image jamkrindo umkm
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Menggugat Sistem Pemilu 2019

Pemilu 2019

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan di GOR Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (20/4/2019). Rekapitulasi surat suara kecamatan Kembangan mulai dihitung kembali dari TPS yang ada di enam wilayah kelurahan yang telah selesai pencoblosan pada 17 April 2019 yang lalu. Adapun enam wilayah yaitu Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya, Joglo, Srengseng, Meruya Utara dan Meruya Selatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Pemilu Serentak sebagaimana didefinisikan Benny Geys  dalam “Explaining Voter Turn Out: a Review of Agregat-Level Research” adalah sistem Pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan sekaligus pada satu waktu bersamaan. Dalam kontek Indonesia, digelar secara bersamaan antara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD atau Pemilu Legislatif (Pileg) serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Sistem Pemilu Serentak 2019 baru saja dilaksanakan pada Rabu, 17 April 2019. Sebagai sistem Pemilu baru yang berbeda dengan sistem Pemilu-Pemilu sebelumnya, kesan trial and error tidak bisa dihindarkan. Oleh karena itu   diperlukan suatu kajian dan evaluasi komprehensif dan berbasis pada riset empirik terhadap sistem dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 untuk perbaikan Pemilu di masa depan yang lebih substansial dan mendasar.

Sebagai flash back, Pemilu Serentak 2019 tidak ujug-ujug (tiba-tiba) terjadi, melainkan setelah melalui kajian dan pergulatan intelektual dan politik di dalam maupun di luar parlemen dengan mengevaluasi pengalaman Pemilu sebelumnya. Berdasarkan kajian akademisi di Fakultas Hukum  Universitas Brawijaya, Pemilu sebelumnya ditandai oleh beberapa hal, yakni: pertama, membuka peluang terjadinya transaksi  politik akibat fragmentasi peta politik yang secara ideologis sebenarnya tidak saling berseberangan.  Kedua, Pemilu sebelumnya memunculkan koalisi pragmatis yang pada akhirnya hanya akan terus menekan Presiden terpilih melalui infiltrasi kepentingan partai pada berbagai kebijakan yang hendak diambil oleh Presiden. Ketiga, relasi Presiden dan DPR terjadi  tumpang tindih dan tidak berjalannya mekanisme checks and balances.

Dengan kata lain, diintrodusir dan dilaksanakannya Pemilu Serentak dalam sistem, norma dan praktik Pemilu di Indonesia dengan tujuan untuk mendekatkan kepada tafsir dan pelaksanaan Pemilu lebih senafas dengan original intent Pasal 22E UUD 1945. Secara praktis melalui Pemilu Serentak diharapkan Pemilu di Indonesia menjadi lebih efisien dari sisi pembiayaan; lebih efektif dari sisi hasil atau outputnya guna mewujudkan pemerintahan yang solid; lebih mudah dari pengorganisasian dan penyelenggaraannya. Dan yang tidak kalah pentingnya mampu memperkuat sistem presidensial dalam ketatanegaraan di Indonesia.

baca juga:

Sejumlah Kelebihan

Penyelenggaraan Pemilu Serentak pada Rabu, 17 April 2019 mengalami plus-minus (kelebihan dan kekurangan). Plusnya antara lain, Pemilu berlangsung aman, lancar  dan damai. Tidak terinformasikan dan terkonfirmasikan dari pihak Penyelenggara Pemilu maupun kepolisian adanya konflik dan bentrokan pisik khususnya yang berakibat jatuhnya korban meninggal dunia diantara para pendukung calon presiden (Capres), partai politik (parpol), calon legislatif (Caleg) dan massa pendukungnya selama masa kampanye maupun saat puncak pesta demokrasi. Secara umum bisa dikatakan, selama berlangsungnya kegiatan pemungutan dan penghitungan suara, stabilitas politik nasional terpelihara dengan dinamis.

Pihak kepolisian, sebagaimana klaim Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pelaksanaan Pemilu tahun ini berjalan dengan aman, damai, dan lancar, dan partisipasi pemilihnya ditaksir mampu menembus 80 persen. Hanya ada tiga masalah kecil terjadi, yakni: peristiwa penganiayaan KPPS di wilayah Sumatera Selatan dengan anggota Linmas, Peristiwa di Sampang rebutan mandat saksi, dan adanya kasus melarikan kotak suara di daerah Sampang.

Pemilu yang aman dan damai tersebut mengundang sentiment positif terhadap perkembangan moneter. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dikabarkan menguat di posisi Rp 13.985, meskipun emudian melemah kembali. Sementara dari lantai bursa, data Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pekan ini tepatnya paska Pemilihan Umum 2019 menunjukkan respon yang positif. BEI mencatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami peningkatan sebesar 1,58 persen ke level 6.507,221 dari 6.405,866 pada penutupan pekan lalu. Menurut analis di bursa efek, trend positif itu dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya karena pelaksanaan Pemilu 2019 yang memberikan katalis positif bagi penguatan IHSG.

Pengakuan akan Pemilu berlangsung aman juga disampaikan kalangan diplomat asing. Duta Besar Kanada Peter MacArthur misalnya, memuji pesta demokrasi terbesar di Indonesia dan menganggapnya sebagai cerminan demokrasi dan menjadi inspirasi bagi dunia.Dubes Jerman untuk RI Peter Schoof mengaku  bangga menyaksikan pesta demokrasi tebesar ketiga di dunia dan menjadi saksi di hari yang penting.Kementerian Luar Negeri Denmark juga tak ketinggalan memberi selamat kepada Indonesia yang berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar ketiga di dunia dan berjalan damai. Sementara Dubes Australia Gary Quinland memberi selamat, dan mengakui sebagai Pemilu paling kompleks yang pernah diadakan di dunia dalam satu hari.

Sejumlah Kekurangan

Meskipun terdapat banyak kelebihan, Pemilu 2019 tidak luput dengan kekurangan dan kelemahan atau masalah. Diantaranya temuan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno (11/3/2019) adanya 17,5 juta data pemilih 2019 yang dianggap invalid dan data ganda. Pemilih sejumlah 17,5 juta ini terkonsentrasi lahir pada tanggal 1 Juli, 31 Desember, dan 1 Januari. Jumlah pemilih yang lahir 1 Juli sebanyak 9,8 juta, sementara pemilih yang lahir 31 Desember sebanyak 5,4 juta dan pemilih yang lahir 1 Januari sebanyak 2,3 juta. Selain menemukan data tidak wajar, BPN juga menemukan data pemilih invalid, pemilih manipulatif dan data pemilih ganda.

Berita buruk lain yang terjadi sebelum Pemilu adalah terkait temuan  surat suara tercoblos di dua lokasi di Selangor, Malaysia, pada Kamis (11/4/2019).  Temuan ini berawal dari laporan Relawan PADI (Prabowo-Sandi). Disebutkan ada dua lokasi temuan surat suara tercoblos. Lokasi pertama Taman Universiti Sungai Tangkas Bangi 43000 Kajang, Selangor.  Di lokasi ini ditemukan surat suara dalam bag diplomatik, kantong plastik hitam, dan 5 karung goni dengan tulisan Pos Malaysia. Sedangkan lokasi kedua adalah kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor ditemukan 158 karung berisi surat suara. Beberapa surat suara tercoblos untuk paslon nomor urut 01.

Masih sebelum Pemilu,  dalam catatan Bawaslu RI terjadi masalah berupa adanya pemilih di 237.382 TPS yang belum menerima surat pemberitahuan atau C6 dari KPPS sampai 16 April 2019. Hingga Selasa (16/4) pukul 21.00 WIB, ada 3.250 TPS yang belum disiapkan. Kemudian 1.703 TPS yang KPPS-nya belum menerima perlengkapan logistik seperti kotak suara dan surat suara. Dari total logistik yang diterima KPPS, ada kotak suara dalam kondisi tidak tersegel di sedikitnya 6.474 TPS.  Bawaslu juga mengawasi akses TPS penyandang disabilitas agar gampang menggunakan hak pilihnya. Ada 2.366 TPS yang sulit dijangkau atau tidak bisa diakses bagi penyandang disabilitas.

Sementara saat pelaksanaan pemungutan suara, setidaknya ada 10.520 TPS yang logistiknya tidak lengkap dan 3.411 TPS yang surat suaranya tertukar. Selanjutnya, 2.487 TPS yang mulai pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 WIB. Kemudian 5.143 TPS ditemukan tidak memasang DPT. Dan 17.226 TPS tidak memasang tata cara memilih di sekitar lokasi berdirinya. Selain itu ada 20.834 TPS tidak menyediakan alat bantu tunanetra. Pengawas juga menemukan adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di 436 TPS dan terdapat saksi yang menggunakan atribut yang memuat unsur atau nomor urut peserta Pemilu di 2.490 TPS.

Selain itu ditemukan ada KPPS di 4.589 TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih calon tertentu dan terdapat intimidasi pemilih di 250 TPS. Menjelang penghitungan suara di TPS, pengawas menemukan kejadian 3.066 TPS mengalami kekurang surat suara. 860 TPS yang KPPS-nya mencoblos sisa surat suara tidak terpakai. Ada pula KPPS yang memutuskan menutup TPS sebelum pukul 13.00 waktu setempat, ini terjadi di 3.066 TPS. Ditemukan pula  sejumlah saksi di 584 TPS tidak bersedia menandatangani formulir C1 berhologram pasca penghitungan. Juga ada 885 TPS yang saksinya tidak diberikan salinan form C1. Sebanyak 889 TPS tercatat  Pengawas Pemilu tidak diberikan salinan form C1.  Data tersebut didapat dari 121.993 dari total 809.000.

Isu Besar dan Substansial

Pada Pemilu Serentak 2019 terdapat sejumlah isu krusial, yang bisa dikatakan sebagai kendala dan ancaman serius bagi upaya mewujudkan Pemilu yang diidealisasikan. Diantaranya pertama, isu inefesiensi Pemilu 2019. Dari data yang ada, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,8 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.  Alokasi anggaran ini naik 3 persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran Pemilu sebesar Rp 16 triliun. Bukan hanya pemerintah yang harus menanggung biaya besar, partai politik dan calon legislatif (Caleg) harus mengeluarkan dana besar mulai ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk kampanye dan memenangkan kontestasi.

Kedua, isu politik uang di Pemilu 2019 yang masih massif dengan modus yang makin canggih. Bahkan terjadi 19 Operasi Tangkap Tangan (OTT) sepanjang masa tenang 14-16 April 2019. Rata-rata mereka yang ditangkap karena diduga akan membagi-bagikan uang atau serangan fajar. Dari 19 kasus OTT, 10 kasus di antaranya dilakukan oleh tim sukses atau calon legislatif (caleg) Partai Gerindra. Sementara sembilan OTT dilakukan oleh tim sukses atau caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ketiga, isu kemanusiaan dimana banyak korban yang meninggal dunia dan jatuh sakit saat kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber hingga hingga Rabu (24/4/2019), tercatat 119  petugas di 25 provinsi meninggal dunia paska Pemilu 2019, dan  548 petugas lainnya dilaporkan sakit atau menjalani perawatan. Dari Pengawas Pemilu (Panwaslu) tercatat 33 orang meninggal dunia di 10 provinsi, dengan 566 lainnya mendapat musibah.  Selain itu,  15 anggota kepolisian gugur usai bertugas mengamankan jalannya Pemilu 2019.  Hal ini merupakan tragedi kemanusian yang demikian mengundang keprihatinan banyak kalangan karena belum pernah terjadi sepanjang pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Bahkan mungkin juga di dunia.

Keempat, isu kekacauan di Pemilu 2019 sangat menggema di sejumlah daerah hingga nasional. Mulai dari masalah distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, surat suara tercoblos lebih dulu, kelalaian dan kesalahan Penyelenggara Pemilu khususnya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan (KPPS) dalam melaksanakan tugasnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS), input data atau real count yang ditingkahi adanya kekeliruan dan kelemotan yang dilakukan oleh KPU,  pro kontra hasil quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei terkait hasil Pemilu dan lain sebagainya. 

Kelima, isu sistem presidensial yang solid dan berkinerja prima. Ihwal ini memang tidak bisa diprediksi sekarang karena presiden dan wakil presiden terpilih masih dalam proses penghitungan suara oleh KPU. Namun mengamati selintas hasil Pilpres 2019 yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas (ditaksir hanya selisih 10 persen) maupun hasil Pileg 2019 dimana perolehan kursi antara partai politik (parpol) penguasa dengan parpol oposisi berimbang (53:37%), diperkirakan bisa mempengaruhi dan menganggu soliditas pemerintahan baru yang terbentuk paska Pemilu 2019—setidak-tidaknya pada tahap awal. Bahkan kemungkin terbentuknya koalisi pragmatis paska Pemilu 2019 dengan target beroleh kursi di kabinet, sangat mungkin terjadi sehingga bisa berdampak terhadap kinerja pemerintahan baru. 

Perombakan atau Perbaikan?

Mencermati penyelenggaraan Pemilu 2019 yang sarat dengan nilai plus-minus, sejumlah kalangan menawarkan gagasannya; ada yang bersifat radikal dan ada yang gradual. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tampaknya diantara salah salah pakar hukum tata Negara yang menghendaki dilakukannya perombakan sistem Pemilu.  Eks Ketua MK itu bahkan berharap Presiden Indonesia yang nantinya terpilih segera merevisi Undang-Undang Pemilu. Sistem dan subsistem yang dirombak diantaranya terkait sistem Pemilu: apakah proporsional terbuka atau tertutup, keserentakan penyelenggaraan Pemilu, petugas lapangannya (KPPS?)  harus sama dan lain-lain, termasuk isu jual beli suara di internal Caleg dalam satu parpol.

Sedangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan Pemilu secara nasional dan lokal. Pemisahan Pemilu adalah solusi untuk mengatasi kerumitan Pemilu 2019. Usulan tersebut pernah disampaikan sejumlah lembaga Pemilu dan koalisi masyarakat sipil. Rancangan Pemilu Serentak saat itu ialah pelaksanaan Pemilu Serentak nasional meliputi Pilpres, pemilihan anggota DPR RI dan pemilihan anggota DPD RI. Lalu dua atau 2,5 tahun kemudian diselenggarakan Pemilu Serentak lokal meliputi Pemilihan Kepala Daerah, pemilihan anggota DPRD provinsi dan pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota. Terkait usulan sejumlah pihak agar Pemilu dipisahkan antara Pilpres dan Pileg, Perluden menilai itu bukan jalan keluar untuk perbaikan demokrasi di tanah air. Menurut dia, pemisahan Pileg dan Pilpres justru mengembalikan rancangan Pemilu seperti pada 2004, 2009 dan 2014.

Satu paket dengan usulan perbaikan tersebut adalah terkait dengan Penyelengggara Pemilu. Perbaikan harus dilakukan terhadap sistem seleksi/rekrutmen  yang seyogianya lebih mengedepankan kepada profesionalitas, integritas, independensi dan kompetensi, khususnya pada jajaran Penyelenggara Pemilu di tingkat pusat (hulu) karena Penyelenggara Pemilu di level bawah pada dasarnya merupakan potret dari Penyelenggara Pemilu di tingkat atas. Tanpa perbaikan mendasar dari sisi Penyelenggara Pemilu di level pusat, maka sehebat apapun sistem Pemilu tidak akan dapat terwujud secara nyata karena pada dasarnya suatu organisasi dengan seperangkat sistem dan peraturan perundangan pada implementaisnya sangat tergantung pada faktor manusianya (the man behind the gun).

Diatas itu semua, perbaikan suatu sistem Pemilu sejatinya tidak bisa dilakukan terlalu terburu-buru, dan apalagi berada dalam suasana batin dan rasio yang tidak normal atau labil karena mencermati begitu banyaknya masalah yang terjadi pada Pemilu 2019. Jika Pemilu Serentak baru kali pertama dilaksanakan, tentu trial and errornya  masih tinggi. Dipastian sulit tercapai derajat kesempurnaan. Jika dilakukan perombakan mendasar terlalu terburu-buru, maka produk sistem Pemilu yang baru tersebut dikuatirkan tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Perbaikan sistem Pemilu,  mimimal memerlukan waktu sepuluh tahun. Yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perbaikan sistem Pemilu adalah mempertimbangkan dukungan dan kesiapan anggaran dan sarana serta prasarana.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image

News

Kolom

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image

News

Kolom

Politik Dinasti, Oligarki dan Anomali Demokrasi

Image

News

Kolom

Menanti Kebangkitan PPP

Image

News

Kolom

Paska Penolakan Pemulangan Mantan ISIS

Image

News

Formula E yang Jadi Rame

Image

News

Kolom

Tantangan Internal PAN dan Kekacauan Politik Nasional

Image

Ekonomi

Kolom

Kambing Hitam Seretnya Pertumbuhan Ekonomi

Image

News

Kolom

Negara Sandiwara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

KBRI Seoul Korsel Tutup Sementara Pelayanan Keselamatan Bersama

KBRI dan Indonesia Investment Promotion Centre Seoul ditutup sementara terkait virus Corona.

Image
News

Polri Minta Satgas Pantau Sumber Dana Petahana Saat Kampanye Pilkada Serentak  

Petahana yang menjadi calon kepala daerah berpotensi untuk melakukan politik uang demi dapat kembali terpilih dalam pilkada.

Image
News

Pemerintah Hormati Kebijakan Arab Saudi Tangguhkan Sementara Penerimaan Jemaah Umrah

Pemerintah menganggap, kebijakan itu diambil tentu dengan mempertimbangkan kepentingan umat yang lebih besar.

Image
News

Sri Puguh Lepas Jabatan Dirjen PAS, Yasonna: Sudah Ada Penggantinya

Kementerian Hukum dan HAM telah menyiapkan nama menggantikan posisi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami.

Image
News

Menguak Keajaiban Besi Berdasarkan Al-Qur'an

Sebagai benda yang dapat memudahkan kebutuhan manusia, nyatanya besi bisa saja menjadi benda yang dapat mendekatkan diri kepada Allah.

Image
News

PGRI Apresiasi Perlakuan Polisi terhadap Tersangka Susur Sungai

PB PGRI mengapresiasi perlakuan aparat kepolisian terhadap ketiga tersangka kasus susur sungai.

Image
News

KKSB Egianus Kogoya Serang Pos TNI, Dua Orang Luka-luka Satu Tewas

Kelompok Egianus melakukan serangan pada saat masyarakat di sekitar pos sedang melakukan acara bakar batu

Image
News

Tak Terpapar Corona, Ma’ruf Amin Harap Jamaah Indonesia Tidak Terkena Embargo Umrah

Sedang diusahakan supaya yang menunggu dan yang sudah ada tetap (bisa umrah).

Image
News

Malam Ini, Penyidik KPK Sisir Mantan Sekretaris Nurhadi di Jakarta

Kami menindaklanjuti informasi keberadaannya ada di Jakarta sehingga malam ini teman-teman sedang bergerak ke lapangan

Image
News
Pilkada 2020

149 Pasangan Calon Perseorangan Ikuti Pilkada Serentak 2020

Seluruh bakal calon perorangan tingkat kabupaten-kota memasuki tahapan verifikasi administrasi mulai 27 Februari.

terpopuler

  1. Bela Anies yang Diserang Bertubi-tubi Gegara Banjir, Tengku: Sosok Begini Mau dijegal? Gile Ndro

  2. Emosi Lihat Nasib Guru di Sleman, Tengku: Guru Dibotaki dan Dipermalukan? Sementara Koruptor Ramai-ramai ke Penjara Bisa Bawa Koper Pakaian

  3. Mantan Anggota Polisi yang Tembak Atasannya di Polsek Cimanggis Bebas dari Dakwaan Primer

  4. 5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan

  5. Pelaku Sudah Diamankan, Begini Kronologis Sopir Ambulans Dipukul Saat Bawa Jenazah

  6. Aspal Sirkuit Ujicoba Formula E Dibongkar, Komisi Pengarah: Ini Tidak Semulus yang Dinyatakan

  7. Wanita Boleh Berwudu Tanpa Melepas Jilbab? Berikut Penjelasannya

  8. Video Kekerasan Terhadap Muslim di New Delhi Viral, Tagar #ShameOnYouIndia Trending di Twitter

  9. Ini Kerugian Deddy Corbuzier Pasca Konten YouTube Dicomot Tanpa Izin

  10. Gubernur Mangkir di RDP Komisi V, DPR, Azis Syamsudin: Kita Panggil Hingga Tiga Kali

fokus

Hutan Kecil Terarium
Target SDGs
Catatan 100 hari Jokowi-Ma'ruf Amin

kolom

Image
Ujang Komarudin

Banjir Jakarta: Menenggelamkan atau Menaikkan Popularitas Anies?

Image
Zainul A. Sukrin

Membaca Hambatan Anies di 2024

Image
Achsanul Qosasi

Memimpin Tanpa Menyalahkan

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Banjir Jakarta Menghanyutkan Elektabilitas Anies Baswedan?

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kala Buku, Akses dan Minat Baca Orang Indonesia Belum Sinkron

Image
Gaya Hidup

Literasi

Kepala Perpusnas: Budaya Baca Bangsa Indonesia Tidak Rendah

Image
Gaya Hidup

Literasi

Rakornas Perpusnas, Penguatan Budaya Literasi Wajib untuk SDM Indonesia Unggul

Sosok

Image
News

6 Potret Danpaspampres Maruli Simanjuntak Bareng Putrinya, Kompak di Berbagai Kesempatan

Image
News

Santap Menu Angkringan hingga Nikmati Es Teh Plastikan, 10 Aksi Gibran Rakabuming Kulineran di Pinggir Jalan

Image
News

5 Fakta Penting Maruli Simanjuntak, Komandan Paspampres Menantu Luhut Pandjaitan