image
Login / Sign Up
Image

Pangi Syarwi Chaniago

Analis Politik, Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Larangan Eks Koruptor Nyaleg Ditolak MA, Bukti KPU Lampaui Kewenangan

Image

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (tengah) bersama pimpinan KPU lainya menekan tombol sebagai simbol Peluncuran Pemilihan Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah Serentak tahun 2018 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/6). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 yang memuat larangan bagi mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif menuai polemik dan prokontra.

Mahkamah Agung (MA) meloloskan uji materi terhadap peraturan tersebut dan menyatakan bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yakni undang-undang Pemilu. Banyak masyarakat dan aktifis anti korupsi sangat kecewa berat dengan putusan MA tersebut.

Dari sisi hukum, putusan MA yang membatalkan PKPU yang melarang eks-napi korupsi menjadi caleg tidak lah salah. Sebab, putusan itu terkait dengan UU Pemilu yang multitafsir, yang tidak tegas melarang eks napi koruptor menjadi caleg.

baca juga:

Putusan MA dihujat, MA mendapat sintemen negatif, terkesan berpihak/membela sang koruptor dan tidak mendapat dukungan publik. Namun MA tetap konsisten secara ajek dengan basis negara hukum (rule of law) dan trayek peraturan perundang-undangan yang jelas, bukan bertindak berdasarkan asumsi, persepsi, apalagi negara berdasarkan arus opini publik.

Ini sangat penting ditegaskan bahwa hirarki perundang-undangan, tidak boleh PKPU bertentangan dengan peraturan/UU di atasnya dalam hal ini UU pemilu.

Secara substansial, kita akui dan apresiasi maksud baik dari KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk melahirkan demokrasi berkualitas dan pemimpin yang berintegritas.

Namun sangat disayangkan, tujuan serta niat yang baik dari KPU tentunya harus berdasar pada basis aturan yang jelas dan jangan malah melanggar aturan undang undang dan konstitusi.

Peraturan KPU yang memuat larangan kepada eks napi koruptor setidaknya mengindikasikan bahwa; Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu sudah melampaui kewenangannya dengan mengeluarkan aturan yang sangat substansial menyangkut pembatasan hak politik bahkan telah merampas hak politik warga negara.

Pencabutan hak politik seseorang mestinya dituangkan dalam UU atau via putusan pengadilan bukan, bukan dituangkan dalam PKPU. Artinya peraturan mengatur soal mantan napi korupsi untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif bukan domain kewenangan KPU.

KPU hanya berwenang mengeluarkan aturan teknis terkait penyelenggaraan pemilu yang jurdil, luber dan objektif bukan malah mengurusi urusan yang menjadi kewenangan lembaga lain. Sekali lagi, pencabutan hak politik harus berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan undang undang bukan diatur berdasarkan PKPU.

Kedua, indikasi dis-harmoni antar lembaga. Aturan KPU ini juga menguatkan indikasi bahwa KPU terkesan arogan dan menciptakan konflik dengan lembaga lain, terutama BAWASLU.

Selama ini KPU dan Bawaslu adalah mitra, saling menguatkan, saling mengisi dan mendukung. Realitas sekarang, fenomena yang amat langkah yaitu dihadap hadapkan serta dibenturkan antara institusi KPU dan Bawaslu, sebelumnya ini ganjil terjadi.

Semestinya semua lembaga terkait penyelenggara dan pengawas pemilu melakukan koordinasi, terintegrasi satu sama lain, hal-hal substansial demi kesuksesan pemilu berkualitas bukan malah ingin gagah-gagahan.

Ketiga, dis-orientasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU harus menempatkan diri sebagai penyelenggara yang mengatur urusan-urusan teknis pemilu.

Dengan fokus pada tugas pokok yang sudah digariskan (the right man in the right place) maka KPU tidak disibukkan untuk mengurusi hal-hal di luar tugasnya yang justru mengganggu konsentrasi dalam pelaksanaan tahapan pemilu. Dengan demikian, institusi KPU hanya sebagai penyelenggara pemilu tak boleh melampaui kewenangannya alias offside.

Aturan KPU yang menuai polemik dan telah dianulir oleh MA, mau tidak mau akan melahirkan arus balik perlawanan yang akan berdampak pada tiga elemen penting; Pertama, dampak sosial dan politik.

Kontroversi ini dikhawatirkan akan melahirkan perlawanan yang berpotensi melahirkan kekisruhan dan kekacauan politik dan terganggunya tahapan pemilu yang disebabkan terpecahnya konsentrasi KPU untuk mengurusi hal-hal lain (gugatan) dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Kedua, dampak pada individu (eks napi koruptor). Aturan ini jelas sangat merugikan secara personal pada pihak-pihak yang terkait. Aturan ini dengan jelas telah merampas hak politik mereka sebagai warga negara tanpa putusan pengadilan, dengan kata lain mereka mendapat hukuman tambahan yang dibuat sendiri oleh KPU yang tentunya akan menjadi beban moral tersendiri.

Ketiga, dampak Kelembagaan. Arogansi KPU ini akan menjadi preseden buruk bagi koordinasi kelembagaan yang akan merugikan KPU sendiri, yang dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia

Kita sangat tidak setuju, koruptor yang nyata sudah mengkhianati negara kembali diberi panggung politik, kembali memperoleh hak politik merampok uang negara. Kita sangat mendukung terobosan dan itikat baik dari KPU mencegah kembali agar koruptor pengkhianat negara tak kembali diberikan panggung politik.

Namun sekali lagi, aturan main PKPU tidak bisa mencabut hak politik mantan eks-korupsi menjadi caleg. Mestinya KPU harus bersabar dulu, biar lah nantinya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang Undang Pemilu yang mengaturnya lebih tegas, detail, teknis dan tidak multitafsir dalam rangka menghabisi riwayat politik koruptor pengkianat negara. Semoga!.[]

Editor: Dedi Ermansyah

berita terkait

Image

News

Menuju Pilpres 2019

Sejumlah Kader PAN Dukung Jokowi, Koalisi Prabowo Dianggap Rapuh

Image

News

Tolak Saksi Dibiaya APBN, KIPP: Kewajiban Negara Hanya Memberi Pelatihan

Image

News

Ketua TKN Ungkap Alasan Iklan Nomor Rekening Jokowi-Ma'ruf di Media Cetak

Image

News

KPU Kabupaten Kediri Gelar Deklarasi Kampanye Damai untuk Satukan Persepsi

Image

News

31 Juta 'Data Siluman' dari Kemendagri, Koalisi Prabowo-Sandi Protes KPU

Image

News

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Evaluasi Pemasangan Iklan Kampanye

Image

News

Jangan Pasang Alat Kampanye di Pohon, Apalagi Tiang Listrik!

Image

News

Buka Posko Hak Pilih, Bawaslu Terima 13.945 Aduan dari Masyarakat

Image

News

Terkait Deklarasi Dukungan Kepala Daerah untuk Jokowi-Ma'ruf, Bawaslu Riau Panggil Ketua KPU Riau

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Sindir Anies Soal DP 0 Rupiah, Guntur Romli Kutip Pernyataan Ahok

Program DP 0 Rupiah bukan untuk warga miskin.

Image
News

Kekuatan Cyber Sebuah Negara Dipengaruhi Oleh Perkembangan ICT

"Kalau Indonesia masih belum dapat dikatakan memiliki kemampuan Cyber yang memadai dibanding negara maju lainnya seperti Amerika"

Image
News

4 Lapangan Pekerjaan Ini

Di tiap kesendirian, ada peluang usaha di sana.

Image
News

Merasa Dipersekusi, Ahmad Dhani Laporkan Balik EF ke Bareskrim

Ahmad Dhani merasa dipersekusi saat akan menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden.

Image
News

Trump Ancam Kirim Militer untuk Cegah Imigran Masuk AS

Donald Trump mengancam mengerahkan militer dan menutup perbatasan AS dan Meksiko untuk melawan 'serangan gencar' para migran.

Image
News

Jelang Pilpres, Kemenkominfo Akui Gencar Patroli Cyber

Kemenkominfo bekerjasama dengan Cyber Crime Mabes Polri untuk menangkap pelaku hoax.

Image
News

Anies: ITF Sunter Bisa Tampung 2.000 Ton Sampah per Hari

ITF diharap bisa menampung sampah Ibu Kota yang selama ini dibuang di Tempat Pengolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Image
News

Putin: ISIS Culik 700 Orang dan Eksekusi 10 Orang Tiap Hari

Beberapa warga AS dan Eropa termasuk di antara para sandera.

Image
News
Gempa Donggala

Mensos Imbau Pengungsi Sulteng Kembali ke Kampung Halamannya

Ia menjelaskan pemulihan bencana di Sulteng berlangsung relatif cepat, dengan adanya dukungan dari dunia internasional.

Image
News

Miris, 5 Negara Maju Ini Warganya Justru Merasa Paling Kesepian

Kesepian, ancaman nyata manusia modern.

trending topics

terpopuler

  1. Abdillah: Maukah Kita Punya Presiden yang Mencari Ilham dari Seorang Trump yang Dikenal Pembohong

  2. Bela Meikarta, Denny Indrayana Saat Ini Berstatus Tersangka Kasus Payment Gateway

  3. Kabareskrim Ingatkan Penyidik Polda Yogya Kalau Kapolri Punya Target Tugas

  4. Kasus Meikarta, Penyidik Temukan Dokumen Berlogo Mirip 'KPK' dari Hasil Penggeledahan

  5. Menikah dengan Justin Bieber, Hidup Hailey Baldwin Berubah

  6. PDIP: Pernyataan Anies Soal Rusunawa Bisa Dimiliki Setelah 20 Tahun Menyewa Langgar Aturan

  7. Divonis 4 Tahun Penjara, Roro Fitria: Allahu Akbar, Saya Sedih, Enggak Terima

  8. Masih Bugar Jalani Aktifitas Padat di Usia 69 Tahun, Ini Rahasia Dewi Motik

  9. Rustam: Kasihan Betul AHY! Harusnya Anda Tulis Coblos 14 Partainya AHY, Pak SBY akan Jadi Masa Lalu

  10. 51 Truk Sampah Ditahan, Anak Buah Anies: Mungkin Ada 'Misunderstanding'

fokus

Satu Tahun Anies Pimpin Ibu Kota
Pray for Donggala
Dari Indonesia untuk Dunia

kolom

Image
Bayu Primanda Putra

Meikarta, Lippo Group dan James Riady

Image
Ujang Komarudin

Magnet Politik Pesantren

Image
Ilham M. Wijaya

Prospek Proyek Meikarta Pasca OTT

Image
Achmad Fachrudin

Penguatan Demokrasi di Era Digital

Wawancara

Image
Olahraga

Philippe Coutinho

"Kami Bermain Sepakbola dengan Tutup Botol"

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Sosok

Image
Gaya Hidup

Inspirasi

Ikke Meliasari: Kebutaan Bukan Halangan Bahagiakan Anak

Image
Gaya Hidup

Kisah Bangkitnya Guntur, Altet Renang yang Kehilangan Tangan

Image
Ekonomi

Pria terkaya di Australia Bagikan Solusi Radikal untuk Pecahkan Masalah Petani