image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior JaDi DKI, Dosen Institut PTIQ Jakarta

Skenario Paska 22 Mei 2019

Pemilu 2019

Image

Layar menunjukan dokumen hasil pemilihan umum di luar negri saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Arief Budiman didampingi enam orang komisioner KPU lain. Turut hadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Mendekati puncak  rapat pleno kegiatan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu tingkat nasional pada 22 Mei 2019 oleh KPU, dinamika dan turbulensi politik makin meningkat sebagai akibat makin mengerasnya tarik menarik kepentingan diantara partai politik dan elit politik yang berkontestasi. Sebenarnya dinamika dan manuver politik dalam Pemilu merupakan hal yang lumrah terjadi, sepanjang dilakukan  secara konstitusional, dan mengedepankan keadaban politik. Masalahnya, jika berbagai manuver tersebut dengan menghalalkan segala cara dan menimbulkan disintegrasi sosial dan bangsa.

Dalam proses Pemilu, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan sangat penting bagi Penyelenggara Pemilu karena menyangkut pertaruhan akan profesionalitas, integritas dan kredibilitasnya. Oleh karenanya, Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, akan dengan sekuat tenaga melaksanakan dan menuntaskan acara tersebut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Sebaliknya bagi peserta Pemilu, kegiatan tersebut paling ditunggu dengan harap-harap cemas karena sangat menentukan mati-hidupnya partai politik (parpol) dan karir politik.

Parpol yang mampu memenangkan Pilpres, akan menjadi parpol penguasa atau the ruling elite. Sebagai parpol penguasa, melalui presiden dan Wakil Presiden terpilih, mempunyai keistimewaan (previledge) untuk memilih orang-orang yang bakal duduk dalam susunan kabinet dan berbagai jabatan strategis lainnya di pemerintahan. Dengan menguasai jabatan-jabatan strategis di birokrasi dan pemerintahan, partai penguasa mempunyai peluang untuk mengalokasikan dan mengontrol distribusi sumber-sumber ekonomi sesuai dengan disaian dan kepentingan politik mereka.

baca juga:

Dalam dan Luar

Dinamika politik terjadi di dalam dan luar kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional. Problem kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional biasanya muncul sebagai akibat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, tidak berhasil dituntaskan. Diantara penyebabnya adalah terjadi kekeliruan dalam penulisan hasil perolehan suara, dan terutama yang acapkali terjadi adalah kekeliruan dalam  penulisan rekapitulasi data pemilih. Sehingga masalah tersebut diungkit atau dibuka kembali saat rekap penghitungan suara di tingkat nasional.

Mengenai dibuka kembalinya problem rekapitulasi suara di tingkat provinsi oleh saksi di tingkat nasional,  dari sisi pengaturan dimungkinkan. Merujuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 407 ayat (1), Bawaslu wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu. Jika terbukti terjadi pelanggaran atau penyimpangan, UU No. 7 tahun 2017 ayat (3) mewajibkan kepada KPU untuk langsung menindaklanjutinya pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.

Penyebab lain dari dibukanya kembali problem saat rekapitulasi di tingkat nasional, karena  adanya bukti atau novum baru dari saksi mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara di tingkat provinsi namun baru diketahui pada rapat pleno di tingkat nasional. Sepanjang disertai dengan bukti, problem ini bisa dibawa saksi pada rapat pleno di tingkat nasional. Jika disertai bukti dan dokumen kuat dan otentik serta tidak dilakukan kroscek ke para pihak terkait, pihak KPU wajib melakukan koreksi dan perbaikan. Sebaliknya jika tidak disertai buktinya yang valid, KPU berhak menolak.

Berbeda dengan rapat pleno penghitungan suara di KPU tingkat nasional yang relatif dapat dikendalikan, dinamika berbeda  muncul di luar rapat pleno. Bahkan atmosfirnya jauh lebih panas, tajam dan kompleks sehingga tidak mudah pengendaliannya. Hal ini terjadi, karena problemnya tidak  jarang sudah diinfiltrasi dengan berbagai kepentingan, termasuk oleh penumpang gelap (dark rider) yang mencoba mencari keuntungan di air keruh. Bahkan tidak jarang telah ditingkahi dengan berbagai narasi kebencian  dan aksi anarkis dan kekerasan.

Dalam kontek ini, muncul pandangan beragam. Ada yang berpendapat hal tersebut sebagai ekspressi wajar dalam suatu masyarakat dan negara demokrasi. Namun ada pula yang menilai, sebagai tindakan inkontitusional dan bahkan digolongkan makar yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kesatuan bangsa. Sehingga pensikapan atas aksi semacam ini tidak cukup dengan persuasif, melainkan harus melalui pendekatan repressif. Mulai dari proses penanganan hukum, penetapan sebagai tersangka hingga penangkapan kepada pelaku maupun aktor intelektualnya.     

Kemungkinan Walk Out

Rapat pleno penghitungan suara di tingkat nasional, sejauh ini sebenarnya relatif terkendali dan kondusif. Jika ada keberatan saksi  terkait dengan penghitungan suara yang diajukan oleh para saksi, relatif dapat dijawab dan diselesaikan oleh pihak KPU.  Diperkirakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, bakal rampung sesuai jadwal. Yang masih sulit diperkirakan adalah respon saksi/parpol terhadap agenda akhir, yakni: ketika KPU mengetuk palu sidang tanda pengesahan seluruh hasil pleno rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

Kemungkinan minimalnya adalah diterima dengan catatan kritis dan perbaikan dari para saksi disertai kesediaan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional. Kemungkinan lain bisa terjadi, yakni: rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional tetap akan disahkan oleh KPU. Namun demikian, selain disertai catatan kritis dari para saksi atas kegiatan ini, juga ada saksi yang meninggalkan ruang sidang alias walk out.

Peluang terbesar walk out dilakukan oleh saksi dari Pasangan Capres dan Cawapres yang kalah dalam Pilpres, serta dari parpol yang lolos dari parliamentary threshold (PT) 4 persen namun dengan kursi pas-pasan di DPR (Senayan). Termasuk juga oleh parpol yang tidak lolos PT. Kalangan ini melakukan walk out dari rapat pleno secara umum beralasan karena proses Pemilu berlangsung dengan penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta merugikan mereka.

Bagaimana cara mencegah aksi walk out dalam kegiatan rekap penghitungan suara di tingkat nasional? Tampaknya tidak bisa hanya diselesaikan melalui proses penghitungan suara  di KPU, melainkan harus ada penyelesaian politik di level elit politik; diinisiasi oleh presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak dan parpol utama pengusungnya. Bentuk penyelesaian politik oleh regim yang berkuasa yang paling efektif adalah memberikan konsesi dalam bentuk jatah/kursi menteri, atau pos-pos strategis politik lainnya.

Sementara bagi yang kalah dalam rekapitulasi penghitungan suara di Pilpres, tidak bisa tidak, terpaksa atau tidak terpaksa, harus mengikuti aturan main yang ada. Karena KPU pasti akan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional pada 22 Mei 2019 dan sekaligus mensahkan hasil Pemilu 2019, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Meskipun mialnya terjadi walk out saksi atau unjuk rasa di luar gedung tempat kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dari pihak yang kalah dalam Pilpres.

KPU tidak mungkin memperpanjang jadwal rekapitulasi. Sebab jika dilakukan, ada dua dampak besar yang sangat mungkin ditimbulkan, yakni: pertama, KPU dianggap melanggar PKPU tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu dan konsekwensinya siap-siap diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua, dan ini yang terlalu besar ongkosnya, akan terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Tentu pihak yang terpilih menjadi presiden dan Wapres serta KPU, tidak akan menginginkan terjadinya kekosongan kekuasaan.

MK, Koalisi dan Oposisi

Paska KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional, bagi saksi, pilihan konstitusionalnya tinggal dua, yakni: menerima hasil atau menolak hasil Pemilu. Jika menerima hasil, tentu tidak akan menjadi masalah dan berarti seluruh proses Pemilu sudah berakhir di titik ini. Tetapi jika menolak hasil rekap Pemilu oleh KPU, ada ranah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh parpol yang tidak puas dengan menggugat hasil Pemilu ke  Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke DKPP untuk integritas Penyelenggara Pemilu.

MK dan DKPP merupakan dua institusi terakhir dalam menyelesaikan sengketa Pemilu dengan jadwal berperkara mulai  23 Mei 2019 - 15 Juni 2019.  Suka atau tidak suka, hasil putusan MK dan DKPP harus diterima. Puas atau tidak puas, presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi akan dilantik dengan perencanaan jadwal sebagai berikut: Agustus s/d Oktober 2019 Pelantikan Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, 1 Oktober 2019 Pelantikan Anggota DPR dan DPD, dan 20 Oktober 2019 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Berakhirnya proses hukum di MK dan DKPP, tidak dengan sendirinya atau secara otomatis proses politik akan berakhir. Dalam tenggang waktu yang paling dekat, regim baru paska Pemilu 2019 akan dihadapkan pada tantangan dan problem koalisi serta oposisi. Koalisi yang dibangun sebelum Pilpres, bisa berlanjut ke pemerintahan. Disini, para pendukung koalisi pemenang Pilpres akan mendapat jatah/kavling kursi di kabinet sesuai dengan kontribusi masing-masing.   Pengusung utama, biasanya mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

Bagi parpol yang sebelumnya tidak berkoalisi dengan pemenang Pilpres, bisa saja mendapat alokasi kursi manakala merapat ke presiden dan wakil presiden terpilih dan partai pengusungnya. Entah mencermati hasil quick count tentang hasil Pilpres yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) sudah sowan ke Capres Joko Widodo. Tetapi alokasi kursi empuk diberikan kepada Zulhas atau AHY berpotensi mengakibatkan berkurangnya jatah kursi koalisi parpol di kubu Joko Widodo, dan hal ini bisa menimbulkan riak konflik internal di tubuh partai koalisi.

Bagi-bagi jatah kursi di kabinet pemenang Pilpres akan sedikit rumit dan gayeng. Hal ini disebabkan karena ada parpol pendukung Capres dan Cawapres mengalami paceklik kursi di parlemen. Selain itu,  cukup banyak diantara anggota tim sukes para Capres dan Cawapres yang nyaleg atau nyalon lalu gagal lolos ke Senayan (DPR). Lebih rumit lagi, ada sejumlah pendukung capres dan cawapres yang parpolnya tidak lolos PT 4 persen. Bagi parpol paceklik kursi di parlemen dan apalagi tidak memiliki wakil di parlemen, tentu berdampak pada tawar menawar politiknya di depan presiden dan wakil presiden terpilih, akan sangat berkurang.   

Bagi parpol yang kalah di Pilpres, masih ada pilihan lain, salah satu pilihannya adalah menjadi oposisi terhadap regim penguasa baru.  Oposisi bukan suatu hal yang tabu, haram atau buruk dalam negara demokrasi. Selama hal tersebut dilakukan untuk mengontrol suatu regim yang berkuasa, ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan keadaban politik, dapat mengurangi kemungkinan penguasa melakukan tindakan abuse of power secara membabi buta. Di sisi lain, yang menarik untuk dicermati dalam kontek oposisi dan koalisi Indonesia ke depan adalah dikaitkan dengan konfigurasi kekuatan paska hasil Pemilu di tingkat nasional dan tingkat lokal.[]    

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image

News

Kolom

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Image

News

Kolom

Analisis Komunikasi Penanganan Covid-19

Image

Ekonomi

Kolom

Omnibus Law dan Kuasa Kaum Kapitalis

Image

News

Kolom

Covid-19, Media dan Kekuasaan

Image

News

Kolom

Pandemi Covid-19 dan Keseimbangan Kekuasaan dalam Budaya Jawa Tradisional

Image

News

Kolom

Pilkada di Tengah Corona

Image

News

Kolom

Alturisme

Image

Ekonomi

Investasi dan Hakikat Pembangunan

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News
Wabah Corona

Menkominfo: Sebanyak 1.096 Isu Hoaks terkait Virus Corona

Sebanyak 359 konten hoaks sudah dilakukan penindakan dengan "take down" dari media sosial.

Image
News
Wabah Corona

Tito Karnavian Sebut Seluruh Daerah Masih Kekurangan Alat Kesehatan Tangani Covid-19

Seluruh daerah di Indonesia masih kekurangan sarana dan prasarana alat kesehatan untuk menangani Covid-19 atau Virus Corona.

Image
News

Mantan Menkes Siti Fadila Diminta Dibesakan untuk Bantu Pemerintah Hadapi Corona

Pemerintah Indonesia diminta membebaskan Menteri Kesehatan RI periode 2004-2009 Siti Fadilah Supari agar bisa membantu hadapi Covid-19.

Image
News

Ganjar: Bagi Buruh yang di PHK Silakan Daftar Kartu Prakerja

Ganjar meminta kepada seluruh buruh yang terdampak COVID-19 untuk tetap tenang.

Image
News

Warga Mimika yang Positif Corona Bertambah Jadi Sembilan Orang

Penambahan satu pasien positif Covid-19 diketahui setelah sampel swab tiga pasien dalam pengawasan.

Image
News

Warga yang Langgar PSBB Akan Dihukum

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan menghukum warga Jakarta dan sekitarnya yang melanggar aturan PSBB.

Image
News
Wabah Corona

MUI: Tidak Ada Alasan Kuat Menolak Penguburan Jenazah Korban Covid-19

Dalam Islam, penguburan jenazah hukumnya adalah fardlu kifayah.

Image
News

Polisi Siapkan Teknis Pelaksanaan Kebijakan PSBB di DKI Jakarta

Polda Metro Jaya tengah membahas dan mempersiapkan teknis pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta.

Image
News

MUI NTB Keluarkan Maklumat Salat Jumat Diganti dengan Dzuhur

MUI NTB menerbitkan maklumat terkait dengan simpang siurnya wacana salat Jumat diganti dengan salat Dzuhur.

Image
News

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 105 Pasar Penuhi Kebutuhan Warga Selama PSBB

Penyediaan pasar bagi kebutuhan masyarakat Jakarta dapat dilakukan melalui transaksi jarak jauh selama mereka beraktivitas di rumah.

terpopuler

  1. Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum Bakal Dibatasi di Jakarta

  2. 5 Foto Cantik Petenis Eugenie Bouchard di Alam Bebas, Mendaki di Tengah Virus Corona

  3. Kasdam XVIII/Kasuari: Kalian Harus Gembira dan Jangan Terlihat Susah

  4. Pemprov Jatim Klaim Pasien Sembuh Virus COVID-19 Terus Bertambah Jadi 40 Orang

  5. IHSG Diramal Melambung, Saham Ini Akan Bawa Untung

  6. PSBB Mulai Diberlakukan, DPR: Pintu Masuk dan Keluar DKI Jakarta Harus Dijaga

  7. 5 Fakta Tak Terduga Tora Sudiro, Cucu Mantan Gubernur DKI Jakarta

  8. DPR: Pemerintah Terlalu Banyak Aturan yang Sifatnya Hanya Imbauan Terkait Penanganan Covid-19

  9. Surabaya Ketat, Risma: Kami Juga Minta Warga Sementara Ini Tidak Menerima Tamu atau Kerabat dari Luar Kota

  10. Rustam: Ayo Anies, Tunjukkan Gebrakan Melawan Virus Corona

fokus

Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona
Hutan Kecil Terarium

kolom

Image
Zainul A. Sukrin

Perppu Corona, Ujungnya Dimana?

Image
Prakoso Permono

Bayang-bayang Ancaman Teror di Tengah Pandemi

Image
Reza Fahlevi

Atas Nama Kemanusiaan, Stop Politisasi Covid-19

Image
Abdul Aziz SR

PKS dan Sindiran Partai Oposisi

Wawancara

Image
Video

Terapi Musik

VIDEO Pulih dengan Terapi Musik

Image
Asian Games

Pria Paruh Baya Diduga Epilepsi Ditemukan Tewas Tenggelam di Kolam Majalaya

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Sosok

Image
Ekonomi

Besarkan Go-Life hingga Diakui Forbes, Ini 5 Fakta Menarik Windy Natriavi, Pendiri AwanTunai

Image
Hiburan

Resmi Diperistri So Ji-Sub, 5 Fakta Menarik Presenter Cantik Jo Eun-jung

Image
News

Wabah Corona

Olahraga hingga Donor Darah, 7 Potret Aktivitas Sandiaga Uno di Sela-sela WFH