image
Login / Sign Up

Berikan Perlindungan Saksi Terkait Kasus Pidana, BW Harapkan LPSK Terobos UU

Yudi Permana

Pemilu 2019

Image

Ketua tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto selaku pemohon membacakan permohonan saat sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, (14/6/2019). Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2019 hari ini. Sidang digelar setelah permohonan dari pemohon pasangan capres cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diterima MK pada 25 Mei 2019 lalu. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Tim hukum Prabowo-Sandi mengharapkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bisa menabrak Undang-undang (UU) terkait perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam proses gugatan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada keterbatasan (memberikan perlindungan kepada saksi), seperti ada pertanyaan itu. Mudah-mudahan keterbatasan itu bisa diterobos kalau saja MK itu justru memberikan peran strategisnya yang jauh lebih besar," kata Bambang Jakarta Timur, Sabtu (15/6/2019).

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) belum bisa memastikan apakah nantinya MK meminta kepada LPSK untuk memberikan perlindungan kepada sejumlah saksi yang akan dihadirkan kubu Prabowo-Sandi saat sidang dengan agenda pembuktian dan keterangan para saksi.

baca juga:

Namun saksi-saksi yang akan dihadirkan tidak berkaitan dengan kasus tindak pidana. Hal tersebut yang menjadi keterbatasan LPSK, karena tidak dijelaskan dalam peraturan perundangan-undangan.

"Misalnya apakah mungkin MK memerintahkan kepada LPSK untuk melindungi saksi yang diajukan. Dan kendati ada keterbatasan soal pidana, tapi Mahkamah karena mau mewujudkan pemilu yang adil dan jujur, maka dipandang perlu kesaksian yang bisa mewujudkan keadilan dan kejujuran itu dilakukan. Jadi ada yang disebut konstitusional importen argumen yang dijadikan sebagai dasar," ucap BW.

LPSK sendiri tak bisa sembarangan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi apabila dalam proses persidangan di lembaga pengawal konstitusi. Mengingat, kewenangan LPSK telah diatur dalam UU yang menyangkut kasus pidana.

Dalam UU, LPSK bisa segera turun tangan melakukan perlindungan saksi, apabila berperkara di meja hijau terkait kasus pidana. Diluar itu, harus ada kordinasi dan permohonan yang resmi antar-lembaga negara.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 2, dimana Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

"Keterbatasan LPSK tentang kewenangannya dalam UU. Namun ada beberapa diskusi kami sampaikan sebagai bagian dari catatan LPSK dalam berikan perlindungan saksi dan korban," kata Tenaga Ahli LPSK, Ruli Novian dilokasi yang sama. 

Jadi, dikatakan Ruli, kedatangan tim hukum Prabowo-Sandi hanya berkonsultasi dan diskusi dengan LPSK. Namun, Ruli menyatakan perlindungan saksi bisa terwujud apabila MK sebagai pionir melayangkan surat permohonan kepada LPSK terkait perlindungan saksi.

"Itu salah satu yang jadi bahan diskusi kami, dan sudah berikan catatan kepada kuasa hukum, tentunya diskusi ini harus dikordinasikan dengan MK sebagai penyelenggara persidangan Pilpres ini. Sementara seperti itu," papar Ruli.

Oleh karena itu, mantan pimpinan KPK ini menambahkan, pihaknya akan membuat surat kepada MK terkait dengan adanya permohonan untuk melakukan perlindungan terhadap para saksi yang akan dihadirkan nantinya.

"Kami memutuskan untuk membuat surat kepada MK. Mudah-mudahan, surat ini bisa membuat respons dan bisa memastikan proses di MK ini dalam pemeriksaan saksi dan ahli, dan betul-betul para saksi dan ahli itu dibebaskan dari rasa ketakutan,” tuturnya.

“Karena ada banyak saksi yang ingin mengajukan kesaksiannya, tetapi pertanyaannya apa bisa dijamin keselamatannya sebelum, pada saat, dan sesudah," tambah BW. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 SR Terjadi Papua

Image

Iptek

Sains

Cuaca Membaik, BPPT Hentikan Operasi TMC

Image

News

Sekda Pemkab Dairi Bantah Ada Jual Beli Jabatan di Jajarannya

Image

News

Kuasa Hukum PT Stahlindo Nusantara Minta Menteri BUMN Menindak PT Amka yang Dinilai Curang

Image

News

Kuasa Hukum SAT Sebut Pengajuan PK oleh KPK Inkonstitusional

Image

News

Soal PK Kasus SAT, Profesionalisme Pimpinan KPK Baru Dinilai Sedang Diuji

Image

Ekonomi

UMKM Indonesia Butuh Skema Pembiayaan Berbasis Non Konvensional

Image

News

Datangi Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Konsultasikan Pemberitaan yang Dinilai Menyudutkan PDIP

Image

Ekonomi

Belum Terlalu Membumi, Kopi Indonesia 'Dirahasiakan' Para Trader?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Survei Wahid Institute: Trend Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia Meningkat

Trend intoleransi dan radikalisme di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu,

Image
News
Pilkada 2020

Bawaslu Ingin Terapkan SIPS di Pilkada Serentak 2020

Bawaslu RI berharap Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berlaku di Pilkada 2020

Image
News

Yasonna Minta Ditjen AHU Tingkatkan Kemudahan Berusaha

Ditjen AHU juga memiliki peran besar dalam mendukung penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja

Image
News

Gempa Bumi Berkekuatan 6,3 SR Terjadi Papua

Gempa dengan magnitudo 6,3 SR mengguncang Kabupaten Jayapura, Papua,

Image
News

Kedewasaan Demokrasi Indonesia Tampak Pada Proses Konsolidasi Partai Politik

Pernyataan Irsyad tersebut mengacu pada proses konsolidasi di internal Partai Golkar menjelang dan pasca Musyawarah Nasional

Image
News

Jaksa Hilangkan Nama Khofifah di Tuntuan Rommy, Pakar Hukum Bilang Begini

Tidak boleh menghilangkan fakta persidangan dalam tuntutan, karena fakta persidangan harus disampaikan lengkap.

Image
News

Menhub Tinjau Pembangunan Jalur KRL Rangkasbitung-Serang

Kita memang sengaja ke sini (stasiun Serang), ingin memetakan apa yang menjadi rencana kita

Image
News

Merasa Jadi Target Operasi Mesin Politik Pro Penguasa, Rachland Nashidik Buka-Bukaan Soal Perempuan yang Dikaitkan Dengannya

Lebih lanjut, Rachland menjelaskan bahwa dirinya seperti orang lain pada umunya, memiliki masa lalu.

Image
News

Moeldoko: Tidak Perlu Lagi Kita Bicara Mayoritas dan Minoritas

Tidak perlu lagi kita bicara mayoritas dan minoritas

Image
News

Lebih dari Seribu Orang Diduga Terinfeksi Virus Wuhan di China

terpopuler

  1. Capai Rp20,4 Kuadriliun, Ini 10 Alat Militer Termahal di Dunia

  2. Pamer Perut Hamil hingga Makeup-an, 7 Potret Seru Bae Suzy di Balik Layar

  3. Jakarta Banjir Lagi, Warga: Toa di Mana Dirimu?, Pemprov DKI: Laporan Diproses

  4. Bukti Cinta Sejati, 7 Potret Kebersamaan Ekki Soekarno dan Soraya Haque dalam Suka dan Duka

  5. Mulai 25 Januari Tarif Pelayanan Jasa Penumpang Bandara Ahmad Yani Naik

  6. Menkumham Masuk Tim Hukum PDIP, Rachland: Partai Banteng Bukan Kaleng-kaleng

  7. Banjir di Kebon Jeruk, Warga: Sejak Subuh Kami Sibuk Pindahkan Barang

  8. Video Detik-detik Truk Kontainer Terguling di Rest Area Cipularang KM 97

  9. Polisi: Dia Disuruh Datang Khusus untuk Bikin Ribut dengan Petugas

  10. Ferdinand: Jakarta Banjir? Gubernurnya Anies Lho, Gak Mungkin Ada Banjir

fokus

Problematika Kota
Masa Depan Buruh
Waspada Hoaks

kolom

Image
Ujang Komarudin

Dicari Pimpinan KPK Bernyali Tinggi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Politik Dinasti Jokowi dalam Pilkada 2020

Image
Harmaini Sitorus

Menimbang Tes DNA dalam Penetapan Hak Waris

Image
Abdul Aziz SR

Kerusakan Moral dalam Politik

Wawancara

Image
Video

VIDEO Jejak Sepotong Roti Jakarta

Image
Sea Games

Milos Sakovic

"Polo Air Indonesia Butuh Liga dan Banyak Turnamen"

Image
Gaya Hidup

Pertama Kali Akting Bareng, Giorgino Abraham Langsung Nyaman dengan Sophia Latjuba

Sosok

Image
Ekonomi

Dirikan Startup di Usia 21 Tahun hingga Raih Women in Tech, 10 Fakta Menarik Alamanda Shantika

Image
Hiburan

Lama Tak Terdengar Kabarnya, 'Dukun Cilik' Ponari Akan Segera Menikah

Image
News

Didukung Amien Rais Jadi Caketum PAN, 5 Fakta Sepak Terjang Karier Mulfachri Harahap