image
Login / Sign Up

DKPP, Penjaga Marwah dan Etika Penyelenggara Pemilu yang 'Haus' Infrastruktur

Muslimin

Image

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Harjono saat ditemui untuk wawancara dengan redaksi AKURAT.CO di ruangan pimpinan kantor DKPP, Jakarta, Selasa (13/8/2018). | AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

AKURAT.CO, Di tahun 2019, Indonesia akan menyelenggarakan sebuah pesta demokrasi lima tahunan, yakni Pemilihan Umum (Pemilu). Kali ini, Pemilu akan diselenggarakan secara serentak antara Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg).

Dalam pelaksanaan sebuah Pemilu, selain Peserta Pemilu, tentu saja peran dari Penyelenggara Pemilu sangatlah penting. Sebab, tanpa adanya Penyelenggara Pemilu, maka sebuah Pemilu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

Di Indonesia sendiri, ada tiga lembaga yang menjadi penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

baca juga:

Tiga lembaga tersebut memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. KPU jelas sebagai pihak yang menyelenggarakan sebuah Pemilu, mulai dari memilih peserta, membuat aturan kampanye, hingga mengatur soal dana kampanye. Tugas Bawaslu sendiri adalah mengawasi pelaksanaan dari penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Sedangkan tugas DKPP adalah menjaga marwah dan etika dari penyelenggara Pemilu itu sendiri. Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun oleh AKURAT.CO, DKPP adalah suatu lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi kinerja dari KPU dan Bawaslu. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

DKPP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 pasal 109 tentang Penyelenggara Pemilu. DKPP resmi dibentuk pada 12 Juni 2012, terdiri dari 7 anggota yang berasal dari unsur KPU dan Bawaslu masing-masing satu orang, serta dari unsur tokoh masyarakat yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah.

Sedangkan Ketua dan Anggota DKPP periode 2017-2022 yaitu Ketua Dr. Harjono, S.H., M.CL dengan Anggota Ida Budhiati SH., MH, Prof. Teguh Prasetyo, Dr. Alfitra Salamm, Prof. Dr. Muhammad, Hasyim Asy`ari, S.H., M.Si., Ph.D dan Fritz Edward Siregar, SH, LL.M Ph.D.

Dalam kesempatan kali ini, AKURAT.CO mendapatkan penjelasan dan penegasan langsung dari Ketua DKPP RI periode 2017-2022 yaitu, Dr. Harjono, S.H., M.CL, mengenai apa itu DKPP, tugas dan wewenang apa yang dimiliki DKPP, hingga kendala apa saja yang dihadapi oleh DKPP dalam menjalankan tugasnya.

Berikut wawancara khusus dan ekslusif AKURAT.CO dengan Ketua DKPP RI, Dr. Harjono, S.H., M.CL:

DKPP itu apa sih Pak? Tugas dan wewenangnya itu apa saja?

Tugas DKPP jelas, DKPP ini adalah termasuk penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu itu ada tiga, KPU, Bawaslu dan DKPP. Khusus DKPP ini tugasnya adalah berkaitan dengan persoalan-persoalan etika. Etika siapa, etika dari penyelenggara pemilu.

Saya kira satu badan yang ada spesialnya barang kali, tentu saja tidak terlepaskan dari perkembangan, mungkin ada sistem negara lain yang tidak menonjolkan DKPP. Oleh krena itu, kalau DKPP ini sesuatu yang tidak dikenal, karena fungsi-fungsi yang silent, fungsi-fungsi yang tidak harus fungsi yang besar diperkenalkan. Meskipun silent, tapi ini membangun sejak proses pemilu, terutama penyelenggara ini dijamin sebagai penyelenggara pemilu yang kredibel.

Pemilu itu taruhan utamanya bagi penyelenggara adalah trust. Begitu orang tidak percaya kepada penyelenggara, maka nilai pemilu apapun juga akan jadi out.

Artinya DKPP ini bisa dikatakan penjaga marwah dari penyelenggara Pemilu?

Iya penjaga dalam arti kalau sampai itu, kalau kita dewan etik menyelenggarakan pengadilan, tapi sebetulnya pengadilan sendiri, mengadili seseorang melanggar etika, menurut saya itu nampak dari hilirnya aja, pada hulunya bagaimana penyelenggara pemilu itu memiliki etika di dalam penyelenggaraan, bagaimana dia memiliki satu etika di dalam penyelenggaraan.

Dewan Kehormatan ini, dalam proses yang menonjol adalah hanya dalam proses kalau ada pelanggaran. Oleh karena itu, pada saat mulai kerja disini, teman-teman tidak hanya fokus bagaimana dengan baik melakukan penegakan-penegakan, tapi juga bagaimana mensosialisasikan apa sih kode etik kepada mereka, tapi kita tidak hanya pada hilirnya, tapi hulunya. Itu yang disepakati bersama. Oleh karena itu kita sangat concern pada kegiatan-kegiatan yang mengarah pada sosialisasi.

Ketua DKPP Harjono. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

DKPP sendiri memiliki mekanisme atau cara tidak untuk dalam mencegah pelanggaran etik itu?

Dalam tugas-tugas mekanismenya enggak ada, kita ini hanya tunggu di pengkolan, kalau ada yang melanggar, kalau itu pun ada yang mengadu kita bisa melakukan fungsinya, itu formilnya aja. Tapi kalau formilnya saja tidak membuat satu sistem hidup, lebih mempunyai nilai, mempunyai nyawa. Oleh karena itu kita mencoba memahamkan bagaimana pentingnya etika dalam tugas-tugas penyelenggaraan pemilu. Sosialisasi pun terbatas sekali kemampuan kita untuk melaksanakan.

Anggota DKPP ini diisi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang apa saja Pak?

Ketentuan Undang-Undang mengatakan bahwa DKPP ini tiga berasal dari DPR, dua dari Presiden, itu intinya, nanti ditambah dengan official dari Bawaslu dan KPU, jadi tujuh orang.

Pilihan dari DPR dan Pemerintah itu berasal dari profesional, akademisi atau apa?

Itu terserah DPR aja memilihnya, tapi yang jelas diperlukan pemahaman tentang kepemiluan.

Sejak Bapak memimpin DKPP, sudah berapa aduan yang masuk?

Aduan ada siH datanya, tapi yang menonjol itu, adalah kita mulai menjadi Anggota DKPP ini sekitar 90-an. Kita pernah menjatuhkan sanksi yang dianggap paling berat yaitu pemberhentian sebagai penyelenggara pemilu, rehabilitasi tentu banyak juga, tapi ukuran yang paling dilihat itu adalah orang sudah diberhentikan.

Rehabilitasi itu maksudnya Pak?

Rehabilitasi itu bukan sanksi. Rehabilitasi itu adalah membersihkan nama diri mereka karena pernah diduga melanggar.

Lalu, apa sanksi yang paling ringan yang dijatuhkan DKPP?

Paling ringan itu peringatan.

Apakah semakin banyaknya putusan DKPP itu menjadi barometer keberhasilan atau justru sebaliknya Pak?

Seharusnya, kalau sudah terlaksana dengan baik pasti pelanggaran itu sedikit, tapi melihat dari besaran penyelenggara pemilu seluruh Indonesia pastilah ada pelanggaran-pelangaran, pelanggaran ringan juga ada. Oleh karena itu, sampai sekarang pelanggaran berat itu 70-an sekian. Jadi kalau dikatakan DKPP ini berhasil karena banyak menghukum atau memberi sanksi, itu sesuatu hal yang kontradiktif. Keberhasilan itu memang ternyata ada persoalan berat dengan masalah etika, kalau idealnya kan tidak ada orang melanggar itu. Tapi itu suatu hal yang sangat tidak mungkin. Penyelenggara pemilu di Indonesia setiap saat melakukan kesalahan baik itu termotifkan maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, suatu hal yang sangat tidak mungkin kalau kita itu punya zero case menjatuhkan sanksi.

Berarti semakin sedikit DKPP menjatuhkan putusan, artinya penyelenggara pemilu kita semakin bagus?

Seharusnya, dengan kita juga melakukan sosialisasi ini bisa jadi pisau bermata dua, orang tahu bahwa itu bisa dimasalahkan, bahwa itu mudah sekali dilakukan. Jadi begini, DKPP itu adalah marwah penyelenggara pemilu, kalau ada pelanggaran, intinya bukan memberi orang itu hukuman, fokusnya bukan menghukum orang, fokusnya agar menjaga penyelenggara pemilu tetap dipercaya.

Oleh karena dipercaya, orang-orang yang tersangkut diberi sanksi mengganggu kepercayaan dari penyelenggara pemilu. Bukan seperti hukum pidana bahwa hukuman pidana itu menjadi center-nya adalah pelanggarnya, pelanggar itu harus dihukum, kenapa dihukum? itu seimbang yang telah dilakukan. Saat kita bicara DKPP, yang dijaga utamanya adalah penyelenggara pemilu tetap mendapat kepercayaan, jadi seperti dalam pepatah kita, jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga.

Ketua DKPP Harjono. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Kendala apa saja yang dihadapi DKPP ketika menjalankan tugasnya?

Kendala kita seringkali menghadapi dalam menjalankan sistemnya, ada hardware-nya ada software-nya. Software-nya menyangkut internal kita sendiri menyangkut DKPP, sementara ini memaksimalkan untuk melakukan tugas secara baik. Selain komisioner yang melakukan tugas-tugasnya di dalam memeriksa kode etik, kita juga dilengkapi oleh tenaga ahli yang akan membantu kita di dalam hal memutuskan, di dalam mengikuti persidangan, itu yang kita rasakan. Artinya kita menciptakan sistem, menciptakan satu mekanisme yang seharusnya bagaimana sebuah lembaga penegak kehormatan dalam arti etika ini tetap dilakukan.

Hardware-nya ya tempat-tempat persidangan, fasilitas persidangan karena meskipun dilakukan di Jakarta, maka yang kemungkinan menjadi objek pemeriksaan kita itu di seluruh Indonesia, dan kalau seluruh Indonesia ketentuan Undang-Undang kita harus bersidang di kota provinsi paling tidak, itu kan juga berkaitan dengan fasilitas, transportasi, berkaitan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas. Kalau dikatakan apakah sudah terpenuhi kebutuhan itu? Masih kurang. Tapi memaksimalkan apa yang sudah ada menjadi fitrah kita, untuk bisa dekat dengan pengadu-pengadu.

Jika kendala dalam persidangan apa saja Pak?

Tadi aja sidangnya kita pinjam ke KPU untuk teleconference, karena fasilitasnya lebih baik untuk teleconference. Itu baru tempat, belum lagi peralatan-peralatan yang lain. Kalau bisa sih sidangnya convenience dalam satu kantor dilakukan dengan baik. Belum lagi kita mengadakan persidangan-persidangan yang banyak pendukungnya, pasti ada ruang tunggunya, kalau di bawah kita masih share dengan Bawaslu.

Artinya dari segi infrastruktur dan Sumber Daya Manusia masih belum memadai?

Saya, memadai dalam arti, kita bertujuh ini kita melakukan apa yang diharapkan, cuman, tingkat kesiapan untuk bisa menyelenggarakan itu, fasilitas penunjang itu.

Berdasarkan informasi terakhir, DKPP mengajukan pindah gedung? Sejauh ini bagaimana perkembangannya?

Iya. Sudah menjadi satu kebutuhan, anda tahu bahwa hanya satu lantai dari gedung yang ada stafnya sudah cukup banyak, kalau anda lihat itu, bagaimana kita membuat ruang-ruang yang sangat kecil mungkin enggak begitu nyaman untuk ditempati, karena kita juga sudah banyak stafnya, sudah banyak tenaga-tenaga ahlinya, ini jadi kebutuhan terutama gedung. Tapi itu juga persidangan ada, tapi untuk satu yang cukup nyaman itu kurang. Sudah berusaha sih untuk dapatkan gedung gantinya. Tapi sekali lagi itu melalui mekanisme yang harus kita tempuh bahwa gedung pemerintah itu, baru bisa ditentukan harus melalui proses-proses yang ditempuh untuk mendapatkan gedung alternatif. Kita enggak tahu mana gedung alternatif, kita sudah berusaha untuk mendapatkan itu.

Ketua DKPP Harjono. AKURAT.CO/Abdul Aziz Prastowo

Apa yang menjadi harapan ke depan untuk penyelenggara pemilu kita?

Penyelenggara pemilu saya kira jangan hanya melaksanakan tugas tehnik aplikatif, tapi lebih dari pada itu harus didukung, dimotivasi untuk melaksankan tugas-tugas. Karena penyelenggara pemilu di mata saya adalah orang-orang yang istimewa. Istimewa kenapa? Sama seperti kita, sama seperti yang lain dijamin hak-haknya berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, tapi begitu mendaftar ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, sebetulnya dia harus sadar, harus membatasi hak-hak sebagai warga negara. Berserikat berkumpul tidak bisa dinikmati lagi kalau dia jadi anggota penyelenggara pemilu, pada saat dia jadi penyelenggara pemilu, independensi itu harus dijaga. Oleh karena itu, dia sudah menjadi orang yang mau menghilangkan atau mau mengurangi kebebasan-kebebasannya sebagian hak kewarganegaraannya.

Harapan untuk DKPP sendiri apa Pak?

Gedung Baru oke, tapi bukan berarti gedung baru itu gedung yang dibangun baru, enggak. Tapi gedung yang cukup untuk memfasilitasi kita. Tapi kita maunya seperti itu, namun kita kembali lagi ke pemerintah yang memfasilitasi kita, apakah bersedia atau tidak.

Sekadar informasi, hingga saat ini DKPP masih menempati satu gedung yang sama dengan Bawaslu RI yakni gedung di Jl. Thamrin Nomor 14 yang persis berada di seberang Mall Sarinah. DKPP pun hanya menempati satu lantai yakni di lantai 5 dari gedung tersebut.

Padahal selain di pusat, DKPP juga memiliki kepanjangan tangan di daerah dalam memeriksa para penyelenggara pemilu yang diadukan oleh masyarakat yang diberi nama Tim Pemeriksa Daerah. Oleh karena itu, 'kehausan' DKPP akan infrastruktur sudah sepatutnya segera dipenuhi oleh Pemerintah, agar semua tugas dan wewenangnya dapat dijalankan dengan baik demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang baik pula.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

Iptek

Kasus Peretasan Situs KPU RI oleh Pemuda Payakumbuh Berakhir Damai

Image

News

Andre Rosiade: Jangan Sampai Rekonsiliasi Disalah Artikan Jadi Politik Dagang Sapi

Image

News

Pemilu 2019

Ma'ruf Amin Janji Bekerja Keras

Image

News

Pemilu 2019

Koalisi Indonesia Adil Makmur Bubar, Habib Novel: Belum Ada Wacana Gelar Ijtima Ulama Jilid 4

Image

News

Pemilu 2019

Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih, 10 Ribu Personel Gabungan Amankan Gedung KPU

Image

News

Pemilu 2019

Partai Demokrat Dianjurkan Merapat ke Pemerintah, Begini Sikap Ferdinand

Image

News

Pemilu 2019

Rustam: Sebaiknya Gerindra, PKS dan PAN Tetap Ditempatkan Oposisi

Image

News

Pemilu 2019

Ucapan AHY ke Jokowi-Ma'ruf: Selamat Mengemban Amanah Sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI

Image

News

Pemilu 2019

Prabowo Belum Ucap Selamat ke Jokowi, Gerindra: Jangan Dipaksa-paksa

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Cerita Saksi Kebakaran Kapal di Pelabuhan Tanjung Mas

Selang beberapa menit kemudian, api membesar. Api nyaris merembet ke kapal di dekatnya.

Image
News

Warga Pandeglang Dibunuh di Jalan Trans Timika-Paniai, Kerabat: Selama Ini Kami Aman-aman Saja

Lokasi korban dibunuh sekitar 150 meter dari ruas Jalan Trans Timika-Paniai.

Image
News

Organisasi Buruh FSP-KEP Tolak Surat Edaran Pelaksanaan Upah Minimum di Jawa Barat

Namun, Surat Edaran tersebut mendapatkan penolakan dari buruh di Jawa Barat dan seluruh Indonesia

Image
News

Paguyuban Suku di Mimika: Warga Kami Tak Pernah Berbuat Masalah Justru Dibunuh dengan Sadis

Harapan serupa disampaikan oleh Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Mimika Syamsuddin Baena Bandora.

Image
News

Pemkot Madiun Gandeng Lembaga Hukum Awasi Pajak

Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun, Jawa Timur menggandeng lembaga hukum guna mengawasi pemasukan pajak daerah di wilayah setempat

Image
News

Polda Jatim Gerebek Tempat Perjudian di Surabaya

Kepolisian Daerah Jawa Timur menggerebek dua tempat perjudian di kawasan Wiyung dan Bratang, Kota Surabaya, Kamis malam 80 orang diamankan

Image
News

Kemendagri Dorong Pengembangan Teknologi di Lingkungan Pemerintah

Kemendagri) mendorong kemajuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau Iptek di lingkungan pemerintahan.

Image
News

Indonesia Berhasil Galang Dukungan Tolak Upaya AS Legalkan Pemukiman Israel di Palestina

Indonesia berhasil menggalang dukungan DK PBB untuk menolak upaya Amerika Serikat untuk melegalkan pemukiman Israel di wilayah Palestina

Image
News

Mantan Ketum PB HMI Puji Pilihan Staf Khusus Presiden Jokowi

PB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Aminuddin Ma'ruf menjadi salah satu dar staf khusus Presiden dari kalangan milenial.

Image
News

FKUI Kenalkan 120 Guru Paud Tentang Pola Makan Sehat

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) mendidik sebanyak 120 guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di Jakarta Utara

trending topics

jamkrindo umkm

terpopuler

  1. Ahli Bahasa Sebut Pernyataan Sukmawati Soal Nabi dan Soekarno Tak Menistakan Agama

  2. HNW: UAS Ceramah di KPK Dukung Pemberantasan Korupsi, Kenapa Pengundang Akan Diperiksa?

  3. Ahok Bakal Pimpin BUMN Strategis, Ananda: Koh Ahok I Love You, Gue Nggak Bisa Move On

  4. Pusing Usai Makan Babi, 700 Cacing Pita Ditemukan Hinggap di Tubuh Pria China

  5. Lafal dan doa untuk Kedua Orangtua, InsyaAllah Dikabulkan Allah SWT

  6. Kicau Soal Penolakan Ahok, Denny Siregar 'Tantang' Erick Thohir?

  7. Putin Muak dengan Kelakuan AS yang Terus Menyerang Ekonomi Negara Lain

  8. Tidak Punya Terobosan, Komisi III DPR RI Wacanakan Pembubaran BNN

  9. Faisal Basri Pertanyakan Peran Menko Luhut, Ferdinand: Ini Ekonom atau Pengamat Jabatan?

  10. Foto Anies Ala Joker Dipolisikan, Ade Armando: Saya Binggung Kenapa Fahira Sebegitu Bencinya

fokus

Stop kekerasan
Nasib Sumber Air
Tantangan Pendidikan

kolom

Image
Ujang Komarudin

Menata Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Tulisan 2 Praktik Penetapan, Perlindungan dan Penghargaan Justice Collaborator di Indonesia

Image
H. Desmond J. Mahesa, SH.MH

Mengurai Beberapa Masalah Justice Collaborator dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Image
Abdul Aziz SR

Benarkah Bersistem Presidensial?

Wawancara

Image
Video

VIDEO Sepak Terjang Erna Hernawati Mengawal UPN Veteran Jakarta

Image
News

Pemidanaan Korporasi Atas Karhutla Di Mata Praktisi Hukum

Image
Olahraga

Wawancara Seto Nurdiantoro (Bag 2 - selesai)

'Pertandingan Paling Berkesan Adalah Menang'

Sosok

Image
Gaya Hidup

Bikin Mewek, begini Kisah Cinta Tragis Pierre Tendean dan Rukmini

Image
News

CEO Amartha hingga Staf Khusus Presiden, ini 5 Fakta Menarik Andi Taufan Garuda Putra

Image
News

5 Fakta Menarik Angkie Yudistia, Penyandang Tunarungu yang Pernah Ikuti Ajang Abang None