image
Login / Sign Up

Survei Litbang Kompas Berpolitik? Ini Analisis Denny JA

Dedi Ermansyah

Menuju Pilpres 2019

Image

Pendiri LSI, Denny JA menjelaskan kelemahan dan kelebihan tiga bakal calon presiden Indonesia | Istimewa

AKURAT.CO, Pengamat Politik yang juga pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mempertanyakan hasil survei Litbang Kompas yang menggambarkan elektabilitas pasangan capres 01 Jokowi-Ma’ruf menurun. Sementara pasangan capres 02 perlahan naik sehingga selisih keduanya tak begitu jauh.

Survei Litbang Kompas yang dilakukan 22 Februari-5 Maret 2019 menunjukkan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf sebesar 49,2 persen. Sementara, elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 37,4 persen. Adapun sebanyak 13,4 persen responden masih menjawab rahasia.

Lewat laman Facebook pribadinya, Denny JA mempertanyakan apakah Litbang Kompas sedang berpolitik dengan temuan survei tersebut.

baca juga:

Berikut catatan Denny Denny JA, Rabu (20/3/2019).

Apakah Kompas Bermain Politik?

Terlalu banyak bumbu politik mengomentari data statistik.  Itulah kesan awal saya membuka WA di jaringan pribadi (japri), pagi ini, Rabu 20 Maret 2019.

“Bisakah kita percaya survei Litbang Kompas bro Denny?” Apakah Kompas bermain politik? Dengan redaksi yang berbeda begitu banyak yang bertanya hal yang sama soal publikasi survei Harian Kompas di hari itu.

Jokowi digambarkan menurun dari 52.6 persen (Okt 2018) ke 49.2 persen (Maret 2019). Prabowo dinyatakan menaik dari 32.7 persen (Okt 2018) menuju 37.4 persen (Maret 2019). Pesannya: Jokowi hati-hati! Belum aman!

Kompas memang menyajikan pula simulasi yang ia sebut ekstrapolasi elektabilitas. Jika pemilih yang belum menentukan tidak dihitung, sebanyak 13.4 persen (terbagi proporsional), Jokowi masih unggul: 56,8 persen versus 43,2 persen.

Jika pilpres diselenggarakan di hari survei, sebenarnya Kompas juga mengabarkan Jokowi menang besar: doubel digit, dengan selisih 13,6 persen. Kemenangan Jokowi di 2019 lebih besar dibanding kemenangan Jokowi di Pilpres 2014, yang hanya sekitar 7 persen (mono digit).

Walau dikabarkan menang, kecemasan datang di banyak kubu Jokowi. Kompas menggambarkan Jokowi belum di angka psikologis 50 persen (elektabilitas yang tidak diekstrapolasi). Jokowi juga digambarkan menurun trendnya, hampir di semua kantong pemilih.

Walau dikabarkan kalah, harapan datang dari banyak kubu Prabowo. Trend Prabowo digambarkan menaik. Masih ada satu bulan lagi trend menaik itu terjadi untuk melampaui Jokowi.

Data yang sama, yang mengirimkan pesan yang sama, melahirkan emosi yang berbeda. Kecemasan di pendukung Jokowi (walau masih menang double digit) dan harapan di kubu Prabowo (walau masih kalah double digit)?

Bagaimana saya harus merespon survei litbang Kompas, menjawab para bro dan sis yang membanjiri WA saya pagi ini?

 ***

Saya akan menjawabnya setelah kisah ini. Datang pula info dua bumbu politik, yang tak terlalu saya hitung. Tapi ada baiknya disinggung untuk menggambarkan psiko-sosial sebagai respon survei Litbang Kompas.

Bumbu Politik pertama: sebuah pesan bahwa pemred Kompas Ninuk Pambudi tidak netral lagi. Suaminya Rahmat Pambudi pernah menjadi sekjend HKTI di bawah Prabowo. Suaminya orang dekat Prabowo.

Disertai pula berita dari Kompas sendiri tanggal 7 Maret 2011: Gerindra Ajukan Tiga Nama Calon Menteri. Rahmat Pambudi, suami pemred Kompas, diajukan Prabowo/Gerindra untuk menjadi menteri pertanian, di era pemerintahan SBY.

Diedarkan pula foto Ninuk sedang berjalan dengan Prabowo. Disertakan pula keluhan internal dari senior wartawan Kompas soal kekhawatiran positioning Kompas dalam pilpres kali ini.

Foto dan info itu berlanjutkan pada pertanyaan: apakah kedekatan Pemred Kompas (dan suaminya) pada Prabowo ikut mempengaruhi survei Kompas?

Bumbu Kedua: kesan atau lebih tepatnya opini bahwa Kompas sedang repositioning. Selama ini Kompas dianggap terlalu pro penguasa. Ketika Reuni 212, Kompas tak memberikan berita yang adil.

Kompas harus kembali ke tengah. Dukungan Jokowi di angka 49.2 persen dianggap cukup mewakili psikologis posisi di tengah. Angka itu masih di bawah 50 persen, belum mencapai the magic number kemenangan 50 persen lebih. 

Namun selisih dengan Prabowo masih dibuat dua digit. Selisih dua digit masih menyenangkan kubu Jokowi. Tapi trend Jokowi menurun dan Prabowo menaik, menyebangkan Prabowo. 

Berita survei litbang membuat every body happy. Ini khas Kompas! Pesan ini tidak menihilkan hasil survei Kompas. Tapi ini pesan khas tokoh yang merasa selalu ada kemasan di balik data penting. Kompas dianggap melakukan kemasan tambahan itu.

***

Saya tak pernah menghitung dua bumbu di atas. Saya hanya menganggapnya bunga bunga respon dari data statistik!

Saya hanya ingin mengomentari  dari sisi metodelogi dan cara menarik kesimpulan semata.

Namun justru di sana letak masalah. Survei Kompas hanya memberikan keterangan sangat sedikit soal metodologi. Plus keterangan: kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

Tak ada keterangan dalam metodelogi misalnya, apakah survei menggunakan simulasi kertas suara atau tidak? Pemilih yang ditanya akan memilih siapa secara oral oleh peniliti, selalu mungkin memberi jawaban berbeda jika ia diminta melihat kertas suara yang ada foro pasangan Jokowi dan foto pasangan Prabowo.

Kertas suara yang menyerupai kertas suara persis seperti di TPS nanti sudah dilakukan oleh LSI Denny JA sejak Febuari 2019. Dari simulasi terbatas, ternyata Jokowi lebih diuntungkan jika pemilih ditanya dengan foto. Nuansa seorang Kiai dari Ma’ruf Amin dan wajah populer Jokowi di foto menjadi unsur pembeda.

Tak ada pula keterangan dalam metodelogi bagaimana dengan prosentase response rate. Ini istilah untuk responden yang bersedia menjawab. Banyak pula responden yang tak bersedia menjawab.

Survei yang sama sama memilih sampel dengan random, tapi yang satu memiliki response rate 95 persen (hanya 5 persen yang menolak menjawab), akan memberikan kualitas yang berbeda dibanding yang response rate, katakanlah, hanya 45 persen.

Pasti ada sejumlah responden yang menolak atau berhalangan. Terhadap mereka yang menolak, apakah dicari pemilih pengganti? Bagaimana cara memilih penggantinya? Tanpa panduan sistematis, response rate dapat membuat hasil survei tak akurat.

Tak ada pula keterangan soal kontrol kualitas. Apakah survei Kompas melakukan cek and recek soal jawaban responden. Bagaimana cara mengeceknya? Seberapa banyak yang dicek?

Tanpa cek dan recheck secara cukup dan ramdom, peneliti yang berpengalaman bisa saja hanya mendatangi responden sebagian. Sisa responden, ia isi sendiri di bawah pohon atau di dalam warung.

Ada pula beberapa masalah dalam cara litbang Kompas menarik kesimpulan. Kompas sendiri yang menyatakan margin of error survei itu plus minus 2.2 persen.

Tapi Kompas menyatakan tren dukungan Jokowi menurun dari 52.6 persen menjadi 49.2 persen. Secara statistik itu kesimpulan yang salah. Jika margin of error plus minus 2.2 persen, maka ada rentang margin of error dari plus 2.2 persen dan minus 2.2 persen. Margin of error itu sebenarnya punya rentang 4.4 persen.

Selisih dari 52.6 persen menuju 49.2 persen itu hanya 3.4 persen. Itu masih di bawah margin of error 4.4 persen. Secara nominal ia turun, tapi secara statistik itu tidak signifikan dikatakan turun. Jokowi stabil karena masih dalam rentang margin of error. Begitulah cara membaca data statistik.

Kata trend juga tak tepat diberikan kepada hanya dua data dari dua waktu yang berbeda. Harus ada minimal 3 waktu data, agar sah kita melihat pola: memang ada trend yang menurun dan menurun lagi (dua kali berturut), ataukah sebenarnya itu fluktuasi biasa.

Kompas juga menyatakan selisih Jokowi dan Prabowo sekitar 11.8 persen (49.2 persen- 37.4 persen). Ujar Kompas Prabowo hanya perlu menambah elektabilitas 6 persen untuk membuatnya berubah dari runner up menuju pemenang pilpres.

Kompas langsung berasumsi tambahan 6 persen pada Prabowo otomatis berarti berkurangnya 6 persen pada Jokowi. Jika Prabowo 37.4 persen ditambah 6 persen menjadi 43.4 persen. Jokowi berkurang 6 persen dari 49.2 persen menjadi 43.2 persen.

Sim salabim, Prabowo unggul: 43,4 persen vs Jokowi 43,2 persen!

Inipun kesimpulan yang salah secara statistik. Bertambahnya dukungan pada Prabowo, katakanlah 6 persen, tak otomatis dari dukungan Jokowi. Kompas sendiri menggambarkan ada suara yang belum menentukan pilihan sebanyak 13.4 persen. Bisa saja Prabowo bertambah 6 persen menjadi 43.4 persen, tapi Jokowi tetap 49, 2 persen karena tambahan Prabowo dari suara yang belum menentukan. Jokowi tetap menang!

Hal yang sama dengan menurunnya dukungan Jokowi 6 persen. Itu juga tak otomatis lari mendukung Prabowo. Bisa jadi dukungan Jokowi berpindah menjadi suara yang kembali belum menentukan. Jokowi menjadi 43, 2 persen, Prabowo tetap 37,4 persen. Jokowi tetap menang!

****

Kurang memberi informasi soal metodologi dan problem teknis dalam membuat kesimpulan, itu yang bisa saya komentari. Itulah titik lemah display survei litbang Kompas.

Tapi apakah survei Litbang Kompas berpolitik? Saya tak punya info untuk memberikan respon yang bisa dipertanggung jawabkan.

Hanya satu yang bisa katakan, spesialis lembaga survei seperti LSI Denny JA, SMRC, Indikator, Charta Politika, dalam survei di waktu yang tak terlalu berbeda, memiliki hasil survei yang berbeda.

Empat lembaga itu hasilnya mirip. Jokowi sekitar 52-58 persen. Prabowo sekitar 30-35 persen.

Tapi biarlah  aneka data berhamburan di ruang publik walau berbeda. Sebagaimana kita membiarkan seribu bunga berkembang.[]

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Parpol Mulai Kasak-kusuk Capres 2024, Pengamat Ingatkan Publik Jangan Terkecoh

Image

News

5 Fakta Menarik Capres Kroasia Ava Karabatic, Mantan Model Playboy, Suka Telanjang tapi Cerdas

Image

News

Diisukan Maju Pada Pilpres 2024, Anies: Saya Tetap Fokus di Jakarta

Image

News

Syamsuddin: Sangat Tidak Etis Bicara 2024 di Ruang Terbuka Ketika Kinerja Parpol dan Parlemen Masih Nol Besar

Image

News

DPR RI

Puan Sebut Penambahan Enam Wamen di Kabinet Indonesia Maju Tidak Efisien

Image

News

Syamsuddin Haris Sayangkan Parpol Sudah Bicara Pilpres 2024, Lalu Kapan Mereka Bekerja untuk Rakyat?

Image

News

Digadang-gadang Akan Diusung Nasdem untuk Nyapres Tahun 2024, Ini Jawaban Ridwan Kamil

Image

News

Pengamat Sarankan NasDem Jaga Popularitas Anies Baswedan

Image

News

NasDem Beberkan Kriteria Capres Bakal Pilpres 2024

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Mendikbud Komitmen Memerdekakan Guru dan Murid

Mendikbud Nadiem Makarim berkomitmen memerdekakan unit pendidikan untuk merangsang munculnya inovasi baru di sektor pendidikan.

Image
News

Empat Jenis Air dan Hukum Fikihnya untuk Bersuci

Air adalah benda yang sangat penting untuk bersuci

Image
News

BMKG: Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang di Jaktim-Jaksel

BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai petir dan angin kencang di beberapa daerah di wilayah ibu kota DKI Jakarta.

Image
News

KPK Sebut Pemeriksaan Direktur PT Kani Jaya Sentosa Tak Terkait Yasona Laoly

KPK menyebut bahwa pemeriksaan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa Yamitema T Laoly sebagai saksi tidak ada hubungannya dengan keluarga.

Image
News

MPR: Tidak Ada Bangsa yang Besar Jiblak Ideologi Bangsa Lain

Tidak ada bangsa yang menjadi besar dengan menjiplak ideologi bangsa lain yang tidak sesuai dengan akar budaya dan adat istiadatnya.

Image
News

Bunuh Ayah Kandung, PN Suka Makmue Jatuhkan Hukuman 20 Tahun Penjara pada Pelaku

Pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan vonis hukuman 20 tahun penjara kepada Denis karena terbukti bunuh ayah kandungnya.

Image
News

KPU Sumenep Kekurangan Anggaran Pilkada  Rp12 Miliar

KPU Sumenep, Jawa Timur masih kekurangan dana sebesar Rp12 miliar lebih untuk pelaksanaan pilkada serentak 2020.

Image
News

Mendikbud: Muhammadiyah Mampu Tampilkan Ajaran Islam yang Dinamis

Nadiem Makarim menilai Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menampilkan ajaran Islam yang dinamis.

Image
News

Densus 88 Tangkap Terduga Jaringan Bom Bunuh Diri di Medan

Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan seorang berinisial ADM di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Image
News

Dubes Wajid Tegaskan Indonesia Hormati Kedaulatan Suriah

Duta Besar Indonesia di Damaskus Wajid Fauzi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia menghormati keutuhan Suriah.

trending topics

terpopuler

  1. Klaim Rugi Rp100 Juta, Five Vi Nangis Ingat Susahnya Cari Uang

  2. Tarik Tunai Tak Mengurangi Saldo, Oknum Satpol PP Keranjingan Kuras Uang Bank DKI Hingga Rp32 Miliar

  3. Arie Gumilar Provokasi Karyawan Tolak Ahok, Denny Siregar 'Sentil' Erick Thohir?

  4. Dengar Ahok Pimpin BUMN, Dahlan Iskan: Apakah Ahok Itu Orang Berprestasi?

  5. Pro Kontra Ahok Jadi Bos BUMN, Jansen: Jadi Ingat Saat Ruhut Ditolak Jadi Ketua Komisi III DPR

  6. 5 Potret Menawan Zulay Pogba, Istri Paul Pogba yang Bikin Adem Pikiran

  7. 5 Fakta Unik 'si Bocah Ajaib' Xavi Simons, Umur 16 Tahun tapi Gajinya Sudah Rp18 M per Tahun

  8. Cicipi ASI Sarwendah, Betrand Peto Ungkapkan Rasanya

  9. Jika Ketahuan, ASN, TNI, dan Polri Bakal Dikeluarkan dari Daftar Dukungan Calon Perseorangan

  10. Adik Ketum PBNU Deklarasikan diri Gabung PPP

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Benarkah Bersistem Presidensial?

Image
Erizky Bagus Zuhair

Heritage Port Sunda Kelapa, dari Rempah-rempah ke Pariwisata

Image
UJANG KOMARUDIN

Memerangi Radikalisme

Image
Abdul Aziz SR

Pentingnya Tenaga Ahli DPRD

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
News

7 Potret Bahagia Keluarga Menparekraf Wishnutama Sambut Kelahiran Salima Putri Tama

Image
News

Dipuji Presiden Jokowi, Ini 5 Fakta Menarik Arvila Delitriana Sosok Perancang Jalur LRT Jabodetabek

Image
News

Dari Basket hingga Lari, 8 Gaya AHY saat Berolahraga