image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior JaDi DKI dan Kaprodi KPI Institut PTIQ Jakarta

Robohnya Ribuan Pendekar Demokrasi

Pemilu 2019

Image

Petugas saat bekerja di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bertema 'Kampoeng Pemilu Nusantara' di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, Rabu (17/4/2019). Sesuai tema yang diusung yakni 'Kampoeng Pemilu Nusantara', TPS di kawasan Pancoran Mas ini menampilkan budaya lokal dari sejumlah daerah di Indonesia. Lokasi pencoblosan tematik ini terdapat delapan TPS dari 11 RT. | AKURAT.CO/Endra Prakoso

AKURAT.CO, Pemilu Serentak pada Rabu, 17 April 2019 berlangsung kondusif. Meskipun demikian, Pemilu Serentak 2019 menyisakan tragedi kemanusiaan mengenaskan karena belum pernah  terjadi pada Pemilu-pemilu sebelumnya begitu banyak roboh, jatuh atau tumbangnya Penyelenggara Pemilu di tingkat bawah. Data dari KPU sampai Kamis (25/4/2019), tidak kurang 225 petugas dari KPU, 33 orang dari petugas Bawaslu dan 15 anggota kepolisian meninggal dunia saat mengemban tugasnya. Ini belum termasuk ratusan dan bahkan mungkin ribuan dari mereka yang sakit dan tengah dirawat di Rumah Sakit.

Sebagai umat beragama, meninggal dunia atau kematian adalah takdir atau ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sebab sebagaimana dikatakan dalam Al-Qur’an, “setiap yang berjiwa akan merasakan mati.” (QS. Ali Imran: 185). Jika ajal seseorang sudah tiba kapan dan dimanapun berada, sebagaimana difirmkan Allah SWT “tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan” (QS, Yunus: 49), atau ditunda. Meski demikian mengingat korban yang jatuh demikian banyak, perlu ada kajian dan evaluasi komprehensif serta investigasi untuk perbaikan pada penyelenggaraan sistem, politik anggaran dan pelaksanaan Pemilu di masa depan.

Dilema dan Problem KPPS

baca juga:

Pada Pemilu 2019, dengan jumlah pemilih mencapai sekitar 190 juta pemilih di dalam negeri, KPU harus mendirikan 809.500 tempat pemungutan suara (TPS) dengan asumsi maksimal pemilih per TPS maksimal 300 orang. Ini artinya, dibutuhkan sekitar 5,6 juta anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebab, 1 TPS akan diisi 7 anggota KPPS. Itu belum termasuk KPPS yang akan direkrut untuk melayani 2 juta pemilih di luar negeri.

Syarat menjadi anggota KPPS minimal berumur 17 tahun, dan untuk Pengawas TPS (PTPS) minimal 25 tahun. Syarat lain diantaranya membawa surat keterangan kesehatan, dan ijazah SMA. Ternyata syarat umur dan kesehatan menimbulkan dilema dan problem tersendiri dalam proses rekrutmennya karena tidak mudah untuk mendapatkan petugas KPPS maupun PTPS. Hal ini berdampak terhadap implementasi tugas pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) pada Pemilu 2019.

Adapun tugas pokok KPPS, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 60 adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS).  Jadi di tangan para pendekar demokrasi itu hitam putih atau nasb Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon anggota DPR, DPD atau DPRD Kabupaten/Kota/Kabupaten.

Perbedaan paling pokok antara Pemilu 2019 dengan Pemilu sebelumya adalah bahwa Pemilu 2019 merupakan penggabungan antara Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilu Eksekutif. Hal ini berdampak  pada surat suara (ballout paper) pada Pemilu 2019 cukup banyak (lima jenis surat suara) dengan warna berbeda-beda. Tambahan lagi, jumlah partai politik (parpol) peserta Pemilu cukup banyak, yakni: 16 parpol dengan jumlah calon legislatif (Caleg).

Meskipun  jumlah pemilih per TPS dipangkas oleh KPU melalui PKPU menjadi maksimal 300 pemilih dari maksimal 500 pemilih sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Namun hal tersebut tidak membuat pengelolaan kegiatan di TPS menjadi lebih ringan. Melainkan masih cukup berat, terutama saat kegiatan pemungutan suara dan terlebih lagi saat penghitungan suara serta penulisan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara C1  beserta lampirannya (total mencapai 18 lembar) maupun C1 plano di TPS serta jumlah penerima berita acara hasil penghitungan suara (untuk saksi parpol saja terdapat 16). Ini belum termasuk untuk saksi dari Capres atau calon perseorangan (Dewan Perwakilan Daerah) serta Pengawas TPS (PTPS).

Beban Pisik dan Psikis

Tugas KPPS sangat cukup berat dan melelahkan baik pisik maupun psikis. Hari-hari melelahkan dimulai jelang pemungutan suara, dimana petugas KPPS  harus menuliskan surat undangan memilih (C6) dan menyampaikannya kepada pemilih. Masih mending pemilih ada di tempat dan form C6 dapat diberikan, tak jarang pemilih tidak ada di tempat. Lebih parah lagi, jika pemilih sudah pindah tempat tinggal (domisili). Dititipkan kepada tetangga dikuatirkan akan disalahgunakan, akhirnya dibawa kembali ke kantor KPPS (biasanya di rumah ketua). Komplain akan diterima oleh petugas KPPS yang tidak menerima form C6. Padahal form C6 dari KPU Kabupaten/Kota, sedang tugas KPPS hanya menulis dan mendistribusikan ke pemilknya.

Kemudian, satu hari menjelang pemungutan dan penghitungan suara (tungsara) petugas KPPS harus menyiapkan  dan mendirikan TPS. Saat kegiatan tungsara, beban pekerjaanya tidak berkurang, melainkan tambah berat karena acapkali muncul masalah. Antara lain terjadinya kekurangan logistik Tungsara khususnya surat suara, adanya pemilih yang salah saat akan melakukan pencoblosan, protes dari saksi, kekeliruan dalam melakukan penghitungan suara, lokasi TPS yang jaraknya cukup jauh, medannya berat  dan minimnya alat transportasi, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 20 tahun 2019, kegiatan tungsara ditambah waktunya dari semulai berakhir pada Rabu, 17 April 2019  (pukul 00 WIB) hingga Kamis (18/4/2019) pukul 12.00 WIB dengan tujuan agar petugas KPPS dapat merampungkan tugasnya dengan lancar.  Berdasarkan informasi yang dihimpun,  rata-rata kegiatan tungsara baru dapat dituntaskan hingga subuh pada Kamis. Masalah pokok dan melelahkan saat penghitungan suara adalah  ketika melaksanakan pemungutan suara dan terutama saat menuliskan hasil penghitungan suara pada  berita acara C1  dan lampirannya yang harus diberikan kepada semua saksi yang hadir.

Saking banyaknya berita acara dan formulir berita acara yang harus ditulis, tidak aneh jika ada diantaranya yang penulisannya dibantu atau dilakukan oleh para saksi dan PTPS. Meskipun ada larangan, penulisan C1 oleh saksi parpol, namun karena begitu banyaknya berita acara dan salinan yang harus diberikan kepada saksi, tidak semua petugas KPPS menyanggupi. Jika tidak terjadi salah tulis, tidak berdampak negatif. Problemnya manakala terjadi perbedaan antara yang ditulis oleh petugas KPPS dengan saksi atau penulisannya tidak lengkap, bisa berdampak pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Jika terjadi kekeliruan dan tidak bisa terjelaskan dengan valid dan disepakati para saksi yang hadir di rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, mau tak mau harus dilakukan adu data antara C1 yang dimiliki oleh PPK dengan yang dimiliki saksi. Jika tidak tercapai kesepakatan.  Jika tidak terjadi kesepakatan,  buka kotak pada TPS yang dipersengketakan untuk diambil C1 dan C1 plano dan dicocokan dengan C1 yang dimiliki PPK dan Saksi. Guna menyelesaikan problem ini, tidak jarang petugas KPPS dan PTPS dihadirkan di rapat pleno PPK untuk diklarifikasi. Dalam situasi dan kondisi yang sudah lelah dan letih secara pisik dan psikis, banyak petugas KPPS dan PTPS tumbang, sakit dan diantaranya meninggal dunia karena terpaksa harus ambruk.

Honornya kecil

Faktor signifikan lain yang membuat cukup banyak pendekar demokrasi ‘tumbang’ karena tidak seimbangnya antara beban kerja dengan honor yang diterima petugas KPPS. Mengacu kepada Surat Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden, serta Tahapan Pemilihan Gubernur/Bupati/Wali Kota Serentak, honor petugas KPPS/PTPS  pada Pemilu Serentak 2019 sebesar Rp 550 ribu untuk ketua. Sedangkan anggota Rp 500 ribu (ini belum dipotong pajak).

Padahal asumsi besaran honor tersebut sebelum keluar putusan MK No. 20 tahun 2019 yang antara lain memperpanjang masa kegiatan penghitungan suara dari pukul 00 hingga 12.00 WIB (Kamis, 18 April 2019). Benar bahwa dalam mendirikan TPS mendapat anggaran Rp 6.935.500. Namun demikian, jumlah tersebut tergolong sedang-sedang saja, dan tidak bisa disimpulkan sudah dapat mengcover untuk kebutuhan honor petugas KPPS jelang, saat dan sesudah melaksanakan tugasnya sebab nomenklatur peruntukannya berbeda.

Sementara untuk Penyelenggara Pemilu di tingkat Kecamatan  honornya juga relatif kecil, yakni: Rp 1,6 juta untuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), sedangkan untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mendapat honor Rp 1.850.000 (ketua) dan Anggota Rp 1.600.000 dipotong pajak. Sementara tugasnya cukup berat, komplek dan rumit. Yang tidak kalah penting untuk diingat, kegiatan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan cukup lama yakni: dari 18 April-4 Mei 2019.

Sekadar informasi belaka karena memang tidak selalu tepat untuk dilakukan perbandingan. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 11 tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan anggota KPU Pasal 4 disebutkan,  uang kehormatan Ketua KPU Pusat Rp 43.110.000 dan Anggota Rp 39.985.000;  Ketua KPU Provinsi Rp 20.215.000 dan  Anggota Rp 18.565.000. Sedangkan besarnya uang kehormatan ketua KPU Kabupaten/Kota  Rp 12.823.000, dan Anggota Rp 11.573.000.  Ini baru uang kehormartan, belum pendapatan lain yang biasa biasanya bisa lebih besar. Bandingkan dengan anggota KPPS atau PTPS yang acapkali dijuluki ujung tombak demokrasi, honornya hanya dalam kisaran Rp500 ribu.

Perbaikan Komprehensif

Ibarat nasi kini sudah menjadi bubur. Manusia yang sudah meninggal dunia tentu tidak bisa dihidupkan kembali. Bukan bermaksud mencari kambing hitam atas tragedi kemanusiaan di Pemilu yang sangat menyentuh nurani manusia. Namun demikian,  sebagai manusia yang masih memiliki akal sehat dan tidak ingin terantuk untuk kesekian kalinya, banyaknya korban dari petugas KPPS dan PTPS yang jatuh pada Pemilu 2019 harus dijadikan bahan kajian dan  evaluasi untuk perbaikan ke depan, baik dari sisi peraturan perundangan maupun pelaksanaaanya.

Secara hirarkis Penyelenggara Pemilu, petugas KPPS dan PTPS berada di level bawah. Tetapi dari sisi tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sangat besar. Bahkan sangat menentukan dalam tahapan Pemilu lainnya, khususnya tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga Pusat. Tidak salah manakala dikatakan, petugas KPPS dan KPPS adalah ujung tombak dan sekaligus pendekar demokrasi. Ibarat guru, petugas KPPS dan PTPS adalah pahlawan tanpa jasa dengan honor yang relatif kecil. Selayaknya kita yang ditinggalkan, mengheningkan cipta dan mengibarkan bendera kuning untuk menghormati jasa-jasa mereka yang sudah meninggal dunia, dan kepada keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir dan batin. 

Sebagai bentuk pertanggujawaban moral dan kemanusiaan dari yang ditinggalkan, pada jangka pendek, harus dilakukan investigasi mengenai faktor penyebab mengenai kematian para ujung tombak dan pendekar demokrasi itu. Kemudian harus dicari atau ditetapkan pihak yang dianggap bertangggungjawab atas tragedi ini. Hal ini untuk mengetahui duduk masalahnya yang sebenarnya. Apakah masalah ini sudah pernah terbayangkan sebelumnya, dan apa langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dan memberi solusi atas masalah ini? Tetapi jika dianggap tidak diperlukan, ini artinya kita berupaya membuat tragedi berhenti hanya sebagai kenangan pahit, masalah dan misteri dan membuka celah hal semacam ini dapat terjadi pada Pemilu yang akan datang.

Pemerintah khususnya DPR tidak bisa tinggal diam. Institusi ini berwenang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah. Kalaupun tidak perlu menggunakan Pansus, maka harus ada mekanisme konstitusional yang bertugas menginvestigasi tragedi kemanusiaan ini. Peran Organisasi Masyarakat Sipil dan peduli dengan hak-hak asasi manusia, perlu turun rembuk dan jika perlu turun ke lapangan untuk menginvestigasi masalah ini.

Di sisi lain, langkah KPU maupun Bawaslu yang akan menyantuni korban meninggal dunia atau sakit harus diberikan apresiasi. Hal tersebut sudah merupakan suatu keharusan oleh karena mereka meninggal dunia saat melaksanakan tugas negara. Para korban layak diberikan apresiasi sebagai pendekar atau pahlawan demokrasi. Selain karena beban kerja mereka tidak seimbang dengan honor yang diperoleh, sejauh ini tidak ada yang namanya asuransi meninggal dunia atau  kecelakaan bagi Penyelenggara Pemilu yang mengalami korban saat menjalankan tugasnya.

Pada jangka panjang, harus dilakukan  langkah-langkah sebagai berikut: pertama, revisi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait dengan sistem Pemilu dikaitkan dengan problem dan isu krusial yang muncul menjelang, saat dan paska Pemilu. Kedua, perbaikan mendasar terkait dengan sistem seleksi dan rekrutmen anggota KPU dan Bawaslu pada semua tingkatan, khususnya di level pusat. Sebab, problem yang terjadi pada jajaran Penyelenggara Pemilu di level bawah berkorelasi dengan Penyelenggara Pemilu di level atas.

Ketiga, revisi alokasi anggaran untuk Penyelenggara Pemilu di level bawah, khususnya terkait dengan honor petugas KPPS dan PTPS, atau perbaikan pada politik anggaran agar adil dan berpihak kepada kepentingan Penyelenggara Pemilu di level bawah. Sangat disadari untuk melakukan perbaikan honor petugas KPPS dan PTPS tidak mudah karena kebijakan tersebut berada pada level nasional dengan jumlah petugas KPPS dan PTPS demikian banyak. Jika honor mereka dinaikkan, tentu bisa memberatkan APBN. Jika demikian, maka perlu ada pengaturan dimana Pemda setempat bisa membantu menambah kesejahteraan mereka sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing sesuai dengan koridor peraturan perundangan yang ada.[]

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image

News

Kolom

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image

News

Kolom

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image

News

Kolom

Menanti Kebangkitan PPP

Image

News

Kolom

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image

News

Formula E yang Jadi Rame

Image

News

Kolom

Tantangan Internal PAN dan Kekacauan Politik Nasional

Image

Ekonomi

Kolom

Kambing Hitam Seretnya Pertumbuhan Ekonomi

Image

News

Kolom

Negara Sandiwara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Pemerintah Hormati Kebijakan Arab Saudi Tangguhkan Sementara Penerimaan Jemaah Umrah

Pemerintah menganggap, kebijakan itu diambil tentu dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar.

Image
News

Sri Puguh Lepas Jabatan Dirjen PAS, Yasonna: Sudah Ada Penggantinya

Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan nama menggantikan posisi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami.

Image
News

Menguak Keajaiban Besi Berdasarkan Al-Qur'an

Sebagai benda yang dapat memudahkan kebutuhan manusia, nyatanya besi bisa saja menjadi benda yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Image
News

PGRI Apresiasi Perlakuan Polisi terhadap Tersangka Susur Sungai

PB PGRI mengapresiasi perlakuan aparat kepolisian terhadap ketiga tersangka kasus susur sungai.

Image
News

KKSB Egianus Kogoya Serang Pos TNI, Dua Orang Luka-luka Satu Tewas

Kelompok Egianus melakukan serangan pada saat masyarakat di sekitar pos sedang melakukan acara bakar batu

Image
News

Tak Terpapar Corona, Ma’ruf Amin Harap Jamaah Indonesia Tidak Terkena Embargo Umrah

Sedang diusahakan supaya yang menunggu dan yang sudah ada tetap (bisa umrah).

Image
News

Malam Ini, Penyidik KPK Sisir Mantan Sekretaris Nurhadi di Jakarta

Kami menindaklanjuti informasi keberadaannya ada di Jakarta sehingga malam ini teman-teman sedang bergerak ke lapangan

Image
News
Pilkada 2020

149 Pasangan Calon Perseorangan Ikuti Pilkada Serentak 2020

Seluruh bakal calon perorangan tingkat kabupaten-kota memasuki tahapan verifikasi administrasi mulai 27 Februari.

Image
News

Video Musiknya Dinilai Hina Makkah, Rapper Wanita Arab Saudi Ini Jadi Buronan

Videonya dianggap menghina tradisi masyarakat Makkah serta bertentangan dengan identitas dan tradisi penduduknya yang terhormat.

Image
News

Sekitar 84 Ribu Jemaah Asal Jatim Terancam Gagal Berangkat ke Tanah Suci

"Kami belum bertemu untuk menyikapi masalah ini. Semestinya nanti akan ada petunjuk melalui surat semacam edaran dari Kementerian Agama"

terpopuler

  1. Jakarta Dikepung Banjir, Tengku Zulkarnain: Baru di Era Anies, Gubernurnya Dibully Habis-habisan

  2. Bela Anies yang Diserang Bertubi-tubi Gegara Banjir, Tengku: Sosok Begini Mau dijegal? Gile Ndro

  3. Emosi Lihat Nasib Guru di Sleman, Tengku: Guru Dibotaki dan Dipermalukan? Sementara Koruptor Ramai-ramai ke Penjara Bisa Bawa Koper Pakaian

  4. Mantan Anggota Polisi yang Tembak Atasannya di Polsek Cimanggis Bebas dari Dakwaan Primer

  5. 5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

  6. Aspal Sirkuit Ujicoba Formula E Dibongkar, Komisi Pengarah: Ini Tidak Semulus yang Dinyatakan

  7. Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

  8. Ketidakjelasan Penempatan Kompol Rossa, Masinton: Kasihan Deh Lu!

  9. Agensi KPop Milik Glenn Alinskie Resmi Kenalkan Girl Group CRAXY

  10. Mengaku Pernah jadi Korban Kekerasan Salman Khan, Ini 5 Fakta Menarik Aishwarya Rai

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan