breaking news: KPK Curiga Ada Bupati Pakai Duit COVID-19 Demi Pencitraan Jelang Pilkada

image
Login / Sign Up

Din Syamsuddin Sebut 'People Power' Hak Warga Negera yang Dijamin Konstitusi

Muslimin

Image

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (tengah), Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Noor Ahmad (kanan) dan Wakil Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Natsir Zubaidi (kiri) saat mengadakan rapat pleno ke-36 di Gedung MUI, Proklamasi, Jakarta, Rabu (20/2/2019). Dalam rapat pleno yang menghadirkan sejumlah ormas islam, ulama serta cendikiawan muslim ini seharusnya menghadirkan pasangan calon presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo-Sandi, namun keduanya tidak bisa hadir karena sudah ada jadwal kegiatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, People Power merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan konsekuensi dari demokrasi. Oleh sebab, tidak boleh dihalang-halangi, apalagi dilarang.

Hal itu dikatakan oleh Tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai Pengkajian Ramadhan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI di Jakarta, Minggu (19/5/2019).

"Tetapi syaratnya People Power itu merupakan aksi damai, tanpa kekerasan dan tidak terjebak anarkisme," kata Din.

baca juga:

Menurut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu, aparat keamanan seharusnya juga menghadapinya dengan sikap damai dan mengayomi.

Ia tidak setuju People Power yang memaksakan kehendak dan berakhir chaos, karena hanya akan membuat sesama muslim berhadapan.

"Harga sosialnya terlalu mahal. Itu sikap saya. Saya pendukung perdamaian," katanya.

Ia juga menegaskan tidak setuju jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) didelegitimasi, namum jika KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang bekerja atas mandat konstitusi itu tidak menyelenggarakan Pemilu dengan jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka hasilnya cacat konstitusi.

Kecurangan dalam Pemilu, ujar dia, harus diselesaikan dan diverifikasi. Kalau kecurangan tidak terbukti maka tuduhan itu adalah fitnah, tetapi kalau benar maka itu merupakan musibah dan tidak bisa dianggap remeh.

"Awalnya dikira 'human error', tapi begitu akhirnya menumpuk, ini bukan kealpaan manusia lagi, ini harus diverifikasi," katanya.

Dalam kesempatan kajian itu, Din juga meminta umat Islam tidak ada lagi yang mendebat sila pertama Pancasila agar dikembalikan ke masa Piagam Jakarta yang berbunyi, "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya".

"Menurut saya, sila pertama yang sekarang Ketuhanan Yang Maha Esa lebih kuat dan luas maknanya, yakni tauhid. Agama yang paling dekat dengan Pancasila itu adalah Islam," pungkasnya.[]

Editor: Ainurrahman

Sumber: Antara

berita terkait

Image

News

Jaksa: Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tak Perlu Lagi Dihadirkan sebagai Saksi

Image

News

Eks Ketua Pansus UU Pemilu: Kemenangan Jokowi-Ma’ruf sesuai Keputusan MK dan MA

Image

News

Yusril: Putusan MA Bukan Perkara Menang Kalah Jokowi-Ma'ruf di Pilpres

Image

News

Nikahi Siri Eks Anggota PPK, DKPP Pecat Komisioner KPU Surabaya

Image

News

Terlibat Politik Uang, DKPP Pecat Anggota KPU Kabupaten Bungo

Image

News

Bacakan Putusan 12 Perkara, DKPP Pecat Empat Penyelenggara Pemilu

Image

News

Tak Pengaruhi Penetapan Presiden, 4 Fakta Penting Putusan MA Terkait Gugatan Pilpres 2019

Image

News

Ini Penjelasan MA Terkait Kemenangan Gugatan Rachmawati Soal Pilpres

Image

News

Saksi Ahli Sebut Eks Komisioner KPU RI Sesat Pikir Soal Putusan DKPP

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Indonesia Sudah Keluarkan Biaya Mahal Datangkan Maria Pauline, Harus Diikuti 2 Hal Ini

Otoritas di Indonesia melalui Central Authority sigap menindaklanjuti penahanan yang dilakukan oleh otoritas Serbia.

Image
News

Gotong Royong Beli Tanah dan Bangun Rumah Buat Kakek Sebatang Kara

Rumah yang dibangun secara gotong royong itu berawal dari keprihatinan warga yang melihat Apih Didi tinggal di gubuk.

Image
News

Ketua MPR: Seluruh ASN Harus Komitmen Tak Ikut dalam Politisasi Pilkada 2020

Apalagi, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mendapat 404 aduan terkait dengan ASN hingga 8 Juli 2020.

Image
News

Kasus Hukum 17 Tahun Lalu, Polri Tidak Keluarkan Sprindik Baru Terhadap Maria Pauline Lumowa

Tidak (terbitkan Sprindik baru), masih melanjutkan perkara yang dulu itu ya.

Image
News

1.262 Orang di Secapa AD Positif COVID-19, Permintaan Ketua MPR Ini Perlu Jadi Perhatian Serius

Gugus tugas diminta Bamsoet lakukan contact tracing untuk mengidentifikasi persebaran COVID-19.

Image
News
Wabah Corona

Tak Hanya dari Droplet, WHO Akui COVID-19 Menular melalui Udara

Sebanyak 239 ilmuwan di 32 negara menguraikan bukti bahwa partikel virus yang mengambang dapat menginfeksi orang yang menghirupnya.

Image
News

5 Fakta Penting Pelecehan Seksual Mahasiswa Mesir, Al-Azhar dan Mufti Ikut Angkat Bicara

Majalah Sawt Al-Azhar pekan ini untuk meningkatkan seruan melawan pelecehan seksual terhadap wanita.

Image
News

Sebagian Warga Sekitar Secapa AD Tolak Rapid Test, Gugus Tugas: Mungkin Mereka Parno Diperiksa

Angka itu berkontribusi pada penambahan yang cukup banyak untuk kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Barat.

Image
News

Pakar Hukum: PIP Penting Diatur Dalam UU untuk Perkuat Nasionalisme

Pembinaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara penting untuk dilakukan bagi setiap warga negara.

Image
News

1.262 Orang di Secapa TNI AD Positif COVID-19, Pemerintah: Tidak Perlu Ada Kepanikan

Seluruh peserta didik yang dipantau dan melaksanakan isolasi tersebut dalam keadaan baik.

terpopuler

  1. Mantan Anggota TGPF Ingatkan Tim Hukum Novel Baswedan Tak Sembarang Menuduh

  2. Awas Tertipu, 5 Foto Perpaduan Dua Objek ini Bikin Bingung yang Lihat

  3. Lahan Reklamasi Ancol akan Dibangun Ocean Fantasy, Anies Lanjutkan Rencana Ahok?

  4. Yusril: Putusan MA Bukan Perkara Menang Kalah Jokowi-Ma'ruf di Pilpres

  5. Data Pribadi Denny Siregar Bocor, Dedek Prayudi: Ini Sudah Masuk Ranah Teror dan Pembungkaman

  6. Jarang Tersorot, 7 Potret Terbaru Rieke Diah Pitaloka yang Makin Memesona

  7. Di Tengah COVID-19, Sharp Akui Pasar Elektronik Bangkit Pada Juni 2020

  8. Ferdinand Gagal Paham Soal Pernyataan Politikus PKS yang Anggap Perluasan Lahan Ancol Bukan Reklamasi

  9. PDIP Setuju Anies Izinkan Reklamasi "Ancol Enggak Ada Hubungan dengan Nelayan"

  10. Tim Sopsad Lakukan Pengawasan Terhadap Satuan BKO Teritorial di Kodam Kasuari

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Melestarikan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
Ekonomi

Perjalanan Karier Rieke Diah Pitaloka, dari Si Oneng hingga Wakil Rakyat 16 Tahun

Image
News

Unggah Momen Bersama Jokowi, Warganet Soroti Catatan yang Dibawa Prabowo

Image
News

Profil Komjen Pol M Nurdin, Pengganti Rieke di Pimpinan Baleg DPR