image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Merayakan Puncak Ritual Politik 2019

Image

Petugas memasukkan logistik Pemilu 2019 ke kotak suara saat proses persiapan distribusi di Kecamatan Menteng, Jakarta, Senin (15/4/2019). Proses pendistribusian ke tps masing-masing kelurahan diperkirakan akan tuntas sehari sebelum hari pencoblosan pada 17 April 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, akhirnya pada Rabu 17 April 2019, bangsa Indonesia melaksanakan kegiatan Pemilu. Pada Pemilu 2019,  tercatat 16 partai politik peserta Pemilu, dua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, 7.968 calon anggota DPR RI, 807 calon anggota DPD dan ribuan calon anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) bersaing ketat agar terpilih menjadi presiden dan Wakil Presiden serta anggota parlemen dengan cara merebut hati pemilih yang jumlahnya mencapat 190.779.969 pemilih (DPTHP III) dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak  810.329 TPS.

Pemilu 2019 mempunyai sejumlah perbedaan signifikan dibandingkan dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada Pemilu 2019 merupakan penggabungan antara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten/kota atau Pemilu Legislatif (Pileg). Penggabungan dua Pemilu tersebut berdampak pada surat kertas suara (ballout paper) akan sangat tebal dan atau lebar. Karena harus memuat antara lain nomor dan tanda gambar partai dengan warna berbeda-beda (lima warna), nama calon anggota DPR, DPD dan DPRD, dan nomor urut serta nama Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Presiden (Cawapres).

Perbedaan antara Pemilu 2019 dengan Pemilu-pemilu sebelumnya berdampak terhadap kompleksitas dari sisi pengaturan perundangan, manajemen dan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana, dan sebagainya. Selain itu dengan penggabungan antara Pilpres dengan Pileg mengakibatkan, kontestasi menjadi kian sengit dan pemilih dalam menentukan pilihannya  tidak mudah sebagai akibat bertambahnya jumlah partai politik dan calon legislatif peserta Pemilu.

baca juga:

Diatas itu semua, Pemilu 2019 dapat dikatakan sebagai eksperimen baru dalam demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, trial and error pada sejumlah pengaturan perundangan  dan manajemen Pemilu  tidak dapat dihindarkan. Misalnya, dalam hal ambang batas parlemen yang sebelumnya 3,5 persen menjadi 4 persen, penggunaan  teknik Sainte Lague untuk menghitung suara menggantikan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), penggunaan kotak suara berbahan kardus menggantikan alumumium, dan lain sebagainya. Harapannya tentyu saja trial and error dalam sistem dan disain Pemilu ini bermuara kepada terwujudnya konsolidasi dan demokrasi substansial.

Gonjang ganjing

Sebagai suatu perhetalan akbar yang menelan anggaran tidak kurang Rp 24 trilun dan  bertujuan untuk memilih calon-calon pemimpin bangsa di tingkat nasional dan lokal, mudah dipahami manakala Pemilu  dirundung berbagai masalah. Pada tahap awal, yang paling menyita perhatian publik adalah terkait dengan proses pendaftaran peserta Pemilu yang berlangsung Oktober 2017. Kala itu banyak partai politik (parpol) calon peserta Pemilu yang tidak dapat memenuhi proses pendaftaran melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Bahkan diantaranya dinyatakan oleh KPU tidak lolos.

Sontak saja, parpol yang dinyatakan tidak lolos tersebut  menggugat KPU melalui Bawaslu. Hebatnya lagi Bawaslu mengabulkan gugatan parpol tersebut sehingga diberi kesempatan untuk diverifikasi ulang dan hasil akhirnya banyak parpol yang semula tidak lolos Sipol berubah menjadi dibolehkan mengikuti proses berikutnya. Setelah melalui tahapan mengikuti tahap verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU sebanyak 16 parpol berhak menjadi peserta Pemilu 2019.

Hal lain yang banyak menyita perhatian publik dan tentu saja menguras energi tidak sedikit dari KPU dan jajarannya adalah terkait dengan data pemilih. Data pemilih ini sejak awal sudah mulai bermasalah atau dipermasalahkan, yakni: sejak dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam bentuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Kemudian berlanjut hingga sat proses pencocokan dan penelitian (Coklit), penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) hingga saat ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terakhir yang  kemudian dijadikan Salinan DPT (SDPT) yang digunakan untuk Pemilu 2019 adalah DPTH-III. Tiga masalah pokok yang  menjadi problem DPT pada Pemilu 2019 adalah terkait komprehensivitas, kemutakhiran dan akurasi, atau diringkas menjadi problem kuantitas dan kualitas data pemilih.

Masalah-masalah lain yang menonjol pada Pemilu 2019 diantaranya terkait dengan penggunaan kotak suara berbahan kardus sebagai pengganti alumunium, mantan narapidana koruptor berhak menjadi calon legislatif, tingkat kepatuhan yang relatif rendah dari parpol dan calon legislatif dalam pelaporan dana kampanye,  politik uang dan politik sembako yang masih cukup massif dalam kampanye Pemilu, pendidikan politik, pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu yang dianggap minim terhadap pemilih, maraknya ujaran kebencian dan hoaks di media sosial, temuan surat suara tercoblos di Pemilu Luar Negeri (Selangor Malaysia),   dan lain sebagainya.        

Aktor Pemilu

Sebagai suatu perhelatan akbar yang kompleks dan berjalin berkelindan dengan berbagai berbagai aktor dan instansi lainnya adalah mustahil dan hanyalah mimpi belaka seluruh tahapan Pemilu secara nasional dapat dilewati dengan mulus. Pasti disana sini akan ada masalah, kekurangan dan kelemahan. “Tidak ada gading yang tidak retak”, demikian pepatah mengatakan. Bahkan di kalangan Penyelenggara Pemilu ada pameo: “jangankan salah, benar saja dapat dipersalahkan”. Artinya, bagi Penyelenggara Pemilu berbagai respon dari kalangan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan Penyelenggara Pemilu harus dianggap hal wajar sebagai resiko pekerjaan sebagai komosioner Penyelenggara Pemilu. 

Esensi atau substansi Pemilu adalah kedaulatan pemilih. Oleh karena itu, wajar dan masuk akal manakala tumpuan dan harapan akan keberhasilan Pemilu 2019 yang lebih berkualitas dan berintegritas banyak tergantung pada pemilih. Bahkan boleh dikatakan, pemilih menjadi aktor paling penting saat kegiatan Tungsara maupun hasil Pemilu. Oleh karena itu, harapan, seruan dan desakan moral yang kuat agar pemilih menjadi pemilih berkualitas dan berintegritas pada Pemilu 2019 merupakan suatu hal yang mudah dipahami.

Kriteria pemilih seperti ini harus ditunjukkan dengan sikap penolakan terhadap segala bentuk pemberian atau iming-iming  uang atau bentuk-bentuk materi lainnya guna mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Bahkan pemilih harus disuntik keberanian untuk melaporkan praktik busuk seperti itu kepada Pengawas Pemilu. Pemilih berkualitas adalah pula pemilih yang secara partisipatif dan nyata berbondong-bondong datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya dan juga ikut memantau proses penghitungan suara hingga selesai.

Tetapi segera harus dicatat, prilaku politik pemilih sangat ditentukan dari aktor dan elit politiknya. Para elit politik nasional dan lokal tidak boleh melakukan inisiatif dan manuver politik dengan menggunakan kekuatan uang untuk mempengaruhi pemilih, khususnya saat Tungsara. Yang tidak kalah pentingnya, elit politik harus mengajak seluruh pemilih merayakan puncak acara ritual Pemilu  dengan gembira dan penuh suka cita dalam semangat kekeluargaan dan saling menghormati perbedaan pilihan politik. Serta menunjukkan sikap kenegarawanan dan legowo dengan   menerima hasil Pemilu 2019 secara gentlemen, elegan dan sportif, atau siap menang atau kalah.

Tetap Waspada

Secara umum dapat dikatakan berbagai problem yang menyelimuti tahapan Pemilu 2019, dapat dilewati dengan selamat. Bahkan  anggota KPU Viryan Azis tiga hari menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara (12/4/2019)  memastikan proses persiapan pemungutan suara di Pemilu 2019 sudah hampir rampung 98 persen. Meskipun demikian, berapapun persennya sisa masalah tetap harus menjadi perhatian serius. Apalagi sifat problem Pemilu sangat unik, terutama karena potensial munculnya problem yang tidak diduga (unpredictable) sangat tinggi, terutama pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara (Tungsara).

Boleh dikatakan, Tungsara adalah ujian akhir dari Penyelenggara Pemilu  dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Andaikata seluruh tahapan Pemilu sudah berhasil dilaksanakan, lalu pada ujung kegiatan Tungsara berantakan, banyak terjadi pelanggaran dan apalagi kecurangan,  tentu segala jerih payah yang sudah dilaksanakan sebelumnya oleh KPU bisa terancam sia-sia. Oleh karena itu, jajaran Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) harus lebih fokus, fokus dan fokus menyukseskan puncak acara ritual Pemilu, yakni: Tungsara.

Bahkan jika kegiatan Tungsara pada Rabu 17 April 2019  dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, KPU abupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat sudah selesai, sebaiknya tetap menahan diri dan waspada sambil menunggu dinamika politik paska Pemilu 2019. Harapannya tentu saja tidak ada parpol peserta Pemilu yang mengajukan  sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) atau pengaduan pelanggaran kode etik terhadap Penyelenggara Pemilu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Melainkan cukup diselesaikan dan diakhiri hingga saat rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU.

Kewaspadaan berlaku pula bagi kandidat yang berkompetisi di Pemilu 2019. Dari mulai Capres dan Cawapres, calon anggota DPR, DPD dan DPRD serta para tim kampanye dan tim suksesnya, khususnya yang akan menjalankan tugas sebagai saksi saat Tungsara. Spirit atau ruhnya adalah berkompetisi dengan  bersih,  fair, sportif dan elegan.  Dalam wujud tidak melakukan tindakan atau aksi negatif, misalnya: politik uang baik tunai, atau non tunai, intimidasi di TPS dan apalagi melakukan kekacauan dabn kericuhan sebagai respon terhadap proses dan hasil Tungsara. Bukankah semua parpol dan kandidat peserta Pemilu 2019 sudah berikrar untuk melakukan seluruh tahapan Pemilu secara damai?  

Tetapi jika diyakini dan disertai bukti valid telah terjadi pelanggaran dan kecurangan saat Tungsara yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu atau kompetitor Pemilu serta sesuai dengan pengaturan yang terdapat dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, pihak-pihak yang memiliki legal standing sebaiknya menggugat hasil Pemilu melalui MK dengan tetap menjunjung keadaban berpolitik dan memelihara  stabilitas dan kondusivitas politik nasional serta kepentingan kesatuan dan persatuan bangsa diatas segala-galanya, dan para pihak tergugat/teradu juga harus legowo dan siap menghadapi dan mensikapinya dengan profesional dan proporsional.  Sebab, menggugat ke ranah hukum hasil Pemilu sesungguhnya merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dilindungi oleh UU yang harus dihormati, khususnya oleh pihak yang digugat.[]

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image

Olahraga

Kolombia 0-0 Chile

Diperkuat Pemain Andalan, Chili-Kolombia Berakhir Tanpa Gol

Image

News

Kolom

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image

Olahraga

Tim Nasional Kolombia

Queiroz Perjelas Polemik James Rodriguez Tak Masuk Timnas Kolombia

Image

News

Selamatkan Pemilih dari Serangan Pasukan Siber

Image

News

Kolom

DPR Baru, Keraguan Baru

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sambil Menyeruput Kopi, Doni Monardo: Kopi Karo Harus Bisa Setara dengan Segelas Wine

"Ini seperti reuni," kata Edy sebagaimana dalam pernyataan tertulis.

Image
News

Deretan Tokoh Muda yang Diprediksi Direkrut Jokowi Masuk Kabinet

Namun Jerry mengatakan bukan semua mileneal bisa duduk di kabinet harus diseleksi dulu.

Image
News
TMMD 106

Lewat TMMD, Kodim Purwakarta Buatkan Jalan Permudah Akses Warga ke Kota

TMMD tersebut sangat bermanfaat dan membantu seluruh warga di Desa Cisaat dan Desa Ciparungsari.

Image
News

Wapres Tiongkok Dijamu di Rumah Dinas Loji Gandrung, Taj Yasin: Jateng Sangat Siap Menerima Investor RRT

Di hadapan Wang Qishan, Taj Yasin mengatakan Solo merupakan kampung halaman Presiden Jokowi.

Image
News
DPR RI

Habib Aboe Sebut PKS Ingin Hadirkan Politik Dinamis Tanpa Kegaduhan

"Kita bukan kelompok oposisi yang eksklusif, kita siap berdialog dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa dan negara"

Image
News

Permintaan Edy Rahmayadi ke Masyarakat

“Untuk itu, mari sama-sama kita jaga dan lestarikan, sehingga jadi tempat yang indah,” katanya.

Image
News

Nostalgia di Solo, Wapres Tiongkok Nyanyikan Bengawan Solo Versi Cina

Sebelumnya, Wang Qishan mengunjungi Museum Purbakala Sangiran di Kabupaten Sragen.

Image
News

ASN Diperiksa KPK Harus Izin Gubernur Edy Rahmayadi, Kejaksaan: Ini Bisa Jadi Alasan Mangkir, Bisa Saja Berkilah Belum Ada Surat

"Kita tetap berpedoman dengan prosedur penegakan hukum."

Image
News
Pelantikan Presiden

Polres Metro Jakarta Selatan Turunkan 1.000 Personel Kawal Pelantikan Presiden

Kekuatan yang dikerahkan 1.000 orang dibantu personel dari Kodim, Polda dan unsur TNI lainnya

Image
News

Ajudan Wali Kota Medan Kembali Dibawa KPK untuk Penggeledahan

"Udah sampai sini aja ya bang," kata petugas.

trending topics

terpopuler

  1. Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

  2. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  3. 10 Potret Manis Annissa Soebandono Tampil Anggun di Kehamilan Anak Pertama

  4. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  5. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  6. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  7. Akun Twitter Rocky Gerung Dicuri, Ferdinand: Pembunuhan Akun Tak Dibenarkan

  8. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  9. Said Didu Sebut Sri Mulyani Anti Kritik, Marzuki Alie: Lama-lama Merasa Hebat Lebih Dari Tuhan

  10. KPK Ditantang Bongkar Korupsi Gajah dan Naga, Jangan Hanya Kelas Bupati atau Wali Kota

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas

Image
News

Dicekal DPR hingga Dituding Jual Aset Pertamina, ini 5 Kontroversi Menteri BUMN Rini Soemarno

Image
Ekonomi

Masuk 'Asia's Power Businesswomen' Forbes, ini 5 Fakta CEO Ruparupa Teresa Wibowo