image
Login / Sign Up

Diduga Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Yudi Permana

Image

Ilustrasi - Pemilu | AKURAT.CO/Candra Nawa

AKURAT.CO, Sengketa hasil pemilihan umum di daerah pemilihan Jawa Timur XI yang dikeluarkan Bawaslu dinilai telah melanggar aturan perundang-undangan.

Hal ini diungkapkan mantan komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah. Menurutnya jika KPU tetap melakukan maka terancam pidana 1 hingga 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Nasrulah mengatakan putusan Bawaslu Nomor : 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1. Namun dalam amar putusan itu, Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar membatalkan keputusan KPU No 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden, DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten kota.

baca juga:

"Khusus Jatim XI terkait Partai Nasdem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Sehingga KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan, karena tidak ada perintah itu," katanya dalam keterangannya, Rabu (10/7/2019).

Nasrulah menuturkan, untuk perkara Jatim XI Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi. Maka semua pihak termasuk Nasdem sudah menilai dan sepakat dengan kebenaran dalam SK KPU No 987.

Jika hasil sudah ditetapkan, satu-satu lembaga yang mempunyai otoritas untuk koreksi atau pembatalan penetapan KPU hanya MK.

Jadi, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu itu terbatas ruangnya. Hanya menjalankan proses pencocokan saja. Tetapi tidak bisa merubah keputusan yang sudah tetapkan meskipun institusi yang menetapkan.

Kalau KPU ingin memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. "Ini jelas melanggar dan mengabaikan SK No 987. Menjalankan proses itu inkonstitusional," tegasnya.

Tak hanya ilegal, Nasrullah juga mengingatkan kepada KPU mengenai pidana pemilu pasal 505. Pasal itu, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dan/atau sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan Suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

"Hati hati. Tolong teman KPU ini bekerja secara konstitusional. Jangan paksakaan dari batas kemampuan. Mengoreksi dan membatalkan keputusan yang dibuat melanggar karena yang punya otoritas tunggal hanyalah MK," kata dia menegaskan.

Direktur Eksekutif POINT Indonesia, Karel Susetyo juga merasa aneh dengan sikap KPU yang mengubah hasil pileg tanpa ada proses peradilan di MK. Menurutnya, kalau ada perselisihan Suara di Dapil ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai UU. Pertama bisa melakui Mahkamah Partai. Kalau di Mahkamah Partai tidak selesai maka bisa diselesaikan ke MK.

"MK putusannnya seperti apa?Baru putusan itu dilaksanakan oleh KPU," kataKPktidaKPU k bisa serta merta melakukan PSU atau mengutak atik hasil pileg tanpa ada diputuskan oleh jalur MK. Dia juga melihat ada keanehan dalam putusan KPU. KPU melampaui keputusannya. " Tidak bisa biarkan ini karena sudah melanggar," imbuhnya.

Selama tidak ada partai yang menggugat hasil pemilu ke MK, berarti keputusan KPU Ilegal. "Dalam kasus di Jatim XI ini, KPU sudah semena-mena. Makanya harus dilaporkan ke DKPP. Apa yang diputuskan KPU tidak berdasarkan apa yang ada. Harus ada perlawanan hukum ini demi kebenaran dan keadilan," ujar dia.[]

Editor: Ridwansyah Rakhman

berita terkait

Image

Hiburan

Viral, Inilah Sosok Pengisi Suara Iklan Berbagai Produk Tanah Air

Image

News

Advokat PDIP Donny Istiqomah Jadi Saksi dalam Sidang Suap Wahyu Setiawan

Image

News

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Sumba Barat Daya Serta Jajaran KPU RI

Image

News

Pilkada 2020

KPU Jatim Pastikan Tak Ada Petugas PPS/PPK yang Mundur karena Corona

Image

News

Pilkada 2020

Pemuda Harus Diberi Peran Aktif dan Strategis Selama Pelaksanaan Pilkada 2020

Image

News

Pilkada 2020

KPU Risau Anggaran Tambahan Pilkada 2020 Tak Kunjung Cair

Image

News

Pilkada 2020

Kasus Covid-19 Meningkat, Peneliti Minta Pemerintah dan KPU Tunda Pilkada 2020

Image

News

Pilkada 2020

Lima dari Sembilan Kabupaten di NTT Butuh Tambahan 550 TPS untuk Pilkada 2020

Image

News

Bawaslu Sepakat Larangan Kepala Daerah Maju Lagi Lepas Posisi Ketua Gugus Tugas Covid-19

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Penggembala India Positif Corona, Puluhan Kambing Ternaknya Jalani Tes Swab dan Karantina

Image
News

Covid-19 Masalah Bersama, PDIP Pasang Badan untuk Pemerintahan Jokowi

Seluruh lembaga tinggi negara, seluruh elemen pemerintahan negara wajib bekerja sama, dan hilangkan ego sektoral.

Image
News

PT Mahkota Tegaskan Selesaikan Skema di Pertengahan Juli

Hamdriyanto memastikan PT MPIS dan PT MPIP menghormati keputusan hakim dan komit untuk merampungkan semua proses sebelum batas waktu

Image
News
Wabah Corona

Mendag Optimis Perekonomian Bakal Bangkit Jelang New Normal

Konsumen sempat khawatir potensi tertular virus

Image
News

Izinkan Sekolah Tatap Muka, Menteri Nadiem Tegaskan Harus Utamakan Kesehatan dan Keselamatan

Saat ini Kemendikbud masih mereformasi kurikulum PJJ. Sebab masih banyak sekolah yang belum optimal dan efektif menerapkan PJJ.

Image
News

Tuai Kecaman hingga Digugat Forum Mujahid Tasikmalaya, 4 Fakta Kasus Unggahan 'Santri Calon Teroris' Denny Siregar

Wagub Jabar ikut komentari kasus ini

Image
News
Wabah Corona

Gara-gara Infeksi Corona, Lansia Prancis Alami Ereksi Selama 4 Jam

Pasien mengalami priapisme, yakni kondisi ereksi yang tidak diinginkan dan terjadi secara terus-menerus.

Image
News

Mahasiswa Kampusnya Dibilang Kucel-kucel dan Bermotor, Begini Respons Rektor UNY

Ia merespons komentar warganet itu dengan bijak.

Image
News

Nasehat SBY yang Takkan Pernah Dilupakan AHY

AHY mengatakan jika SBY selalu mendoakan kedua putranya ini agar menjadi lelaki kuat dan tegar dalam menghadapi kehidupan.

Image
News

Hari Bhayangkara Ke-74 Jadikan Bahan Refleksi Hadapi Tantangan Pembenahan Internal

Upaya gerak cepat itu, demi memutus mata rantai sesuai kebijakan pemerintah.

terpopuler

  1. Tak Terima Istrinya Dihina, Kim Jong-un Ledakkan Kantor Penghubung dengan Korea Selatan

  2. Apakah Simbol Bulan Sabit dan Bintang di Atas Kubah Masjid adalah Lambang Islam? Begini Penjelasannya

  3. 5 Fakta Menarik Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum yang Sempat Berdebat dengan Anggota DPR RI

  4. 5 Duet Maut Jika Legenda Sepak Bola Satu Tim dengan Bintang Era Sekarang, Lawan Pasti Ciut!

  5. Setelah Threesome dengan Anjing, Rumah Wanita AS Mendadak Terbakar

  6. Bikin Pangling, 5 Potret Masa Muda Master Limbad yang Tampan Abis!

  7. Profesor Harvard Yakin Pendingin Udara Bisa Menjadi Media Penularan Virus Corona

  8. Kompol Ocha, Polwan Cerdik Yang Ditakdirkan Memberantas Peredaran Narkoba

  9. Kemendikbud Sebut Konsep Merdeka Belajar Beri Peluang Guru Bikin Metode Belajar Sendiri di Masa Pandemi

  10. Rebahan Mirip Pocong hingga Sang Anak Kaget, yang Dilakukan Emak-emak Ini Tak Terduga

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Riyanda Barmawi

Lobster Edhy Dalam Bayang-Bayang Susi

Image
Zainul A Sukrin

Polemik RUU HIP, Antara Oligarki dan Populisme Politik Islam?

Image
Yusa’ Farchan

Menjaring Suara di Tengah Pandemi; Catatan Pilkada Serentak 2020

Image
ACHMAD FACHRUDIN

Paradoks Keindonesiaan di Tengah Covid-19

Wawancara

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Image
News

Interview Mardani Ali Sera: Tidak Urgen, Stop dan Batalkan RUU HIP!

Sosok

Image
News

6 Potret Lawas Kenangan Presiden Soeharto Bersama Keluarga

Image
News

40 Tahun Bersahabat, 7 Potret Kedekatan Retno Marsudi dan Sri Mulyani

Image
News

5 Fakta Menarik Orias Petrus Moedak, Dirut PT Inalum yang Sempat Berdebat dengan Anggota DPR RI