image
Login / Sign Up
Image

Sunardi Panjaitan

Jurnalis Akurat.co

Haruskah NKRI Bersyariah?

Image

Jutaan umat muslim mengibarkan bendera berkalimat Tauhid saat mengikuti aksi reuni 212 di Kawasan Monas, Jakarta, Minggu (2/12/2018). Penyelenggaraan reuni ini merupakan kali kedua setelah juga dilakukan pada 2017 yang dikuti dari 21 Provinsi di Indonesia. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, “Saya tahu persis kehebatan semua nilai Islam dalam Al-Qur’an. Tapi, tolong tunjukkan satu komunitas Muslim di dunia yang bisa menggambarkan kehebatan ajaran Islam”. Demikianlah permintaan Ernest Renan, seorang filosof Perancis kepada Muhammad Abduh, Pembaharu Islam asal Mesir. Sebuah permintaan yang seketika membuat Muhammad Abduh terdiam.

Tentu, tidak hanya Abduh yang gagap menjawab permintaan Renan tersebut. Kita, umat Islam, yang hidup lebih dari satu abad pasca permintaan itu disampaikan, juga hampir pasti kesulitan untuk menunjukkan satu tempat di dunia Islam yang menggambarkan kehebatan ajaran agama yang kita yakini kebenarannya.

Timur Tengah yang menjadi poros Islam dunia masih terjebak dalam pusara konflik yang tak berkesudahan sejak meletusnya gerakan arab spring. Bagaimana kita bisa melihat keanggunan Islam di wilayah yang terjerembab dalam perang saudara yang tidak henti. Negara-negara muslim lainnya di luar Timur Tengah, setali tiga uang. Mayoritas belum selesai dengan urusan dirinya sendiri.

baca juga:

Sehingga, amat wajar jika sekelompok peneliti dari George Washington University dalam sebuah riset tentang Islamicity Index menemukan bahwa negara-negara yang tinggi skor indeks islamicity-nya justru merupakan negara-negara yang notabene bukan negara Islam. Dimulai dari Selandia Baru, kemudian Belanda, Swedia, Irlandia, Swiss, Denmark, Kanada dan Australia. Sementara negara-negara muslim dan mayoritas muslim menempati urutan cukup rendah. Peringkat tertinggi adalah Malaysia (43), Uni Emirat Arab (47) Indonesia (74) dan Saudi Arabia (88). 

Temuan ini seolah membenarkan pernyataan Abduh satu abad sebelumnya. “I went to the West and saw Islam, but no Muslims. I got back to the East and saw Muslims, but no Islam”. Demikian Abduh menyatakan hal itu usai berkunjung ke Perancis. Nilai dan ajaran Islam, bersadarkan riset ini justru dipraktekkan di negara-negara Barat, bukan di negara muslim. 

Sejak gerakan modernisme Islam digagas oleh Jamaluddin al-Afgani dan dilanjutkan Muhammad Abduh, umat Islam di dunia, khusus di Indonesia masih sering terjebak pada simbolisme agama dan labelisasi syariat Islam. Bahkan di Indonesia, pasca reformasi bergulir, diskursus yang berkembang adalah perlu tidaknya Indonesia menerapkan syariat Islam dan menegakkan sistem khilafah. Sebuah diskursus yang melahirkan polarisasi di masyarakat. Ada pro dan kontra. Bagi kalangan pendukung penerapan syariat Islam dan khilafah, seluruh persoalan kebangsaan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, akan dapat diselesaikan dengan penerapan syariat Islam secara kaffah dengan diadopsi dalam hukum-hukum positif.

Sebaliknya, dikalangan yang kontra, syariat Islam tidak perlu diterapkan secara formal dalam perundang-undangan, karena Indonesia bukanlah negara yang didasarkan pada syariat Islam. Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beragam suku bangsa dan agama, sehingga hukum yang diterapkan harus bersifat universal, yang dapat mengakomodir semua perbedaan yang ada.

Harus diakui, diskursus tentang perlu tidaknya penerapan syariat di Indonesia merupakan buah dari perdebatan panjang saat penyusunan dasar-dasar konstitusi negara di awal-awal kemerdekaan. Sejarah mencatat, terjadi perdebatan alot antara kelompok Islam dan nasionalis dalam Sidang BPUPKI ketika membahas bentuk dan dasar negara Indonesia. Kelompok Islam yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan agar dasar negara Indonesia adalah Islam. Sementara kelompok nasionalis menghendaki negara kebangsaan.

Agar menemukan titik temu, maka dibentuklah Panitia Sembilan yang diketuai oleh Ir. Soekarno dan Wakil Ketua Mohammad Hatta dengan anggota  yakni A.A. Maramis,  KH. Wahid Hasyim, Abdoel Kahar Muzakkir, H. Agus Salim, Mohammad Yamin, Achmad Sorbardjo dan Abi Kusno Tjokrosoejoso. Panitia Sembilan ini berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang didalamnya memuat poin-poin dasar negara yang bernama Pancasila. Salah satu bagian isi dari Piagam Jakarta adalah: “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para pendiri bangsa sepakat untuk menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut dan diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dihapusnya tujuh kata tersebut, membuat kelompok-kelompok Islam di berbagai daerah bergejolak.

Saat ini, setelah 73 tahun Indonesia merdeka, keinginan sebagian umat Islam untuk mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta terus bergulir. Salah satunya lewat gerakan NKRI Bersyariah yang disuarakan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dalam Aksi Bela Islam 212. Dalam pidatonya dari Arab Saudi saat Reuni Akbar 212 tahun 2017 lalu, Habib Rizieq mengatakan NKRI Bersyariah hanya akan terlaksana apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta dikembalikan.

NKRI Bersyariah ala Habib Rizieq

Konsep NKRI Bersyariah ala Habib Rizieq terdiri dari tujuh poin utama. Pertama, NKRI Bersyariah adalah NKRI yang beragama, bukan atheis atau komunis. NKRI Bersyariah juga menjamin semua umat beragama untuk menjalankan ibadah dan syariat agamanya masing-masing serta melindungi semua agama dari penistaan, penodaan dan pelecehan. Kedua, NKRI Bersyariah harus melindungi umat muslim sebagai mayoritas dari segala produk haram baik makanan, minumam, produk kosmetik dan obat-obatan. Ketiga, melindungi dan mencintai ulama serta santri dan bukan mengkriminalisasi atau menterorisasi. Keempat, menjadikan pribumi tuan di negeri sendiri. Kelima, menjaga bangsa dan negara dari ekonomi riba yang telah diharamkan Allah SWT dan Rasulnya. Keenam, anti korupsi, anti miras, narkoba, anti judi, anti pornografi, pornoaksi, anti LGBT, anti fitnah, anti kebohongan dan kezaliman. Ketujuh, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 asli yang dijiwai oleh Piagama Jakarta 22 Juni 1945 sebagaimana Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Jika dirinci secara seksama, sebenarnya tidak ada hal baru dari tawaran NKRI Bersyariah seperti yang disampaikan oleh Habib Rizieq. Meminjam istilah Andreas Christman (2003), yang dilakukan oleh Habib Rizieq adalah defamiliarisasi. Hal-hal yang sudah menjadi diskursus umum sejak Indonesia merdeka, diangkat kembali dengan labelisasi yang lebih kuat. Padahal, labelisasi yang diangkat -dalam hal ini penerapan syariat Islam- secara prinsipil sudah berjalan dalam kehidupan bernegara. Keseluruhan poin tersebut, telah sesuai dengan Pancasila dan juga nilai-nilai fundamendal dalam ajaran Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima butir Pancasila jika dikembangkan akan mencakup sebagian besar konsep NKRI Bersyariah versi Habib Rizieq

Yang menjadi catatan penting dari konsep NKRI Syariah versi Habib Rizieq adalah penekanannya pada aspek  perlunya negara menjamin dan melindungi ulama dan santri dan tidak mengkriminalisasikan mereka. Soal equality before the law (kesetaraan dihadapan hukum) memang menjadi catatan tersendiri bagi penegakan hukum saat ini. Penegak hukum terlalu mudah menerapkan hukum pada satu kelompok, tapi tidak pada kelompok yang lain. Namun demikian, untuk mewujudkan harapan agar negara lebih berpihak pada ulama, tidak mesti harus melalui penerapan NKRI Bersyariah. Di beberapa negara Timur Tengah, ulama bahkan diperlakukan lebih tidak manusiawi. Ditangkap dengan alasan berbeda pilihan politik dengan pemerintah atau kerap mengkritik pemerintah. Oleh sebab itu, jalan keluarnya adalah mendorong penegakan hukum yang sama kepada siapapun lewat aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jika Undang-undang yang ada dianggap tidak cukup mengakomodir harapan rakyat, perbaikilah undang-undangnya, bukan merubah sistem bernegara dan menerapkan hukum-hukum agama.

Dengan demikian, melihat hampir sebagian besar poin-poin dalam konsep NKRI Bersyariah versi Habib Rizieq sudah terakomodir dalam Pancasila, UUD Tahun 1945 serta dalam berbagai peraturan hukum dan perundang-undangan, maka rasanya, tidak perlu kita memaksakan diri untuk menerapkan NKRI Bersyariah di Indonesia.

Kita tentu tidak ingin terjebak lagi dalam labelisasi keagamaan dalam kehidupan bernegara. Yang paling substansial adalah bagaimana agar nilai-nilai universal syariat Islam bisa dijalankan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanpa harus menggunakan label-label keagamaan. Seperti yang disebutkan Denny JA dalam tulisannya yang berjudul "NKRI Bersyariah Atau Ruang Publik Yang Manusiawi", "Mana yang lebih kita pentingkan? Label? Atau substansi? Label Islam atau praktek nilai Islami?. Dalam Islam, salah satu inti syariat adalah bagaimana keadilan (al-‘adl), toleransi (al-tasamuh), kesetaraan (al-musawah), kemanusiaan (al-insaniyah), dan lain-lain bisa diimplementasikan. Dan hal itulah yang perlu terus kita dorong lewat berbagai instrumen negara. Sehingga kedepan, sesuai dengan riset Islamicity Index, Indonesia bisa menjadi salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim di dunia yang mampu menerapkan seluruh indikator dalam Islamicity Index tersebut dengan baik. Dengan demikian, Islam rahmatallil'alamin bisa benar-benar muncul di Indonesia. []

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image

News

Kolom

Benarkah Bersistem Presidensial?

Image

News

Kolom

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Image

News

Kolom

Kabinet Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Image

News

Kolom

Gejala Otoritarianisme

Image

Ekonomi

Kolom

Urgensi Admiralty Court

Image

News

Kolom

Menteri-menteri Jokowi

Image

News

Kolom

Berharap Kepada Parlemen Daerah

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Viral Isu Bali Tak Layak Dikunjungi Ternyata Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan

"Isu dan berita seperti itu sering terjadi. Contohnya ketika DTW Tanah Lot menaikkan harga tiket."

Image
News

Dianggap Menyulut Demonstrasi, Eks-Pegawai Konsulat Inggris Disiksa China

Ia kemudian dibebaskan setelah 11 hari ditahan

Image
News

Muhadjir: Saya Kehilangan Teman Dekat

Bahtiar Effendy meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Jakarta.

Image
News

Inspiratif, Kisah Biksu Wanita Thailand Lawan Monopoli Agama oleh Lelaki

"Saya adalah biksu Theravada perempuan pertama di Thailand."

Image
News

Mardani Apresiasi Indonesia Tolak Pernyataan AS Dukung Pemukiman Ilegal Yahudi Israel

Indonesia selalu dukung Palestina.

Image
News

HNW: UAS Ceramah di KPK Dukung Pemberantasan Korupsi, Kenapa Pengundang Akan Diperiksa?

HNW berpendapat, tidak ada yang salah dengan kehadiran UAS di gedung KPK.

Image
News

Gelar RDP dengan BNPT, Komisi III Dalami Kasus Bom Bunuh Diri di Medan

Lanjutan RDP sebelumnya.

Image
News

Ilham Habibie: Masyarakat Jangan Alergi dengan Perkembangan Teknologi

Teknologi semakin mudah dipelajari.

Image
News

Terseret Kasus Jeffrey Epstein, Pangeran Andrew Mundur

Pihak Istana Buckingham mengonfirmasi pengunduran diri Pangeran Andrew

Image
News

17 Siswa SMKN 1 Miri yang Tertimpa Atap Masih Dirawat

"Siswa yang dirawat di rumah sakit rata-rata mengalami luka bagian kepala dan patah tulang," kata dia.

trending topics

terpopuler

  1. Ahok Disebut Tak Langgar Hukum Indonesia, Tengku: Enak Saja Njeplak, Langgar Pasal 156a KUHP Kok Disebutnya Hukum Islam?

  2. Gusur Warga Sunter, Tengku: Kata Kelompok Seberang Zalimlah, Inilah, Itulah, Kerjanya Fitnah Gubernur Anies, Ngeri 2024 Kah?

  3. Kembalinya Luis Enrique Lahirkan Sebuah Drama Baru

  4. Ferdinand ke Ahok: Jangan Bawa-bawa Tuhan Bung

  5. Hasilkan Rp60 Juta Per Hektare! Ini 7 Fakta Menarik Bisnis Tanaman Porang

  6. Kondisi Makin Parah, Ashanty Ngaku Lelah dan Ingin Pulang

  7. Posisi Duduk Jadi Sorotan Saat Raker Komisi III DPR, Kapolda Metro Dinilai Rendah Hati

  8. Rustam: Jonan Cocok Pimpin PLN, Susi Layak Pimpin Garuda Indonesia

  9. Kapolri Tegaskan Firli Bahuri Tetap Diberhentikan dari Kabaharkam Sebelum Pelantikan Ketua KPK

  10. Aset First Travel Disita Negara, Gayus Lumbuun Sebut Putusan Hakim MA Sudah Sesuai UU

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Image
Abdul Aziz SR

Benarkah Bersistem Presidensial?

Image
Erizky Bagus Zuhair

Heritage Port Sunda Kelapa, dari Rempah-rempah ke Pariwisata

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
News

Kece Abis! 10 Gaya Traveling Anak Tommy Soeharto Darma Mangkuluhur Hutomo

Image
News

Video Ceramahnya Pernah Viral, 4 Ustaz ini Dikenal Kocak oleh Warganet

Image
News

Meninggal Sebelum Ceramah, 5 Fakta Menarik Habib Musthofa Al Jufri