breaking news: Nurhasanah Iskandar, Pengisi Suara Doraemon Tutup Usia

image
Login / Sign Up

MK Harus Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Berikut Pertimbangan Hukum dari FAPP

Aricho Hutagalung

Image

FAPP menyatakan dukungan kepada Paslon 01 | ISTIMEWA

AKURAT.CO, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) mengajukan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung dalam sengketa Pilpres 2019 di MK. FAPP menyampaikan sejumlah alasan mengajukan diri sebagai pihak terkait tidak langsung tersebut.

Juru bicara FAPP Albert Aries mengatakan bahwa permohonan Pemohon telah melanggar pasal 75 huruf a UU MK, karena tidak mencantumkan penghitungan hasil pemilu (PHPU) menurut Pemohon. Juga telah mencampuradukan kewenangan MK dalam mengadili PHPU dan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memeriksa dan memproses dugaan pelanggaran dan sengketa dalam proses pemilu.

"Sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard)," katanya.

baca juga:

Jubir FAPP tersebut juga menambahkan Pemohon ternyata sama sekali tidak menguraikan dengan jelas mengenai siapa pelaku dari money politic yang dituduhkan sepihak kepada Pihak Terkait [Paslon 01].

"Siapa penerimanya, kapan, dimana terjadinya, dan berapa jumlahnya, Quod Non yang dapat mempengaruhi pilihan dari pemilih yang berjumlah signifikan terhadap perolehan suara dari pemohon dan pihak terkait sebagai paslon, karena itu sesuai dengan asas actori incumbit probatio, dalil Pemohon haruslah dikesampingkan oleh Mahkamah Konsitusi," tambah Albert.

Albert mempertimbangkan mengenai dalil yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan perselisihan penetapan peroleh suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden kepada MK ternyata bertentangan dengan ketentuan pasal 475 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"2 yang mensyaratkan bahwa keberatan tersebut sebatas pada hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden (error in objecto)," ungkap Albert.

Albert mengungkapkan dalil Pemohon mengenai adanya kecurangan kuantitatif dalam pilpres 2019 terkait dengan daftar pemilih tetap adalah mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena secara mutatis mutandis telah terbantahkan dengan telah dilakukannya verifikasi faktual oleh KPU kabupaten/kota terhadap tiga kelompok data secara acak dan sederhana, yang dihadiri sendiri oleh perwakilan Pemohon, Pihak Terkait Dan Bawaslu.

"Dalil Pemohon yang menggunakan Putusan MK RI dalam pilkada kabupaten kotawaringin barat untuk dapat diterapkan sebagai presiden atau yurisprudensi dalam permohonan a quo merupakan dalil yang tidak berdasar, karena putusan sengketa pilkada-pilkada tersebut tidak serta merta dapat dijadikan ukuran/standar (nasional) dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, serta tidak dapat membelenggu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencari Kebenaran Materiil dalam perkara A quo," tutupnya dalam keterangan pers tersebut.

Sebelumnya, Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) memohon agar Mahkamah Konstitusi (MK) RI menerima FAPP sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan dan Wakil Presiden.

"FAPP memohon agar MK dapat menerima FAPP sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung untuk didengar keterangannya terkait PHPU Presiden dan Wakil Presiden No.1/PHPU PRES-XVII/2019, Selasa (11/6/2019) pukul 12.30 WIB," kata Juru bicara FAPP Albert Aries dalam keterangan tertulisnya, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (12/6/2019). []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Digugat Lagi ke MK, Pembahasan UU Minerba Dinilai Singkat dan Tertutup

Image

News

Eks Hakim MK: Putusan DKPP Tidak Bisa Menjadi Objek Gugatan di PTUN

Image

Olahraga

Napoli 2-1 AS Roma

Lorenzo Insigne Pastikan Kemenangan Napoli atas Roma

Image

News

Dosen UGM Sebut MK Sudah Sering Dapat Permohonan Uji UU LLAJ

Image

News

Kunjungi Mal Kelapa Gading, Wagub Minta Pengelola Konsisten Terapkan Protokol Kesehatan

Image

News

Pilkada 2020

PAN Tak Akan Berkoalisi dengan Parpol yang Usung Mantan Pecandu Narkoba

Image

News

Ahli: Revisi UU KPK Tetap Sah Meski KPK Tak Dilibatkan dalam Pembahasan

Image

News

Sidang di MK, Ahli Sebut Pengesahan UU KPK Abaikan Asas Umum Peraturan UU

Image

News

Gugat UU Darurat Senpi, Kivlan Zen: Semoga Saya Mendapat Keadilan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Beroperasi Pagi Ini, 150 Bus Bantuan Bogor-Jakarta Mampu Angkut 4.500 Penumpang

Bus bantuan ini meskipun gratis agar penumpangnya memiliki kesadaran bersama untuk tertib dan saling menjaga diri.

Image
News

RUU Ciptaker Disebut Mampu Ciptakan Lapangan Kerja Usai Pandemi

RUU Cipta Kerja ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai negara bisa lebih efektif dan efisien dengan penyederhanaan perizinan usaha.

Image
News

Kasus Baru 23, Pasien Positif Covid-19 di NTB Jadi 1.571 Orang

Terdapat tambahan 23 kasus baru terkonfirmasi positif, 22 tambahan sembuh baru, dan satu kasus kematian baru.

Image
News

Maestro Gudeg Yogyakarta, Mbah Lindu Tutup Usia

Almarhumah yang bernama asli Biyem Setyo Utama meninggal dalam usia 100 tahun.

Image
News
Wabah Corona

Bantu Kemensos Bagikan Sembako, ASJBI: Kita Akan Terus Kawal Agar Tepat Sasaran

“Diharapkan Kemensos dapat mempunyai data yang akurat, khususnya data warga Jakarta yang terintegrasi dengan Kemendagri serta Pemprov”

Image
News

Penyidik Polri yang Aniaya Saksi Harus Diproses Secara Hukum

Karena polisi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, dan ke depan diharapkan jangan ada lagi petugas yang seperti itu.

Image
News

Survei: 60,5 Persen Masyarakat Cemas Tertular Covid-19 di Masa New Normal

Masyarakat memilih mengutamakan kesehatan dengan tidak keluar rumah

Image
News

RUU Cipta Kerja Dinilai Jawab Tantangan Bonus Demografi

Kenapa pemerintah membuat RUU Cipta Kerja ini? Karena tingkat pengguran di Indonesia ini masih sangat tinggi.

Image
News

Sowan ke PWNU Sumsel, Enos Minta Doa para Kyai Maju di Pilkada OKU Timur

Dukungan dari NU penting untuk memenangkan pertarungan di Pilkada.

Image
News

Kemiskinan di Indonesia dan Peran PTAI

Sedangkan untuk peran-peran sosial, politik, kalangan civitas PTAI di Indonesia bisa dikatakan cukup kuat dan kental.

terpopuler

  1. Dua Mantan Jenderal Polisi Terlibat Kasus Maria Pauline, Begini Tanggapan Kabareskrim

  2. Akui Transfer Duit ke Pembobol Data Pribadi Denny Siregar, Haikal Hassan Ungkap Alasannya

  3. Heboh Pengakuan Dinda Hauw Nggak Bisa Masak, Ini 5 Sindiran Kocak Warganet

  4. Anies Baswedan Sebut Lurah Grogol Selatan Bertemu Pengacara Djoko Tjandra Sebelum Terbitkan e-KTP

  5. Ini Akun Twitter yang Ungkap Haikal Hassan Pernah Transfer Duit ke Opposite

  6. Prabowo Puji Andika, Kasad Pertama yang Siapkan Jebolan Akmil Jadi Pemimpin Medan Tempur

  7. Politisi PKPI Luruskan Pernyataan Ahmad Dhani Soal Pancasila Bisa Diubah Parlemen

  8. Pengacara Denny Siregar: Mau Bantu Gede Amat Rp5 Juta? Jangan-jangan Rutin Tiap Bulan?

  9. Mulai Besok, Apel Pagi Akan Kembali Dilakukan di Lingkungan Pemkab Bekasi

  10. Ahli Virologi China Bocorkan 'Kebenaran' tentang COVID-19 yang Ditutup-tutupi Pemerintah

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dr. Tantan Hermansah

Kemiskinan di Indonesia dan Peran PTAI

Image
Achsanul Qosasi

Sense of Crisis

Image
Egy Massadiah

Petuah Bangkit dari 'Sunrise of Java'

Image
Dr. Tantan Hermansah

Memaknai Demam Sepeda di Musim Pandemi

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
Ekonomi

Bermental Baja Walau Jadi Korban Bullying, Begini Perjalanan Karier Kekeyi

Image
News

Bak Pasangan Muda, 6 Momen Kebersamaan Menag Fachrul Razi dan Istri

Image
News

Penampilan Terbarunya Bikin Pangling, Ini 5 Potret Transformasi Menlu Retno Marsudi