Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Maidian Reviani

Problematika Narkotika

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Sejumlah petugas perwakilan dari Kamboja memperlihatkan obat-obatan terlarang untuk pembakaran di Phnom Penh, Kamboja, 26 Juni 2019. Kegiatan ini bertujuan memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Pemerintah setempat memusnahkan semua narkoba hasil peredaran gelap di Kamboja. | REUTERS/Samrang Pring

AKURAT.CO * Menurut Asmin kalau pemerintah merasa gagal memerangi narkoba, lebih baik mengakui saja dan kemudian membuat kebijakan baru yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat. 
* Kalau penanganan persoalan tidak dievaluasi, disusun secara seksama, terbuka mencari alternatif, jangan heran sampai kapan pun tidak bakal kelar.
* Tidak ada satu pun negara yang imun terhadap persoalan narkotika, baik negatif ataupun positif. 

***

Indonesia dapat berkaca pada apa yang dilakukan oleh banyak negara yang telah memulai reformasi kebijakan penanganan narkotika dengan riset dan obyektif, berdasarkan ilmu pengetahuan serta bertujuan mengurangi dampak kesehatan dan bukan semata-mata menghukum.

baca juga:

Pengajar Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska, mengatakan kebijakan penanganan kasus narkotika harus secara rutin dievaluasi dan dikembangkan demi kepentingan banyak pihak, terutama mereka yang terdampak dari peredaran narkotika.

“Bukan hanya pendekatan politik, tidak hanya pendekatan terhadap kepentingan instansi tertentu, tapi harus berbasis data dan juga ilmiah,” kata Asmin..

Kedua, memiliki tujuan. Contohnya dalam UU tentang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang memiliki tujuan dari A sampai F, dan dari A sampai D itu tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan bagi masyarakat, kesehatan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Namun, pada kenyataannya yang terjadi selama ini bukan itu. Dalam menangani kasus narkotika, pemerintah mengedepankan pendekatan hukum ketimbang pendekatan ilmu pengetahuan, misalnya tidak mengembangkan zat-zat atau tanaman untuk kepentingan medis.

Dosen Univ Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Ketiga, pemerintah harus berani menempuh jalur alternatif dalam menangani permasalahan narkotika. Slogan perangi narkotika dinilai sudah tidak bisa dipakai sebagai slogan satu-satunya.

Narasi slogan itu dinilai tidak efektif. Salah satu indikatornya, karena pendekatan penanganannya kurang tepat, akibatnya rumah tahanan dan lembaga pemasyarakat mengalami over capacity. Kondisi demikian ternyata berdampak serius.

“Bagaimana ternyata katanya yang paling aman adalah penjara, tidak akan mungkin orang akan kapok mengedarkan dan juga pasti menggunakan. Ternyata adalah tempat yang paling subur terhadap peredaran narkotika. Nah, hal-hal kaya gini ternyata gak bisa diselesaikan,” ujar Asmin.

Menurut Asmin kalau pemerintah merasa gagal memerangi narkoba, lebih baik mengakui saja dan kemudian membuat kebijakan baru yang benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

“Ya akui saja memang perang terhadap narkotika nggak perlu dipakai lagi sebagai slogan satu-satunya, monolog. Itu lagi setiap bicara soal mau menghukum orang mati pakai lagi perang narkotika. Mau memberikan hukum kepada orang seumur hidup, pakai lagi slogannya. Mau ngomongin soal orang asing membawa narkotika, pakai lagi narasi perangi narkotika.”

Asmin menekankan kalau penanganan persoalan tidak dievaluasi, disusun secara seksama, terbuka mencari alternatif, jangan heran sampai kapan pun tidak bakal kelar.

“Over capacity, industry market yang tidak terkendali, kesehatan masyarakat juga tidak bisa terkontrol, dan angka temuan penangkapan yang jumlahnya makin besar,” kata Asmin.

“Tujuan lima dan enam barulah mengontrol peredaran drug atau obat-obatan secara gelap. Artinya, dari enam tujuan pembuatan UU di tahun 2009 itu, empat di antaranya adalah publik health, tujuannya adalah membuat hukum yang adil.”

***

Asmin mengingatkan pemerintah maupun pemangku kebijakan tidak perlu secara berlebihan menganggap masalah narkotika merupakan segala-galanya dibandingkan masalah lainnya yang terjadi di negeri ini.

Tidak ada satu pun negara yang kata dia imun terhadap persoalan narkotika, baik negatif ataupun positif.

“Artinya, kita tidak perlu terlalu geer menganggap bahwa narkotika ini adalah segala-galanya, sehingga semua infrastrukur kebijakan hukum dan penegak hukum lari ke sana. Karena ini bagian kecil dari persoalan-persoalan hukum,” kata Asmin.

“Tapi bukan berarti saya mengkecilkan efek dari kebijakan yang tidak melihat persoalan ini adalah persoalan yang sangat asasi, prinsipil,” Asmin menambahkan.
Narkotika merebak ke berbagai negara di dunia lantaran produsen dan distribusiinya melibatkan jaringan internasional.

Narkoba. ANTARA FOTO

“Misalnya diproduksi di Cina, transitnya di Thailand, lalu dikonsumsinya di Indonesia. Atau sebaliknya diproduksi di Indonesia, ditransfer ke Malaysia dan lari ke Myanmar, atau bahkan sampai tingkatan Afganistan. Jadi sangat internasional,” kata Asmin.

Itu sebabnya, perang terhadap peredaran narkotika tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi harus bermitra dengan banyak negara.

“Mau gak mau kita harus melihat bahwa ini kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri,” ujarnya.

Asmin menyoroti penegakan hukum di Indonesia terhadap kasus narkotika porsinya terlalu kalau dibandingkan dengan perlindungan hukum. Padahal, kata dia, tujuan hukum tidak hanya untuk menghukum orang yang berbuat salah, tapi juga membuat orang menjadi aman sebagai warga negara.

“Pemikiran negara dan pemerintah di banyak negara, akan dan harus mengembangkan kebijakan narkotika yang seiring dengan perubahan-perubahan yang ada. Kita harus dinamislah ya, nggak bisa oh dari mulai dulu kita harus percaya kita harus perangi narkotika, sampai sekarang ternyata nggak efektif juga. Jadi harus memang disesuaikan dengan kebutuhan karakter, dinamika pasar, dinamika user, serta sosial politik di negara tersebut,” kata dia.

Kalau pemerintah sudah melihat kebijakan narkotika merupakan kebijakan yang dinamis dan berimplikasi kepada kebijakan global, mau tidak mau kebijakan narkotika perlu ada kebijakan multidisplin.

Multidisplin yang dimaksud Asmin yakni kebijakan yang juga memandang masalah narkotika dari perspektif kesehatan, hak asasi manusia, antropologi, dan juga sosiologi.

“Di tingkatkan global misalnya pasca tahun 1990-an, masyarakat global melihat bahwa permasalahan HIV/AIDS tidak hanya mengenai penularan penyakit dari seseorang ke seseorang yang lain, tapi ternyata ada persoalan lain.”

Menurut Asmin, masyarakat global pada akhirnya sepakat bahwa persoalan lain yang mengakar dari kebijakan narkotika yaitu penularan penyakit yang tidak terkontrol dan tidak dapat dibatasi dengan negara.

“Nah ini muncullah ide-ide tentang HAM reduction, dan itu sudah diakui sebagai salah satu program yang harus dijalankan ketika bicara soal kebijakan narkotika,” kata dia.

Asmin menekankan hukum memiliki andil besar terhadap peningkatan kesehatan dan perlindungan publik. Tetapi pada kenyataannya, kebijakan yang diambil masih menekankan tindakan represif. []

Baca juga:

Tulisan 1: Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Tulisan 2: Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Tulisan 3: Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Tulisan 5: Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana, Apa Dampaknya?

Tulisan 6: Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Tulisan 7: BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Narkotika

BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Image

News

Problematika Narkotika

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Image

News

Problematika Narkotika

Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana Ketimbang Medis, Apa Dampaknya?

Image

News

Problematika Narkotika

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Image

News

Problematika Narkotika

Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Image

News

Problematika Narkotika

Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

komentar

Image

1 komentar

Image
Achmad Fauzi

apakah masyarakat sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan yang akan mendatang/

terkini

Image
News
Wabah Corona

Vaksin COVID-19 dari Moderna Teruji Ampuh untuk Lansia

Hasil uji coba awal itu dipublikasikan pada Selasa (29/9)

Image
News

Terkejut Biaya Swab Test Mahal, Teddy Minta Pemerintah Turunkan Harga Sampai Rp10 Ribu

Teddy mengatakan biaya swab test mahal.

Image
News

Banjir Ancam Jakarta, Anies Baswedan Bilang Sekarang Durasi Hujan Pendek, tapi Airnya Banyak

Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi banjir yang mengintai Ibu Kota pada musim penghujan tahun ini.

Image
News

Baru Seminggu 'Lawan' Raja Salman, Anggota Partai Oposisi Arab Saudi Sudah Mundur

"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan."

Image
News

Foto Ma'ruf Amin Disandingkan dengan Kakek Sugiono, Muannas: Biadab!

Foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan foto bintang porno asal Jepang, Shigeo Tokuda alias 'Kakek Sugiono' yang terseba

Image
News

Bacakan Eksekpsi, Jaksa Pinangki Kembali Ungkit Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyinggung nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam eksepsi.

Image
News
DPR RI

Syaifullah Tamliha: Kewaspadaan Munculnya Paham Komunis Masih Perlu Ditanam

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Image
News

Kaitkan ST Burhanudin dan Hatta Ali, Pinangki Sebut Fitnah

Sidang jaksa Pinangki ungkap dirinya tak pernah sebut nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan hakim MA Hatta Ali.

Image
News

Rosa: Alhamdulilah...Mas Dino Sudah Pulih!

Dino Patti Djalal dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Image
News

Menko Polhukam Soal Film G30S/PKI: Tidak Dilarang, juga Tidak Wajib

Film G30S/PKI boleh ditonton. Pemerintah tidak melarang.

terpopuler

  1. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  2. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  5. Disiksa Majikan, TKI di Singapura Nekat Kabur Turuni Apartemen Lantai 15

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  8. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  9. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  10. Satu Genk Sejak SMA, 7 Potret Keakraban Citra Kirana dan Natasha Rizky

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu