Akurat.co - Cepat Tepat Benar
Login / Sign Up

DPR: UU ASN Tidak Singgung Penyelesaian Honorer

Dedi Ermansyah

DPR: UU ASN Tidak Singgung Penyelesaian Honorer

Anggota Panitia Kerja Revisi UU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka bersama Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), saat menyatakan pernyataan sikap, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9). Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPR RI, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) ini mendesak Presiden Jokowi menjalankan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Perubahan Atas UU ASN, dan mendesak DPR mensahkan revisi UU ASN agar nasib pegawai non PNS menjadi PNS. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka menilai beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan berita bahwa negara akan menyelesaikan persoalan honorer dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara ratusan ribu masyarakat seperti honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya.

Rieke mengatakan, dalam UU ASN tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer.

"Padahal sudah puluhan tahun mengabdi," kata Rieke di Kompleks Parelemen, Jakarta, Selasa (25/9).

Menurutnya, solusi penyelesaian honorer harus memiliki payung hukum. Rieke menjelaskan, dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2017 mengesahkan revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR.

"Karena penyelesaian mereka yang mengabdi bekerja puluhan tahun tanpa ada payung hukum, sehingga DPR aklamasi menerima revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR," ujarnya

Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut. Lantas pada 22 Maret 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017.

Surat itu terkait penunjukan wakil dari pemerintah untuk membahas revisi UU ASN bersama DPR.

"Surat presiden ini sifatnya sangat segera," katanya.

Rieke mengatakan, presiden sudah menunjuk menteri keuangan (menkeu), menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN dan RB), untuk melakukan pembahasan.

Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut.

"Sekarang tinggal pembahasan, ini sudah sampai September 2018 belum terjadi pembahasan," jelasnya.

Rieke mengatakan, pihaknya tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum. Karena itu, dia mengatakan, revisi UU ASN harus segera dilakukan.

"Setiap keputusan harus berlandaskan hukum" imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Diketahui, Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan sikap terkait molornya Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, revisi UU ASN dianggap cara yang tepat menuntaskan persoalan ratusan ribu honorer Indonesia yang masih belum jelas nasibnya hingga kini.

Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Hono‎rer K2 Indonesia (FHK2I),Wasekjen Adeksi Anna Morina, Ketua Umum KNASN Mariani dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Fraksi PKS Sebut RUU HIP Tidak Ada Urgensi Diteruskan

Image

News

Sebut Pasien Jantung dan Kanker Menumpuk di IGD, Gerindra Paksa Anies Bikin RSUD Baru

Image

News

PAN Minta DPT Tak Jadi Sumber Masalah Kesuksesan Pilkada 2020

Image

News

Jelang Pilwali Surabaya, Beredar Video Berisi Provokasi Hancurkan Risma

Image

News

Komisi III: Tidak Ada Syarat Agama tertentu Untuk Calon Kapolri

Image

News

Forkopimda Dikritik Gegara Kasus HRS, Ketua DPRD DKI: Kalau Pecah Belah, Bingung Masyarakat

Image

News

Antisipasi Klaster Covid Baru, PDIP: Libur Boleh Tapi Enggak Keluar Rumah

Image

Ekonomi

Pemerintah Perlu Gandeng Koperasi untuk Salurkan PEN Bagi UMKM

Image

News

Komisi III Prediksi Nama Calon Pengganti Kapolri Diumumkan Usai Pilkada 2020

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Fraksi PKS Sebut RUU HIP Tidak Ada Urgensi Diteruskan

DPR harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat.

Image
News

Sebut Pasien Jantung dan Kanker Menumpuk di IGD, Gerindra Paksa Anies Bikin RSUD Baru

Sudah waktunya Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian-kajian untuk kebutuhan RSUD di Jakarta. RSUD kanker Jakarta dan RSUD Jantung Jakarta

Image
News

Tengku Zulkarnain Harap MUI 2020-2025 Tetap Kritis

Tengku Zulkarnain mengucapkan selamat kepada pengurus MUI periode 2020-2025

Image
News

Hati-hati, Ada Warga Petamburan Reaktif Covid-19 Masih Berkeliaran 

Satu warga reaktif masih belum ditemukan.

Image
News

Politisi PDIP Minta Anies Ganti Aturan Ganjil Genap dengan Program Jokowi

Gembong Warsono meminta Gubernur Anies Baswedan menghapus peraturan ganjil-genap.

Image
News

Fraksi Demokrat Ragukan Kualitas APBD DKI 2021

Neneng menilai pembahasan APBD DKI Jakarta 2021 terlalu terburu-buru.

Image
News

KPU Melawi: Kami Belum Terima Sembilan Jenis Logistik Pilkada 2020

Hingga saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Melawi, Kalimantan Barat, mengaku belum menerima sembilan jenis logistik untuk pilkada

Image
News

KPU Surakarta Temukan 2.780 Surat Suara Rusak

Ditemukan sebanyak 2.780 lembar surat suara rusak saat dilakukan penyortiran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Surakarta

Image
News

PAN Minta DPT Tak Jadi Sumber Masalah Kesuksesan Pilkada 2020

Persoalan DPT ini juga berpotensi menjadi sumber masalah di pilkada serentak 2020 jika penyelenggara pemilu tidak serius menanganinya.

Image
News

Mata-mata Korsel: Kim Jong-un Eksekusi 2 Pejabat, Lockdown Pyongyang, hingga Bahas Joe Biden

Kim dilaporkan telah resmi mengisolasi ibu kota Pyongyang serta provinsi Jagang utara

terpopuler

  1. Sarita Abdul Mukti Sebut Hubungan Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani Bukan Settingan

  2. Abdillah Toha: Halo Bapak Prabowo, Sudah Bikin Bui Buat Penjarakan Kader?

  3. Tersangka Kasus Suap Calon Bintara di Palembang Disanksi Pasal Berlapis

  4. Pengangguran Jakarta Tertinggi di Indonesia, Anak Buah Anies: Kan Karena Pandemi

  5. Dimulai Besok, ini Jadwal Lengkap MPL Invitational 2020

  6. Hina Jokowi di Media Sosial, Pria di Deli Serdang Ditangkap Polda Sumut

  7. Puluhan Warga Petamburan Tertular Corona Pasca Hajatan Rizieq Shihab, Kapolda: Ini Pelajaran

  8. Alamak! 91 Persen Karyawan Terkena PHK Ternyata Tak Ikut Program Prakerja

  9. Israel Hapus Arab Saudi dari Daftar Negara Wajib Karantina Virus Corona

  10. Donald Trump Keliru Ucapkan Duka Cita Maradona untuk Madonna? Ini Faktanya

fokus

Lawan Covid-19
Webinar Akurat: Peran Strategis IJK
Akurat Solusi : Roadmap IHT

kolom

Image
Achsanul Qosasi

Utang Pemerintah dan Kehati-hatian

Image
UJANG KOMARUDIN

Fenomena HRS

Image
Achsanul Qosasi

Pelajaran Demokrasi dari Biden dan Trump

Image
Faizuddin Ahmad

Mendongeng Berperan Meningkatkan Kecerdasan Anak

Wawancara

Image
Gaya Hidup

Missies.id dan Strategi Survive Berbisnis untuk Cewek Milenial

Image
Iptek

Saat Dominasi Kontraktor Besar Masih Kejam

Image
Video

Akurat Talk

VIDEO Fahri Hamzah: Saya Dari Kecil Jualan Kopi | Akurat Talk (2/2)

Sosok

Image
News

5 Fakta Penting KH Miftachul Akhyar, Ketum MUI Baru Gantikan Ma'ruf Amin

Image
News

Mengenal Kapolsek Sawah Besar Kompol Eliantoro Jalmaf

Image
News

3 Kali Gantikan Posisi Menteri yang Kosong, Ini Kiprah Politik Luhut Binsar Panjaitan