breaking news: Insiden Penembakan di Perguruan Tinggi Krimea, 19 Tewas

image
Login / Sign Up

DPR: UU ASN Tidak Singgung Penyelesaian Honorer

Dedi Ermansyah

Image

Anggota Panitia Kerja Revisi UU ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka bersama Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), saat menyatakan pernyataan sikap, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/9). Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPR RI, Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi), Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) ini mendesak Presiden Jokowi menjalankan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017 tentang Penunjukan Wakil untuk Membahas RUU tentang Perubahan Atas UU ASN, dan mendesak DPR mensahkan revisi UU ASN agar nasib pegawai non PNS menjadi PNS. | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Anggota Panitia Kerja Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Legislasi (Baleg) DPR Rieke Diah Pitaloka menilai beberapa hari terakhir publik dikejutkan dengan berita bahwa negara akan menyelesaikan persoalan honorer dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sementara ratusan ribu masyarakat seperti honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non-PNS masih terus memperjuangkan hak-haknya.

Rieke mengatakan, dalam UU ASN tidak ada satu pasal atau ayat pun yang menyinggung penyelesaian status kerja honorer.

"Padahal sudah puluhan tahun mengabdi," kata Rieke di Kompleks Parelemen, Jakarta, Selasa (25/9).

Menurutnya, solusi penyelesaian honorer harus memiliki payung hukum. Rieke menjelaskan, dalam rapat paripurna DPR pada 24 Januari 2017 mengesahkan revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR.

"Karena penyelesaian mereka yang mengabdi bekerja puluhan tahun tanpa ada payung hukum, sehingga DPR aklamasi menerima revisi UU ASN menjadi inisiatif DPR," ujarnya

Pimpinan DPR juga sudah menyampaikan kepada presiden perihal tersebut. Lantas pada 22 Maret 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) Nomor R19/Pres/03/2017.

Surat itu terkait penunjukan wakil dari pemerintah untuk membahas revisi UU ASN bersama DPR.

"Surat presiden ini sifatnya sangat segera," katanya.

Rieke mengatakan, presiden sudah menunjuk menteri keuangan (menkeu), menteri hukum dan hak asasi manusia (menkumham), menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (menPAN dan RB), untuk melakukan pembahasan.

Namun, kata dia, sampai sekarang ini belum sama sekali terjadi pembahasan revisi UU ASN tersebut.

"Sekarang tinggal pembahasan, ini sudah sampai September 2018 belum terjadi pembahasan," jelasnya.

Rieke mengatakan, pihaknya tidak mau ada keputusan tanpa dasar hukum. Karena itu, dia mengatakan, revisi UU ASN harus segera dilakukan.

"Setiap keputusan harus berlandaskan hukum" imbuh politikus PDI Perjuangan ini.

Diketahui, Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyatakan sikap terkait molornya Revisi Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Padahal, revisi UU ASN dianggap cara yang tepat menuntaskan persoalan ratusan ribu honorer Indonesia yang masih belum jelas nasibnya hingga kini.

Koalisi itu terdiri dari Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi), Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (Adeksi) Komite Nasional Aparatur Sipil Negara (KNASN) dan Forum Hono‎rer K2 Indonesia (FHK2I),Wasekjen Adeksi Anna Morina, Ketua Umum KNASN Mariani dan Ketua Umum FHK2I Titi Purwaningsih.[]

baca juga:

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Partai Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

Image

Ekonomi

Belanja K/L di APBN 2019 Diusulkan Jadi Rp855.455,9 Miliar

Image

News

Ini Hasil Olah TKP Peluru Nyasar di Gedung DPR

Image

News

Polisi Dibantu Pesawat Tanpa Awak Cari Proyektil di Gedung DPR RI

Image

News

Peluru Nyasar

DPR Bakal Panggil Perbakin dan Kemensetneg Terkait Peluru 'Nyasar'

Image

News

Ada Peluru Nyasar, Karding Was-was Masuk Gedung DPR

Image

News

Proyektil yang Dikabarkan Hilang Sudah Ditemukan

Image

News

Satu Proyektil Diduga Jatuh Keluar Gedung DPR RI

Image

News

Dari Lima Lubang, Polisi Hanya Temukan Empat Proyektil di Gedung DPR RI

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Partai Golkar Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

"Ya kalau dilihat kan pimpinan Komisi II sudah ada kesimpulan mengenai itu, dan tentunya Partai Golkar mendukung itu"

Image
News

Yasonna Resmikan Kampus Kehidupan di Lapas

"Pendidikan itu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh negara."

Image
News

Review Kerja Sama, Menlu Arab Saudi akan Berkunjung ke Indonesia

“Pertemuan ini cukup penting karena Arab Saudi partner kita yang cukup besar di Timur Tengah.”

Image
News

Heli MI-8 Bom Disinfektan ke Desa yang Kena Likuifaksi karena Banyak Korban yang Belum Ketemu

Likuifaksi merukan fenomena yang terjadi ketika tanah yang jenuh.

Image
News

Sokushinbutsu, Praktek Mumifikasi Diri Para Biksu Jepang

Tidak semua biksu yang berusaha melakukan mumifikasi diri berhasil

Image
News

PKB Sepakat Saksi Pemilu 2019 Dibiayai APBN

Kegiatan dan operasional politik untuk kampanye membutuhkan ongkos yang tidak sedikit.

Image
News

Ini Hasil Olah TKP Peluru Nyasar di Gedung DPR

Proyektil yang ditemukan, telah ditangani dan diperiksa Puslabfor Polri.

Image
News

Polisi Dibantu Pesawat Tanpa Awak Cari Proyektil di Gedung DPR RI

Argo Yuwono mengatakan pencarian proyektil didampingi anggota Pengamanan Dalam (Pamdal).

Image
News

Kabareskrim Ingatkan Penyidik Polda Yogya Kalau Kapolri Punya Target Tugas

Dia menambahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah memerintahkan jajaran untuk melakukan pembenahan.

Image
News

PAN: Ongkos Politik Pilkada Serentak Sangat Mahal

Masalah lainnya menguatnya politik identitas.

trending topics

terpopuler

  1. Akan Dimiskinkan, KPK Telisik Kekayaan Adik Kandung Ketua MPR

  2. Polisi Temukan Puluhan Senjata Api di Kamar Ommy

  3. Anies Siap Bayar Denda Rp 186 Juta atas Keteledoran Anak Buahnya

  4. Pura-pura Mati untuk Cairkan Asuransi, Sang Istri pun Bunuh Diri

  5. Jokowi: Hati-hati Kalau Pinjam Uang ke Bank, Tolong Dihitung Bisa Angsur Nggak Tiap Bulan

  6. Jadi Pengacara Meikarta, Pakar Hukum Ini Sindir Denny Indrayana

  7. Fan Irlandia Masuk ke Ring karena Berpikir McGregor Bisa Mati

  8. Reaksi Ganjar Pranowo Setelah Proyek Tol Bawen - Yogyakarta Ditolak DPRD 

  9. Cadangan Dolar AS di Dunia Anjlok Karena Sanksi Anti-Rusia

  10. Ma'ruf: Kalau Dibuang ke Laut, Jadilah Pulau, Kalau Dibuang ke Darat, Jadilah Gunung

fokus

Satu Tahun Anies Pimpin Ibu Kota
Pray for Donggala
Dari Indonesia untuk Dunia

kolom

Image
Ujang Komarudin

Magnet Politik Pesantren

Image
Ilham M. Wijaya

Prospek Proyek Meikarta Pasca OTT

Image
Achmad Fachrudin

Penguatan Demokrasi di Era Digital

Image
Ujang Komarudin

Membidik Amien Rais

Wawancara

Image
Olahraga

Philippe Coutinho

"Kami Bermain Sepakbola dengan Tutup Botol"

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Sosok

Image
Ekonomi

Pria terkaya di Australia Bagikan Solusi Radikal untuk Pecahkan Masalah Petani

Image
Gaya Hidup

Insiden Bikin Laura Aurelia Dinda Sekar Devanti Pede Jadi Atlet Renang Difabel

Image
Ekonomi

IMF-WB Annual Meeting

Mengulik Liku Hidup Jatuh Bangun Jack Ma Memeluk Mimpi