image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Direktur Eksekutif Institut Literasi Indonesia, Partisipan Jaringan Demokrasi Indonesia

Pelatihan Saksi Pemilu Serentak 2019

Image

Seorang Warga menujukan surat suara sebelum melakukan pencoblosan di TPS 9, Jalan Abdul Sahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Di TPS 9 Sawangan, Kota Depok ini ada sekitar 237 pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kawasan Jawa Barat. Ada empat calon pasangan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jabar 2018 ini, mereka adalah Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan), Sudrajat - Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra), Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Salah satu perbedaan dari UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah terkait dengan pelatihan saksi, yang oleh UU No. 7 tahun 2017 Pasal 351 ayat 8 diamanatkan kepada Bawaslu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bawaslu DKI, persiapan, kesiapan dan peraturan Bawaslu (Perbawaslu) terkait dengan hal ini belum banyak dilakukan. Sebaliknya, wacana yang mencuat dan bergulir lebih banyak terkait dengan dana Saksi. Menurut Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Azis Syamsudin, pada Kamis (19/10/18), pengajuannya mencapai Rp3,9 triliun. Namun apakah anggaran tersebut hanya untuk honor Saksi atau di dalamnya juga untuk kegiatan pelatihan Saksi, belum jelas.

Pelatihan Saksi ini perlu secara serius dipikirkan dan dipersiapkan dengan tujuan agar terwujudnya Saksi yang paham dengan aturan perundangan dan terampil dalam melaksanakan tugasnya. Saksi yang mumpuni menjadi prasyarat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur, adil, aman dan tertib sesuai peraturan perundang-undangan.

baca juga:

Pengalaman pada Pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan, salah satu penyebab dari problem atau kisruh pada kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi penghitungan suara tingkat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi hingga KPU RI/Pusat, karena Saksi tidak sepenuhnya memenuhi kualifikasi yang diharapkan.

Selain terkadang ada sejumlah faktor lainnya di luar Saksi. Misalnya, terjadi pelanggaran disebabkan masih ada spanduk partai/calon legislatif terpasang di sekitar TPS, adanya sejumlah pemilih di seputar TPS yang menggunakan atribut yang mengindikasikan keberpihakan kepada partai atau calon tertentu, adanya indikasi kecurangan, gangguan keamanan dan ketertiban di dalam maupun di luar TPS, adanya unsur kesengajaan dari oknum Saksi tertentu untuk membuat kegiatan penghitungan suara berlangsung alot, molor atau kacau karena partai atau calonnya terindikasi kalah dalam perolehan suara dan lain sebagainya.

Syarat menjadi Saksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan memang minimal, yakni warga negara Republik Indonesia, memiliki hak pilih, terdaftar sebagai pemilih dan mendapatkan mandat tertulis dari partai politik peserta Pemilu. Tetapi mengamati ruang lingkup tanggung jawab dan berbagai problem yang acapkali muncul, terutama pada Pemilu 2019 yang akan makin kompleks, tidak cukup hanya dengan syarat minimal seperti itu, melainkan juga harus memenuhi syarat substansial, yakni memahami peraturan perundangan dan memiliki keterampilan teknis terkait dengan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara. Selain harus memiliki sifat dan sikap disiplin, loyal dan tanggung jawab akan tugasnya dari awal hingga akhir kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Beratnya Tugas Saksi

Tugas Saksi di tingkat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS adalah menghadiri, mengikuti, menyaksikan dan mengawal seluruh persiapan dan kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di dalam TPS. Tidak sekadar itu, Saksi resmi yang mendapat mandat dari partai politik peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presden dan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD 2019 juga berhak meminta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS, mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan/atau pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS. Selain juga menerima Salinan DPT, dan DPTb serta dan menerima salinan Formulir Model C, Model C1 dan Lampirannya.

Pada UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 180, 'Peserta Pemilu, Saksi, Pengawas Pemilu Lapangan atau PPL/Pengawas Pemilu Luar Negeri atau PPLN dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS/KPPSLN'.

Selain itu, Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui Saksi Peserta Pemilu atau PPL/PPLN yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal keberatan yang diajukan melalui Saksi Peserta Pemilu atau PPL/PPLN dapat diterima, KPPS/KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Sementara Saksi di level rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional, tugasnya tidak kalah ringan dibandingkan dengan tugas Saksi di tingkat TPS. Selain mempunyai tugas khusus mengumpulkan dokumen berita acara rekapitulasi sesuai dengan tingkatannya, Saksi harus mengikuti, mengawasi dan meneliti seluruh proses penghitungan suara, serta mampu mengendus potensi kecurangan.

Manakala ditemukan kejanggalan atau kecurangan pada hasil rekapitulasi, yakni kekeliruan dalam penjumlahan, pergeseran atau perubahan angka-angka perolehan suara bagi kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, partai politik, anggota DPD, termasuk perolehan suara semua Calon Legislatif (Caleg) yang mengikuti konstestasi dalam Pemilu Serentak 2019, Saksi berhak mengajukan keberatan kepada KPU dan Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan atau koreksi perolehan suara.

Jika keberatan yang diajukan Saksi tersebut disertai dengan data yang konkrit atau valid, serta dapat diverifikasi dan kroscek dengan data-data yang dimiliki yang oleh KPU, Pengawas Pemilu dan Saksi lainnya, KPU sesuai dengan tingkatan rekapitulasi penghitungan suara, seketika itu juga wajib mengoreksi dan memperbaikinya.

Dalam praktiknya, kegiatan rekapitulasi penghitungan suara tak jarang diselingi dengan perdebatan sengit yang melibatkan antar Saksi maupun antar Saksi dengan Penyelenggara Pemilu. Tidak jarang untuk menyelesaikan suatu perselisihan mengenai hasil penghitungan suara di suatu TPS atau rekapitulasi suara di tingkat PPK, berlangsung berlarut-larut karena harus dilakukan dengan cara membuka kotak suara untuk dilakukan penghitungan suara ulang atau rekapitulasi suara ulang.

Bahkan, Saksi berwenang mengusulkan pemungutan suara ulang manakala terjadi keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 Pasal 372 diantaranya: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

Singkat kata, tugas Saksi dalam Pemilu cukup berat dan kompleks. Terutama di TPS atau PPK, KPU Kabupaten/Kota yang rawan dengan potensi kecurangan. Oleh karena itu, Saksi harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan khususnya UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU dan Perbawaslu terkait dengan pemungutan dan penghitungan suara.

Selain itu, Saksi juga harus mengetahui kewajiban dan larangan saat melaksanakan tugasnya. Di antara larangan Saksi tersebut adalah tidak dibenarkan melakukan kecurangan, mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya, mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan hasil penghitungan suara, menggangu kerja KPPS atau KPU dalam melakukan tugas dan wewenangnya, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi suara dan lain-lain.

Tugas Bawaslu?

UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD tidak mengatur mengenai honor Saksi dan siapa yang bertanggungjawab menggelontorkan pendanaannya. Pada Pemilu-pemilu sebelumnya, hal tersebut menjadi tanggung jawab partai politik. Masing-masing partai politik mempunyai standar tersendiri mengenai besaran honor. Ada yang memberi honor Rp50 ribu per Saksi, namun ada pula yang mencapai Rp100 ribu, dan ada yang memberi honor lebih tinggi dari itu. Pada Pemilu 2019, tentu standar minimal honor Saksi bisa lebih tinggi. Kebijakan partai politik terkait dengan pembebanan sumber anggaran honor Saksi beragam.

Ada partai yang men-take over sepenuhnya dana Saksi, namun ada juga yang membebankan kepada kandidat atau Caleg. Biasanya antara Caleg nomor urut peci dengan nomor urut kaki, besaran kontribusinya berbeda. Jumlah dana yang harus dikeluarkan oleh partai politik pada Pemilu 2019 sangat besar, terlebih angka mematok jumlah pemilih per TPS sebanyak 300 pemilih, berbeda dengan yang dipatok oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebanyak 500 orang. Sehingga saat pembacaan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP) oleh KPU RI pada Minggu (16/9/18) mencapai 805.068 TPS.

Jika setiap satu TPS terdapat satu orang Saksi dan setiap Saksi (jatahnya dua orang) diberi honor Rp100 ribu, dana yang harus dikeluarkan oleh partai politik lebih dari Rp80 miliar. Ini baru honor/transport Saksi, belum untuk kebutuhan biaya-biaya lainnya, seperti melakukan sosialisasi, rekrutmen, seleksi, administrasi, konsumsi dan sebagainya. Angkanya bisa mencapai ratusan miliar. Itulah sebabnya, para ‘koboy Senayan’ di DPR RI sudah menyuarakan agar dana Saksi dibebankan kepada APBN. Tetapi tampaknya keinginan dari kalangan DPR RI tersebut tidak mudah dilaksanakan. Apalagi situasi keuangan negara saat ini sedang berat, yang salah satu pemicunya diakibatkan karena makin membengkaknya jumlah utang luar negeri.

Kembali ke laptop, bagaimana dengan pelatihan Saksi? UU No. 7 tahun 2017 Pasal 351 ayat 8 mengamanatkan kepada Bawaslu untuk melaksanakannya. Pelatihan Saksi ini bukan hanya perkara anggaran yang juga pastinya akan menelan biaya besar, melainkan juga menyangkut banyak aspek yang kompleks, seperti materi (modul), penggandaaan materi, simulasi, tempat/gedung, jadwal pelatihan dan sebagainya.

Yang paling pelik adalah mengatur peserta dan narasumber (pelatih). Sebagai contoh di DKI Jakarta, jumlah TPS mencapai 28.243. Sedangkan jumlah peserta Pemilu sebanyak 16 partai politik. Berarti jumlah Saksi bisa mencapai 451,888 orang dan membutuhkan tenaga pelatih yang juga banyak. Apakah itu artinya sebanyak 451,888 Saksi harus dilatih oleh Bawaslu DKI. Angka Saksi sebanyak itu baru menghitung satu orang Saksi di TPS, belum termasuk Saksi di Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Masalahnya jumlah personalia Bawaslu DKI tergolong sedikit. Di tingkat provinsi hanya berjumlah 7 orang, di Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak 5 orang, Kecamatan (Panwascam) sebanyak 3 orang, Kelurahan (PPL) sebanyak 1 orang. Rasanya sulit bagi Bawaslu DKI untuk melatih secara mandiri dengan efektif dan efisien Saksi sebanyak itu. Belum lagi, Bawaslu mempunyai tugas pokok guna melakukan pencegahan dan penegakan Pemilu.

Jangan lupa, tugas melatih Saksi untuk mengawal kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota hingga Provinsi implikasinya sangat luas, bukan hanya terhadap kegiatan pelatihan, melainkan juga terkait dengan proses dan hasil Pemilu. Jika terdapat suatu TPS bermasalah karena berpangkal dari ketidakpahaman Saksi, tentu pihak yang melakukan pelatihan Saksi akan diminta pertanggunggungjawabannya.

Sejatinya, UU diproses dan diterbitkan untuk dilaksanakan. Apalagi di dalam penjelasan terkait dengan Pasal 351 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dikategorikan sebagai pasal cukup jelas. Ini artinya, amanat UU tersebut terang benderang dan harus dilaksanakan. Terkait dengan hal ini, kita mendorong agar Bawaslu melaksanakan amanat UU ini secara konsisten, karena UU sejatinya diterbitkan untuk dilaksanakan dan bukan sekadar untuk aksesoris belaka.

Mengingat waktu pelaksanaan Pemilu 2019 sudah makin mendekat, maka berbagai aspek terkait dengan pengorganisasian pelatihan Saksi termasuk anggarannya yang bersumber dari APBN, harus dipersiapkan sebaik mungkin agar amanat UU ini dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan.

Sekiranya Bawaslu tidak mungkin melaksanakan sendiri dengan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, dimungkinkan kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang mitra. Mitra tersebut bisa berasal dari kalangan perguruan tinggi, lembaga pengkajian dan penelitian, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan sebagainya. Tentu saja pelibatan para mitra dalam melakukan pelatihan Saksi tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah sebagai pembuat UU agar tafsir dan implementasi UU tidak salah kaprah.

Pastinya, pelatihan Saksi oleh Bawaslu merupakan amanat UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang harus dilaksanakan. Tetapi sekiranya Bawaslu mempunyai pandangan lain terkait dengan tafsir dan implementasi dari UU ini, sangat ditunggu oleh publik.[]

Editor: Deni Muhtarudin

berita terkait

Image

News

DKPP, Penjaga Marwah dan Etika Penyelenggara Pemilu yang 'Haus' Infrastruktur

Image

News

Dibuka Megawati, Sekolah Caleg PDIP Ketiga Diikuti 120 Peserta

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Soal Poster Jokowi Bermahkota, PDIP: Jurus Baru Black Campaign

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Soal 'Coattail Effect', PKS: SBY Menegaskan Tidak Menggembosi

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Tak Bergantung Coattail Effect, PKS: Kami Punya Tradisi Sendiri

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Politik Identitas Dinilai Tak Bertentangan dengan Pancasila, Asal...

Image

News

Menuju Pilpres 2019

TKN Jokowi Optimis Target 80 Persen Kemenangan di Sulut Dapat Tercapai

Image

News

Menuju Pilpres 2019

TKD Sulut Targetkan 80 Persen Suara bagi Kemenangan Jokowi-Ma'ruf

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Dukung Jokowi, Perindo Akui Tak Dapat Keuntungan Elektoral

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kuasai 12 Bahasa, Bocah Penjaja Suvenir ini Diundang Gratis ke Beijing

Bocah bernama Thaksin itu awalnya terekam sedang menawarkan suvenir dalam bahasa Kanton yang fasih lalu bahasa Mandarin, Jepang, Thailand

Image
News

Pembunuh 1 Keluarga di Bekasi Terancam Hukuman Mati

Pembunuh mengaku sakit hati dengan Maya Boru Ambarita karena sering menghinanya.

Image
News

Kebakaran California, Korban Tewas 63 dan Korban Hilang 631

Kebakaran Camp Fire disebut-sebut sebagai kebakaran paling mematikan dalam sejarah negara bagian.

Image
News

Tuntaskan Kasus Dugaan Suap Usulan Dana Perimbangan, KPK Didesak Periksa Sukiman

KAMI mendesak agar kasus dugaan percaloan anggaran perimbangan untuk daerah lainnya bisa diusut hingga tuntas.

Image
News

Komnas Perempuan: Putusan MA dalam Kasus Baiq Nuril Bertentangan dengan Perma No 3/2017

tindakan Nuril merekam merupakan upaya untuk membuktikan kejadian pelecehan seksual yang alaminya.

Image
News

Kasad: Latancab TNI AD 2018 untuk Tingkatkan Kemampuan Tempur

"Tujuan dari diselenggarakannya latihan ini, agar seluruh prajurit bisa merasakan seperti apa bergerak dalam hubungan Brigade"

Image
News

Tanggapan Fahri Soal Foto Dirinya dan Budiman Sudjatmiko saat Tersenyum Semringah

Kedua kerap berbeda pendapat dan saling debat.

Image
News

Idrus Pede Keterangan Kotjo Selamatkan Dirinya

KPK menduga bahwa Idrus justru berperan dalam proses pemberian uang suap terhadap Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.

Image
News

Soroti Beol Cepirit, Warganet: Malu Sama Daerah Lain

"Mudah diingat namanya, tapi kurang enak didengar di telinga."

Image
News

Kanada Sambut Baik Sanksi AS Kepada Arab Saudi, Rencanakan Tindakan Serupa

Ia menambahkan bahwa Kanada akan secara aktif mempertimbangkan sanksi serupa dalam beberapa hari mendatang.

trending topics

terpopuler

  1. 5 Manfaat dari Menyisir Rambut, Bikin Berkilau Lho

  2. Soal Film Hanum dan Ahok, Grace: Kalau Film Bagus, Nggak Usah Disuruh, Penonton Datang Sendiri

  3. Touring Bareng, Begini Candaan Uus ke Ariel Noah

  4. Curhat Wapres JK yang Bisnisnya Bangkrut Karena Tak Percaya Teknologi

  5. Hasil Survei di 9 Provinsi Jika Perda Syariah Diberlakukan, Mencengangkan!

  6. Ternyata HS Ditangkap Setelah Pemilik Kontrakan Melapor ke Polisi

  7. Videonya Viral, Kapolresta Yogyakarta Dapat Ganjaran

  8. Usai Banjir Bandang, Kini Koloni Buaya yang Bikin Warga Ketakutan

  9. 10 Transformasi Prilly Latuconsina yang Imut dari Kecil

  10. Tren Bus Double Decker Makin Ngetren di Indonesia

fokus

Semangat Pahlawan di Dadaku
Info MPR RI
Tragedi Lion Air

kolom

Image
Ujang Komarudin

Buta dan Budek dalam Politik

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Bising di Ruang Publik: Perang Diksi Namun Jauh dari Substansi

Image
Karyono Wibowo

Harus Dibedakan antara Penegakan Hukum dan Kriminalisasi

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Ancaman Pemilu Serentak, Kekhawatiran Yusril yang Belum Menemukan Jawaban

Wawancara

Image
News

DKPP, Penjaga Marwah dan Etika Penyelenggara Pemilu yang 'Haus' Infrastruktur

Image
Olahraga

Piala Libertadores 2018

"Mari Jadikan Final Boca-River Tanpa Kekerasan"

Image
News

Alissa Wahid: Membawa Sumpah Pemuda 1928 ke Anak Milenial

Sosok

Image
Ekonomi

Cukai Rokok Batal Naik, Kekayaan Bersih Para Pengusaha Ini Tambah Moncer

Image
Gaya Hidup

Sibuk Banget, Bagaimana Soal Olahraga dan Liburan Arzeti Bilbina?

Image
Ekonomi

Tragedi Lion Air

Cerita Rusdi Kirana, Sosok di Balik Terbangnya 'Singa Merah' ke Angkasa