Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Maidian Reviani

Problematika Narkotika

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Barang bukti narkoba jenis daun ganja kering yang sudah dibungkus dan disemprot cairan pylox | AKURAT.CO/Gerdiansyah

AKURAT.CO * Data Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia menyebutkan dari 82 kasus narkotika, sekitar 74 kasus di antaranya dimintai duit oleh oknum.
* Assessment merupakan waktu untuk mendiferensiasi siapa yang berhak atas rehabilitasi dan mana yang tidak (masuk penjara).
* Penanganan kasus narkotika yang tidak tepat bisa lebih mematikan daripada narkotika itu sendiri.

***

Mayoritas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Indonesia kelebihan jumlah penghuni. Sebenarnya hal ini bukan berita baru karena sejak bertahun-tahun yang lalu, persoalan serupa sudah sering diberitakan media.

baca juga:

Data terbaru dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diperoleh Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Totok Yulianto menyebutkan untuk di Jakarta saja, kelebihan kapasitasnya mencapai 212 persen.

“Kapasitas yang 5.851 pada bulan Mei diisi oleh 18.247 orang seluruh jumlah tahanan dan binaan di seluruh rutan dan lapas yang ada di Jakarta. Dan 13.155-nya itu adalah kasus narkotika. Artinya hanya sekitar lima ribu di luar kasus narkotika,” kata Totok.

Totok memandang terdapat sejumlah persoalan kenapa sel dipenuhi begitu banyak orang yang terjerat kasus narkotika.

Ketua PBHI Totok Yulianto. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Di antaranya, konsep penanganan kasus narkotika dalam Undang-Undang tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 masih mengedepankan pendekatan hukum ketimbang kesehatan, misalnya rehabilitasi.

Parahnya, kalaupun menggunakan penanganan dengan konsep rehabilitasi, ada fenomena ketidakadilan yang terjadi dalam penerapannya di lapangan. Dia menyontohkan perlakuan terhadap publik figur bisa berbeda dengan perlakuan terhadap warga non publik figur.

“Kita juga melihat fenomena ketidakadilan di antara masyarakat, kita melihat bahwa ada artis yang direhabilitasi, tapi kita tahu ada teman kita, ada tetangga kita kena kasus narkotika itu kemudian masuk penjara. Ini kok bisa beda seperti ini?” kata Totok.

Menurut Totok hal itu terjadi karena ada ketidakjelasan kebijakan penanganan kasus narkotika.

“Artinya memang dalam kebijakan narkotika saat ini, itu di dalam tata cara hukum acaranya atau prosedurnya itu memang masih tidak jelas. Tidak jelas kemudian masih banyak abu-abu di dalamnya,” kata dia.

Totok juga menyoroti penanganan narkotika yang dilakukan oleh dua lembaga: kepolisian dan Badan Narkotika Nasional. Menurut dia tidak ada perbedaan signifikan dari kedua lembaga dalam menangani masalah, namun upaya mencari solusi yang mereka lakukan perlu dipertanyakan.

Dia juga menyoroti keluhan aparat penegak hukum yang merasa kewenangan mereka kurang dan terbatas sehingga menjadi alasan tidak maksimal dalam menangani kasus narkotika.

Tetapi menurut Totok kalau memang benar demikian, kewenangan aparat yang terbatas saja sudah banyak membuat banyak orang masuk sel, apalagi kalau sampai diberikan kewenangan sepenuhnya.

Pemusnahan 795 Kg Ganja Kering dan 18,8 Kg Sabu. AKURAT.CO/Ahmad Saifullah

“Untuk kelembagaan, saya berharap ada pembagian peran yang jelas antara polisi dan BNN, saat ini dua lembaga tersebut tidak jelas pembagian perannya, khususnya dalam penegakan hukum. Harus jelas siapa yang menangani permasalahan pengguna narkotika, siapa yang tangani pengedar narkotika. Di kedua lembaga tersebut minim pengawasan dari masyarakat,” kata Totok.

Aspek berikutnya yang ditegaskan oleh Totok mengenai penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat kepada orang yang baru ditangkap. Menurut dia, sudah bukan rahasia lagi kalau ada oknum yang memeras orang yang baru ditangkap, bahkan keluarganya dalam proses penanganan perkara.

“Dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kasus narkotika menjadi sistem ATM atau dimintai untuk uang,” ujarnya.

Data Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia menyebutkan dari 82 kasus narkotika, sekitar 74 kasus di antaranya dimintai duit oleh oknum. Data ini berdasarkan kasus yang masuk ke PBHI wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Atau dijanjikan akan dipermudah. Itu menunjukkan memang ada sistem acara yang kemudian berantakan dalam penanganan kasus narkotika. Salah satunya adalah kemudian penyidik atau penegak hukum menggunakan kewenangan penahanan atau penangkapan,” kata Totok.

Tiga hari pertama setelah penangkapan merupakan waktu untuk assessment atau penilaian. Masa ini dinilai rawan terjadinya eksploitasi terhadap orang yang ditangkap maupun keluarganya.

“Ini menjadi fakta yang kemudian kita temui dalam penanganan kasus, ada transaksional, ada penyiksaan di dalam sana. Dalam waktu tiga hari kemudian beberapa haknya itu seperti tercabut dan susah ditemui oleh pihak hukum dan keluarga,” kata Totok.

“Nah (waktu assessment) ini kemudian masih diminta juga oleh aparat penegak hukum ketika dalam revisi UU Narkotika untuk diperpanjang, misalkan sampai tujuh hari atau 14 hari. Karena memang seyogyanya untuk proses penangkapan itu terjadi, si orang yang kena kasus narkotika itu harus mendapatkan proses assessment secepatnya.”

Assessment merupakan waktu untuk mendiferensiasi siapa yang berhak atas rehabilitasi dan mana yang tidak (masuk penjara).

Pemusnahan 795 Kg Ganja Kering dan 18,8 Kg Sabu. AKURAT.CO/Ahmad Saifullah

“Tahap penilaian apakah narkotika di dalam tubuh seseorang memiliki dampak atau tidak. Atau dia pengguna atau tidak sehingga kemudian dia bisa dilihat oh ini harusnya direhabilitasi, oh ini memang harusnya ditaruh dulu direhabilitasi baru diproses, oh ini tidak perlu diproses hanya perlu direhab saja. Jadi perlu kemudian menyumbang dampak negatif oleh proses penegakan hukum,” kata dia.

Hal lain yang disoroti Totok dalam masa assessment adalah adanya kecenderungan perbedaan penanganan antara publik figur dengan orang biasa. Dalam sejumlah kasus, publik figur, misalnya artis atau pejabat sangat mudah melewati proses assessment atau dengan kata lain hak rehabilitasi cuma diberikan kepada orang berduit.

“Karena biasanya pada proses assessment itu mereka kemudian ada hal-hal yang dipermudah, entah karena jabatan, entah karena faktor-faktor yang lain,” kata Totok.

Akan lain ceritanya kalau pengguna narkotika yang ditangkap orang biasa (tidak punya duit), mereka akan sulit melewati proses assessment dan kalau mendapatkan hak rehabilitasi maka mereka akan masuk penjara.

“Tapi buat masyarakat umum itu untuk mendapatkan proses assessment itu perjuangan yang sangat keras dan seringkali menjadi lahan hukum bagi para oknum untuk kemudian membisniskan. Karena itu ada dikewenangan dari penyidik itu sendiri, mau ada assessment gak? Ketika proses assessment itu dilakukan dan rekomendasinya adalah rehabilitasi itu juga diperdagangkan, mau direhabilitasi gak? Dan ini memang yang menjadi salah satu permasalahan dari proses prosedurnya.”

Totok menyarankan agar proses assessment terpadu menjadi wajib masuk dalam perubahan Undang-Undang tentang Narkotika.

Dengan adanya tim assessment terpadu berarti ada mekanisme pengawasan yang lebih jelas. Jadi, ketika ada seseorang ditangkap atau tertangkap tangan -- entah pengguna, pengedar, dijebak, atau hanya dititipkan barang – dalam proses pembuatan berita acara pemeriksaan ada proses penilaian yang dilakukan tim assessment (melibatkan dokter maupun psikolog) untuk melihat apa hubungan orang tersebut dengan narkotika.

Pemusnahan 795 Kg Ganja Kering dan 18,8 Kg Sabu. AKURAT.CO/Ahmad Saifullah

"Dalam kebijakan ke depan proses assessment harusnya berada di dalam proses yang otomatis, bukan proses jual beli. Bukan proses kewenangan. Karena harus itu dulu yang meski dilakukan dan itu tidak perlu lagi ada kewenangan diminta kewenangan agak penyidik memanggil tim assessment, penyidik melaksanakan hasil rekomendasi assessment. Ketika proses itu menjadi otomatis, maka kemudian itu bisa meminimalisir atau menghilangkan praktik-praktik korupsi di dalam proses penegakan hukum narkotika.”

Selama proses mencari hubungan seseorang dengan narkotika yang dijadikan alat bukti, misalnya aparat ingin mengambil sampel urine, rambut, atau darah, mereka tidak boleh melakukannya dengan cara memaksa yang bersangkutan.

“Mengambil urine itu tidak boleh prosesnya dipaksakan. Tidak boleh dipaksa orang mengambil urinenya atau dipaksa diambil darahnya atau rambutnya. Tidak boleh juga ada proses penyiksaan di dalamnya. Misalkan ditakuti atau dibohongi.”

Menurut Totok, pengambilan informasi di dalam tubuh seseorang juga harus menguntungkan bagi yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat diketahui, misalnya sudah sejauhmana dia kecanduan narkotika dan hal ini akan terkait dengan pelayanan kesehatan.

“Dan itu menurut kami mestinya dikeluarkan dalam proses upaya paksa yang dimiliki oleh penegak hukum itu tidak bisa, itu memang hak dari tersangka untuk membela diri. Silahkan periksa urin saya, darah saya, atau rambut saya.”

Totok menekankan penanganan kasus narkotika yang tidak tepat bisa lebih mematikan daripada narkotika itu sendiri.

“Orang kemudian akan kehilangan mata pencaharian, akan merasa ketidakadilan, akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap polisi penegak hukum sendiri, semua dianggap bisa dibeli dan segala macem. Itu menurut saya lebih buruk ketimbang narkotika itu sendiri,” kata dia. []

Baca juga:

Tulisan 1: Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Tulisan 2: Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Tulisan 3: Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Tulisan 4: Slogan Perangi Narkotika Sudah Tak Efektif

Tulisan 5: Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana, Apa Dampaknya?

Tulisan 7: BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Narkotika

BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Image

News

Problematika Narkotika

Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana Ketimbang Medis, Apa Dampaknya?

Image

News

Problematika Narkotika

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Image

News

Problematika Narkotika

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Image

News

Problematika Narkotika

Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Image

News

Problematika Narkotika

Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Vaksin COVID-19 dari Moderna Teruji Ampuh untuk Lansia

Hasil uji coba awal itu dipublikasikan pada Selasa (29/9)

Image
News

Terkejut Biaya Swab Test Mahal, Teddy Minta Pemerintah Turunkan Harga Sampai Rp10 Ribu

Teddy mengatakan biaya swab test mahal.

Image
News

Banjir Ancam Jakarta, Anies Baswedan Bilang Sekarang Durasi Hujan Pendek, tapi Airnya Banyak

Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi banjir yang mengintai Ibu Kota pada musim penghujan tahun ini.

Image
News

Baru Seminggu 'Lawan' Raja Salman, Anggota Partai Oposisi Arab Saudi Sudah Mundur

"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan."

Image
News

Foto Ma'ruf Amin Disandingkan dengan Kakek Sugiono, Muannas: Biadab!

Foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan foto bintang porno asal Jepang, Shigeo Tokuda alias 'Kakek Sugiono' yang terseba

Image
News

Bacakan Eksekpsi, Jaksa Pinangki Kembali Ungkit Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyinggung nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam eksepsi.

Image
News
DPR RI

Syaifullah Tamliha: Kewaspadaan Munculnya Paham Komunis Masih Perlu Ditanam

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Image
News

Kaitkan ST Burhanudin dan Hatta Ali, Pinangki Sebut Fitnah

Sidang jaksa Pinangki ungkap dirinya tak pernah sebut nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan hakim MA Hatta Ali.

Image
News

Rosa: Alhamdulilah...Mas Dino Sudah Pulih!

Dino Patti Djalal dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Image
News

Menko Polhukam Soal Film G30S/PKI: Tidak Dilarang, juga Tidak Wajib

Film G30S/PKI boleh ditonton. Pemerintah tidak melarang.

terpopuler

  1. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  2. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  5. Disiksa Majikan, TKI di Singapura Nekat Kabur Turuni Apartemen Lantai 15

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  8. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  9. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  10. Satu Genk Sejak SMA, 7 Potret Keakraban Citra Kirana dan Natasha Rizky

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu