breaking news: KPK Curiga Ada Bupati Pakai Duit COVID-19 Demi Pencitraan Jelang Pilkada

image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Peneliti Senior Jaringan Demokrasi Indonesia DKI Jakarta

Pemilu 2019 di Era Post Truth

Kolom

Image

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo usai debat capres pemilu 2019 di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019). Dalam debat capres ke-2 ini mengambil tema seputar topik pengelolaan energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Tidak lama lagi, bangsa Indonesia akan melaksanakan pemungutan dan penghitungan pada Rabu, 17 April 2019. Pemilu 2019 mempunyai karakteristik khusus dari Pemilu sebelumnya. Yakni:  digabungkannya menjadi satu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi atau Pemilu Legislatif (Pileg). Pada saat bersamaan, Pemilu 2019 berada dalam suatu era yang oleh sementara kalangan disebut dengan Post Truth.

Istilah post-truth sendiri pertama kali diperkenalkan Steve Tesich, dramawan keturunan Amerika-Serbia  di majalah The Nation ketika menulis tentang perang Teluk dan Iran (1992). Melalui esainya tersebut Tesich menunjukkan kegalauannya yang mendalam terhadap perilaku politisi/pemerintah. Kemudian istilah tersebut dipopulerkan oleh penulis Amerika, Ralph Keyes (2004) dalam bukunya, “The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life”.

Sejak itu, diskursus Post Truth menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat dan pemikir politik. Tak heran jika kemudian, Oxford Dictionary (OD) menganugerahi kata "Post-Truth" sebagai "Dictionary Word of the Year 2016". Hal ini terjadi karena peningkatan 2000 persen penggunaan kata tersebut pada tahun 2016. Menurut OD, era Post Truth  berkaitan dengan atau menunjukkan keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada menarik emosi dan kepercayaan pribadi.

baca juga:

Di sejumlah negara, termasuk negara yang selalu mengklaim kampiun demokrasi yakni: Amerika Serikat, fenomena Post Truth benar-benar menjadi kenyataan dengan berbagai modus. Calon Presiden Donald Trump dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai Presiden AS di Pemilu Presiden 2016 ditengarai banyak kalangan memanfaatkan era Post Truth dengan cara membombardir lawan politiknya dengan ‘fake news’ atau penyebaran informasi bohong secara sengaja untuk menipu orang, serta politik identitas yang streotif dan destruktif.

Hebatnya,  Trump terpilih sebagai presiden AS  mengalahkan Hillary Clinton, kandidat dari Partai Republik yang mendapat dukungan banyak politisi beken dan terpengaruh, termasuk dari mantan Presiden AS sebelumnya Barack Obamaa.  Sementara di Inggris, post-truth memenangkan referendum untuk keluar dari Uni Eropa, atau dikenal juga dengan istilah Brexit (Britain Exit).

Merambah Indonesia

Bagaimana dengan Indonesia? Dalam kajian Syahganda Nainggolan, Pendiri Sabang Merauke Circle, post-truth politik di Indonesia  sudah berlangsung lama. Misalnya, dilakukan Rieke Elvira dan Eriyanto, "Post-Truth and Religious Sentiment that Change the Political Landscape and Its Outcome in 2017 Jakarta Gubernatorial Election", Fisip-UI, 2017 menyimpulkan bahwa strategi post-truth telah dilakukan oposisi terhadap Ahok dengan berbagai "fake news", fitnah, sentimen agama, Hoaks dan sebagainya untuk menjatuhkan Ahok. 

Sayangnya, riset ini berbeda dengan investigasi media terbesar Eropa "The Guardian" dalam "'I felt disgusted': Inside Indonesia's fake Twitter account factories", Juli 2018, yang mengungkapkan pengakuan tim media sosial Ahok yang berbulan-bulan memproduksi fitnah, Hoaks dan berbagai "fake news" dengan bayaran yang mahal.

Berkhirnya Pilkada DKI 2017 dengan hasil dramatis dan banyak di luar perkiraan lembaga survei tidak serta merta mengubur era Post Truth. Bahkan terus mengalami metomorfasis hingga menjelang Pemilu 2019. Teoritik era Post Truth ini mestinya mengakibatkan munculnya kesadaran baru untuk menjadikan kebenaran sebagai panglima karena sejatinya era Post Truth muncul sebagai reaksi atas terjadi penggelapan terhadap kebenaran sejati. Namun alih-alih kebenaran otentik dan orsinal yang muncul, malah justeru makin banyak lagi modus dan praktik  ketidak kebenaran.  Salah satu indikasinya dengan maraknya ujaran kebencian dan Hoaks

Dalam catatan Kementerian Kominfo, selama Agustus-Desember 2018 terdapat 62 konten Hoaks  terkait Pemilu 2019. Hoaks paling banyak teridentifikasi pada Desember 2018.  Contoh Hoaks paling terkenal mengenai 7 (tujuh) kontainer surat suara, sudah dicoblos Rabu (2/1/2019) malam. Setelah ditinjau langsung oleh KPU dan Bawaslu ke  Kantor Bea Cukai Tanjung Priok, Jakarta Utara lokasi dimana tujuh kontainer tersebut berada, ternyata informasi tersebut tak lebih sekadar isapan jempol belaka.  Selain Hoaks berisi surat suara sudah tercoblos,  Hoaks yang dilakukan  Ratna Sarumpaet yang kasusnya kini tengah bergulir di pengadilan, tidak kalah menghebohkan.

Belum hilang dari ingatan kasus tujuh kontainer berisi surat suara tercoblos dan kasus Ratna Sarumpaet, KPU kembali dihantam isu server yang digunakan untuk Pemilu berada di luar negeri (Singapura) dengan target untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu.  Oleh karena isu ini dianggap berbahaya jika dibiarkan dan akan dapat mendelegitimasi KPU, sejurus kemudian KPU melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/4/2019).

Hoaks kini sudah berkembang sedemikian rupa. Sasarannya juga beragam. Bahkan kedua Capres yakni Joko Widodo dan Prabowo Subianto menjadi sasaran tembak Hoaks. Joko Widodo diserang dengan isu sebagai anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Joko Widodo menolak tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya, orang tua dan keluarga besar muslim. Sedangkan Prabowo diisukan sebagai mendukung khilafah dan melarang tahlian. Prabowo  menepis tuduhan tersebut tidak tepat. Seraya menjelaskan bahwa latar belakang ibunya  seorang Nasrani dan tumbuh di lingkungan Nasrani.

Makin Canggih

Di era Post Truth yang benar bisa salah, dan yang salah bisa benar. Atau keduanya dibuat samar, baik dalam bentuk komunikasi verbal atau diskursus maupun dalam bentuk praksis atau aksi. Dalam masa kampanye Pemilu,  apa yang diekspresikan oleh elit politik acapkali dinilai tidak sunyi dari ketidakbenaran, mesikipun mengaku berbasis pada data  empirik yang valid.

Pada Pemilu 2019,  sejumlah lembaga di bidang pemasaran politik dan lembaga survei banyak kebanjiran job atau order dengan misi menaikkan tingkat popularitas, kesukaan dan elektabilitas  partai politik ataupun kandidat yang bertarung di Pemilu 2019. Hal tersebut sah-sah saja di era demokrasi kontraktual seperti sekarang ini.

Yang menjadi persoalan, pemasaran politik dan jajak pendapat mengenai elektabilitas partai politik atau kandidat tidak sepenuhnya menggunakan metodologi ilmiah  standar. Ironsinya lagi, muncul sinyalemen adanya intervensi mengenai atas hasil pemasaran politik dan hasil jajak pendapat. Akibatnya masyarakat/pemilih dirugikan karena  tidak memperoleh gambaran (capture) yang tepat mengenai citra diri dan rekam jejak partai politik atau kandidat secara otentik.

Di sisi lain, prilaku sebagian kandidat yang mengikuti kontestasi di Pemilu 2019  masih cenderung mengedepankan politik pragmatis, transaksional atau politik uang. Para kandidat sadar betul bahwa saat kampanye Pemilu adalah masa tanam. Berapapun biaya politik yang  dibutuhkan, akan diupayakan digelontorkan. Karena para kandidat itu berkeyakinan, jika terpilih menjadi wakil rakyat segala biaya politik yang telah dikeluarkan akan bisa kembali—sekalipun misalnya harus dengan melakukan korupsi politik atau jual beli pengaruh.

Cara berfikir dan prilku kandidat ini mirip dengan yang berada di alam sadar pemilih. Sebagian pemilih menganggap Pemilu adalah masa panen raya. Bahkan tidak sedikit yang menerapkan politik aji mumpung dengan melakukan ‘pemerasan’ terhadap kandidat. Alasannya, jika tidak pada masa kampanye Pemilu kapan lagi memanfkan kandidat. “Toh setelah Pemilu, belum tentu para wakil rakyat terpilih tersebut masih akan mengingat atau memperjuangkan nasib masyarakat’, demikian kira-kira cara berfikir pemilih saat Pemilu.

Pemilih Menentukan

Pemilu 2019  di era Post Truth memang tengah terjadi pengjungkirbalikan kebenaran menjadi sesuatu yang relatif dan asbsurd. Padahal dalam politik itu seharusnya ada nilai-nilai luhur dan permanen yang harus diperjuangkan. Bukan sekadar berhenti menjadi tataran naratif dan normatif, melainkan juga harus menjadi realitas. Karena Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan realitas masyarakat yang makin berkeadaban dan sejahtera lahir dan batin.

Untuk mewujudkan Pemilu semacam ini  tidak mudah. Namun tidak mudah bukan berarti tidak bisa dilakukan dan diwujudkan. Kemungkinan untuk mewujudkan realitas masyarakat politik yang dicitakan tersebut bukan mustahil. Hal ini  karena banyak negara yang berhasil mengubah kondisi dan situasi masyarakat dan bangsanya dari sebelumnya terpuruk menjadi pulih, terkonsolidasi dan maju serta sejahtera melalui jalan Pemilu. Disini peran elit politik sebagai katalisator sangat menentukan kepada pendulum politik yang diharapkan.

Tetapi perubahan politik di era post trut tidak bisa hanya diserahkan kepada elit politik. Peran masyarakat/pemilih sangat menentukan. Bahkan pada Pemilu 2019, saatnya  masyarakat menunjukkan taringnya dengan berani menolak dan tidak memilih partai politik atau kandidat yang berkampanye di Pemilu 2019 dengan cara-cara pragmatis dan destruktif.  Hal tersebut sebagai bentuk nyata dari sanksi hukum (law inforcenment)  dari masyarakat terhadap partai politik dan kandidat yang bertarung di Pemilu 2019.  Bahkan sangat tepat jika Pemilu 2019 dijadikan kuburan massal bagi partai poltik dan kandidat semacam itu.

Sebaliknya, masyarakat didorong untuk memberikan apresiasi dan imbalan (reward) dengan cara memilih partai politik dan kandidat yang melakukan kampanye sesuai peraturan perundangan. Harapannya, supaya partai politik dan kandidat semacam ini diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membawa masyarakat dan bangsa Indonesia kearah yang lebih berkualitas paska Pemilu 2019. Sebagai bangsa  berpengalaman dalam menyelenggarakan Pemilu,  saatnya masyarakat/pemilih di Pemilu 2019 mewujudkan era Post Truth itu dengan prilaku kebenaran yang lebih hakiki dan nyata di bidang politik, dan bukan justeru dengan ketidakbenaran semu dalam berbagai bentuk dan modusnya.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Kolom

Rebranding Pilkada Serentak 2020

Image

News

Kolom

Kontroversi RUU HIP

Image

News

Kolom

New Normal dan Mengerucutnya Oligarki

Image

News

Kolom

Rasisme Tertolak di Dunia yang Beradab!

Image

News

Kolom

Ancaman Gangguan Kejiwaan di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Milenial Reform

Image

News

Kolom

Jebakan Kampanye Virtual di Pilkada 2020

Image

News

Kolom

Rasisme Itu Dosa Asal Amerika

Image

News

Kolom

Salah Urus dan Salah Pengurus

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kecam Pelecehan Seksual, Al-Azhar dan Mufti Mesir Tegaskan Pakaian Bukan Penyebab Terjadinya Pemerkosaan

Pakaian wanita kerap disebut sebagai akar terjadinya pemerkosaan

Image
News

Rajin Temui Ketua Partai, Jika AHY Masuk Kabinet, Perlukah Publik Cemas Kekuatan Oposisi Melemah?

Bisa saja AHY masuk karena reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.

Image
News

PDIP Akui Pencopotan Rieke dari Baleg Terkait Omnibus Law dan RUU HIP

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Mba Rieke sudah berjuang habis-habisan.

Image
News
DPR RI

PKS Harap Penangkapan Maria Pauline Dapat Membongkar Aktor Lainnya

"Kemana saja uang yang berhasil dicurinya itu mengalir."

Image
News

Rencana Kontingensi Merapi Disusun Ulang, Selaraskan Protokol COVID-19

Dikatakannya, perancangan kontigensi bersama BNPB dan BBPTKG ini disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19

Image
News

Wow, Pangeran Abu Dhabi Beri Hadiah Masjid di Kota Kelahiran Jokowi

Rencana pembangunan masjid membutuhkan lahan sekitar tiga hektare.

Image
News

Melestarikan Pancasila

Rakyat tak butuh ketuhanan yang berkebudayaan. Dan rakyat tak butuh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Image
News
Wabah Corona

Jadi 'Kluster Mega', Sekolah Islam di Australia Picu Ratusan Kasus Infeksi Corona

Dikabarkan sekolah islam, Al-Taqwa telah memicu setidaknya 102 kasus infeksi baru. Dinilai sebagai kluster kedua terbesar di Victoria

Image
News
Wabah Corona

774 Tahanan Polda Metro Jaya Jalani Rapid Test Covid-19

"Rapid test ini bertujuan mencegah penularan atau memutus mata rantai virus Covid-19," kata Yusri.

Image
News

Berwawasan Luas dan Disiplin Alasan PDIP Tunjuk M Nurdin Gantikan Rieke di Baleg DPR

Nurdin memiliki wawasan yang luas terhadap sejumlah permasalahan.

terpopuler

  1. Dukung Anies Timbun Laut di Ancol, PKS: Ini Bukan Reklamasi, Tapi Revitalisasi

  2. Rieke Digeser dari Pimpinan Baleg, Kemungkinan PDIP Goyah Dukung RUU HIP

  3. Gantikan Posisi Vicky Prasetyo di Program Okay Boss, Onadio Leonardo: Antara Happy dan Sedih

  4. 5 Fakta Menarik Lee Seo-won, Aktor Muda yang Pilih Mundur dari Dunia Hiburan Setelah Terlibat Kasus

  5. Kisah Wanita Berkaki Terpanjang Kedua di Dunia, Sempat Minder saat Kecil

  6. Kerap Main HP hingga Larut Malam, Anak 11 Tahun Dicekik Ibunya hingga Tewas

  7. Cerita Warganet Pernah Satu Sekolah dengan Nagita Slavina, Sering Salat Zuhur Bareng

  8. Dicecar Saat Rapat Bareng DPRD, Anak Buah Anies Akui Penimbunan Laut di Ancol Bagian dari Reklamasi

  9. Lupakan Sejenak Tentang Lobster, Ternyata Menteri Edhy Suka Pakai Kemeja Biru Lho!

  10. Kisruh Lahan Buatan di Ancol, Dirut: Bukan Reklamasi Ini Perluasan Daratan, Kan Nempel ke Darat

fokus

Lebaran di Tengah Pandemi
Pulih dengan Terapi Musik
Wabah Corona

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Melestarikan Pancasila

Image
Achsanul Qosasi

Renasionalisasi BUMN

Image
Muhtar S. Syihabuddin

Kami Cinta Polisi Sekaligus NKRI

Image
UJANG KOMARUDIN

Marah-marah dan Ancaman Reshuffle

Wawancara

Image
Ekonomi

Eksklusif Restrukturisasi, Babak Baru Pertamina Melangkah ke Kancah Dunia

Image
News

DPR RI

Interview Ketua Komisi X Soal Kisruh PPDB: Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Kurang Sosialisasi

Image
Olahraga

Shin Tae-Yong

Ini Petikan Lengkap Wawancara Shin Tae-Yong yang Dipersoalkan PSSI

Sosok

Image
News

Rayakan 15 Tahun Pernikahan, 6 Potret Mesra AHY dan Annisa Yudhoyono

Image
Hiburan

Tampilannya Bikin Kaget, Ridwan Kamil Unggah Foto Lawas Bareng Istri

Image
News

Jarang Tersorot, 7 Potret Terbaru Rieke Diah Pitaloka yang Makin Memesona