Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Maidian Reviani

Problematika Narkotika

Penanganan Narkotika Harusnya Belajar dari Kasus Raffi Ahmad dan Fidelis

Ilustrasi ganja | Pixabay/GAD-BM

AKURAT.CO * Berdasarkan data United Nation Office on Drugs and Crime tahun 2018, sepanjang 2009-2017 terdeteksi 803 narkoba jenis baru (new psychoactive substances) yang beredar di 111 negara.
* Asmin Fransiska mengingatkan berdasarkan literatur yang ada, sebenarnya terdapat regulasi yang mengatur ganja bisa untuk pelayanan kesehatan.
* Aparat berpatokan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mengakomodasi penggunaan ganja untuk kesehatan.

***

Publik sering digemparkan oleh pemberitaan bombastis: “Awas Narkoba Jenis Baru Beredar!”

baca juga:

Menurut analis Kebijakan Narkotika Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Yohan Misero sebenarnya kehebohan semacam itu tidak perlu terjadi.

“Saya bisa paham narasi seperti itu dan itu bukan salah kawan-kawan media. Menurut saya, yang keliru bagaimana pemerintah atau negara dalam hal ini mengcapture hal tersebut,” kata Yohan di Jakarta beberapa waktu yang lalu.

Menurut Yohan “yang baru” dari zat atau tanaman itu hanyalah karena mereka belum diatur dalam skema internasional maupun nasional. Padahal, sesungguhnya zat atau tanaman itu sudah ada sejak lama.

“Karena pertama sebenarnya banyak hal yang disebut narkotika jenis baru itu tanamannya sudah ada dari dulu, namun tidak diatur oleh tiga konvensi awal. Nah sebenarnya kebaruannya bukan karena zat itu baru semata, tapi karena tidak ada disana, itu yang pertama.” kata Yohan.

Analis Kebijakan Narkotika LBH, Yohan Misero. AKURAT.CO/Maidian Reviani

Karena nama zat dan jenisnya belum dimasukkan pemerintah ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dapat dengan mudah beredar.

“Oke misal zat A dilarang, maka bagaimana ya untuk mengakali regulasi ini, itulah kemudian dibuatlah zat-zat yang kurang lebih sama, tapi dengan zat yang berbeda, nama kimianya berbeda dan itu tidak digolongkan kan? Sehingga mereka lolos dari hukum,” kata Yohan.

Yohan menyontohkan kasus artis Raffi Ahmad beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, jenis zat yang menjadi alat bukti belum masuk daftar narkotika sehingga yang bersangkutan tidak dapat diproses secara hukum.

“Kalau temen-temen ingat kasus Raffi Ahmad saat itu, dia akhirnya tidak bisa diproses hukum oleh BNN karena memang mengonsumsi zat yang belum diatur oleh Undang-Undang 35 Tahun 2009. Saat itu chatinone sama methylone gitu.”

***

Berdasarkan data United Nation Office on Drugs and Crime tahun 2018, sepanjang 2009-2017 terdeteksi 803 narkoba jenis baru (new psychoactive substances) yang beredar di 111 negara.

Sebanyak 74 jenis di antaranya beredar di Indonesia, demikian dikatakan Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Heru Winarko, beberapa waktu yang lalu.

Tapi, BNN merasa kesulitan melakukan penindakan lantaran terganjal aturan Kementerian Kesehatan.

Itu sebabnya, kata Yohan, BNN ingin memiliki kewenangan dalam menentukan zat psikotropika yang selama ini menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, kalau BNN mendapati pengguna mengonsumsi narkotika jenis baru bisa langsung diproses secara hukum.

Menurut Yohan, perdebatan tentang kewenangan tersebut kurang tepat. Kenapa? Karena undang-undang narkotika kalau benar-benar cermati sesungguhnya tidak bicara semata-mata tentang penegakan hukum, tetapi semangatnya mesti juga menggunakan pendekatan kesehatan publik.

Yohan menyontohkan kasus Fidelis Arie Sudewarto. Fidelis ditangkap aparat BNN Kabupaten Sanggau karena menanam 39 pohon ganja pada 19 Februari 2017. Ganja itu dia gunakan untuk pengobatan istri, Yeni Riawati, yang didiagnosa menderita syringomyelia atau tumbuhnya kista berisi cairan (syrinx) di dalam sumsum tulang belakang. Setelah Fadelis ditangkap, 32 hari kemudian Yeni meninggal dunia.

Ilustrasi ganja. Pixabay/Gjbmiller

Aparat berpatokan pada Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mengakomodasi penggunaan ganja untuk kesehatan.

“Bahwa narkotika golongan I itu narkotika yang tidak boleh menurut UU kita tidak boleh sebagai obat di pelayanan kesehatan,” ujar Choky.

Berangkat dari kasus Fidelis dan istri yang menyayat hati itu, Yohan berpandangan kalau Kementerian Kesehatan saja tidak mengakomodasi ganja untuk kesehatan, lantas apa jadinya kalau semua kewenangan penanganan narkotika diserahkan kepada lembaga penegak hukum, khususnya BNN.

“Daripada kita konsentrasi kepada golongan satu narkotika, kita perlu ingat bahwa golongan dua dan golongan tiga lampiran undang-undang narkotika yang sama, itu sebenarnya zat atau tanaman yang boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Dua tahun lalu, kita dikejutkan oleh sebuah kasus Fidelis Arie. Di kasus itu, kita semua Indonesia belajar bahwa penggolongan narkotika haruslah bijak. Ketika ada seseorang yang ingin menolong seseorang dengan narkotika, ternyata tidak dimungkinkan oleh UU.”

“Saya hormat kepada BNN, tapi yang lu (BNN) tahu aja. Kalau menurut saya dalam hal ini BNN sangat kepada penegak hukum (menangani wilayah hukum), ya udah stay di sana, jangan pergi ke penggolongan narkotika. Penggolongan narkotika itu menurut saya lebih banyak untuk kepada layanan kesehatan.”

Yohan mengingatkan, untuk menentukan penggolongan zat atau tanaman ke dalam golongan I, II, atau III, tidak sembarangan. Menurut United Nations, harus bekerjasama dengan Organisasi Kesehatan Dunia, di antaranya.

“Nah di Indonesia sendiri alhamdulillah kewenangan ini masih ada di Kemenkes. Narasi yang dibangun oleh BNN ataupun rancangan undang-undang tentang mendorong BNN sebagai lembaga untuk mengolongkan narkotika menurut saya sesuatu yang perlu dilawan, itu satu.”

Pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Choky Risda Ramadhan menekankan lagi bahwa dalam menentukan apakah zat atau tanaman tersebut masuk ke dalam golongan I, II, atau III, perlu asas legalitas.

narkoba. AKURAT.CO/ Saifullah

“Peraturan itu tidak boleh retroaktif ya, tidak boleh mundur ke belakang, sudah ada zatnya dulu ditetapkan baru kemudian diproses nggak bisa. Ketika ditetapkannya 23 Juni pukul 11.15 dia baru bisa berlaku setelah 11.15, dia tidak bisa berlaku ke belakang,” ujarnya.

Menurut Choky, BNN sebenarnya memang berada pada dua posisi. Pertama, sebagai penegak hukum, kedua merehabilitasi. Tapi kalau semua kewenangan tersebut diberikan sepenuhnya kepada BNN, dia khawatir sisi aspek kesehatan publik akan dinomorduakan karena mereka menekankan pendekatan hukum.

“Nah ini yang mengkhawatirkan aspek kesehatan publiknya dinomorduakan, ketika kewenangan tersebut ada di BNN,” kata Choky.

Pengajar Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya, Asmin Fransiska,
mengingatkan berdasarkan literatur yang ada, sebenarnya terdapat regulasi yang mengatur ganja bisa untuk pelayanan kesehatan.

Namun yang terjadi di Indonesia, ganja justru masuk kategori narkotika golongan I yang tentu saja tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan.

“Di berbagai negara lain banyak masukan penggunaan ganja untuk medis, misalnya. Artinya apa sih? Artinya kebijakan memang tidak bisa. Yang kita pakai dari tahun 1920-an perang candu antara negara-negara penghasil candu dengan negara-negara pengguna candu, ini masih dipakai. Itu tahun 1920. Konvensi kita tahun 1970 dan sekarang kita sudah masuk era baru, yang nggak bisa apa-apa memasukkan ini golongan I tidak bisa digunakan apa-apa.”

***

Yohan mengungkapkan sepanjang pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009 dalam 10 tahun terakhir, sudah tujuh kali mengalami perubahan lampiran.

Lampiran yang pertamakali menyebutkan golongan I ada 65 jenis. Setelah mengalami perubahan-perubahan, sekarang, golongan I menjadi 155 jenis atau naik dua kali lipat dari lampiran yang pertama. Sedangkan golongan II, dulu ada 86 jenis dan sekarang ada 90 jenis. Golongan III dulu 14 jenis dan hari ini 15 jenis.

“Artinya, banyak sekali narkotika dimasukkan ke dalam lampiran, dipandang oleh Kemenkes tidak memiliki value medis, langsung dimasukkan ke golongan I saja. Tanpa pernah dan perlu dicatat bahwa mekanisme ini kalau mau jujur lebih kepada Kemenkes lebih responsif kepada early warning, tanpa mameriksa satu-satu zat ini memiliki nilai medis atau nggak,” kata Yohan.

Saking banyak perubahan lampiran, Yohan berkesimpulan pemerintah sebenarnya tidak melakukan penelitian secara seksama terhadap semua jenis zat yang ada dalam narkotika untuk dimasukkan dalam undang-undang dan dikelompokkan sesuai peruntukannya, khususnya kesehatan.

Ilustrasi Narkoba . Luqaman Hakim Naba

Bahkan, kata Yohan, UU Nomor 35 juga mengambil beberapa peraturan yang ada di dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika.

“UU narkotika saja udah mencaplok dua golongan dari UU psikotropika ke golongan I narkotika. Jadi tadi zat-zat seperti afetamina atau metamfetamin boleh buat kesehatan, dan dua zat itu sebenernya bisa buat temen-temen yang menderita tension headache dan gangguan hiperaktif, dua zat ini boleh untuk kesehatan. Tapi sama UU narkotika dicaplok masuk ke golongan I dan tidak boleh buat kesehatan,” ujarnya.

“Nah itu saya pikir beberapa hal yang meski dicermati Indonesia dalam membangun kebijakan zat psikoaktif barunya atau new psychoactive substances, ini karena bagaimanapun narkotika itu seharusnya untuk pelayanan kesehatan. Saya pikir hal-hal seperti ini harus dikurangi dan perlu direview supaya layanan kesehatan yang menggunakan narkotika bisa didelivery ke negeri itu,” kata Yohan. []

Baca juga:

Tulisan 1: Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

Tulisan 2: Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Tulisan 4: Slogan Perangi Narkotika Sudah Tak Efektif

Tulisan 5: Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana, Apa Dampaknya?

Tulisan 6: Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Tulisan 7: BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Problematika Narkotika

BNN: Manusia Makin Cerdas Bisa Bikin Macam-macam, Itu Kami Takutkan

Image

News

Problematika Narkotika

Sudah Jadi Pengetahuan Umum, Kasus Narkotika Jadi Sistem ATM

Image

News

Problematika Narkotika

Tangani Narkotika Selalu Pakai Pendekatan Pidana Ketimbang Medis, Apa Dampaknya?

Image

News

Problematika Narkotika

Slogan Perangi Narkotika Sudah Tidak Efektif

Image

News

Problematika Narkotika

Penjara Bukan Tempat Tepat Rehabilitasi Pengguna Narkotika

Image

News

Problematika Narkotika

Mantan Napi Narkotika Beberkan Bagaimana Dia Diperas Berkali-kali

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Vaksin COVID-19 dari Moderna Teruji Ampuh untuk Lansia

Hasil uji coba awal itu dipublikasikan pada Selasa (29/9)

Image
News

Terkejut Biaya Swab Test Mahal, Teddy Minta Pemerintah Turunkan Harga Sampai Rp10 Ribu

Teddy mengatakan biaya swab test mahal.

Image
News

Banjir Ancam Jakarta, Anies Baswedan Bilang Sekarang Durasi Hujan Pendek, tapi Airnya Banyak

Pemerintah provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengantisipasi banjir yang mengintai Ibu Kota pada musim penghujan tahun ini.

Image
News

Baru Seminggu 'Lawan' Raja Salman, Anggota Partai Oposisi Arab Saudi Sudah Mundur

"Pemerintah terus-menerus melakukan kekerasan dan penindasan."

Image
News

Foto Ma'ruf Amin Disandingkan dengan Kakek Sugiono, Muannas: Biadab!

Foto Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin yang disandingkan dengan foto bintang porno asal Jepang, Shigeo Tokuda alias 'Kakek Sugiono' yang terseba

Image
News

Bacakan Eksekpsi, Jaksa Pinangki Kembali Ungkit Nama ST Burhanuddin dan Hatta Ali

Jaksa Pinangki Sirna Malasari menyinggung nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan eks Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dalam eksepsi.

Image
News
DPR RI

Syaifullah Tamliha: Kewaspadaan Munculnya Paham Komunis Masih Perlu Ditanam

TNI yang berfungsi sebagai lembaga pertahanan harus memantau kemungkinan munculnya paham komunis.

Image
News

Kaitkan ST Burhanudin dan Hatta Ali, Pinangki Sebut Fitnah

Sidang jaksa Pinangki ungkap dirinya tak pernah sebut nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan hakim MA Hatta Ali.

Image
News

Rosa: Alhamdulilah...Mas Dino Sudah Pulih!

Dino Patti Djalal dinyatakan sembuh berdasarkan hasil tes usap COVID-19 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

Image
News

Menko Polhukam Soal Film G30S/PKI: Tidak Dilarang, juga Tidak Wajib

Film G30S/PKI boleh ditonton. Pemerintah tidak melarang.

terpopuler

  1. Pajak 0 Persen, 5 Mobil Keluarga Ini Jadi di Bawah Rp100 Juta!

  2. Seru Nih, Diskusi ILC Nanti Malam Bahas PKI, Fahri Minta Fadli Zon Dihadirkan

  3. Ini Alasan Kenapa Owner Tak Pakai Uang Pribadi untuk Bayar Upah Karyawan

  4. Lepas Masker Saat Makan Jadi Alasan Anies Baswedan Larang Dine In di Restoran

  5. Disiksa Majikan, TKI di Singapura Nekat Kabur Turuni Apartemen Lantai 15

  6. 5 Momen Wulan Guritno dengan Bintang Muda Persib, Febri Menang Banyak

  7. Dasco Kasih Bocoran Nasib Duet Prabowo-Puan di Pilpers 2024

  8. Diam-diam Suami Pinangki AKBP Yogi Napitupulu Diperiksa Penyidik Kasus TPPU

  9. Hadirkan Jaksa Agung dan Eks Ketua MA di Persidangan Pinangki, Ali Mukartono Bilang Begini

  10. Satu Genk Sejak SMA, 7 Potret Keakraban Citra Kirana dan Natasha Rizky

tokopedia

fokus

Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT
Webinar Akurat: Resesi Ekonomi

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Komunisme dan Kearifan

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Pandemi dan Pohon Khuldi

Image
UJANG KOMARUDIN

Pilkada yang Tak Ditunda

Image
Arif Hidayat

3 Cara untuk Anda Bisa Menjadi Karyawan Terbaik

Wawancara

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Ngomongin Hobi Sampai Harga Outfit Fahri Hamzah | Akurat Talk (1/2)

Sosok

Image
News

5 Potret Anies Baswedan saat Muda, Disebut Mirip Artis Luar Negeri!

Image
News

5 Fakta Penting Karier Menkes Terawan, Kontroversi Cuci Otak hingga Jadi Menteri Kesehatan

Image
News

Aksi Susi Pudjiastuti Jadi Model Dadakan, Gayanya Bak Ratu