image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior JaDi DKI, Dosen Institut PTIQ Jakarta

Skenario Paska 22 Mei 2019

Pemilu 2019

Image

Layar menunjukan dokumen hasil pemilihan umum di luar negri saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Nasional atas Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Luar Negeri di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Sabtu (4/5/2019). Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Arief Budiman didampingi enam orang komisioner KPU lain. Turut hadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).  | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Mendekati puncak  rapat pleno kegiatan rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilu tingkat nasional pada 22 Mei 2019 oleh KPU, dinamika dan turbulensi politik makin meningkat sebagai akibat makin mengerasnya tarik menarik kepentingan diantara partai politik dan elit politik yang berkontestasi. Sebenarnya dinamika dan manuver politik dalam Pemilu merupakan hal yang lumrah terjadi, sepanjang dilakukan  secara konstitusional, dan mengedepankan keadaban politik. Masalahnya, jika berbagai manuver tersebut dengan menghalalkan segala cara dan menimbulkan disintegrasi sosial dan bangsa.

Dalam proses Pemilu, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara merupakan tahapan sangat penting bagi Penyelenggara Pemilu karena menyangkut pertaruhan akan profesionalitas, integritas dan kredibilitasnya. Oleh karenanya, Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, akan dengan sekuat tenaga melaksanakan dan menuntaskan acara tersebut sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU. Sebaliknya bagi peserta Pemilu, kegiatan tersebut paling ditunggu dengan harap-harap cemas karena sangat menentukan mati-hidupnya partai politik (parpol) dan karir politik.

Parpol yang mampu memenangkan Pilpres, akan menjadi parpol penguasa atau the ruling elite. Sebagai parpol penguasa, melalui presiden dan Wakil Presiden terpilih, mempunyai keistimewaan (previledge) untuk memilih orang-orang yang bakal duduk dalam susunan kabinet dan berbagai jabatan strategis lainnya di pemerintahan. Dengan menguasai jabatan-jabatan strategis di birokrasi dan pemerintahan, partai penguasa mempunyai peluang untuk mengalokasikan dan mengontrol distribusi sumber-sumber ekonomi sesuai dengan disaian dan kepentingan politik mereka.

baca juga:

Dalam dan Luar

Dinamika politik terjadi di dalam dan luar kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional. Problem kegiatan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional biasanya muncul sebagai akibat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi, tidak berhasil dituntaskan. Diantara penyebabnya adalah terjadi kekeliruan dalam penulisan hasil perolehan suara, dan terutama yang acapkali terjadi adalah kekeliruan dalam  penulisan rekapitulasi data pemilih. Sehingga masalah tersebut diungkit atau dibuka kembali saat rekap penghitungan suara di tingkat nasional.

Mengenai dibuka kembalinya problem rekapitulasi suara di tingkat provinsi oleh saksi di tingkat nasional,  dari sisi pengaturan dimungkinkan. Merujuk UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 407 ayat (1), Bawaslu wajib menerima, memeriksa dan memutus adanya dugaan pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara peserta Pemilu. Jika terbukti terjadi pelanggaran atau penyimpangan, UU No. 7 tahun 2017 ayat (3) mewajibkan kepada KPU untuk langsung menindaklanjutinya pada hari pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara peserta Pemilu.

Penyebab lain dari dibukanya kembali problem saat rekapitulasi di tingkat nasional, karena  adanya bukti atau novum baru dari saksi mengenai terjadinya kesalahan penghitungan suara di tingkat provinsi namun baru diketahui pada rapat pleno di tingkat nasional. Sepanjang disertai dengan bukti, problem ini bisa dibawa saksi pada rapat pleno di tingkat nasional. Jika disertai bukti dan dokumen kuat dan otentik serta tidak dilakukan kroscek ke para pihak terkait, pihak KPU wajib melakukan koreksi dan perbaikan. Sebaliknya jika tidak disertai buktinya yang valid, KPU berhak menolak.

Berbeda dengan rapat pleno penghitungan suara di KPU tingkat nasional yang relatif dapat dikendalikan, dinamika berbeda  muncul di luar rapat pleno. Bahkan atmosfirnya jauh lebih panas, tajam dan kompleks sehingga tidak mudah pengendaliannya. Hal ini terjadi, karena problemnya tidak  jarang sudah diinfiltrasi dengan berbagai kepentingan, termasuk oleh penumpang gelap (dark rider) yang mencoba mencari keuntungan di air keruh. Bahkan tidak jarang telah ditingkahi dengan berbagai narasi kebencian  dan aksi anarkis dan kekerasan.

Dalam kontek ini, muncul pandangan beragam. Ada yang berpendapat hal tersebut sebagai ekspressi wajar dalam suatu masyarakat dan negara demokrasi. Namun ada pula yang menilai, sebagai tindakan inkontitusional dan bahkan digolongkan makar yang dapat menggoyahkan sendi-sendi kesatuan bangsa. Sehingga pensikapan atas aksi semacam ini tidak cukup dengan persuasif, melainkan harus melalui pendekatan repressif. Mulai dari proses penanganan hukum, penetapan sebagai tersangka hingga penangkapan kepada pelaku maupun aktor intelektualnya.     

Kemungkinan Walk Out

Rapat pleno penghitungan suara di tingkat nasional, sejauh ini sebenarnya relatif terkendali dan kondusif. Jika ada keberatan saksi  terkait dengan penghitungan suara yang diajukan oleh para saksi, relatif dapat dijawab dan diselesaikan oleh pihak KPU.  Diperkirakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, bakal rampung sesuai jadwal. Yang masih sulit diperkirakan adalah respon saksi/parpol terhadap agenda akhir, yakni: ketika KPU mengetuk palu sidang tanda pengesahan seluruh hasil pleno rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

Kemungkinan minimalnya adalah diterima dengan catatan kritis dan perbaikan dari para saksi disertai kesediaan menandatangani Berita Acara Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Nasional. Kemungkinan lain bisa terjadi, yakni: rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional tetap akan disahkan oleh KPU. Namun demikian, selain disertai catatan kritis dari para saksi atas kegiatan ini, juga ada saksi yang meninggalkan ruang sidang alias walk out.

Peluang terbesar walk out dilakukan oleh saksi dari Pasangan Capres dan Cawapres yang kalah dalam Pilpres, serta dari parpol yang lolos dari parliamentary threshold (PT) 4 persen namun dengan kursi pas-pasan di DPR (Senayan). Termasuk juga oleh parpol yang tidak lolos PT. Kalangan ini melakukan walk out dari rapat pleno secara umum beralasan karena proses Pemilu berlangsung dengan penuh kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif serta merugikan mereka.

Bagaimana cara mencegah aksi walk out dalam kegiatan rekap penghitungan suara di tingkat nasional? Tampaknya tidak bisa hanya diselesaikan melalui proses penghitungan suara  di KPU, melainkan harus ada penyelesaian politik di level elit politik; diinisiasi oleh presiden dan wakil presiden yang meraih suara terbanyak dan parpol utama pengusungnya. Bentuk penyelesaian politik oleh regim yang berkuasa yang paling efektif adalah memberikan konsesi dalam bentuk jatah/kursi menteri, atau pos-pos strategis politik lainnya.

Sementara bagi yang kalah dalam rekapitulasi penghitungan suara di Pilpres, tidak bisa tidak, terpaksa atau tidak terpaksa, harus mengikuti aturan main yang ada. Karena KPU pasti akan mengesahkan hasil rekapitulasi suara di tingkat nasional pada 22 Mei 2019 dan sekaligus mensahkan hasil Pemilu 2019, baik untuk Pilpres maupun Pileg. Meskipun mialnya terjadi walk out saksi atau unjuk rasa di luar gedung tempat kegiatan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara dari pihak yang kalah dalam Pilpres.

KPU tidak mungkin memperpanjang jadwal rekapitulasi. Sebab jika dilakukan, ada dua dampak besar yang sangat mungkin ditimbulkan, yakni: pertama, KPU dianggap melanggar PKPU tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu dan konsekwensinya siap-siap diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kedua, dan ini yang terlalu besar ongkosnya, akan terjadi kekosongan kekuasaan (vacuum of power). Tentu pihak yang terpilih menjadi presiden dan Wapres serta KPU, tidak akan menginginkan terjadinya kekosongan kekuasaan.

MK, Koalisi dan Oposisi

Paska KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat nasional, bagi saksi, pilihan konstitusionalnya tinggal dua, yakni: menerima hasil atau menolak hasil Pemilu. Jika menerima hasil, tentu tidak akan menjadi masalah dan berarti seluruh proses Pemilu sudah berakhir di titik ini. Tetapi jika menolak hasil rekap Pemilu oleh KPU, ada ranah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh parpol yang tidak puas dengan menggugat hasil Pemilu ke  Mahkamah Konstitusi (MK) atau ke DKPP untuk integritas Penyelenggara Pemilu.

MK dan DKPP merupakan dua institusi terakhir dalam menyelesaikan sengketa Pemilu dengan jadwal berperkara mulai  23 Mei 2019 - 15 Juni 2019.  Suka atau tidak suka, hasil putusan MK dan DKPP harus diterima. Puas atau tidak puas, presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi akan dilantik dengan perencanaan jadwal sebagai berikut: Agustus s/d Oktober 2019 Pelantikan Anggota DPR Provinsi dan Kabupaten Kota, 1 Oktober 2019 Pelantikan Anggota DPR dan DPD, dan 20 Oktober 2019 Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Berakhirnya proses hukum di MK dan DKPP, tidak dengan sendirinya atau secara otomatis proses politik akan berakhir. Dalam tenggang waktu yang paling dekat, regim baru paska Pemilu 2019 akan dihadapkan pada tantangan dan problem koalisi serta oposisi. Koalisi yang dibangun sebelum Pilpres, bisa berlanjut ke pemerintahan. Disini, para pendukung koalisi pemenang Pilpres akan mendapat jatah/kavling kursi di kabinet sesuai dengan kontribusi masing-masing.   Pengusung utama, biasanya mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

Bagi parpol yang sebelumnya tidak berkoalisi dengan pemenang Pilpres, bisa saja mendapat alokasi kursi manakala merapat ke presiden dan wakil presiden terpilih dan partai pengusungnya. Entah mencermati hasil quick count tentang hasil Pilpres yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan sebagai Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) untuk Pemilukada 2018 dan Pilpres 2019. Agus Harimuti Yudhoyono (AHY) sudah sowan ke Capres Joko Widodo. Tetapi alokasi kursi empuk diberikan kepada Zulhas atau AHY berpotensi mengakibatkan berkurangnya jatah kursi koalisi parpol di kubu Joko Widodo, dan hal ini bisa menimbulkan riak konflik internal di tubuh partai koalisi.

Bagi-bagi jatah kursi di kabinet pemenang Pilpres akan sedikit rumit dan gayeng. Hal ini disebabkan karena ada parpol pendukung Capres dan Cawapres mengalami paceklik kursi di parlemen. Selain itu,  cukup banyak diantara anggota tim sukes para Capres dan Cawapres yang nyaleg atau nyalon lalu gagal lolos ke Senayan (DPR). Lebih rumit lagi, ada sejumlah pendukung capres dan cawapres yang parpolnya tidak lolos PT 4 persen. Bagi parpol paceklik kursi di parlemen dan apalagi tidak memiliki wakil di parlemen, tentu berdampak pada tawar menawar politiknya di depan presiden dan wakil presiden terpilih, akan sangat berkurang.   

Bagi parpol yang kalah di Pilpres, masih ada pilihan lain, salah satu pilihannya adalah menjadi oposisi terhadap regim penguasa baru.  Oposisi bukan suatu hal yang tabu, haram atau buruk dalam negara demokrasi. Selama hal tersebut dilakukan untuk mengontrol suatu regim yang berkuasa, ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan keadaban politik, dapat mengurangi kemungkinan penguasa melakukan tindakan abuse of power secara membabi buta. Di sisi lain, yang menarik untuk dicermati dalam kontek oposisi dan koalisi Indonesia ke depan adalah dikaitkan dengan konfigurasi kekuatan paska hasil Pemilu di tingkat nasional dan tingkat lokal.[]    

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Salah Urus dan Salah Pengurus

Image

News

Kolom

New Normal

Image

News

Kolom

Idulfitri 2020: Antara Covid-19 dan Tradisi

Image

News

Kolom

Merayakan Negara yang Keluar dari Tempurung

Image

News

Kolom

Idulfitri Sebagai Instrumen Kritik Sosial

Image

News

Kolom

Matinya Reformasi

Image

News

Kolom

Manajemen Krisis Pilkada di Tengah Covid-19

Image

News

Hikmah Ramadan

Puasa itu Menyuburkan Ruhiyah

Image

News

Kolom

Mau Dibawa Kemana Pemilu Kita?

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pesan Menkumham saat Serahkan SK Badan Hukum Partai Gelora

Jadilah partai pemersatu.

Image
News
Wabah Corona

Hadapi New Normal, Tiga Pilar Jakbar Samakan Persepsi

PSBB Jakarta akan segera berakhir.

Image
News

Kronologi Penangkapan Nurhadi dan Menantu: Disaksikan RW, Penyidik Bongkar Kunci Pagar

Penyidik harus lakukan upaya paksa.

Image
News
Hari Lahir Pancasila

Peringati Hari Lahir Pancasila, Yonif 754 Bagikan Bendera Merah Putih di Papua

“Selain untuk menyemarakkan, juga mengingatkan kepada masyarakat bahwa setiap tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila“

Image
News
Wabah Corona

Dukung Penundaan Dibukanya Sekolah, DPR: Keselamatan Siswa Prioritas Utama

“Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu“

Image
News

Pemilik Restoran Kulit Hitam AS Jadi Korban Penembakan Polisi, Mayat Ditinggal Selama 12 Jam

Dalam berbagai pemberitaan, McAtee pun dilaporkan tertembak ketika polisi dan Garda Nasional tengah mencoba menegakkan jam malam

Image
News

Senator Casytha Harap Sektor UMKM Bisa Beradaptasi Saat Penerapan New Normal

Masalah utama dari UMKM saat ini yaitu tidak bisa mengangsur kredit, pasar mandeg karena transaksi jual-beli terbatas

Image
News

Info yang Sebut Satu Pasien Positif COVID-19 di Kelurahan Mendawai Hoaks

Kelurahan juga mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi protokol COVID-19 agar tidak ada penyebaran.

Image
News

Satgas Yonarmed 9/Kostrad Terima Lima Senpi Ilegal dari Warga Maluku Utara

"Berkat pembinaan teritorial dan kedekatan dengan warga inilah mendorong mereka untuk menyerahkannya secara sukarela"

Image
News

7.571 Kendaraan dari Tangerang Gagal Masuk Jakarta

Tak punya SIKM.

terpopuler

  1. Covid-19 di Jatim, Surabaya Terparah, Mpu Jaya Prema: Ayo Bu Risma yang 'Konon' Perkasa, Mana Gebrakannya?

  2. Cerita Driver Ojol selama Pandemi: Soal Ajakan Demo di Istana, Orderan Sepi hingga Kesiapan New Normal

  3. Tembus Rp120 Juta Per Bulan! Ini 6 Negara dengan Gaji Polisi Tertinggi di Dunia

  4. Tiga Syarat Pemakzulan Presiden Menurut Pemikir Islam

  5. Dibunuh oleh Polisi hingga Picu Protes di Seluruh AS, Siapa Sebenarnya Sosok George Floyd?

  6. Yuk Kenali Karakter Keuanganmu Berdasarkan Zodiak!

  7. 8 Menit 46 Detik: Bagaimana George Floyd Tewas di Tangan Polisi AS?

  8. Siwon Ngetwit dengan Bahasa Indonesia Lagi, Warganet: Mending ke Kelurahan Urus Pindah Domisili

  9. Dituding 'Pansos' dari Kekeyi, Rinni Wulandari Tidak Terima Anak Dibawa-bawa

  10. 4 Zodiak Ini Paling Anti Hidup Miskin-miskin Club, Ada Kamu?

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
Dr. Abd. Muid N., MA.

Kota di Masa Pandemi

Image
Abdul Aziz SR

Salah Urus dan Salah Pengurus

Image
IMAM SHAMSI ALI

Anarkis Itu Suara yang Tak Terdengarkan

Image
Siti Nur Fauziah

Covid-19, Bagaimana dengan Indonesiaku Hari Ini?

Wawancara

Image
News

Interview Siti Fadilah, dari Keadaannya di Penjara yang Mengharukan, Blak-blakan Covid-19 sampai Fitnah yang Menyerangnya

Image
News

Interview Rizal Ramli: Indonesia Diberi Berkah Luar Biasa oleh Tuhan, Cuma Kita Harus Punya Visi Mau Ngapain ke Depan

Image
News

Interview Leony Si Driver Ojol Lulus Cum Laude Sampai Raih Beasiswa Ilmu Hukum

Sosok

Image
News

5 Pesona Kahiyang Ayu Lakukan Virtual Photoshoot Bersama Diera Bachir

Image
News

Jualan Donat hingga Ciptakan Aplikasi Bersatu Lawan COVID-19, Ini 5 Fakta Menarik Ahmad Alghozi Ramadhan

Image
Ekonomi

Kiat Agar Bisnis Moncer Ala Bob Sadino