image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI, Kaprodi FD PTIQ

Memelototi Persidangan Mahkamah Konstitusi

Kolom

Image

Suasana sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO,  Setelah sebelumnya mengaku tidak akan mengajukan gugatan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya Badan Pemenangan Nasional (BPN) Pasangan Calon (Paslon) Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) No. Urut 2 Prabowo Subianto dan Salahuddin Sandiaga Uno menempuh jalur hukum ke MK. Tujuan BPN mengadu ke MK agar MK menggelar persidangan terbuka terkait dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presden (Pilpres) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) oleh Capres dan Cawapres No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amien.

Berdasarkan jadwal yang diterbitkan MK, pada 21-24 Mei 2019 adalah masa pengajuan permohonan gugatan hasil Pilpres. Lalu, pada 11 Juni 2019, registrasi permohonan peserta Pilpres yang mengajukan sengketa. Pada 14 Juni 2019, MK menggelar sidang perdana. Kemudian MK akan memutuskan lanjut atau tidaknya sengketa ke tahapan persidangan dengan mempertimbangkan permohonan beserta barang bukti yang diajukan (Putusan Sela). Selanjutnya, 17 Juni 2019, MK melakukan sidang dengan agenda pemeriksaan pembuktian. Hal ini termasuk rangkaian dalam proses persidangan sengketa. Pada 24 Juni 2019, MK menggelar sidang terakhir. Pada 25-27 Juni 2019, MK menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim. Akhirnya pada 28 Juni 2019 MK membacakan putusan sengketa Pilpres.

Menggugat perselisihan suara ke MK merupakan langkah konstitusional. Sebab, sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 24 ayat (1), MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Hal tersebut dipertegas dan diperinci oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 474 ayat (1) yang menyebutkan: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU ke MK”.

Selain itu, mengadu ke MK adalah sangat tepat dan jauh lebih efektif karena ada peluang untuk memenangkan gugatan, berapapun potensi kemenangan tersebut. Sebaliknya, jika tidak menggugat ke MK, berarti tutup sudah semua ikhtiar dan harapan untuk dapat memenangkan kontestasi di Pilpres. Perjuangan konstitusional melalui jalur MK akan jauh lebih baik dan dianggap sebagai bentuk nyata dari orang atau kelompok yang memahami aturan main (role of the game) Pemilu dibandingkan hanya berkoar-koar di luar persidangan, yang pastinya tidak terlalu efektif pengaruh dan dampaknya.

Adu Isu dan Strategi

Untuk bertarung di MK, BPN membentuk tim hukum yang dipimpin Bambang Widjojanto (BW). Perang urat syarafpun tidak terhindarkan. Isu besar yang dilontarkan kubu BPN adalah terkait kecurangan TSM pada Pilpres 2019. Sedangkan strateginya, sebagaimana dikatakan anggota tim hukum BPN Denny Indrayana, akan lebih menekankan pada aspek kualitatif atau substansial dari pada kuantitatif.
Tapi itu bukan berarti tanpa data. Diantaranya, dengan menyetorkan 51 alat bukti yang sudah disetorkan BPN ke MK Jumat (24/05). Secara umum yang diserahkan adalah kombinasi antara dokumen, saksi, serta link berita yang sudah beredar di masyarakat. Semua alat bukti terkait hak suara, dan bisa dibuktikan secara IT forensik terjadinya penggelembungan dan kecurangan. Bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan diklaim oleh BPN nantinya akan membuat semua pihak tercengang.

Pilihan strategi yang dilakukan oleh kubu BPN sangat wajar. Sebab, jika mengacu kepada hasil pengumuman rekapitulasi suara tingkat nasional oleh KPU, Paslon No. Urut 01 Joko Widodo dan Ma’ruf Amien (Jokma) unggul cukup telak atas Paslon No. Urut 02 dimana Jokma memperoleh suara 85.607.362 atau 55,50 persen. Sedangkan Paslon No. Urut 02 memperoleh 68.650.239 suara atau 44,50 persen. Selisih suara kedua Paslon mencapai 16.957.123 suara atau 11 persen.

Dalam kalkulasi sederhana, manakala BPN Prabowo-Sandi menggugat ke MK harus mampu membuktikan terjadi kecurangan melebihi 16 juta suara. Atau di lebih sekitar 16 ribu lebih TPS dengan alasan satu TPS maksimal pemilihnya 300 orang. Itupun jika BPN berhasil memastikan bahwa di 16 ribu lebih ribu TPS tersebut, seluruh pemilihnya memilih Paslon No. 2.
Kedua dan ini terkait dengan alasan pertama, dengan selisih suara yang cukup telak tersebut, banyak kalangan pengamat menilai, sangat sukar manakala yang dijadikan fokus gugatan ke MK adalah ihwal selisih suara. Hal ini disebabkan sangat tidak mudah untuk mengumpulkan bukti yang lengkap dan valid terkait dengan dokumen yang dibutuhkan dalam berperkara di MK. Apalagi dalam jumlah begitu banyak. Itulah sebabnya strategi yang ditempuh kubu 02 adalah kecurangan TSM.

Isu dan strategi yang dibangun oleh kubu 02 sudah diendus oleh kubu 01. Ketua Tim Hukum Tim Paslon No. Urut 01 Yusril Ihza Mahendra (YIM) menilai, isu dan strategi kubu 02 ditempuh karena meyakini kubu Prabowo-Sandi mengetahui tidak mudah membuktikan kecurangan selisih selisih suara di MK. Karena selisihnya cukup jauh. Kubu Prabowo-Sandi akan berat membuktikan kecurangan selisih hasil rekapitulasi KPU. Hal ini berdasarkan berpengalaman saat menangani perkara Sengketa Pemilu di MK. Yang paling berat menurut YIM, membuktikan terjadinya kecurangan TSM.

Tentang link berita dijadikan barang bukti, kubu 01 beranggapan bukti tautan berita yang diajukan tim hukum kubu oposisi tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak bisa dijadikan dasar atas perbedaan perolehan suara kedua pasangan calon. Kubu 01 juga menyindir sikap BPN yang mengambil berita media massa sebagai alat bukti. Padahal kubu 02 sudah berulang kali bersikap tendensius terhadap media. Bahkan menuduh media tidak berpihak kepadanya.

Dari sisi KPU, sebagaimana dikatakan Komisioner KPU RI Viryan Aziz, telah menerima salinan materi gugatan PHPU yang diajukan kubu 02 ke MK. Tiga poin yang disengketakan BPN yakni terkait daftar pemilih tetap (DPT), situng, dan hilangnya formulir C7 di sejumlah daerah. Menurut Viryan Aziz, tudingan BPN terkait data 17,5 juta data illegal di sebagai DPT tidak masuk akal. KPU, justru menganggap sebaliknya, asumsi kubu 02 itu tidak logis. Demi menguatkan dalil-dalil dalam sidang gugatan sengketa di MK, KPU telah menyiapkan materi sebaik mungkin. Viryan menyebut, DPT dalam Pilpres 2019 meningkat dari sebelumnya yakni (192 juta), sementara DPT Pilpres 2014 sebanyak (190 juta), dan DPT Pilpres 2009 (176 juta).

baca juga:

Tidak Mudah

Berperkara dan apalagi memenangkan gugatan di MK, tidak mudah. Apalagi terkait dengan tuduhan pelangggaran TSM. Menurut anggota Bawaslu Rahmat Bagja, tidak mudah untuk menuding Pemilu 2019 berlangsung curang secara TSM. Melainkan harus dicek alat bukti dan komponen-komponennya. Sebaliknya ia minta, jika ada pihak yang mengatakan bahwa Pemilu curang, harus melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Bawaslu dan jajarannya.

Dalam catatan, Bawaslu pernah memutuskan menolak laporan BPN terkait dugaan pelanggaran Pemilu bersifat TSM yang disangkakan kepada Paslon No. Urut 01. Alasannya, sebagaimana dikatakan anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, Senin (20/5/2019), selaku pelapor BPN hanya menyertakan barang bukti berupa print out pemberitaan terkait dari salah satu media massa tanpa didukung oleh bukti lain, baik berupa dokumen maupun video yang menunjukkan adanya dugaan TSM sebagaimana yang disangkakan. Sehingga, bukti tersebut dinyatakan belum memenuhi kriteria bukti sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

Selain soal dugaan pelanggaran TSM, BPN juga pernah mengadukan pelanggaran administrasi terkait dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) oleh KPU kepada Bawaslu. Dalam putusannya Ketua Majelis Abhan, dalam sidang putusan pendahuluan, di Kantor Bawaslu RI, Senin (27/5/2019) beralasan, laporan itu tidak memenuhi persyaratan materil dan dinilai sama dengan putusan Bawaslu terhadap laporan BPN sebelumnya, yaitu tanggal 14 Mei 2019. Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Sekretaris Jenderal Relawan IT BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Islami Fatwa yang melaporkan KPU.

Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam laporan pelapor (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah memenuhi syarat formil. Namun, tidak memenuhi syarat materil, yaitu tidak terdapat saksi yang diajukan dalam laporan. Syarat materil meliputi waktu, tempat peristiwa, alat bukti, uraian peristiwa. Tidak terdapat saksi yang diajukan oleh pelapor (BPN) dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada Bawaslu.

Meskipun tidak mudah menyangkakan dugaan pelanggaran TSM dan apalagi selisih suara antara penggugat dengan yang digugat, cukup besar. Tidak berarti sama sekali tidak ada celah bagi penggugat untuk memenangkan gugatan. Peluang memenangkan gugatan tetap ada, sepanjang pihak penggugat mampu membuktikan di persidangan adanya pelanggaran TSM dengan dalil dan bukti yang kuat dan valid. Jika pemohon/penggugat mampu membuktikannya, menurut mantan Ketua MK Hamdan Zoeva, MK harus berani mengabulkannya.

Dalam catatan Hamdan yang juga Ketua MK 2013-2015, hanya ada satu kasus TSM yang pernah berhasil dibuktikan di proses Sengketa Pemilu dalam sejarah MK. Yakni: pada Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010, dengan dua paslon yang bersaing. Pada waktu itu KPU telah menetapkan seorang pemenang yaitu Sugianto yang sekarang sudah menjadi Gubernur Kalimantan Barat, tapi kemudian dianulir oleh MK sehingga yang menang adalah pasangan yang satu karena cuma ada dua calon saat itu, Ujang.

Saat itu MK tidak melakukan pengambilan suara ulang dan langsung mendiskualifikasi Paslon yang curang. MK membatalkan itu, artinya MK pada itu tidak perlu melakukan pemungutan ulang tapi pada saat itu menunjuk rivalnya sebagai pemenangnya. Alasannya, saat itu kecurangan yang dilakukan kubu Sugianto terbukti dan dilakukan diseluruh kabupaten. Hamdan mengatakan, saat itu MK langsung melakukan diskualifikasi lantaran pelanggaran yang terjadi sangat besar. (tribunjambi.com, Jumat, 31 Mei 2019).

Paska Putusan MK

Sebagai institusi hukum yang diisi oleh manusia, tentu hakim MK bukan malaikat dan kebal hukum. Contohnya adalah ketika Ketua MK Akil Mochtar (AM) ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap sengketa suatu Pilkada. Saat ini MK dipimpin oleh Anwar Usman tengah dihadapkan pekerjaan berat untuk menangani Sengketa Pemilu 2019. Bisa dipastikan hakim MK sudah belajar dari success story dan bad story hakim MK sebelumnya, dan akan memilih rujukan pada hakim-hakim yang sukses dalam melaksanakan tugasnya.

Menangani gugatan sengketa perolehan suara di Pemilu Serentak 2019 atau suatu Pemilu baru yang belum pernah dilaksanakan sebelumnya, merupakan suatu kehormatan, tantangan dan sekaligus ujian berat. Sorotan atau pelototan tajam jutaan orang melalui siaran televisi atau radio akan tertuju ke satu titik: para hakim MK. Sebagian kecil massa, sangat mungkin melakukan aksi demo di depan kantor MK. Di tengah adanya sejumlah ketidakpuasan terkait proses penanganan pelanggaran Pemilu sebelumnya, harapan berbagai kalangan masyarakat banyak bertumpu ke MK, selain Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Untuk itu, MK harus melaksanakan tugasnya secara adil, profesional, akuntabel dan transparan. MK harus terbebas sama sekali dari pengaruh dan potensi intervensi kekuasaan. MK tidak boleh menjadi sekadar lembaga kalkulator, melainkan mampu memaknai dan memberikan pandangan hukum pada proses Pemilu secara substansial. Jika semua proses tersebut sudah ditempuh, maka apapun hasil dari putusan MK, seyogianya harus dipercaya dan diterima oleh para pihak terkait, baik pengadu maupun teradu, dan juga pada elit pendukungnya dengan lapang dada, sportif dan ksatria.

Selanjutnya, elit politik dari Paslon Capres dan Cawapres 01 dan 02 harus mengambil inisiatif untuk menginformasikan, menyosialisasikan, mengondisikan dan mematuhi keputusan MK yang memang bersifat final dan mengikat. Para pendukungnya di tingkat akar rumput (grass root) diyakini akan mengikuti instruksi atau seruan elit politiknya. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia masih paternalistik, yakni: mengikuti apa yang menjadi keputusan dan tindakan dari para pemimpin/elit politiknya, sepanjang elit politiknya juga bersikap konsisten dengan putusan yang dibuatnya.

Setelah putuan MK terbit, semua hal terkait dengan perselisihan hasil Pemilu 2019 boleh dikatakan tutup. Pun demikian polarisasi atau pembelahan masyarakat yang terjadi sebelum dan saat Pemilu, khususnya Pilpres 2019, harus berakhir dan kembali mencair. Unjuk rasa yang diselingi tumpah darah yang menewaskan sejumlah orang yang terjadi pada 21-22 Mei 2019 paska pembacaan hasil rekapitulasi Pemilu di tingkat nasional oleh KPU, harus dijadikan pelajaran berharga. Paska putusan MK, masyarakat dan bangsa Indonesia harus segera bersatu dan melakukan rekonsiliasi secara total untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Mengukuhkan Persaudaraan Sosial

Image

News

Menjual Tubuh

Image

News

Organisasi Penggerak Pendidikan

Image

News

Tapak Ir. H. Joko Widodo dan Tuan Syèkh Ibrahim Sitompul

Image

News

Penentu Sukses Pilkada di Masa Pandemi

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sama-sama Buronan, Djoko Tjandra Cepat Dibawa ke Indonesia, Kok Indra Budiman dan Sai Ngo NG Lelet?

Dua buronan terakhir ditangkap di AS.

Image
News
Bom Lebanon

Viral, Video Pengantin Wanita Sempat Ambil Foto Sesaat Sebelum Ledakan di Beirut

Saat itu, sang pengantin tengah mengabadikan momen bahagianya. Namun tiba-tiba suara ledakan keras terdengar, diikuti embusan angin kencang.

Image
News

Begitu Dahsyatnya, Gubernur Beirut Sebut Ledakan Mirip Bom Hiroshima dan Nagasaki

Gubernur Beirut menyebut bahwa ledakan tersebut mengingatkannya dengan pemboman nuklir mengerikan yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki

Image
News

Satpol PP DKI Kumpulkan Rp2,4 Miliar dari Para Pelanggar Selama PSBB

Denda dijatuhkan kepada 62.198 orang yang kedapatan tidak mengenakan masker saat berkegiatan di luar rumah

Image
News

Kesaksian Pilu Para Penyintas Ledakan Lebanon, 'Aku Tidak Percaya Aku Masih Hidup'

"Semuanya (membuat saya ingat) hari terakhir perang saudara di Beirut."

Image
News

Pemprov DKI Klaim Banyak Perusahaan Berbohong Soal Data Karyawan yang Terpapar Covid-19 

Selama masa PSBB transisi ini sejumlah perkantoran di Jakarta sudah diperbolehkan beroperasi dengan sejumlah syarat

Image
News

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Ace Hasan Ingatkan Pihak-pihak yang Ingin Ganti Pancasila

Pancasila adalah pemersatu bangsa.

Image
News

Jalani Bisnis Prostitusi Online, Siti Pekerjakan Anak di Bawah Umur

Sang mucikari mematok Rp400 ribu buat sekali kencan

Image
News

PDIP Instruksikan Kadernya untuk Ikuti Seleksi Sebagai Koordinator PKH

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan, maksud dan tujuan dari instruksti tersebut bukan tanpa alasan, selain sebagai proses pendidikan

Image
News

Kepepet Gara-gara Pandemi, AH Terpaksa Jadi Kurir Ganja

AH sebelumnya sopir taksi.

terpopuler

  1. Tengkuzul Menggebu-gebu Tanya Kapan Indonesia Umumkan Krisis, Staf Menkeu: Sabar Sikit Ustadz!

  2. Bungkam Anji-Hadi Pranoto, Video Dokter Wisma Atlet Bikin Terenyuh

  3. Cerita Traveler Indonesia Pura-pura Jadi Pacar Demi Selamatkan Gadis Jepang dari Penguntit

  4. Kasih Kejutan Cake Sepatu Emas, Istri Immobile Tulis Pesan yang Bikin Haru

  5. Jadwal Lengkap Liga Champions dan Liga Europa, 5–9 Agustus 2020

  6. Popularitas Prabowo Subianto di Bursa Pilpres 2024 Hampir 100 Persen, Ahok Nomor 4

  7. Akhirnya, WHO Sukses Rampungkan Penyelidikan Awal Asal-Usul Corona di China

  8. Diseret ke Pidana, Kejagung Beberkan Bukti Jaksa Pinangki Terlibat Skandal Kasus Djoko Tjandra

  9. Mengenal Swinger, Penyimpangan Seks yang Dilakukan Bambang Arianto

  10. Berstatus Terpidana, Kabareskrim Tegaskan Djoko Tjandra Bisa Jadi Tersangka Lagi

fokus

Tokopedia Dorong Digitalisasi UMKM dan Inklusi Keuangan
UMKM Pahlawan Ekonomi
Strategi UMKM Berjaya di New Normal

kolom

Image
Dr. Arli Aditya Parikesit  

Diskursus antara WHO dan Sains 'Vis a Vis Post-truth' Era Pandemi COVID-19

Image
DR TANTAN HERMANSAH

“Nyate” dan Perubahan Mikro Sosial

Image
Lasmardi Iswondo

Menjaga Kemabruran Haji

Image
Lasmardi Iswondo

Meraih Keutamaan Hari Tasyrik

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Memulihkan Perekonomian Desa dengan Digitalisasi dan Menggerakkan Anak Muda

Image
Video

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (2/2)

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Akurat Talk Bersama Abdul Hakim Bafagih (1/2)

Sosok

Image
News

Kisah Horor Kaesang di Istana, Awalnya Bikin Penasaran Endingnya Bikin Kesal Warganet

Image
Ekonomi

Ada yang Hartanya Tembus Rp19 T! Ini 7 Penulis Terkaya di Dunia

Image
Hiburan

5 Fakta Menarik Mendiang Ajip Rosidi, dari Sastrawan hingga Nikahi Artis Nani Wijaya