image
Login / Sign Up
Image

Dr. Idham Holik

Anggota KPU Jawa Barat.

Mengenal Polling Palsu Pemilu

Pemilu 2019

Image

Ilustrasi | Luqman Hakim Naba

AKURAT.CO, Opini publik menjadi kekuatan strategis dalam politik demokrasi, bahkan pada abad ke-18, Thomas Harris (1709) pernah mengemukakan aksioma politik Vox Populi, Vox Dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) (Gibson, 2004:90).

Opini publik tidak sekedar dapat mempengaruhi, tetapi menentukan kekuasan dalam sistem politik demokrasi. Buktinya, dalam pemilu, siapapun yang mendapatkan dukungan opini publik mayoritas dalam bentuk suara pemilih sudah pasti meraih kemenangan elektoral dan menghantarkannya untuk memimpin lembaga eksekutif dan legislaltif.

Di abad ke-5 SM sampai dengan Abad ke-19 M, opini publik dapat diukur dengan teknik yang sangat sederhana yaitu seperti pertemuan warga, distribusi produk cetakan (seperti buku, selebaran, dll.), kerumuman rakyat, petisi, forum diskusi, demonstrasi, dan boikot. Kini opini publik diukur dengan polling atau survei yang menggunakan metode statistik yang valid dan reliabel (Herbst, 1995:48; Traugott & Lavrakas, 2008). Dalam politik elektoral modern, tentunya, polling adalah bagian tak terpisahkan dalam praktek kampanye kandidat ataupun partai politik.

baca juga:

Kandidat dan partai menggunakan polling sebagai bagian yang esensial dari operasi pengumpulan data kampanyenya. Polling memberikan kandidat informasi tentang apa yang pemilih pikirkan dan bagaimana kecendrungan mereka memilih (Traugott & Lavrakas, 2008:1). Polling mendeskripsikan preferensi politik pemilih.

Selain hal tersebut, ada peran polling lainnya yang perlu menjadi perhatian pemilih yaitu polling bukan hanya sekedar memberi informasi kepada kandidat tentang apa yang mesti ditawarkan kepada pemilih, tetapi juga citra politik kandidat yang diinginkan publik (Moore, 1995:125). Polling bagian tak terpisahkan dari strategi pencitraan kandidat dalam kampanye. Publikasi polling yang positif sudah pasti akan mendatangkan citra politik positif bagi kandidat dan bahkan polling dapat merekayasa citra poltik kandidat sesuai yang diinginkan pemilih. Polling bagian penting dari manajemen kesan poltik kandidat.

Selanjutnya publikasi hasil polling memiliki dua jenis dampak terhadap formasi opini publik elektoral yaitu pertama, bandwagon effect. Ini ditandai dengan adanya kecendrungan dukungan elektoral yang meningkat pada kandidat yang sekiranya diprediksi akan memenangkan pemilu berdasarakan hasil polling. Efek ini dapat mengaktivasi partisipasi pemilih potensial yang terkategori rendah keterlibatan elektoralnya. Dan kedua, sebaliknya underdog effect. Dukungan empatik pemilih terhadap kandidat yang dipredikisi kalah (the trailing candidate) dalam Pemilu.

Polling sering kali dapat mempengaruhi perilaku pemilih (Hitchens, 2009). Bahkan bagi pemilih yang pasif dengan literasi polling yang rendah, polling berpotensi menjadi alat yang ampuh (powerful tool) untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu, polling sangat rentan dapat direkayasa atau dimanipulasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi dengan keterbatasan ilmiah.

Bagi politisi Machiavellian, bandwagon effect dapat dijadikan “senjata” untuk mendulang dukungan elektoral demi meraih kemenagan elektoral. Oleh karena itu, tidak selamanya polling diselenggarakan dengan metode penelitian ilmiah, tetapi dengan metode yang tidak ilmiah atau disesuaikan dengan hasil polling yang telah dirancang sebelumnya. Itulah yang dinamakan dengan pseudo-poll atau phony poll (polling palsu).

Polling palsu memanipulasi opini publik dan sudah pasti menyesatkan nalar politik pemilih. Oleh karena itu, mengenali polling palsu merupakan bagian penting dari upaya merawat nalar sehat pemilih. Ini juga merupakan bagian dari literasi elektoral dan pendidikan politik pemilih, apalagi kini menjelang hari pemungutan suara Pemilu, 17 April 2019. Potensinya banyak pihak dengan sengaja menggunakan polling palsu demi target elektoral.

Ini sebenarnya bukanlah hal baru dalam politik elektoral di Indonesia, Rhenal Kasali pernah menulis artikel dengan judul Jajak Pendapat Palsu dan dipublikasikan di surat kabar Kontan pada tanggal 1 Februari 1999.

Ragam Polling Palsu

Ada dua jenis teknik polling palsu yang umumnya digunakan dalam Pemilu yaitu call-in poll dan push poll (Merkle dalam; Traugott & Lavrakas, 2008).

Pertama, call-in poll. Teknik ini merupakan teknik yang paling umum digunakan baik oleh pollster tidak professional ataupun media massa. Teknik ini digunakan ketika publik, pembaca surat kabar atau pendengar radio ditelpon untuk mengungkapkan opininya. Dr. Norman Bradburn, direktur NORC (National Opinion Research Center) menyebutnya dengan sebutan SLOP (Self-Selected Listener Oriented Public Opinion Surveys).

SLOP disebut sebagai polling palsu, karena hasil polling seolah mencerminkan pendapat publik, padahal tidak. Dengan jumlah sampel yang besar seolah sudah menyertakan publik secara luas, padahal sampelnya dimanipulasi atau diambil dengan teknik yang tidak ilmiah.

Dalam polling tersebut, sampel dipilih atau diambil dengan cara yang tidak ketat, bahkan bisa jadi responden sendiri yang memilih dirinya sendiri sebagai sampel. Sampel diseleksi berdasarkan kepentingan pollster demi mencapai hasil polling tertentu. Hal yang sama juga dilakukan oleh pengelola website yang menampilkan pesan persuasif penawaran kesediaan pengguna untuk mengikuti polling daring (online poll). Hasil agregat polling tersebut secara instan dipublikasikan. Ini yang dinamakan dengan pendekatan log-in poll. Pendekatan ini juga banyak digunakan oleh pengguna media sosial seperti Twitter.

Pada tahun 1989, Tim Timothy C. Evans diprediksi dengan mudah akan memenangkan Pemilu Walikota Chicago. Itulah hasil call-in polling terhadap pendengar dan pemirsa yang dipublikasikan oleh stasiun radio Chicago berorientasi-kulit hitam dan Cable News Network (Warren, 1989). Pada akhirnya, efek publikasi polling tersebut mempermudah Evan, seorang kandidat independen, menjadi Walikota Chicago dengan mengalahkan Richard M. Daley, seorang putra mantan Walikota Richard J. Daley dengan dukungan mayoritas pemilih Hispanik. Dari kasus tersebut, sepertinya, media massa nampak menjadi termometer besar opini publik dengan tujuan mengukur temperatur opini publik dengan tipuan (a gimmick) dan telah melakukan malpraktek polling.

Di Amerika Serikat, ada 800 poll. Ini merupakan varian dari call-in poll. Untuk 800 poll, khalayak media atau pembaca surat kabar diminta menelpon nomor telpon 1-800 yang tanpa biaya. Polling ini biasa disponsori oleh organisasi media yang memproduksi berita. Mereka ditanyakan tentang opini mereka terhadap topik pertanyaan atau topik tunggal (Traugott & Lavrakas, 2008:177). 

Call-in poll juga sering dilakukan oleh surat kabar dengan cara kupon polling yang dicetak di halaman surat kabar. Pembaca mengirim jawaban polling tersebut kepada surat kabar dan disusun data hasil polling. Polling jenis ini tidak mempunyai nilai apa-apa kecuali sekedar memenuhi rasa ingin tahu, tetapi hasilnya tidak dapat dipakai untuk menggambarkan opini publik dengan presisi yang tinggi.

Dalam era internet, kini ada aplikasi polling instan yaitu seperti Strawpoll.com. Pada awalnya aplikasi ini merupakan layanan straw-poll untuk Twitter. Di Pemilu 2019, aplikasi ini banyak digunakan oleh publik untuk mengukur kontestan elektoral misalnya calon anggota legislatif di setiap daerah pemilihannya. Jelas polling instan tersebut merupakan polling palsu. Mengapaa demikian? Karena polling instan mengabaikan teknik ilmiah penarikan sampel. Kini sudah banyak portal-portal lokal yang melakukan jenis polling instan seperti Strawpoll.com. Jenis polling tentunya hanya efektif untuk menstimulasi pemilih untuk mengenali atau mengingat kembali kandidat (candidate recall or recognition).

Selanjutnya jenis yang kedua dari polling palsu yaitu Push poll. Teknik ini biasa dalam bentuk trik telemarketing yang licik dan tidak etis (a sneaky and unethical telemarketing trick) yang digunakan dalam kampanye politik di Pemilu di Amerika Serikat.

Sejumlah besar orang ditelpon dan diminta untuk berpartisipasi dalam apa yang menurut mereka adalah polling yang sah (a legitimate poll). Dalam prosesnya, orang-orang tersebut diberitahu tentang hal-hal negatif, sering kali salah, tentang kandidat lawan. Tujuannya adalah untuk menggeser (to shift) atau mendorong (to push) opini orang tentang kandidat. Polling ini bukan bertujuan mengumpulkan data riil opini publik pemilih, tetapi sebagai black campaign yang ditujukan untuk menggiring opini publik.

Selanjutnya selain teknik-teknik tersebut di atas, masih ada dua teknik polling palsu lainnya yang biasa digunakan dalam marketing politik dan penggalangan dana di Pemilu Amerika Serikat adalah SUGing dan FURGing. Keduanya merupakan praktik menipu (deceptive practices) yang dirancang untuk memanipulasi orang dan ini dikutuk oleh asosiasi riset survei profesional.

Pertama, teknik SUGing berasal dari kalimat Selling Under the Guise (Jualan Dalam Samaran). Polling ini mengarahkan orang melalui apa yang tampaknya sebagai polling sah (a legitimate poll) dengan tujuan mencoba agar mereka mendukung kandidat tertentu. Pertanyaan-pertanyaan polling disusun sedemikian rupa, sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk memantapkan promosi politik terbaik (the ultimate sales pitch) untuk kandidat tertentu yang dipasarkan.

Dan kedua, teknik FURGing.  Teknik berasal dari kalimat Fundraising Under the Guise (Penggalangan dana dalam Samaran). Dalam polling ini, responden diberikan survei palsu (a bogus survey) dengan  tujuan agar dapat memberikan donasi kepada kandidat. Kusioner polling ini seringkali ditargetkan pada mereka yang memiliki sudut pandang tertentu dan kalimat yang ditanyakan (the questing wording) pun mengalami bias yang sesuai pandangan (point of view) tertentu.

Selanjutnya untuk melengkapi literasi pemilih tentang polling dalam pemilu dan mengkontraskan polling palsu, penting bagi mengenal dengan baik polling professional.

Mengantisipasi Polling Palsu

Untuk melindungi pemilih dari dampak pubikasi polling palsu, regulasi Pemilu mengatur mekanisme pendaftar dan prinsip profesionalitas penyelanggaraan polling dalam Pemilu 2019. Hal ini diatur dalam Pasal 449 UU No. 7 Tahun 2017 juntco Pasal 27 – 34 PKPU No. 10 Tahun 2018. Setiap lembaga survei atau polling (jajak pendapat) dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftar ke KPU RI, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dalam pendaftaran tersebut, lembaga polling wajib menyerahkan sebuah surat pernyataan yang berisi komitmen etis yang terdiri dari 8 (delapan) hal yaitu: (1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu; (2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu; (3) bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;

(4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar; (5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat; (6) Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data; (7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan (8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.

Kedelapan prinsip tersebut mempertegas nilai-nilai yang termaktub dalam Kode Etik Penyelenggaraan Polling yang diterbitkan oleh asosiasi lembaga penyelenggara polling.

Di masa tentang Pemilu 2019, tangal 14 – 16 April 2019, lembaga penyelenggara polling pemilu dilarang mempublikasikan hasil polling. Lembaga polling terregister di KPU RI pastinya akan dapat mematuhi ketentuan ini. Mengapa demikian, karena lembaga polling professional dapat menghormati pemilih di hari tenang sebagai masa dimana pemilih mematangkan pilihan elektoralnya.

Selanjutnya untuk mengantisipasi pemilih terdampak atas publikasi hasil polling palsu, pemilih dapat mengakses daftar nama lembaga survei/polling terdaftar di KPU RI. Selanjutnya juga pemilih dapat mengecek daftar keanggotaan dari asosiasi lembaga penyelenggara polling professional.

Di Indonesia, misalnya, ada Persepsi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), AROPI (Asosiasi Riset Opini Publik), dan ALSHCI (Asosiasi Lembaga Survei dan Hitung Cepat Indonesia). Selain menerbitkan kode etik yang bersifat mengikat setiap lembaga polling yang tergabung, asosiasi tersebut membentuk dewan etika, lembaga peradilan atas pelanggaraan kode etik yang dilakukan oleh anggotanya.

Literasi polling adalah bagian penting dari literasi elektoral dan ini juga menjadi faktor penting dalam merasionalisasi keputusan elektoral pemilih.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Polling Haikal Hassan '2 Tahun Anies Memimpin', 96 Persen Jakarta Lebih Baik

Image

News

Kolom

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image

News

Kolom

Partai Politik Tuna Ideologi

Image

News

Kolom

DPR Baru, Keraguan Baru

Image

News

DPR RI

Dilantik Jadi Anggota DPR, Haji Lulung Bakal Kebut UU yang Tertunda

Image

News

Sumpah Janji Anggota Baru DPR Periode 2019-2024 Dipimpin Ketua MA

Image

News

Anggota DPR Tertua Pimpin Sidang Pelantikan DPR RI

Image

News

575 Anggota DPR Periode 2019-2024 Dilantik, Jalan Gelora Macet Total

Image

News

Rano Karno Sepakat RUU Kontroversial Ditunda

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sambil Menyeruput Kopi, Doni Monardo: Kopi Karo Harus Bisa Setara dengan Segelas Wine

"Ini seperti reuni," kata Edy sebagaimana dalam pernyataan tertulis.

Image
News

Deretan Tokoh Muda yang Diprediksi Direkrut Jokowi Masuk Kabinet

Namun Jerry mengatakan bukan semua mileneal bisa duduk di kabinet harus diseleksi dulu.

Image
News
TMMD 106

Lewat TMMD, Kodim Purwakarta Buatkan Jalan Permudah Akses Warga ke Kota

TMMD tersebut sangat bermanfaat dan membantu seluruh warga di Desa Cisaat dan Desa Ciparungsari.

Image
News

Wapres Tiongkok Dijamu di Rumah Dinas Loji Gandrung, Taj Yasin: Jateng Sangat Siap Menerima Investor RRT

Di hadapan Wang Qishan, Taj Yasin mengatakan Solo merupakan kampung halaman Presiden Jokowi.

Image
News
DPR RI

Habib Aboe Sebut PKS Ingin Hadirkan Politik Dinamis Tanpa Kegaduhan

"Kita bukan kelompok oposisi yang eksklusif, kita siap berdialog dengan semua pihak untuk kepentingan bangsa dan negara"

Image
News

Permintaan Edy Rahmayadi ke Masyarakat

“Untuk itu, mari sama-sama kita jaga dan lestarikan, sehingga jadi tempat yang indah,” katanya.

Image
News

Nostalgia di Solo, Wapres Tiongkok Nyanyikan Bengawan Solo Versi Cina

Sebelumnya, Wang Qishan mengunjungi Museum Purbakala Sangiran di Kabupaten Sragen.

Image
News

ASN Diperiksa KPK Harus Izin Gubernur Edy Rahmayadi, Kejaksaan: Ini Bisa Jadi Alasan Mangkir, Bisa Saja Berkilah Belum Ada Surat

"Kita tetap berpedoman dengan prosedur penegakan hukum."

Image
News
Pelantikan Presiden

Polres Metro Jakarta Selatan Turunkan 1.000 Personel Kawal Pelantikan Presiden

Kekuatan yang dikerahkan 1.000 orang dibantu personel dari Kodim, Polda dan unsur TNI lainnya

Image
News

Ajudan Wali Kota Medan Kembali Dibawa KPK untuk Penggeledahan

"Udah sampai sini aja ya bang," kata petugas.

trending topics

terpopuler

  1. Daripada Jadi Menkeu Lagi, Sri Mulyani Lebih Cocok Jadi Menteri Ini

  2. Staf Protokoler Wali Kota Medan yang Tabrak Petugas KPK Akhirnya Serahkan Diri

  3. 10 Potret Manis Annissa Soebandono Tampil Anggun di Kehamilan Anak Pertama

  4. 12 Jam Digeledah, KPK Angkut Empat Koper Berkas Dari Ruangan Wali Kota Medan

  5. Tifatul Sembiring: Kenapa UAS Terus Dilarang? Apakah Sikap Ini Dilatari Islamphobia?

  6. KPK Peringatkan Gubernur Sumut Tak Halangi Proses Hukum

  7. Akun Twitter Rocky Gerung Dicuri, Ferdinand: Pembunuhan Akun Tak Dibenarkan

  8. Polisi Bekuk 22 Orang Rencanakan Teror Pelantikan Presiden

  9. Said Didu Sebut Sri Mulyani Anti Kritik, Marzuki Alie: Lama-lama Merasa Hebat Lebih Dari Tuhan

  10. KPK Ditantang Bongkar Korupsi Gajah dan Naga, Jangan Hanya Kelas Bupati atau Wali Kota

fokus

Menyambut Presiden-Wakil Presiden 2019-2024
Masa Lansia
Kisah dari Cilincing

kolom

Image
Ujang Komarudin

Rontoknya Kekuatan Oposisi

Image
Achmad Fachrudin

Memperbaiki Marwah DPD 2019-2024

Image
Abdul Aziz SR

Partai Politik Tuna Ideologi

Image
Dr. Moh. Saleh

Perpu KPK Berpotensi Inkonstitusional

Wawancara

Image
News

DPR RI

Apa Sih Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia? Farah Puteri Nahlia Akan Menjelaskannya untuk Kamu...

Image
News

DPR RI

Farah Puteri Nahlia, Politisi Termuda DPR RI yang Ingin Perjuangkan RUU KKS

Image
Hiburan

Anggy Umbara Bicara Perkembangan CGI di Perfilman Indonesia

Sosok

Image
News

Ciri Khas 7 Presiden RI dari Soekarno hingga Jokowi, Ada yang Lebih Suka Batik daripada Jas

Image
News

Dicekal DPR hingga Dituding Jual Aset Pertamina, ini 5 Kontroversi Menteri BUMN Rini Soemarno

Image
Ekonomi

Masuk 'Asia's Power Businesswomen' Forbes, ini 5 Fakta CEO Ruparupa Teresa Wibowo