image
Login / Sign Up

Dilema Pilih Zakat atau Pajak, Persoalan Klasik yang Mengusik

Aji Nurmansyah

Roda Ekonomi Ramadan

Image

Direktur Keuangan dan Operasional Dompet Dhuafa, Anna Rahmawati, saat wawancara khusus di Gedung Dompet Dhuafa Philanthropy, Jakarta Selatan, Selasa (21/05/2019). Ia membahas beberapa agenda di bulan ramadan yang akan dilakukan oleh Dompet Dhuafa. AKURAT.CO/Sopian | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Zakat dan pajak merupakan dua hal yang berbeda, kendati memiliki kesamaan. Khususnya dana yang terkumpul, nantinya akan kembali dimanfaatkan oleh pengelolanya untuk program-program pemberdayaan masyarakat.

Meski zakat dan pajak memiliki tujuan pemberdayaan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, ternyata mekanismenya sedikit berbeda. Jika zakat khusus diperuntukkan untuk delapan golongan yang berhak menerimanya, maka pajak tidak ada batasan golongan.

Zakat menurut ajaran Islam memang memiliki dampak yang sangat signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya, delapan golongan penerima zakat, meliputi: Fakir, Miskin, Riqab (Hamba Sahaya), Gharim (orang berhutang), Mualaf (baru masuk islam), Fisabilillah (pejuang di jalan Allah), Ibnu Sabil (Musyafir) dan Amil Zakat (pengelola zakat).

baca juga:

Berbeda dengan zakat yang kriteria penerimanya sudah ditentukan dalam Alquran, Pajak lebih fleksibel karena dikelola langsung oleh pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Pajak. Dan dana hasil pajak nantinya akan dimanfaatkan untuk mengeksekusi program prioritas pemerintah seperti pembangunan infrastruktur untuk pemerataan, hingga program pemberdayaan hingga belanja negara. 

Namun sayangnya, zakat dan pajak masih menjadi polemik, yang mengusik pemikiran, lantaran zakat yang diharapkan bisa menjadi solusi mengurangi pajak namun toh belum efektif. Padahal bagi sebagian pembayar zakat terutama masyarakat yang pajaknya cukup besar semisal Rp1 miliar ke atas, mereka sejatinya berharap membayar zakat bisa menggurangi persentase membayar pajak.

Direktur Keuangan dan Operasional Dompet Dhuafa Filantropi, Anna Rahmawati mengatakan pihak lembaga amil zakat (LAZ) saat ini tengah memperjuangkan zakat nantinya bisa menjadi kredit pajak. "Betul ini yang kita sedang perjuangkan, setelah dihitung-hitung zakat sebetul bisa dijadikan sebagai objek pengurang pajak," ujarnya saat berbincang dengan Akurat.co di kantornya, Jakarta, belum lama ini.

Direktur Keuangan dan Operasional Dompet Dhuafa, A. AKURAT.CO/Sopian

Menurutnya zakat berlaku sebagai objek pengurang pajak, hanya akan relevan mengurangi jumlah zakat seseorang yang bekerja pada dua pemberi kerja atau lebih. Akan tetapi kalau hanya dari satu pemberi kerja saja zakat tidak berpengaruh dalam mengurangi objek pajak. Ke depan Anna berharap zakat bisa menjadi kredit pengurang pajak yang efektif.

Berikut hasil perbincangan kami dengan Anna Rahmawati soal pajak dan zakat ini:

Konsep zakat kan bisa mengurangi pajak?

Betul ini yang kita sedang memperjuangkan, setelah dihitung-hitung zakat betul bisa dijadikan sebagai objek pengurang pajak. Tapi ternyata hanya akan relevan mengurangi jumlah zakat seseorang pada dua pemberi kerja atau lebih, tapi kalau hanya dari satu pemberi kerja itu tidak ngaruh.

Nah sekarang ini kita ingin mendorong zakat itu jadi kredit pajak, bukan sekedar pengurang pajak. Nah jika pajaknya misalnya Rp 1 juta, nah misalnya zakatnya Rp600 ribu nanti tinggal bayar pajaknya Rp400 ribu. Kalau di Malaysia kan memang sudah seperti itu jadi masyarakat termotivasi untuk membayar zakatnya.

Kalau melihat potensinya apa perlu dibuat perundang-undangan?

Ada dua mazhab dalam memperlakukan zakat, ada satu aliran satu aliran itu menginginkan zakat itu bisa dikelola oleh negara, jadi masuk ke dalam struktur APBN. Nah yang satu lagi, ini zakat itu harus tetap dikelola independen oleh badan entah itu melalui baznas tetapi ada badan khusus atau independen dalam artian ada baznas dan ada (LAZ) yang swasta nah ini mengarah kemana ini. Masih belum kelihatan. 

Nah bagaimana respon pemerintah sendiri?

Nah ini mau ngarah kemana masih belum, kalau undang-udangnya No 11 tahun 1988, dia terpisah dari APBN dana zakatnya dan dikelola oleh badan khusus seperti baznas tadi. Semua lembaga amil zakat akan dijadikan unitnya baznas jadi tidak ada laz-laz tadi.

Sebetulnya agak berat diimpelementasikan saat ini karena masyarakat itu. Belum sepenuhnya percaya dengan transparansi terutama yang ada dipemerintah.

Direktur Keuangan dan Operasional Dompet Dhuafa, A. AKURAT.CO/Sopian

Idealnya seperti apa mengelola zakat?

Kalau untuk saat ini biarkanlah laz-laz itu berkreasi dengan inovasinya masing-masing untuk mengelola dana-dana zakat tersebut. Nanti kalau misalnya pemerintah memang sudah siap secara sistem nggak apa-apa kalau mau ke baznas atau mau disingkronkan dengan APBN.

Karena kalau dengan APBN proses singkronisasinya bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Karenakan tujuan kita sama, dengan laz-laz lainnya. Lembaga zakat itukan NGO yanh mirip dengan pemerintah yang ingin masyarakat sejahtera.

Bagaimana Koordinasi dengan regulator?

Saat ini koordinasi kan terus dilakukam koordinasi dengan kemensos dengan depnaker dan depag. Intinya kalu ada pembicaraan kita selalu dilibatkan tapi karena masing-masing dana itu terpisah, kordinasinya dijadikan satu dengan APBN atau satu dengan APBN tadi. []

Editor: Denny Iswanto

berita terkait

Image

News

FOTO Protes Krisis Ekonomi, Suasana Lebanon Memanas

Image

News

3,7 Juta Warga Jawa Tengah Miskin

Image

Iptek

Lebanon Batalkan Pajak WhatsApp Pasca Protes

Image

Ekonomi

BI Meyakini Kecil Kemungkinan Keluarnya Dana Repatriasi Amnesti Pajak

Image

Ekonomi

Uniknya Milenial, Suka Beli Rumah di Dekat Sarana Transportasi

Image

Iptek

CEO Goldman: Kartu Kredit Apple Paling Sukses yang Pernah Ada

Image

Ekonomi

Industri yang Berikan Vokasi Bisa Kurangi PPh Bruto Secara Mandiri

Image

Ekonomi

Hingga Agustus 2019, Penyaluran KUR Capai Rp102 Triliun

Image

Ekonomi

BI Catat Pertumbuhan Kredit Baru Triwulan III 2019 Melambat

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Komunitas Mitra Ojol Kompak Dukung Nadiem Makarim Jadi Menteri

Komunitas mitra pengemudi ojek daring menyatakan memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim untuk menjadi bagian dari Kabinet Kerja Jilid II.

Image
Ekonomi

Pos Indonesia Terbitkan MTN Rp300 Miliar, Untuk Apa?

Pos Indonesia merilis MTN senilai Rp300 miliar menggandeng PNM Investment Management sebagai manajer investasi dengan terbitkan RDPT.

Image
Ekonomi

Dukung Inklusi Keuangan, BRISyariah Bagikan Tabungan Untuk Anak Yatim

BRISyariah bagikan simpanan pelajar kepada anak-anak yatim dhuafa guna tingkatkan inklusi keuangan dan sosialisasi keuangan syariah.

Image
Ekonomi

BPK Tetapkan Pimpinan Baru Melalui Musyawarah, Berikut Susunannya

Penetapan susunan pimpinan baru BPK berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

Image
Ekonomi

Kemenlu Beberkan Cara Kerja Indonesian AID, Lembaga Diplomasi 'Tangan di Atas'

Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla meresmikan pendirian Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional atau Indonesian AID d

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI yang Dipecat Kini Jadi Calon Menteri

Nama Edhy Prabowo mencuat di publik setelah dirinya dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi Istana Merdeka.

Image
Ekonomi

Menteri PUPR: Sayembara Gagasan Desain IKN Belajar dari Kazakhstan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, penyelenggaraan Sayembara Gagasan Desain Kawasan IKN belajar dari Kazakhstan.

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Sejumlah Media Asing Soroti Dampak Bergabungnya Prabowo ke Kabinet

Media asing menyoroti kedatangan Prabowo Subianto ke Istana.

Image
Ekonomi
Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Bakal Duduki Kursi Menteri, Airlangga Hartarto Miliki Harta Rp81,5 Miliar

Menteri Perindustrian Kabinet Kerja jilid I Airlangga Hartarto memiliki total kekayaan Rp81.550.046.868.

Image
Ekonomi

PLN Yakin Era Kendaraan Listrik Tingkatkan Konsumsi Listrik Masyarakat

Era kendaraan listrik kedepan akan jadi peluang bagi BUMN meningkatkan konsumsi listrik masyarakat.

Available

trending topics

terpopuler

  1. Tito Dipanggil Istana, Syamsuddin: Semoga Jokowi Tak Lupa Tagih Permintaannya ke Tito Tiga Bulan Lalu

  2. Media Asing Soroti Ketatnya Penjagaan hingga Sederhananya Upacara Pelantikan Presiden Jokowi

  3. Jokowi - Ma'ruf Amin Resmi Dilantik, Mulan Jameela Soroti Prabowo - Sandiaga Uno

  4. Ananda: Dengar Pidato Pak Jokowi, Kok Sama Sekali Nggak Ngomongin Pendidikan Ya, Apa Aku yang Kelewatan Ya?

  5. Ramai Video Prabowo Subianto Enggan Salaman dengan Grace Natalie

  6. Rekam Jejak Edhy Prabowo, Anggota AKABRI yang Dipecat Kini Jadi Calon Menteri

  7. Cerita dari Orang-orang yang Mengurusi Para Terpidana Mati

  8. Paranormal: Mbah Percaya Nia Ramadhani Gak Tahu Cara Ngupas Salak, dari Kecil Tahunya Bawang Merah Bawang Putih

  9. Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

  10. Bagaimana dengan Ahok, Saidiman: Siapa yang Setuju Orang Ini Masuk Kabinet?

Available

fokus

Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Menunggu Eksekusi
Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Available

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Available

Wawancara

Image
News

Perjuangan Muh Aras, Pebisnis-Politisi yang Berhasil Masuk ke Senayan

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Sosok

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

5 Fakta Menarik Prabowo Subianto, Sang Paman yang Membuatnya Menyukai Militer

Image
Ekonomi

Perhiasannya Senilai Rp22 M, ini 5 Aset Bupati Minahasa Selatan yang Tembus Rp42 M!

Image
News

Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Pernah Tolak Jabatan Menteri hingga Gagal Nyawapres, 5 Fakta Menarik Mahfud MD