image
Login / Sign Up

Menunggu Fatwa Dewan Pers Agar Tak Lagi Serampangan

Yudi Permana

Copycat Suicide

Image

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo saat di temui di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (28/2/2019). | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO Kematian akibat bunuh diri yang dikemas menjadi berita seperti rangkaian drama membuat Stanley menggeleng. Dia prihatin dengan pemberitaan semacam itu. Dewan Pers tidak tinggal diam.

"Saya sudah dua tahun lalu merintis (pembuatan pedoman pemberitaan bunuh diri), tapi karena kesibukan bermacam-macam (belum selesai). Saya kejar kalau bisa tahun ini bisa selesai buku pedoman," kata Stanley di Dewan Pers, siang itu.

Dari pedoman pemberitaan, langkah tegas berikutnya diharapkan dapat ditempuh, misalnya memberikan sanksi kepada media yang melakukan pelanggaran. Tapi soal sanksi, dia belum bisa bicara lebih jauh karena hal itu mesti berpijak pada pedoman yang sekarang sedang dalam proses pembuatan.

baca juga:

"Belum ada aturannya, karena itu harus dibikin pedomannya dulu. Kalau pedoman sudah disepakati, disahkan, nanti pengawasnya di Dewan Pers. Nah yang melanggar kita panggil, baru kita kasih sanksi. Kalau sekarang belum ada pedomannya," kata Stanley.

"Sanksinya sesuai dengan etik. Kalau dia melanggar berkali-kali, pemimpin redaksi kita coret, bisa juga perusahaan pers kita keluarkan sebagai perusahaan yang terverifikasi, atau pemimpin redaksinya diturunkan pangkatnya bukan lagi UKW utamanya dicabut, suruh balik jadi wartawan di jalan."

Menurut Asnil kalau sanksi dari Dewan Pers tidak dipedulikan redaksi, masyarakat yang merasa dirugikan bisa saja menempuh jalur hukum.

“Apabila teguran Dewan Pers tetap dilanggar, ya bisa saja warga melaporkan ke polisi," kata Asnil.

Bagaimana dengan berita-berita serampangan yang sudah beredar, apakah Dewan Pers nanti akan minta media yang bersangkutan mencabutnya? Soal ini, Dewan Pers akan sangat hati-hati karena ada kaitan dengan alat bukti hukum.

"Kalau beritanya sudah menyebar, apanya yang mau dihapus. Untuk menghilangkan jejak digital di Google, bisa juga salah satunya menghapus berita bunuh diri. Tapi harus memperhatikan juga pedoman pemberitaan bunuh diri. Nggak bisa sekonyong-konyong dicabut, karena mencabut bisa menghilangkan barang bukti. Bagaimana kalau dia (media massa) diadukan," kata Stanley.

Soal akan diapakan berita-berita tidak sehat dan sudah terlanjur menyebar ke berbagai platform media, AJI Jakarta menunggu sikap Dewan Pers. "Nah itu yang kita minta fatwa dari Dewan Pers. Cuma untuk pedoman bunuh diri kan belum ada," ujar Asnil.

Anggota Dewan Pers Hendry Chairudin Bangun mengungkapkan telah menerima pengaduan dari keluarga korban bunuh diri. Keluarga merasa sebagian pemberitaaan justru membuat mereka merasa makin trauma.

"Ada yang dibully, stres, bukan dikata-katain, tapi dilihat dengan muka tidak enak oleh tetangga, padahal mungkin itu keluarganya (yang bunuh diri) dan bukan dia, karena dia hanya menjadi korban (bully)," katanya.

Itu sebabnya, Dewan Pers merasa perlu segera membuat pedoman pemberitaan. "Jadi kita ingin sekali supaya berita-berita tersebut ada pedomannyalah," kata dia.

Hendry belum punya data jumlah berita dan media yang menyampaikan informasi secarampangan.

"Kita belum punya angka, justru kita tidak ingin agar berita-berita itu membuat orang lalu punya niat bunuh diri," kata dia.

AJI Jakarta sudah menyodorkan rancangan pedoman pemberitaan isu bunuh diri kepada Dewan Pers. Intinya agar jurnalisme tidak menjadi bagian dari masalah, tetapi ikut berperan dalam upaya mengurangi kasus bunuh diri tiruan, menyampaikan informasi secara etis, serta mengurangi stigma dalam pemberitaan bunuh diri.

Isi rancangan yang diusulkan ke Dewan Pers, antara lain media massa tidak boleh menjelaskan kronologis kematian orang yang bunuh diri atau melakukan percobaan bunuh diri secara mendetail.

"Misalkan di salah satu apartemen K, itu bisa menginspirasi orang untuk melakukan bunuh diri. Menimbulkan pemikiran bahwa di tempat itu adalah tempat bunuh diri," kata Asnil.
Jangan sampai kehidupan keluarga korban juga diekspose habis-habisan ke media.

Tidak menyebutkan alat yang digunakan korban untuk bunuh diri. Asnil yakin kalau poin-poin tersebut di atas dilakukan media, dapat mencegah copycat sucide.

"Kita riset pertama karena melihat pemberitaan bunuh diri seolah-olah menjadi sumber informasi. Jika itu menginspirasi, itu akan berbahaya. Berangkat dari itu kita lihat beberapa pemberitaan baik itu online dan cetak menceritakan sedramatis mungkin, bagaimana talinya, tiangnya yang kuat untuk bunuh diri, atau lokasinya dimana," ujar dia.

Asnil berharap setelah Dewan Pers menerbitkan pedoman, pembuatan berita secara serampangan berkurang, lalu hilang, dan berubah menjadi konten penuh nilai edukasi.

Sekarang ini, AJI Jakarta sudah lebih dulu mengambil langkah-langkah sebelum pedoman dari Dewan Pers diterbitkan, antara lain melakukan sosialisasi kepada jurnalis-jurnalis yang menjadi anggota AJI Jakarta.

"Kami memantau berita bunuh diri, jika ada misalkan di salah satu media mainstream yang menulis berita bunuh diri secara detail, aku langsung kontak petinggi di sana. Dan itu diganti sama mereka. Cuma ya itu, editornya itu banyak yang gak paham," kata Asnil.

Gading mendukung penuh Dewan Pers menerbitkan pedoman pemberitaan itu. Yang terpenting lagi setelah pedoman diterbitkan, diiringi pelatihan tata cara peliputan dan pengemasan berita yang mendidik kepada para jurnalis semua jenjang: muda, madya, utama.

"Karena kalau sudah jadi pedomannya tanpa pembekalan ya percuma juga," kata dia.

Berlandaskan pedoman itu, LBH Pers tentu tidak akan tinggal diam apabila kelak menemukan kasus. LBH Pers bisa mengadukan konten media yang melanggar pedoman itu kepada Dewan Pers agar dapat diproses dan diberikan tindakan.

"Ini sudah ada pedoman, kedepannya jangan melakukan hal yang sama ya," kata Gading.

Gading mengingatkan salah fungsi pers memberikan pendidikan.

Benny berharap media menghentikan pengemasan kematian akibat bunuh diri dibuat seperti drama.

“Di tulisan bunuh diri itu gak usah langsung dijelaskan kalau dia mati bunuh diri, tulis aja kalau dia meninggal atau ditemukan meninggal dimana. Lalu bagian konten itu bisa dibilang bunuh diri ya udah titik gak usah pakai metode.”

Benny menekankan media tidak perlu mengulas asumsi, metode, bahkan hal-hal pribadi korban, juga kehidupannya. Menurut dia tak ada satupun informasi seperti itu yang layak diketahui publik.

“Masalah-masalah detail pribadi orang, jadi kayak nih orang udah meninggal loh. Terus harusnya respect. Dan jadinya kalau kita bisa lebih menghargai detail-detailnya, sama juga membiarkan orang-orang jadi berduka dengan wajar dalam tanda kutip,” kata Benny.

Aspek lain yang perlu diperhatikan media dalam mengedukasi masyarakat yaitu pada bagian akhir berita, sebaiknya ditampilkan pesan untuk mencari bantuan ke orang sekitar atau profesional ketika masalah pemikiran bunuh diri sudah sangat mengganggu individu.

“Nah ini bisa menjadi pertimbangan sih ditambah dengan informasi di bagian akhir, disclaimer gitu, kalau lagi suicide harus kontak kemana. Selain di bagian kontennya sih harus ditambahin ya kalau bunuh diri itu karena berbagai faktor, kebanyakan karena depresi dengan bisa diatasi, dikelola, jadi orang gak cuma tahu ada dramanya gitu. Tapi menambah pengetahuannya gitu,” kata Benny.

Senada dengan AJI Jakarta dan LBH Pers, Benny mendukung Dewan Pers segera menerbitkan pedoman pemberitaan.

“Kami mendorong dewan Pers untuk memunculkan pedoman ini. Perlu adanya pedoman, karena pengetahuan masih rendah. Perlu adanya pedoman-pedoman ini jadi gak sekedar oh yang penting saya udah dapet penjelasan ini dari polisi. Semua terus dijabarin,” kata dia.

“Yang penting banget kita butuh yang namanya pedoman langsung, begitu ada pedoman, semua orang udah ada pemahamannya. Oh iya harusnya saya gak begini-begini, jadi mereka dari awal udah terkapasitasi,” Benny menambahkan.

Menurut Benny, Austria merupakan contoh negara yang menerapkan pedoman pemberitaan yang baik. Sejak muncul kampanye media untuk mengubah cara pemberitaan dan jumlah pemberitaan, tidak lagi media yang menempatkan peristiwa bunuh diri pada halaman depan atau hanya melaporkan informasi pendek-pendek saja.

“Begitu ada pedomannya, gak lagi taruh di depan, gak lagi mendetail, sedikit beritain tentang itu, jadi selalu ada di belakang. Itu menurun drastis 75 persen. So yang ini penting loh kita pertimbangkan bersama bahwa pedoman yang sehat itu penting. Gak sekedar masalah kita melaporkan hal-hal secara mendetail,” ujarnya.

Rancangan Pedoman Pemberitaan Isu Bunuh Diri

Jurnalis harus mempertimbangkan dalam-dalam manfaat sebuah pemberitaan bunuh diri. Kalaupun itu diberitakan keluar (ditayangkan), harus diarahkan kepada konsen atas masalah yang dihadapi pelaku sekaligus juga korban.

Jurnalis menyadari bahwa pemberitaan kasus bunuh diri bisa menimbulkan perasaan traumatik kepada keluarga korban, teman, dan orang-orang di lingkungan korban yang mengenali almarhum korban.

Jurnalis tidak menjadikan pemberitaan bunuh diri secara spesifik, yang merupakan sebagai langkah reaksional, termasuk tidak menjadikan berita hadline.

Jurnalis menghindari penyebutan identitas korban bunuh diri secara gamblang, untuk menghindari aib data masa lalu bagi keluarganya. Identitas adalah semua data dan informasi.

Jurnalis jangan mempublikasikan tulisan atau menayangkan gambar atau foto dan video tentang kasus bunuh diri. Dan harus mempertimbangkan dampak imitasi, atau peniruan copycat, karena orang lain dapat menginspirasi untuk melakukan aksi bunuh diri secara serupa, terutama yang dilakukan pesohor, artis, atau tokoh idola.

Jurnalis tidak mengekspose foto atau gambar dan video korban bunuh diri, maupun aksi bunuh diri yang dapat menimbulkan perasaan traumatik bagi masyarakat yang melihat ataupun menontonnya.

Jurnalis media penyiaran tidak membuat siaran live terhadap orang yang sedang melakukan aksi bunuh diri.

Jurnalis tidak menggunakan foto atau gambar dari media sosial lainnya yang terkait dengan aksi bunuh diri sebagai bahan pemberitaan di media massa.

Jurnalis tidak menyiarkan modus detail seperti cara, jenis obat, bahan kimia dan sebagainya. Jurnalis tidak mengambil bahan dari media sosial.

Jurnalis tidak mengulang-ngulang pemberitaan kasus bunuh diri yang pernah terjadi, untuk kepentingan laporan investigasi pengungkapan misteri kematian bunuh diri.

Kalaupun dirasa perlu memberitakan sebuah aksi bunuh diri, maka berita tersebut harus diikuti dengan anjuran atau ajakan untuk mencegah pembaca atau pendengar melakukan hal yang serupa. [Yudi Permana, Herry Supriyatna, Maidian Reviani]

Baca juga:

Laporan 1: Kisah Mereka yang Berhasil Atasi Keinginan Bunuh Diri

Laporan 2: Bahaya Berita Serampangan Menginspirasi Bunuh Diri Susulan

Laporan 4: Mengapa Mereka Bunuh Diri dan Bagaimana Mencegahnya?

Laporan 5: Wawancara Psikolog: Kalau Kita Ketemu Orang Mau Bunuh Diri, Harus Berempati

Editor: Siswanto

berita terkait

Image

News

Copycat Suicide

Wawancara Psikolog: Kalau Ketemu Orang Mau Bunuh Diri, Kita Harus Berempati

Image

News

Copycat Suicide

Mengapa Mereka Ingin Bunuh Diri dan Bagaimana Mencegahnya?

Image

News

Copycat Suicide

Bahaya Berita Serampangan Menginspirasi Bunuh Diri Susulan

Image

News

Copycat Suicide

Kisah Mereka yang Berhasil Atasi Keinginan Bunuh Diri

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Satgas Yonif R 142 Tanam Ratusan Pohon di Atapupu untuk Melestarikan Alam

Demi menjaga kelestarian alam, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ melaksanakan penanaman 500 pohon bersama masyarakat.

Image
News

Pengamat Politik Sarankan Jokowi Tidak Terburu-buru Keluarkan Perppu KPK

Presiden Joko Widodo disarankan agar tidak terburu-buru menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK.

Image
News

Untuk Saat Ini, Prabowo Sebut PKB Miliki Peran Penting di Indonesia

Untuk saat ini, Partai Kebangkitan Bangsa memiliki peranan penting di Republik Indonesia.

Image
News

Rektor Larang Demo, Mahasiswa UIN Suska Mengadu ke DPRD Riau

Mahasiswa ke Gedung DPRD untuk mengadukan kebijakan rektor UIN Suska yang melarang mahasiswa melakukan demonstrasi.

Image
News

Pengamat Sebut Pemerintah dan DPR Perlu Libatkan Masyarakat Pembahasan RUU PKS

Pemerintah dan DPR perlu melibatkan masyarakat untuk membahas RUU PKS.

Image
News

PKB Tak Khawatir Kehilangan Jatah Menteri Jika Gerindra Merapat ke Koalisi

PKB memberi lampu hijau kepada Partai Gerindra untuk merapat dalam koalisi di Pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

Image
News

Belum Ada Tersangka, Polri Didesak Proses Hukum Oknum Penembak Mahasiswa Kendari

KontraS meminta kepada Polri untuk memproses oknum polisi yang menembak dua mahasiswa Universitas Halu Oleo hingga tewas.

Image
News

Ahmad Basarah: PDI Perjuangan Serahkan Sepenuhnya ke Jokowi Komposisi Kabinet

PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih.

Image
News

Kembali Pimpin DPRD DKI, Prasetyo: Terima Kasih Ibu Mega

"Saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum ibu Megawati Soekarnoputri."

Image
News

SMRC Sebut Belum Ada Urgensi untuk Mengamandemen UUD 1945

"Setidaknya saya pribadi tidak melihat ada urgensi untuk amandemen itu, baik sebagian maupun keseluruhan"

trending topics

terpopuler

  1. Agar Tak Dihukum Jenderal Andika Perkasa, Perwira Staf, Danramil, Komandan Satuan Bawah Hati-hatilah Pakai Medsos

  2. Paulus: Ada Kelompok Bersenjata di Pedalaman Sana yang Sudah Mengarah ke Sini, Jadi Jangan Pernah Lengah

  3. Dosen Unair yang 'Kejam' Corat-coret Skripsi Ternyata Dekat dengan Mahasiswa, Ini Buktinya

  4. Sebar Hoaks Soal Wiranto, PPP Sebut Hanum Ingin Jadi Sengkuniwati

  5. Tak Ada Sampah Mengambang, Bersihnya Banjir di Jepang ini Panen Pujian Warganet

  6. 2.600 Pelajar Papua Pulang, Kapolda: Untuk Apa Mereka Pulang? Ini Jadi Beban Sosial

  7. Istri Zul Zilvilia Terkejut Ternyata Suaminya Turut Terlibat dalam Menimbang Ekstasi

  8. Musni Umar: Saya Maafkan Yunarto Wijaya dan Mereka yang Ejek Saya

  9. Makin Feminin, Sam Smith Kenakan Lingerie Berenda di Attitude Awards

  10. Duet Gibran - Andreas Diharapkan Ulang Sukses Jokowi - Rudi di Solo

fokus

Masa Lansia
Kisah dari Cilincing
Hari Tani Nasional

kolom

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Image
Ujang Komarudin

Demokrasi Yang Tak Direstui

Image
Rozi Kurnia

Penampilan Luar Biasa Joker Dari Seorang Joaquin Phoenix

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

DPR RI

5 Fakta Menarik Pimpinan DPR RI Rachmad Gobel, Pernah Pimpin Beberapa Perusahaan Ternama

Image
Ekonomi

Sempat Sulit Cari Kerja hingga Sukses dengan Kosmetik Halal, 7 Fakta Pendiri Wardah Nurhayati Subakat

Image
News

Berebut Kursi DPR dengan Sang Ayah, ini 5 Fakta Legislator Milenial Dyah Roro Esti