image Banner Idul Fitri
Login / Sign Up

Minta Sjamsul Nursalim Datang, Maqdir: Ini Bukti KPK Tidak Menghargai Hukum

Deni Muhtarudin

Image

Kuasa Hukum Setya Novanto Maqdir Ismail | AKURAT.CO/Bayu Primanda

AKURAT.CO, Permintaan KPK agar Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) datang untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) disebut sebagai upaya untuk mencitrakan SN dan IN telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dipersangkakan, tanpa proses hukum.

"Sedangkan faktanya, SN dan IN belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka seperti yang diwajibkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi," ungkap Advokat, Maqdir Ismail, dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (13/6).

Maqdir menilai, sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan dan juru bicara KPK tersebut tidak proporsional dan menyesatkan, karena seolah-olah SN dan IN sudah dijatuhi hukuman pidana.

baca juga:

Padahal, menurut Maqdir, penyelesaian kewajiban BLBI BDNI oleh SN didasarkan pada perjanjian keperdataan (Master of Settlement and Acquisition Agreement/MSAA) yang dibuat antara pemerintah dan SN. Maka kalau ada tuntutan atau klaim apapun, Maqdir menegaskan bahwa penyelesaiannya adalah secara keperdataan bukan pidana.

"Ini bukti bahwa KPK tidak menghargai hukum dan proses hukum," ujarnya.

Maqdir mengatakan, untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa KPK dalam perkara BLBI-BDNI bersikap terbuka dan melakukannya demi kepentingan hukum, bukan untuk kepentingan lainnya, maka KPK terlebih dahulu menunjukkan dan membuktikan bahwa SN telah melakukan misrepresentasi atas hutang petambak berdasarkan putusan pengadilan perdata, mengingat penyelesaian BLBI BDNI dilakukan dengan mekanisme keperdataan melalui pembuatan perjanjian MSAA.

"Membuktikan dan menunjukkan bahwa mereka menghargai dan menghormati Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2002, karena kedudukan Inpres dalam sistem hukum Indonesia lebih tinggi dari keputusan KPK. Dengan demikian, KPK harus mendapat konfirmasi terlebih dahulu dari pemerintah, terutama untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap SN sehubungan dengan penyelesaian BLBI berdasarkan MSAA," katanya.

Kemudian, lanjut Maqdir, KPK juga harus memahami dan mempertimbangkan Inpres tersebut, Keterangan Pemerintah di DPR tahun 2008, serta jaminan pemerintah dalam release and discharge yang menyatakan bahwa Pemerintah tidak akan melakukan atau menuntut segala tindakan hukum atau melaksanakan segala hak hukum yang mungkin dimiliki pemerintah terhadap SN sehubungan dengan penyelesaian BLBI berdasarkan MSAA.

Maqdir menyampaikan, KPK juga harus membuktikan bahwa timbulnya kerugian keuangan negara sebesar Rp4,58 triliun terjadi sebagai akibat ditandatanganinya MSAA oleh pemerintah dan SN. Faktanya, pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa SN belum melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan MSAA. Apalagi aset-aset termasuk hutang petambak tersebut sudah sepenuhnya milik pemerintah sejak tahun 1999, apakah akan dihapuskan ataupun dijual sudah sepenuhnya kewenangan Pemerintah, SN sama sekali tidak ikut mencampurinya.

Menurut Maqdir, menjadi tidak adil, jika sekarang SN kembali dikait-kaitkan dengan dihapuskannya ataupun bahkan diminta bertanggungjawab atas selisih penjualan hutang petambak Dipasena tersebut. Apalagi jaminannya sejumlah lebih dari 22.000 tambak sudah seluruhnya diserahkan kepada pihak ketiga.

"Penjualan seluruh aset-aset yang diterima Pemerintah sehubungan dengan penyelesaian BLBI pada masa krisis, hampir seluruhnya dilakukan dengan nilai yang jauh lebih rendah dibandingkan nilai penerimaannya, apakah semua penjualan demikian dianggap menimbulkan kerugian negara? dan apakah semuanya diproses oleh KPK?," ungkapnya.

Selanjutnya, Maqdir mengatakan, KPK juga harus menjelaskan mengapa mereka mengabaikan audit investigatif BPK 2002 dan audit BPK 2006 yang keduanya menyatakan SN telah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas BLBI dan hal-hal terkait lainnya berdasarkan MSAA. Padahal berdasarkan prinsip hukum pembuktian, audit yang lebih dekatlah yang memiliki nilai pembuktian lebih tinggi dan yang seharusnya digunakan.

"Mengapa hingga saat ini KPK belum menjelaskan kebenaran yang sesungguhnya tentang laporan audit investigatif BPK 2017, yang sebenarnya didasarkan pada instruksi dan arahan sepihak KPK. Apalagi dalam pelaksanaannya auditor BPK sama sekali tidak merujuk pada audit investigatif BPK 2002 dan audit BPK 2006, dan justru menggunakan bukti dan informasi sepihak dari KPK tanpa terlebih dahulu menguji dan memverifikasinya. Hingga saat ini KPK dan BPK belum menjelaskan mengapa mereka mengabaikan audit BPK 2002 dan 2006, padahal keduanya adalah bukti-bukti yang sangat menentukan," katanya.

Maqdir juga menilai, kampanye melalui media dan konferensi pers yang dilakukan oleh KPK secara khusus dan berulang-ulang untuk perkara BLBI BDNI dengan mengesankan bahwa SN dan IN tidak kooperatif adalah upaya nyata dan sistematis dari KPK untuk merusak harkat dan martabat SN dan IN.

"Ini juga merupakan upaya menghukum SN dan IN di muka publik, tanpa melalui proses hukum yang berkeadilan dan menghargai martabat manusia," ujarnya.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Hiburan

Ini Pemeran Darkseid di Justice League Snyder Cut

Image

News

Sejak Dilantik Hingga Awal Mei, Dewas KPK Terima 183 Izin Penindakan Kasus Korupsi

Image

News

IPW Nilai Pelimpahan Berkas Kasus Pemberian THR ke Polri Adalah Bentuk Sinergi KPK

Image

News

DPR RI

Tak Membuahkan Hasil, Demokrat Kritik OTT KPK Terhadap Pejabat UNJ dan Kemendikbud

Image

Hiburan

Zack Snyder Ingin Masukkan Supergirl di DC Extended Universe

Image

Hiburan

Darkseid Akan Tampil Justice League Versi Uncut Zack Snyder

Image

News

Pakar Hukum Nilai Pelimpahan Kasus Pejabat UNJ ke Polri Sudah Tepat

Image

News

Polisi Pulangkan 7 Orang yang Di-OTT KPK, Yusri: Mereka Wajib Lapor

Image

News

ICW Kritisi Keputusan KPK Limpahkan Kasus Dugaan Gratifikasi Rektor UNJ ke Kepolisian

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Bicara dengan Mike Pompeo, Menlu Tegaskan Pentingnya Kepemimpinan Amerika Dorong Perdamaian Afghanistan

Menlu Retno mengapresiasi kesepakatan gencatan senjata antara Pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban selama Hari Raya Idul Fitri.

Image
News
Wabah Corona

Awasi Penerapan New Normal, Polisi: Upaya Pendisiplinan Masyarakat dengan Persuasif, Edukatif dan Humanis

Masyarakat diminta Jalankan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan Pemerintah.

Image
News

Israel Aneksasi Tepi Barat, Menlu Retno Tegaskan Posisi Indonesia Soal Palestina kepada Menlu Amerika

Indonesia akan tetap mendukung perjuangan Palestina berdasarkan pada solusi dua negara.

Image
News

Hendak Masuk Jakarta, 2.900 Kendaraan Diputarbalikan Petugas karena Tak Punya SIKM

Data ini tercatat pada Selasa (26/5/2020) kemarin.

Image
News

Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Digelar Bulan Desember dengan Mengedepankan Protokol Kesehatan

Pemutakhiran data pemilih oleh petugas dilakukan secara "door to door".

Image
News
Wabah Corona

Dinkes DKI: 1.689 Pasien  di Jakarta Sembuh dari Covid-19

Hari ini 11 pasien sembuh.

Image
News
Wabah Corona

Setelah 2 Hari Zero Case, DIY Kembali Umumkan Penambahan Pasien Positif COVID-19

Kini secara kumulatif ada 228 kasus di DIY. Sedangkan jumlah pasien sembuh menjadi 135 kasus.

Image
News

14 Tahun Berlalu, 5 Potret Kenangan Tragedi Gempa Jogja 27 Mei 2006

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 05.59 WIB tersebut mengakibatkan sebanyak 4.134 orang meninggal dunia.

Image
News

Jadwal Belajar dari Rumah TVRI, Kamis 28 Mei 2020

Meskipun masih libur Lebaran, program ini tetap memberikan tayangan berdasarkan jadwal yang sudah diterbitkan melalui website Kemdikbud

Image
News
Wabah Corona

Masuk Sleman, Mahasiswa Luar Daerah Wajib Kantongi Surat Bebas COVID-19

Pemerintah Kabupaten Sleman mewajibkan mahasiswa membawa surat keterangan bebas COVID-19 untuk bisa memasuki wilayah Sleman

terpopuler

  1. Fadli Zon: Luar Biasa Kepedulian Pak Jokowi Pada Mall, Bisa Dikatakan “Duta Mall Indonesia,” Apa Kabar Pasar Tradisional dan Pasar Rakyat?

  2. Kini Makin Ditinggalkan, 5 Momen Lebaran Tempo Dulu ini Bikin Kangen Maksimal

  3. Media Asing Soroti Pengerahan Tentara Indonesia dalam Penegakan Protokol 'New Normal'

  4. Hangat Banget, 5 Potret Kebersamaan Aurel dan Krisdayanti

  5. Hukum Menikahi Saudara Sepupu dalam Islam, Bolehkah?

  6. Minta Masyarakat Tetap Waspada Covid-19, AHY: Ingat, 'New Normal' Bukan Berarti Keadaan Telah Pulih

  7. Pertanyakan Standar Pengamanan Ruang Inap Siti Fadilah, Pengamat: Ini Bisa Disebut Kecolongan!

  8. Para Ahli Sebut Virus Corona Bisa Tumbuh Subur di Alat Makeup, Begini Cara Antisipasinya

  9. Mahfud MD: New Normal Tak Bisa Dihindari, Justru yang Membunuh Itu Lockdown

  10. Biografi Singkat Habib Ali Al-Mashhur bin Hafiz, Ulama Rendah Hati yang Selalu Menyampaikan Ilmu dengan Bahasa Sederhana

Jamkrindo Lebaran

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Kedua)

Image
Andi Rahmat

Perekonomian Indonesia di Bawah Bayang-bayang Gelombang Perubahan Dunia (Bagian Pertama)

Image
Sunardi Panjaitan

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image
Zainul A. Sukrin

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

Dari Kantor Hukum ke Kursi Sutradara, Ini 5 Fakta Menarik Iman Brotoseno yang Kini Jadi Dirut TVRI

Image
News

Jarang Tersorot, 6 Potret Hangat Fadli Zon saat Bersama Keluarga

Image
News

Anti Jaim, 6 Aksi Kocak Ridwan Kamil yang Mengundang Tawa