image
Login / Sign Up

Bawaslu DKI Akan Pelajari Laporan Dugaan Kesengajaan Salah Input Data KPU

Muslimin

Image

Petugas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) melakukan proses rekapitulasi surat suara di tingkat kecamatan di GOR Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu (20/4/2019). Rekapitulasi surat suara kecamatan Kembangan mulai dihitung kembali dari TPS yang ada di enam wilayah kelurahan yang telah selesai pencoblosan pada 17 April 2019 yang lalu. Adapun enam wilayah yaitu Kembangan Utara, Kembangan Selatan, Meruya, Joglo, Srengseng, Meruya Utara dan Meruya Selatan. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta akan mempelajari terlebih dahulu laporan Badan Pemenangan Provinsi (BPP) Prabowo-Sandi terkait dugaan kesengajaan dalam salah input data dari form C1 ke dalam Sistem Hitung (Situng) KPU.

Ketua Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Puadi, jika laporan tersebut memenuhi syarat, maka laporan tersebut akan diplenokan.

"Kami akan pelajari dulu terkait ketersyaratan formil materil, apabila memenuhi syarat maka akan diplenokan dan diregistrasi. Setelah diregistrasi ada waktu 14 hari dan kami akan undang pelapor kembali, baru kemudian terlapor," kata Puadi, di Bawaslu DKI, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (20/4/2019).

baca juga:

Dalam laporannya BPP Prabowo-Sandi melaporkan tiga pihak ke Bawaslu DKI, yakni KPU RI, KPU Jakarta timur dan petugas yang diduga telah melakukan kesalahan input form C1.

Dalam 14 hari itu Bawaslu DKI akan bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan proses penyelidikan klarifikasi.

Meski belum masuk 14 hari apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan pelanggaran pemilu makan laporan akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembahasan dugaan pelanggaran.

"Apabila ada akan ditindaklajuti dengan penyidikan, dari penyidikan baru diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum," kata Puadi.

Dijelaskan Puadi sepanjang laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil, maka Bawaslu DKI wajib untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Puadi juga mengatakan pelapor membawa ketentuan pasal 532 UU Nomor 7/2017 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Serta pasal 536 UU Nomor 7/2017 yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Seperti yang diberitakan sebelumnya, BPP DKI Prabowo-Sandi melaporkan KPU, KPU Jakarta Timur, dan petugas yang diduga telah melakukan kesalahan input form C1 ke Bawaslu DKI Jakarta.

Ketua Advokasi dan hukum BPP Prabowo-Sandi, Yupen Hadi, mengatakan, mereka menolak pernyataan yang disampaikan KPU bahwa kesalahan input data itu adalah kesalahan manusia.

Ia meminta Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten untuk melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah betul-betul kesalahan manusia atau modus lain.

"Berikan kepastian kepada kami bahwa itu bukan kecurangan itu betul betul kesalahan manusia, kami tidak bisa percaya sepenuhnya hanya kepada KPU, tapi harus dari Bawaslu," ujar dia.[]

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

FOTO Bedah Buku Kontestasi Elektoral dan Keterbelahan Publik

Image

News

Prabowo-Airlangga Bahas Stabilitas Politik di Parlemen Hingga Sistem Pilkada

Image

News

5 Fakta Menarik Kais Saied, Profesor "Robocop" yang Menang Pilpres Tunisia

Image

News

Rentan Korupsi Politik, ICW Sarankan KPU Gandeng KPK di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Penataan Kampung Akuarium, Kebijakan Populis Anies Memupuk Suara untuk Pilpres 2024

Image

News

PPP: Bicara Tentang Move On Kita Perlu Mencontoh Pak Prabowo

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

News

Penyebab 61 Daerah Belum Tandatangani NPHD Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Pulau Paling Unik di Jepang, Ada yang 'Dijajah' Kucing dan Dievakuasi saat Topan Hagibis

Ada Pulau Hantu Gunkajima

Image
News

Penyidik KPK Giring Terperiksa dari Mapolrestabes Medan, Diduga Terkait OTT Wali Kota Medan

Namun, dia menyebut tidak ada lagi yang diperiksa dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan.

Image
News

Besok Revisi UU KPK Berlaku, Ferdinand: Tak Ada Kewenangan KPK yang Dipreteli

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi akan berlaku secara otomatis pada Kamis (17/10/2019) besok.

Image
News

Dari Kudus hingga Lampung Utara, ini 5 Bupati yang Terkena OTT KPK 2019

Ada banyak kepala daerah yang terciduk OTT KPK

Image
News

LIPI Khawatir Amandemen UUD 1945 Hapus Pemilu Langsung

Kalau itu (UUD 1945 dimandemen) halnya maka pilpres menjadi tidak ada lagi.

Image
News

Mardani Ali Sera: Saya Sedih Terjadi Bencana KPK Dilemahkan

Mardani beberkan terdapat beberapa pasal dalam UU KPK hasil revisi yang justru melemahkan lembaga antirasuah.

Image
News

IA Tewas dalam Tawuran di Depok, Tetangga: Orangnya Sopan

“Saya lihat udah sering tawuran di Depok makanya harus ada ketegasan dari semua pihak."

Image
News

Legislator DPRD Jabar: Polemik Sekda Kota Bandung Bisa Pengaruhi Psikologis ASN

Menurutnya, persoalan terkait sekda Kota Bandung harus segera diselesaikan, karena perannya yang strategis dalam roda pemerintahan Bandung.

Image
News

PKS Tegaskan Konsisten Jadi Oposisi Pemerintah

Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu.

Image
News

Tragis, Begini Nasib Terkini Kota Marawi di Filipina yang Pernah Dikuasai ISIS

Ada banyak tantangan yang mengganggu proses pemulihan di Marawi

trending topics

terpopuler

  1. Nekat Terobos Jalur Beton Basah, Pengendara Motor ini Dicuekin Pekerja Proyek

  2. Astronaut Muslim Malaysia Bersumpah Atas Nama Allah: Bumi Itu Bulat

  3. Anggota DPRD DKI Minta Gaji Rp500 Juta, Warganet: Mending Mundur Aja Pak

  4. Kapal Pesiar Senilai Rp792 Miliar Merapat di Tanjung Priok, Begini Fasilitasnya

  5. Sempat Ramai Soal Bersihnya Banjir di Jepang, Namun Ternyata...

  6. Nilai Investasi Palapa Ring Rp22 Triliun, Rocky Gerung: Buat Ngintelin WA Emak-emak?

  7. Perjuangan Menikahi Cut Meyriska, Roger Danuarta: Aku Rela Melepas Segalanya

  8. Beda dengan RI, Pemda China Justru 'Sikut-Sikutan' Beri Karpet Merah kepada Investor

  9. Satu Keluarga Ditemukan Hidup Terisolasi 9 Tahun di Pertanian Belanda

  10. Pelantikan Presiden, Sudjiwo Tedjo: Larangan Unjuk Rasa Mohon Dipertimbangkan Kembali

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

5 Pesona Katharine Grace, Istri Fadli Zon yang Jarang Tersorot

Image
News

Bertemu PM Hungaria hingga Kembali ke Gerindra, 10 Potret Sandiaga Uno Pasca Gagal Nyawapres

Image
News

7 Fakta Sumarni Kamaruddin, Satu-satunya Sosok yang Diikuti Tommy Soeharto di Instagram