama Kalinya Menteri ATR Sofyan Djalil Berkunjung ke Way Kambas

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Imparsial: Masuknya Prabowo di Kabinet Jokowi Menghambat Penyelesaian Masalah HAM di Masa Lalu

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Nadiem Tak Dikasih Wakil Menteri, Rustam: Kalau Diberi Wamen Malah Bisa Ngerecokin

Image

News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Ketum Projo Dilantik Jadi Wamen Dinilai Bentuk Politik Akomodasi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mendagri: Status DKI Jakarta Harus Diubah

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024

Image
News

MPR Minta Semua Pihak Jaga Keberagaman dan Toleransi

Jangan beri ruang untuk sikap intoleran

Image
News

Soal Pindah Ibu Kota, Tito Nilai Kemendagri Saat Ini Kurang Powerful

kementeriannya yang sekarang kurang power apabila diminta mengerjakan pemindahan ibu kota negara tidak dengan lintas sektoral

Image
News

Pengamat Sebut Panitia Angket DPRD Bisa Panggil Paksa Pejabat

Bisa melakukan pemanggilan paksa pejabat Pemerintah Kabupaten Jember karena hal tersebut diatur oleh undang-undang

Image
News

Koalisi Pejalan Kaki Minta Pemerintah Lindungi Hak Pejalan Kaki

Banyak sekali aturan- aturan sekiranya belum ramah pejalan kaki

Image
News

Dalam Masa Revitalisasi, Pengelola Belum Tahu Nasib Rusa di Taman Monas

Dinas Citata belum memutuskan apakah rusa-rusa itu akan dipindahkan ke lokasi lain atau dipertahankan di sisi selatan Monas

Image
News

Kronologi Penganiayaan Nenek di Pasar Jogja dan Pengakuan Pelaku yang Tersulut Emosinya

Pelaku mengaku akan meminta maaf

Image
News

Gubernur Papua Barat Dorong Pemerintah Pusat Segera Realisasi DOB Papua Barat Daya

Pemerintah pusat diharapkan segera mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran DOB

Image
News

Wajibkah Melaksanakan Umrah Sekali Seumur Hidup Layaknya Haji? Berikut Penjelasannya

Sudah kita ketahui bersama bahwa rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

Image
News

Andi Arief: Harusnya Saya Dapat Ucapan Terimakasih dari PDIP, Bukan Bayar Buzzer untuk Serang Balik

Bahkan, Andi mengaku diintimidasi oleh Politisi PDIP Henry Yosodiningrat.

terpopuler

  1. Capai Rp1,3 Kuadriliun, Ini 7 Bangunan Termahal di Dunia yang Pernah Dibuat

  2. Soal ‘Alamat Palsu’ Kontraktor Pemenang Tender Revitalisasi Monas, Pemprov: yang Penting Pekerjaannya Bagus

  3. Pembunuh Berantai Thailand Tertangkap, Polisi Temukan 298 Kerangka Wanita di Kolam Kebun

  4. Geram BPJS Stop Kontrak Kerjasama dengan Rumah Sakit, Ketua DPR Minta Komisi IX Panggil Menteri PMK

  5. Fadli Zon Bikin Polling Jelang 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, 84 Persen Responden Sebut Ekonomi Masyarakat Memburuk

  6. Harga Emas Terjun Payung Setelah Capai Nilai Tertinggi

  7. Bule ini Bilang Bubur Ayam Sarapan Terenak di Dunia, Warganet Indonesia Malah Ribut

  8. Dikritik Gegara Gunduli Monas, Anies Baswedan: Itu Ramai di Twitter Saja

  9. Luthfi Mengaku Disetrum Saat Diintrogasi Polisi, Ananda Badudu: Saya Pun Dipukul, Dipiting, Dijambak, Ditendang dan Keplak

  10. Oknum Brimob Lepas Tembakan di Tempat Wisata, Mabes Polri: Polisi Harus Beri Tauladan

fokus

Menyambut Shio Tikus Logam
Toleransi vs intoleransi
Problematika Kota

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Negara Sengketa

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Ekonomi

Jadi Orang Terkaya Jepang hingga Bantu Jokowi Susun Ibu Kota Baru, ini 6 Fakta Menarik Masayoshi Son

Image
News

Usia Pernikahan 30 Tahun, ini 10 Potret Romantis Tantowi Yahya dan Dewi Handayani

Image
News

Kerap Habiskan Waktu Bersama, 10 Potret Dirut Baru Garuda Irfan Setiaputra bareng Keluarga