image
Login / Sign Up
Image

Sunardi Panjaitan

Jurnalis Akurat.co

Merawat Indonesia Kita

Image

Pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin (kiri) dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (kanan) bersalaman jelang debat visi, misi dan gagasan di panggung debat capres dan cawapres kelima di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4/2019). Debat penutup kali ini mengusung tema Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keuangan, Investasi dan Industri | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Setelah melewati fase yang cukup panjang, hari ini, 17 April 2019, masyarakat Indonesia secara bersama-sama akan merayakan puncak pesta demokrasi di Indonesia. Masyarakat Indonesia akan menentukan pemimpin bangsa beserta wakil-wakil rakyat untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.

Ada 16 partai politik peserta pemilu dengan 7.968 calon anggota DPR RI dan puluhan ribu calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Lalu ada 807 calon anggota DPD RI. Dan yang paling utama ada 2 pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yakni Joko Widodo – KH. Ma’ruf Amin serta Prabowo Subianto – Sandiaga Salahuddin Uno.

Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang memisahkan antara pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres), pemilu 2019 adalah gabungan dua pemilihan di waktu yang bersamaan. Masyarakat “dipaksa” untuk memilih pemimpin negara yang menjalankan roda pemerintah sekaligus juga memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan di waktu yang sama. Penggabungan antara pileg dan pilpres dalam satu tarikan nafas ini, menjadikan masyarakat hanya fokus calon presiden. Sementara calon wakil rakyat yang akan duduk di parlemen, seperti terlupakan bahkan “tidak dianggap” sama sekali. Pamor mereka kalah total dibandingkan calon Presiden dan Wakil Presiden.

baca juga:

Apapun pilihan masyarakat pada pemilu ini, hal itu merupakan hasil dari kampanye yang cukup panjang mulai dari September 2019 hingga April 2019. Selama rentang waktu tersebut, masing-masing peserta pemilu baik partai politik maupun pasangan capres/cawapres beradu strategi, adu gagasan, hingga berupaya melakukan penggiringan opini publik demi satu tujuan: meraih simpati publik dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya.

Seribu macam cara dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu untuk menyakinkan masyarakat bahwa merekalah yang terbaik untuk mendapatkan amanah rakyat. Para pendukung pun tidak kalah antusias mendukung masing-masing kandidatnya. Bahkan antusiasme pendukung ini kadang-kadang sudah berada pada titik yang mengkhawatirkan.

Pemilu 2019, disadari atau tidak, telah menjadikan masyarakat Indonesia terbelah dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin serta kelompok pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kedua kelompok besar ini sejak jauh-jauh dari sudah saling memberikan stigma yang negatif kepada para pendukung capres/cawapres yang lain seperti cebong vs kampret, NKRI vs anti NKRI, pendukung Pancasila vs pendukung Khilafah, Komunisme vs HTI, dan lain-lain. Stigma-stigma negatif ini membuat kedua kelompok seperti membangun tembok besar satu sama lain yang membuat kedua kelompok ini sulit untuk dipertemukan.

Kondisi ini diperburuk dengan narasi-narasi dangkal dan mengerikan yang diproduksi oleh elit-elit politik yang berada dilingkaran kedua pasangan capres/cawapres. Sebut saja beberapa contoh, seperti narasi tentang pemilu 2019 sebagai perang Baratayuda dan Armageddon ala Amien Rais atau perang total ala Jenderal (Purn) Moeldoko, Kepala Staf Kepresiden. Narasi yang dibangun oleh para elit politik tersebut, tidak untuk memperkuat persatuan dan menjaga kerukunan bangsa meskipun pilihan politik berbeda. Sebaliknya, justru melahirkan ketakutan-ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Kondisi ini semakin diperparah dengan massifnya penyebaran hoaks dan fitnah yang dilakukan oleh kedua kelompok pendukung capres/cawapres.

Indonesia Setelah Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) sejatinya merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki keadaan bangsa. Pemilu adalah instrument untuk menegakkan kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Melalui pemilu, masyarakat dapat secara langsung menggunakan haknya untuk menentukan pemimpin bangsa untuk periode selanjutnya. Pemilu juga menjadi jalan bagi rakyat untuk “menghukum” pemimpin yang dianggap tidak mampu menjalankan amanat konstitusi untuk mensejaterahkan rakyatnya.

Dengan konsepsi tersebut, pemilu seharusnya merupakan ajang kegembiaraan dan euphoria. Pemilu adalah pesta demokrasi terbesar bagi rakyat. Sehingga sebagai sebuah pesta, pemilu harus dilakukan dengan kegembiraan dan suka cita. Rakyat datang ke lokasi-lokasi pemungutan suara, tidak memendam rasa kekhawatiran karena narasi perang total atau perangBaratayuda yang digaungkan oleh para elit politik tersebut.

Pemilu 2019 yang menghabiskan anggaran sekitar Rp24 triliun, menjadi momentum bagi rakyat Indonesia untuk menentukan arah bangsa 5 tahun kedepan. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak kalah berat diperiode yang akan datang. Tingkat kesenjangan ekonomi yang masih tinggi dimana kekayaan negara dikuasai oleh 1 persen warga negara,  perekonomian global yang penuh ketidakpastian, pengangguran yang masih tinggi serta rongrongan terhadap ideologi bangsa yang terus terjadi, menjadi beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia.

Oleh karena itu, siapapun capres/cawapres serta anggota DPR/DPRD yang terpilih pada pemilu ini, diharapkan mampu menjadi aktor yang mampu menyatukan seluruh potensi bangsa untuk menghadapi tantangan yang ada. Pemimpin terpilih juga diharapkan mampu menjadi jembatan rekonsiliasi kedua kelompok pendukung capres/cawapres yang kini saling berseberangan.

Kita berharap, stigma-stigam negatif yang disematkan kepada pendukung capres/cawapres seperti cebong, kampret, anti NKRI, anti Pancasila, dan sebagainya akan hilang seiring dengan terpilihnya pemimpin bangsa di pemilu 2019. Elit-elit politik juga tidak terus menerus memproduksi narasi-narasi yang membangun ketakutan ditengah-tengah masyarakat. Jika ditemukan adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu, undang-undang telah memberikan jalur penyelesaiannya yakni lewat Mahkamah Konstitusi. Berdebatlah di ruang pengadilan. Jangan mengumbar narasi-narasi yang justru memprovakasi masyarakat untuk bertindak diluar hukum dan konstitusi.

Selamat memilih pemimpin! Selamat menikmati pesta demokrasi!

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

Ekonomi

Jokowi Diminta Cari Menteri yang Bisa Selesaikan Rumitnya Masalah Masyarakat

Image

News

Tiga Sikap Politik Prabowo dalam Rapimnas di Bogor

Image

Ekonomi

Ormas Sipil Sebut Nama-Nama Menteri Kabinet Jokowi Jilid II Sarat Transaksi Politik dan Bisnis

Image

Ekonomi

Pelantikan Presiden

Bukan Sandi Uno, Dosen UI Ini Calonkan 3 Nama Bakal Posisi Menteri BUMN

Image

News

Bila Gerindra Masuk Kabinet Jokowi, Akbar Tanjung: Enggak Ada Masalah

Image

News

Datang ke Rampinas Gerindra di Hambalang, Rocky: Oposisi Mendatangi Pengundang

Image

News

UU KPK Berlaku Besok, Pengamat Perkirakan Ini Alasan Jokowi Tak Juga Keluarkan Perppu

Image

Ekonomi

Pelantikan Presiden

Kadin Sebut Bahlil Lahadalia Pantas Masuk Jajaran 'Pembantu' Jokowi Jilid II

Image

News

PDIP: Partai Oposisi Gabung ke Pemerintah Bukan Hal yang Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

5 Pulau Paling Unik di Jepang, Ada yang 'Dijajah' Kucing dan Dievakuasi saat Topan Hagibis

Ada Pulau Hantu Gunkajima

Image
News

Penyidik KPK Giring Terperiksa dari Mapolrestabes Medan, Diduga Terkait OTT Wali Kota Medan

Namun, dia menyebut tidak ada lagi yang diperiksa dan pemeriksaan sudah selesai dilakukan.

Image
News

Besok Revisi UU KPK Berlaku, Ferdinand: Tak Ada Kewenangan KPK yang Dipreteli

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi akan berlaku secara otomatis pada Kamis (17/10/2019) besok.

Image
News

Dari Kudus hingga Lampung Utara, ini 5 Bupati yang Terkena OTT KPK 2019

Ada banyak kepala daerah yang terciduk OTT KPK

Image
News

LIPI Khawatir Amandemen UUD 1945 Hapus Pemilu Langsung

Kalau itu (UUD 1945 dimandemen) halnya maka pilpres menjadi tidak ada lagi.

Image
News

Mardani Ali Sera: Saya Sedih Terjadi Bencana KPK Dilemahkan

Mardani beberkan terdapat beberapa pasal dalam UU KPK hasil revisi yang justru melemahkan lembaga antirasuah.

Image
News

IA Tewas dalam Tawuran di Depok, Tetangga: Orangnya Sopan

“Saya lihat udah sering tawuran di Depok makanya harus ada ketegasan dari semua pihak."

Image
News

Legislator DPRD Jabar: Polemik Sekda Kota Bandung Bisa Pengaruhi Psikologis ASN

Menurutnya, persoalan terkait sekda Kota Bandung harus segera diselesaikan, karena perannya yang strategis dalam roda pemerintahan Bandung.

Image
News

PKS Tegaskan Konsisten Jadi Oposisi Pemerintah

Kami menyediakan diri untuk menjadi yang meningkatkan dan menyelamatkan marwah demokrasi dengan berada di oposisi itu.

Image
News

Tragis, Begini Nasib Terkini Kota Marawi di Filipina yang Pernah Dikuasai ISIS

Ada banyak tantangan yang mengganggu proses pemulihan di Marawi

trending topics

terpopuler

  1. Tak Temukan Postingan Istri Dandim Soal Penusukan Wiranto, Mpu Jaya Minta Bantuan Netizen

  2. Nilai Investasi Palapa Ring Rp22 Triliun, Rocky Gerung: Buat Ngintelin WA Emak-emak?

  3. Viral! Pekerja Terima Surat Tagihan Iuran Rp30 Juta dari BPJS, Ini Faktanya

  4. Satu Keluarga Ditemukan Hidup Terisolasi 9 Tahun di Pertanian Belanda

  5. Sejumlah Orang Terbuka Menolak Jokowi-Ma'ruf, Arie Kriting: Untung Bukan Rakat Dorang

  6. Pelantikan Presiden, Sudjiwo Tedjo: Larangan Unjuk Rasa Mohon Dipertimbangkan Kembali

  7. Warganet Ramai-ramai Serukan "Delete Facebook", Ada Apa?

  8. Saat akan Ditangkap, Staf Protokol Wali Kota Medan Tabrak Petugas KPK dan Melarikan Diri

  9. Ketua RT: Wong Ndak Pernah Kumpul Warga, Jadi Tak Tahu Persis Kerjanya, Tahu-tahu Dibawa Densus

  10. Kesaksian Warga Sumatera Saat Kerusuhan Wamena, Emerensia: Mending Saya yang Mati Daripada Kita Semua Mati, Kata Suami Saya

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

5 Pesona Katharine Grace, Istri Fadli Zon yang Jarang Tersorot

Image
News

Bertemu PM Hungaria hingga Kembali ke Gerindra, 10 Potret Sandiaga Uno Pasca Gagal Nyawapres

Image
News

7 Fakta Sumarni Kamaruddin, Satu-satunya Sosok yang Diikuti Tommy Soeharto di Instagram