image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Kaprodi KPI Institut PTIQ Jakarta, Partisipan di Jaringan Demokrasi Indonesia

Kampanye Pemilu dalam Demokrasi Kontraktual

Image

Capres nomor urut 1 Joko Widodo (kiri) berbincang dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kanan) saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut dibuat untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA guna menjaga terciptanya suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Kampanye Pemilu menurut UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 1 ayat 35  disebutkan, merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluuntuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab (267 ayat 1) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (ayat 2). Dari definisi tersebut ada tiga aspek penting dalam kampanye, yakni: pertama,  substansi kampanye yakni: visi, misi dan program, kedua, pendidikan politik, dan ketiga tujuan kampanye yakni: peningkatan partisipasi pemilih.  

Makna kampanye yang didesain oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu, merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab adalah definisi ideasional atau cenderung teoritik. Hal ini berbeda dengan definisi yang disampaikan sejumlah pakar politik yang lebih menekankan dimensi operasional.  Arnold Steinberg, misalnya mendefinisikan kampanye Pemilu sebagai rencana untuk menyusun tindakan. Sementara Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.

Kampanye politik dewasa ini tumbuh dan berkembang menjadi salah satu dari dari cabang ilmu tentang marketing atau  pemasaran produk komersial (Cangara: 2009) yang disebut dengan political marketing.  Firmanzah (2008:203) berpendapat,  dalam proses political marketing, digunakan penerapan 4Ps bauran marketing, yaitu: pertama, produk (product) berarti partai, kandidat dan gagasan-gagasan partai yang akan disampaikan konstituen. Produk ini berisi konsep, identitas ideologi. Baik dimasa lalumaupun sekarang yang berkontribusi dalam pembentukan sebuah produk politik. Kedua,  promosi (promotion) adalah upaya periklanan, kehumasan dan promosi untuk sebuah partai yang dimix sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemilihan media perlu dipertimbangkan.

baca juga:

Ketiga, harga (price), mencakup banyak hal, mulai ekonomi, psikologis, sampai citra nasional. Harga ekonomi mencakup semua biaya yang dikeluarkan partai selama periode kampanye. Harga psikologis mengacu pada harga persepsi psikologis misalnya, pemilih merasa nyaman, dengan latar belakang etnis, agama, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan harga citra nasional berkaitan dengan apakah pemilih merasa kandidat tersebut dapat memberikan citra positif dan dapat menjadi kebanggaan negara. Keempat, penempatan (place), berkaitan erat dengan cara hadir atau distribusi sebuah partai dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan para pemilih. Ini berati sebuah partai harus dapat memetakan struktur serta karakteristik masyarakat baik itu geografis maupun demografis.

Tidak mudah

Sesungguhnya mendesain dan mengorganisir suatu kampanye Pemilu dengan pendekatan pemasaran politik secara modern bukanlah yang tabu dan ‘diharamkan’. Bahkan sangat diperlukan dengan tujuan agar kampanye berlangsung menjadi lebih mendidik, menarik, menghibur dan membahagiakan masyarakat. Bahkan Pemilu Serentak 2019 sebagaimana digagas oleh Mahfud MD, Faisal Basri, Gus Ipul,  Yusuf Mansur dan lain-lain (17/9/2018), diharapkan berlangsung ceria. Para tokoh itu membuat tagar baru untuk meramaikan tagar-tagar terkait Pilpres yang sudah ramai menjadi pembicaraan. Tagar itu adalah #2019PilpresCeria. Bahkan, akun Twitter @pilpresceria pun sudah dibuat. Akun tersebut mengunggah foto para tokoh mengenakan dan membawa kaos bertuliskan #2019PilpresCeria.

Membuat Pemilu menjadi ceria, dan terlebih lagi, kampanye berlangsung bersih, bukan perkara mudah. Hal ini disebabkan karena demokrasi dengan Pemilu sebagai instrumennya, kini sudah bermetamorfosis dan bertransformasi sedemikian rupa menjadi apa yang disebut sejumlah kalangan dengan demokrasi kontraktual. Suatu  proses demokasi atau partisipasi politik lebih didasarkan pada adanya kontrak-kontrak yang lebih bersifat politis, material, ekonomi, uang, jabatan, dan berbagai kompensasi lainnya dan bukan ideologis atau platform perjuangan partai. Hal ini terjadi dari mulai proses penyusunan pengaturan, pelaksanaan pengaturan, kegiatan kampanye di tingkat hulu hingga hilir.

Di tingkat penyusunan pengaturan, banyak aturan dalam peraturan Pemilu yang sulit melepaskan diri dari berbagai tarikan kepentingan elit politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Tawar menawar atau bahkan barter pasal dalam suatu UU, sering muncul menjadi isu dalam setiap kali pembahasan UU. Di dalam pelaksanaan pengaturan, spektrum konflik terkadang meluas bukan hanya melibatkan antara eksekutif dengan legislatif, melainkan juga melibatkan Penyelenggara Pemilu. Bahkan di kalangan Penyelenggara Pemilu, yakni: antara KPU dengan Bawaslu tak jarang harus terjadi tarik menarik dan perbedaan pandangan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran iklan yang dilakukan oleh Partai Solidritas Indonesia (PSI) ataupun Caleg mantan terpidana korupsi. Di sisi lain, penetapan sejumlah komisioner di lembaga-lembaga non struktural ditengarai juga tidak bisa melepaskan diri dari tarikan demokrasi kontraktual.

Dari hulu, problem kampanye sudah dimulai saat proses pencalegan yang ditandai dengan adanya ciutan di media sosial oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief soal adanya dugaan aliran dana Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno kepada parpol peserta Pemilu, isu kader kutu loncat dan dibarengi dengan munculnya isu kepindahan biaya transfer artis untuk menjadi Caleg, politik mahar/bohir saat penjaringan bakal caleg (bacaleg), penempatan dan pemberian nomor urut caleg, dan sebagainya. Bahkan dikabarkan, untuk memperoleh nomor urut peci, seorang Caleg harus merogoh kocek dalam-dalam hingga mencapai ratusan juta bahkan mungkin miliaran rupiah.  Sementara Bawaslu RI telah melakukan menerbitkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu 2019 yang diantaranya menyebut adanya  kerawanan politik uang terjadi saat kampanye.

Politik biaya tinggi yang terjadi saat proses pencalegan ini berdampak di tingkat hilir, yakni: membuat masyarakat juga makin permissif dan pragmatis.  Berdasarkan data yang dirilis Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD) (3 Desember 2017) disebutkan, sikap permisif masyarakat pada politik uang semakin meningkat dalam setiap periode pemilu ataupun Pilkada. Sementara itu, sikap tidak menerima politik uang semakin menurun. Dalam data itu disebutkan, sikap permisif pada politik uang sekitar 61,8 persen pada pilkada serentak 2016, meningkat menjadi 64,9 persen pada 2017. Adapun prosentasi yang tidak menerima politik uang sekitar 38,2 persen menurun menjadi 35,1 persen.  Data SPD juga menyebutkan, jual beli suara makin marak dan terjadi di setiap tingkatan. Bahkan, ada dugaan kuat melibatkan peserta dan penyelenggara pemilu.

Modusnya dengan cara memindahkan suara antar Caleg  dari partai dan Daerah Pemilihan (Dapil) yang sama. Untuk kampanye, caleg DPR RI mengeluarkan dana antara Rp1-5 Miliar. Dengan demikian, estimasi dana kampanye keseluruhan 6.607 caleg mencapai Rp6,6-33 triliun. Padahal, laporan dana kampanye partai hanya Rp 3 triliun. Ini berarti ada selisih Rp30 triliun. Sebelumnya, Direktur Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, ada penyakit yang sedang tumbuh di negara ini. Ia menyebut dua penyakit kronis, yakni politik identitas dan politik uang (money politics).

Namun yang menarik, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan trend  sebaliknya. Saat mengumumkan indeks persepsi anti korupsi 2017 mencapai 3,71 pada skala 0-5. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan 2015 lalu yang hanya 3,59. Salah satu indikasi perilaku anti korupsi dapat dilihat dari penilaian masyarakat terhadap politik uang dalam Pilkada. Dalam survei yang dilakukan terhadap 10 ribu rumah tangga di 33 provinsi pada Februari 2017, BPS menemukan semakin banyak masyarakat yang menilai politik uang dalam Pilkada sebagai hal yang tidak wajar. Jumlahnya meningkat dari 59,29 persen pada 2015 menjadi 65,27 persen pada 2017.  Penilaian itu bahkan tampak pada lingkup keluarga. Jika dulu masyarakat menilai wajar saja orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk mendapat lebih banyak uang, sekarang tidak lagi. Setidaknya ada 68,43 persen responden menganggap salah perilaku orang tua yang membawa anaknya berkampanye untuk uang. Jumlah itu meningkat dibandingkan 64,57 persen responden yang memberikan penilaian serupa, dua tahun lalu. (15/6/2017).

Celah pelanggaran

Kampanye Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 267 dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, sepertipertemuan terbatas,pertemuan tatap muka, penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum,pemasangan alat peraga di tempat umum,media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet,rapat umum, debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dankegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturanperundang-undangan. Namun semua metode dan bentuk kampanye menjadi celah bagi timbulnya kerawanan dan pelanggaran kampanye.

Dalam demokrasi kontraktual, diperkirakan  yang paling banyak dilakukan oleh tim kampanye dan pelaksana tim kampanye (sebagian metode kampanye didanai oleh APBN)  adalah pertama, berkampanye di media sosial dengan beragam bentuknya seperti melalui face book, twitter, WhatApp, dan lain sebagainya. Kerawanannya berkampanye di media sosial potensial digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, hoaks, kampanye hitam, isu SARA, dan lain sebagainya. Kedua,  pertemuan terbatas dan tatap muka. Kegiatan ini termasuk paling rawan diselingi dengan modus politik uang. Sebab, umumnya masyarakat/peserta kampanye enggan datang ke lokasi kampanye manakala tidak difasilitasi oleh alat transportasi dan uang transport.

Ketiga, kampanye dalam bentuk lain. Seperti kegiatan kebudayaan seperti: pentas seni, konser musik, olah raga seperti:  gerak jalan santai dengan cara memberikan hadiah bagi pemenangnya, kegiatan sosial seperti: bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun. Kegiatan kampanye dalam bentuk lain paling digandrungi tim kampanye/pelaksana kampanye karena dianggap lebih konkrit dan mudah mengukur efektivitasnya. Apalagi bagi masyarakat/pemilih dan peserta kampanye, paling senang dengan kegiatan semacam ini, terutama dalam bentuk kegiatan sembako karena dianggap sesuai dengan kebutuhan dasarnya (basic need).

Keempat, metode kampanye lain yang kini paling mendapat perhatian serius dari tim kampanye dan pelaksana kampanye, baik oleh  partai politik, dan terutama Capres dan Cawapres adalah debat di televisi. Rinciannya, dua kali untuk Capres, satu kali untuk Cawapres dan dua kali untuk Capres dan Cawapres. Kegiatan ini penting karena pengaruhnya dianggap sangat besar dalam mempengaruhi prilaku dan elektabilitas pemilih. Terlebih setelah debat, biasanya lembaga survei akan ramai-ramai melakukan jajak pendapat. Dalam demokrasi kontraktual, survei sangat bias ilmiah dan bias kepentingan politik. Oleh karena itu, tingkat kerawanannya sangat tinggi. ‘Polisi’ Pemilu sebaiknya ikut mengawasi kemungkinan bermunculannya lembaga survei bermain dengan kepentingan politik berjubah ilmiah. 

Kelima,  di kalangan Caleg petahana atau tengah menjabat anggota DPR, DPD dan DPRD ada kecendrungan tidak terlalu ngotot untuk melakukan berbagai metode kampanye, baik kampanye di darat dengan jalan melalukan sosialisasi secara massif maupun kampanye udara dengan kampanye melalui media sosial. Selebihnya atau sebagian besar, Caleg petahana akan melakukan kampanye secara door to door atau man to man marking dalam bentuk ‘operasi batok’  dan terutama dilakukan di injury time. Teknisnya dengan mendekati dan menggalang pimpinan informal di level grassroot, khususnya Ketua  RT/RW, pengurus atau sanak saudaranya. Fenomena ini merupakan potensi pelanggaran yang patut mendapat perhatian pada Pemilu 2019.

Dana kampanye

Kegiatan lain yang rawan pelanggaran Pemilu adalah dalam pengelolaan dana kampanye. Sejatinya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu  cukup banyak mengatur hal ihwal berkaitan dengan kampanye. Sebegitu jauh, pengaturan pengelolaan dana kampanye banyak menjadi macan kertas, atau hanya bagus di tingkat aturan namun tidak/belum di tingkat pelaksanaan. Tanda-tandanya dapat dicermati dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Peserta Pemilu 2019 yang banyak tidak seragam pengisiannya dan mengindikasikan diabaikannya prinsip pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Dalam peraturan, mengharuskan para kandidat yang bertarung di Pemilu 2019 menyerahkan LADK serta Laporan Akhir Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LAPPDK) dan diaudit oleh auditor publik. Sebegitu jauh, audit kepatuhan yang diatur peraturan KPU hanya bersifat administratif dan formalistik, tanpa memeriksa kecocokan penerimaan dan pengeluaran kampanye peserta Pemilu/Pilkada di lapangan sehingga bisa dipastikan semua laporan dana kampanye lolos. Padahal secara kasat mata banyak kasus terjadi dimana partai atau calon hanya melaporkan pengeluaran Rp 500 juta, padahal uang yang dikeluarkan mencapai miliaran rupiah.

Melihat situasi dan kondisi semacam ini, sejumlah fraksi di DPR ‘gatal’ dan mengusulkan pengawasan dana kampanye  Pemilu 2019 diperketat melalui pemberian wewenang kepada Bawaslu untuk mengaudit investigasi atau verifikasi faktual atas laporan dana kampanye. Rencananya penambahan kewenangan itu dituangkan dalam Perbawaslu tentang Dana Kampanye.  Terlepas dari adanya sejumlah partai yang menolak perluasan wewenang Bawaslu ini, tanpaknya perluasan wewenang ini perlu diapresiasi. Namun tentu saja yang paling penting bukan sekadar perluasan wewenang, melainkan pada kemauan, dan kemampuan jajaran Bawaslu dalam menegakkan aturan.

Tantangan ini tidak mudah diwujudkan oleh Bawaslu, terutama di saat demokrasi di Indonesia sudah mewujud menjadi demokrasi kontraktual  yang sarat dengan berbagai konflik kepentingan dan sarat dengan politik uang. Menghadapi situasi ini, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus didukung oleh institusi lainnya, seperti KPK, PPATK, kepolisian, media massa, dan lain sebagainya. Tetapi disitu pula ujian dan pertaruhannya: apakah institusi Bawaslu sebagai ‘polisi’ Pemilu masih tetap diperlukan atau sebaliknya segera dilakukan perombakan total pada semua aspeknya?

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Magnet Politik Pesantren

Image

Ekonomi

Prospek Proyek Meikarta Pasca OTT

Image

News

Penguatan Demokrasi di Era Digital

Image

News

Membidik Amien Rais

Image

News

Demokrasi Up and Down

Image

News

Kampanye Tanpa Hoaks dan SARA

Image

News

Mengatasi Problem Data Pemilih

Image

News

Berebut Dukungan Ulama

Image

News

Menangkal Radikalisme di Media Sosial

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Kasus Suap Meikarta, Hari Ini KPK Panggil 11 Orang Saksi

KPK juga telah menetapkan delapan tersangka lainnya dalam kasus suap Meikarta.

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Penjelasan TKN Jokowi-Ma'ruf Soal Politik 'Sontoloyo'

Saya kira bagian dari rangkaian pesan-pesan beliau (Jokowi) kepada para politisi karena perilaku politik yang cenderung mengalami dekadensi.

Image
News

Rizal Ramli: Mungkin Ada yang Memanasi Surya Paloh untuk Buat Laporan

Rizal Ramli dengan Surya Paloh merupakan teman lama yang sering berkomunikasi

Image
News

Polri Masih Dalami Kasus Pembakaran Bendera Bertuliskan Kalimat Tauhid

Setelah mengamankan pelaku pembakaran tentu harus dicari motif dan perasaan saat pelaku membakar bendera tersebut

Image
News

Wakil Kepala Kelompok Radikal Somalia Tewas Terbunuh

Image
News

Studi Sebut Plastik Masuk ke dalam Tubuh Manusia Lewat Makanan

Kandungan plastik yang ditemukan dalam feses adalah sebesar 20 partikel mikro per 10 gram tinja

Image
News

Pria Ini Dipenjara akibat Telepon Polisi 45.000 Kali dalam Setahun

Pria tersebut dapat dijerat hukuman hingga 5 tahun penjara.

Image
News

Kasus Pembakaran Bendera, Wali Kota Gorontalo Minta MUI dan Ormas Islam Tenangkan Suasana

Diakuinya, reaksi atas insiden pembakaran bendera tersebut juga merembet ke Kota Gorontalo.

Image
News

Rizal Ramli Penuhi Panggilan Polda Metro Jaya

Kedatangannya Rizal Ramli untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus pencemaran nama baik Partai NasDem dan Surya Paloh.

Image
News

Dilaporkan ke Bareskrim Polri, Ketua GP Ansor Tetap Santai

"Saya masih ngopi dan yang pasti Saya akan hadapi dan ikuti prosesnya," ujar Yaqut saat menggelar konferensi pers di Kantor PBNU

trending topics

terpopuler

  1. Jansen Ingatkan Ma'ruf Amin Hingga Warga Bantargebang Akui Dana Hibah Lancar

  2. Hacker Unggah "Foto Pembunuhan" Jamal Khashoggi

  3. Tengku Zulkarnain Minta Tokoh NU Tak Bela Banser yang Bakar Bendera Tauhid

  4. Asam Lambung Kambuh, Narji Jalani Pemeriksaan Elektrokardiogram

  5. Hanafi Rais: Jika Prabowo Jadi Presiden, Pencak Silat Dapat Perhatian Luar Biasa

  6. Alasan PSK Kramat Tunggak Saat Ditangkap Polisi, Sedang Nunggu Suami Pak

  7. Pertama Kali Dalam Sejarah, Neraca Dagang Perikanan Nomor 1 se-Asia Tenggara

  8. Harga Jam Tangan Ronaldo Bikin Tepok Jidat

  9. Dua Terdakwa Pengeroyok Haringga Sirila Dituntut Hukuman Masing-Masing 4 dan 3,5 Tahun Penjara

  10. Pensiunan Karyawan Klaim Kasus Mantan Dirut Pertamina Terkesan Dipaksakan

fokus

4 Tahun Jokowi-JK
Dedikasi Santri untuk Indonesia Mandiri
Satu Tahun Anies Pimpin Ibu Kota

kolom

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Berebut Ceruk Segmen Suara Santri

Image

Mengapa Milla Dicintai dan Layakkah Bima Sakti Menggantikannya?

Image
Bayu Primanda Putra

Meikarta, Lippo Group dan James Riady

Image
Ujang Komarudin

Magnet Politik Pesantren

Wawancara

Image
Olahraga

Philippe Coutinho

"Kami Bermain Sepakbola dengan Tutup Botol"

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Sosok

Image
Ekonomi

Cerita Ibu Nengah, Si Penjaga Tiket yang Terampil Membuat Canang

Image
Ekonomi

Kisah Ketut Suarjana Memupuk Semangat Guyub

Image
Gaya Hidup

Inspirasi

Mimpi Munsiah yang Buta untuk Pendidikan Anaknya