image
Login / Sign Up

Petugas KPPS yang Meninggal Dunia Tidak Dapatkan Uang dari BPJS Ketenagakerjaan

Yudi Permana

Pemilu 2019

Image

Ilustrasi - Asuransi | AKURAT.CO/Ryan

AKURAT.CO, Salah satu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Fakhrul (50) di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang Meninggal Dunia pada Sabtu (20/4) kemarin, tidak mendapatkan Uang Asuransi dari BPJS Ketenagakerjaan. 

Tidak tercovernya Petugas KPPS sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut menjadi perbincangan dari masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu.Seperti diungkapkan Dian warga Kelurahan Sukajadi, yangmenilai absennya asuransi kerja yang menjadi hak Petugas KPPS merupakan sebuah kelalaian.

"Tepatnya, kelalaian pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujarnyadi Baturaja, Rabu (24/4/2019).


Menurut dia, penyelenggara pemilu sepatutnya mendaftarkan Petugas KPPS ke BPJS Ketenagakerjaan, karena mereka bekerja secara adhoc (sementar), dan tidak dihitung sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).


"Hal ini sangat penting karena pekerjaan sebagai KPPS memiliki resiko kecelakaan kerja, bahkan kematian. Nah, inilah yang tidak diantisipasi KPU, sehingga ketika ada korban siapa yang menjamin mereka kalau tidak didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan," ujarnya.


Oleh karena itu, lanjut Dian, sebagai solusinya KPU harus menanggung biaya pengobatan dan membayarkan hak pekerja yang meninggal, dan setara dengan asuransi BPJS Ketenagakerjaan.


"Sedangkan solusi jangka panjangnya yaitu pemerintah harus melakukan revisi Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 untuk mengatur tentang hak Petugas KPPS agar mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ucapnya.


Sementara itu secara terpisah, Ketua KPU Ogan Komering Ulu, Naning Wijaya melalui Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara, Yudi Risandi mengatakan terkait meninggalnya Petugas KPPS di Ogan Komering Ulu tersebut pihaknya telah menyalurkan santunan uang kepada ahli waris atas nama lembaga.


"Santunan ini kami berikan tidak menggunakan anggaran KPU Ogan Komering Ulu, melainkan sumbangan para komisioner karena memang tidak ada anggarannya," ujar Yudi.
[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Penundaan Pilkada hingga Desember 2020 Dinilai Cukup Ideal

Image

News

Pilkada 2020

KPU RI Diminta Segera Laksanakan Perppu Nomor 2 tentang Pilkada Serentak 2020

Image

News

Pilkada Dilaksanakan 9 Desember, Sejumlah KPPS di Maluku Utara Belum Terbentuk

Image

News

Wabah Corona

Selama Dua Bulan Terakhir, 66 Orang di Karawang Dilaporkan Meninggal Dunia Akibat Virus Corona

Image

News

Menjadi (kan) Pemilih Antifobia Covid-19

Image

News

Pilkada 2020

Ridwan Kamil Minta KPU Jabar Responsif dan Inovatif Selama Pandemi COVID-19

Image

News

Dokumen Belum Lengkap, KPU Kembali Da