image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fachrudin

Penulis Pemerhati DPT dan Kaprodi KPI Institut PTIQ Jakarta

Bom Waktu Data Pemilih Pemilu 2019

Image

Seorang anak saat berada di dalam bilik suara pemilihan di TPS 9, Jalan Abdul Sahab, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/6/2018). Di TPS 9 Sawangan, Kota Depok ini ada sekitar 237 pemilih yang tertera di daftar pemilih tetap (DPT) untuk ikut dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018 di kawasan Jawa Barat. Ada empat calon pasangan yang maju dalam pemilihan Gubernur Jabar 2018 ini, mereka adalah Ridwan Kamil - Uu Ruzhanul Ulum (Nasdem, PPP, PKB, dan Hanura), Hasanuddin - Anton Charliyan (PDI-Perjuangan), Sudrajat - Ahmad Syaikhu (PKS, PAN, dan Gerindra), Deddy Mizwar - Dedi Mulyadi (Golkar dan Demokrat). | AKURAT.CO/Sopian

AKURAT.CO, Data pemilih sangat penting dalam setiap kali penyelenggaraan Pemilu, apakah itu Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif atau Pileg), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Signifikansi data pemilih ini sekurangnya disebabkan pada  lima argumen yakni: pertama, menyangkut tingkat kepercayaan (trust)  stakeholder Pemilu terhadap Penyelenggara Pemilu; kedua, terkait dengan legitimasi dan akseptabilitas terhadap hasil  Pemilu; ketiga, terkait dengan perencanaan logistik Pemilu khususnya pe­nga­daan surat suara; keempat, terkait de­ngan target partisipasi pemilih yang  hendak dicapai, dan kelima, terkait saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), rekapitulasi perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu/Pilkada di semua tingkatan.

Di semua tahapan Pemilu, data pemilih berpotensi menimbulkan problem, konflik dan bahkan pengaduan ke Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atau gugatan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan halnya dengan Pemilu Serentak 2019, atau Pemilu yang menggabungkan antara Pileg dan Pilpres, potensi masalah dan gugatannya jauh lebih besar. Hal ini bukan saja sebagai dampak dari atmosfir konstestasi antara Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo dengan Capres Prabowo Subianto sebagai penantang yang diperkirakan sengit dan kompetitif. Tetapi dan terutama sebagai akibat dari adanya sejumlah problem laten dan aktual yang sampai saat ini belum dapat dituntaskan sehingga potensial menjadi ‘bom waktu’ yang setiap saat meledak ke permukaan.

Diantara akar masalah data pemilih tersebut sebagai berikut: pertama, akibat proyek/program e-KTP belum tuntas sehingga berdampak SIN (Single Identity Number) bagi semua WNI belum terwujud.  Kedua, Daftar Penduduk Potensial Pemilihan (DP4) yang diserahkan oleh pemerintah kepada  KPU belum clear dan memenuhi prinsip data pemilih yang komprehensif, mutakhir dan akurat. Ketiga, belum terintegrasinya Sistem  Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikelola Kemendagri dengan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)  oleh KPU. Keempat,   terjadi human error saat Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih, penginputan data oleh PPS,  processing serta snapshot data DPS oleh KPU/Kota ke Sidalih dan sebagainya.

baca juga:

Distorsi dan akurasi data

Problem krusial lain yang acapkali terjadi setiap ritual besar Pemilu adalah terjadinya distorsi antara pengaturan dengan implementasinya. Contohnya, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu hanya mengenal e-KTP sebagai satu-satunya identitas kependudukan yang diakui di Pemilu 2019. Ketentuan ini diperkuat oleh PKPU No. 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Pemilu Pasal 19 ayat 3 yang menyebutkan, manakala masa perbaikan DPS berakhir dan Disdukcapil Kabupaten/Kota tidak memberikan keterangan bahwa pemilih tersebut berdomisili di wilayah administratif setempat dan sudah diterbitkan dokumen kependudukan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket), KPU Kabupaten/Kota mencoret pemilih bersangkutan, dan menuangkannya dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten/Kota dan Disdukcapil Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Sayangnya, ketentuan UU yang bagus ini tidak didukung dengan realitasnya. Faktanya sampai saat ini, setidaknya menurut Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, masih ada sekitar 3 persen atau sekitar 11 juta pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP (2/5/2018).  Selain itu, menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo (6/4/2018), dari sebanyak 196,5 juta pemilih pada Pemilu 2019 diantaranya atau sebanyak 14 juta (7,4%) pemilih pemula. Mengacu kepada Permendagri No. 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan, proses penerbitan dokumen pendudukan harus dilakukan dalam rentang waktu 1 hingga 24 jam, apabila semua persyaratan sudah terpenuhi.

Masalahnya, mampukah Disdukcapil melayani pembuatan e-KTP bagi pemilih pemula di hari pemungutan suara agar kalangan ini terselamatkan dan bisa mengikuti Pemilu 2019? Rasanya sulit diwujudkan.  Sebab, pemilih pemula telah dicoret dari DPS karena Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai pemilih. Tapi bagaimana dengan pemenuhan hak konstitusional mereka? Dalam aturan, memang ada mekanisme lain yang disebut dengan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun DPTb sebagaimana dimaksud UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 210 ayat 2 dan 3, bukan untuk mengakomodir pemilih pemula. Melainkan bagi pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS bersangkutan  dengan syarat pemilih harus mampu menunjukkan e-KTP dan bukti pemilih tersebut telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal dan yang bersangkutan harus mengurusnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Selain itu, ada fasilitas atau mekanisme lain yang disebut dengan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yakni: pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dan berhak menggunakan hak pilih dengan syarat harus memiliki e-KTP, memilih sesuai dengan alamat yang tertera dalam DPT dan memilih satu jam sebelum pemungutan suara di TPS berakhir. Sementara pemilih pemula, sudah dihapus dari DPS karena tidak mempunyai e-KTP. Padahal sebelumnya, mereka sudah dimasukkkan oleh Kemendagri dalam data base kependudukan atau DP4 yang diserahkan ke KPU.  

Problem laten lainnya terkait akurasi data pemilih. Contohnya di DKI. Menurut Partai Gerindra DKI, pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) di Pemilu 2019, dari total DPS sebanyak 7.230.130, terjadi invaliditas data sebanyak 1.243.896 pemilih. Invaliditas data tersebut menyangkut 15 jenis. Dari mulai Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Kartu Keluarga (NKK) tidak berjumlah 16 digit (19.304 kasus), NIK/NKK dengan Kode Kab/Kota “00” atau kode Kecamatan “00” sebanyak 857 kasus, Kartu Keluarga (KK) berdomisili di luar Provinsi Dapil (Misal DKI Kode Provinsi <> “31” di 8.331 kasus hingga kasus anak usia kurang dari 11 tahun atau lebih dari 85 tahun sebanyak 7.599 kasus serta tempat lahir bukan nama Kabupaten/Kota sebanyak 650.420 kasus, Selain itu, Gerindra DKI menemukan data yang ditengarai ganda sebanyak 27.178 kasus. Terdiri dari KK, NIK, Nama, Tanggal Lahir dan alamat sama sebanyak 13.272 kasus, KK, NIK, Nama, dan Tanggal Lahir sama sebanyak 3.882 kasus dan lain-lain.

Terkait temuannya tersebut, Gerindra DKI sudah melaporkannya kepada KPU Provinsi DKI pada Sabtu (21/7) dengan tembusan kepada Bawaslu DKI. Namun karena merasa laporannya tersebut tidak ditindaklanjuti dengan baik, kasusnya dilaporkan ke Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi DKI Jakarta sebagai sengketa informasi (14/8). Pokok gugatannya menyangkut tidak diberikannya DPS Hasil Perbaikan (DPSHPS), dimana NIK dan NKK tidak ditampilkan secara utuh oleh KPU DKI. Sebaliknya, enam angka terakhir NKK dan NKK terakhir diberi tanda bintang atau ‘dibintangkan’. Pihak Gerindra DKI menengarai, ada dugaan rencana kecurangan di balik ‘dibintangkannya’ NIK dan NKK. Padahal, menurut Gerindra DKI, membeli nomor Ponsel saja harus menyertakan NKK dan NIK. Kenapa NKK dan NIK itu kepentingan Pemilu, malah harus ‘dibintangi’ atau ditutupi?

Dari aspek kuantitas, problemnya masih ada 2.023.556 pemilih yang sebelumnya masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Pilkada Serentak 2018 yang ditengarai Bawaslu RI belum masuk DPS Pemilu 2019. Jumlah ini belum termasuk hasil gerakan pencocokan dan penelitian (Coklit) untuk Pemilu 2019 yang berlangsung dari 17 April-17 Mei 2018 yang diperkirakan juga juga optimal. Hal ini terekam dari informasi yang beredar di kalangan masyarakat Pengawas Pemilu bahwa banyak pemilih belum masuk DPS. Selain juga banyak masyarakat mengeluh namanya yang sudah masuk dalam DPS, justeru menghilang atau terhapus.

Kantong-kantong pemilih yang rawan dan berpotensi belum tergarap secara maksimal saat Coklit adalah di kawasan rentan. Seperti kawasan elit (pemukiman mewah, apartemen, rumah susun dan sebagainya), daerah terpecil atau lepas pantai yang sulit terjangkau sarana transportasi laut maupun udara, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, grey area (kumuh, padat, liar dan sebagainya), Rumah Sakit, Panti Asuhan, pemilih yang bekerja atau tinggal di luar negeri, dan sebagainya. Manakala hal ini terjadi dan tidak segera dicarikan solusinya, mereka akan  menuntut haknya menjelang dan di saat pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Akibatnya, di sejumlah TPS mengalami pembludakan pemilih, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kekisruhan.   

Agenda Bersama      

Problem krusial data pemilih di Pemilu 2019 tidak bisa dianggap enteng. Tidak melalkukan politik buying time (mengulur waktu) dengan dalih toh nantinya juga akan selesai masalah ini. Problem tambah rumit, karena KPU kembali mengalami krisis waktu karena jadwal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tinggal menghitung hari, yakni: pada 15-21 Agustus 2018. Jika berbagai problem krusial tidak dapat teratasi, besar kemungkinan rekapitulasi penetapan DPT di tingkat KPU Provinsi dan Nasional akan berlangsung alot dan mengalami penundaan beberapa kali. Dan jikapun dipaksakan ditetapkan, akan seperti ‘api/bara dalam sekam’ yang sewaktu-waktu berpotensi meledak menjadi masalah, konflik atau gugatan.         

Untuk itu, KPU harus secepatnya mampu menyelesaikan tunggakan berbagai problem tersebut. Jangan malah terus menumpuk atau mengkapitalisasi masalah. Problem paling serius dan harus dijadikan prioritas solusinya adalah terkait nasib pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 14 juta orang (di Pilkada DKI 2017 jumlahnya 198.558). Masalah ini muncul bukan  karena kesalahan pemilih pemula karena pastinya mereka tidak ingin mengalami hal demikian, melainkan karena regulasi dan pemerintah pusat.  Masalah ini bukan menjadi tanggungjawab KPU Provinsi untuk mengatasinya, melainkan domain KPU Nasional karena terkait dengan konstruksi hukum dan kebijakan pemerintah di tingkat nasional.

Jika untuk urusan larangan bagi mantan koruptor menjadi Calon Legislatif,  KPU bisa mengakomodirnya di PKPU. Mestinya untuk hal yang sangat penting ini, KPU juga bisa mencari solusinya. Pun demikian terkait dengan pemilih non e-KTP yang jumlahnya mencapai 11 juta, KPU bersama pemerintah pusat harus mencari jalan keluarnya. Apakah dengan kembali menghidupkan mekanisme Suket atau solusi alternatif lainnya? Terserah KPU merumuskan formula terbaiknya. Karena KPU berhak menerbitkan aturan turunan yang tidak secara jelas diatur oleh UU.

Terkait dengan  problem data invalid yang disampaikan Gerindra ke KPU DKI yang bisa jadi terjadi juga di daerah lainnya, KPU DKI menilai, problem ini mencuat sebagai akibat adanya perbedaan dalam memaknai apa yang dimaksud dengan invaliditas data. Contohnya ada pemilih yang tempat lahirnya bukan nama Kabupaten/Kota, sebutlah di Jakarta (nama provinsi) atau di Kecamatan Jatinegara. Oleh Gerinda DKI hal ini dianggap invalid, namun oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri  dianggap bukan invalid.

Sementara mengenai tanggal lahir bisa diisi bernama Kecamatan, Kota atau Provinsi, selama dilengkapi dokumen yang menyebutkan keterangan tempat kelahiran. Sedangkan terkait dengan ‘pembintangan’ atau penutupan NKK/NIK 6 digit, KPU DKI mengaku tidak bisa berbuat lain karena hal tersebut merupakan kebijakan dari KPU RI. Soal terakhir, lagi-lagi KPU RI harus segera mencari solusinya. Jangan menerapkan politik buying time dan tarik ulur seperti orang tengah memainkan layangan.

Mengingat kompleksitas dan implikasi masalahnya yang demikian rumit dan berjalin berkelindan dengan berbagai faktor lainnya, KPU jelas tidak bisa sendiri menyelesaikannya, melainkan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, seperti partai politik, Disdukcapil, Bawaslu dan instansi terkait lainnya. KPU juga harus secara cerdas mampu menggiring semua pemangku kepentingan agar problem data pemilih menjadi agenda bersama untuk dicarikan solusinya. Berbekal pengalaman pada Pilkada DKI 2017, problem data pemilih yang rumit tersebut bisa dicapai formula dan konsenses penyelesaiannya secara win-win solution tanpa menabrak peraturan perundangan. Termasuk ketika dihadapkan pada problem maraknya politik identitas dan politik sembako.

Yang penting prinsip utama dalam menyelesaikan data pemilih adalah jangan sampai ada pemilih harus kehilangan hak pilihnya akibat terkendala dengan problem administrasi yang sebenarnya bukan karena kesalahan dari pemilih. Dan saat bersamaan jangan sampai kompleksitas dan problematika data pemilih by design atau by accident dimanfaatkan oleh oknum atau pihak tertentu untuk kepentingannya dengan cara tidak benar. Untuk yang terakhir menjadi didomain dari Bawaslu untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu secara cekatan dan terukur guna memastikan tegaknya role of the law dan role of the game Pemilu.[]

 

 

 

 

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Berebut Dukungan Ulama

Image

News

Menangkal Radikalisme di Media Sosial

Image

News

Mencermati Fenomena Politisasi

Image

News

Efek Ekor Jas Manuver Politik NU

Image

News

Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Image

News

Ekuador Perketat Pintu Masuk untuk Migran Venezuela

Image

News

Merdeka atau Mati

Image

News

Membaca Reaksi Publik Terhadap Pasangan Capres-Cawapres

Image

News

Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Insiden 'Walk Out' SBY, Kubu Jokowi: Mari Kita Saling Jaga Cara Berkomunikasi

Semua pimpinan-pimpinan kita harus jaga kehormatannya. Makanya masing-masing pihak untuk menjaga cara berkomunikasi

Image
News

Fadli Zon Klaim Prabowo Miliki Kedekatan Dengan Kerjaan Arab Saudi

Pak Prabowo hadir dalam perayaan Hari Ulang Tahun Kerajaan Arab Saudi ke-88 karena dekat dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

Image
News

Kubu Prabowo Fokus Gaet Dukungan Milenial, Emak-emak dan Keumatan

Saya akan bekerja fokus menarik dukungan melalui segmentase Milenial, Emak-Emak dan Keumatan

Image
News

Prabowo Berharap Hubungan Bilateral Indonesia dan Arab Saudi Terus Ditingkatkan

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah berlangsung lama dan baik. Namun hubungan bilateral kedua negara tersebut harus dipererat

Image
News

Saat Foto Kiai Ma'ruf Amin Jadi Bahan Provokasi, Malah Dulang Simpati

Ma'ruf Amin adalah Anak Kandung Umat sekaligus Pengayom Bangsa yang mengawal stabilitas NKRI.

Image
News

Gubernur Jawa Timur Lantik 12 Pasangan Kepala Daerah Periode 2018-2023

Gubernur Jawa Timur Soekarwo melantik 12 pasangan kepala daerah periode 2018-2023 di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya,.

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Sandiaga Uno Janjikan Pembangunan Ekonomi Berbasis Budaya

Di sini ada masa depan pariwisata Indonesia. Ekonomi berbasis budaya ini mampu menghadirkan sekitar 8.000 kunjungan setiap bulannya

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Ma'ruf Amin Klaim Didukung Para Habaib Maju Cawapres

"Semua mendukung. Dari jalur kultural ke struktural karena saya diajak menjadi wakil Presiden,"

Image
News
Menuju Pilpres 2019

TKN Jokowi-Ma'ruf Jelaskan Penggunaan Dana Awal Kampanye Rp11 Miliar

"Kebutuhannya adalah, mulai dari belanja logistik hingga untuk komunikasi politik,"

Image
News
Menuju Pilpres 2019

Ma'ruf Amin Ajak Masyarakat Tetap Rukun Menjelang Pilpres

Hal ini (Pilpres) hendaknya menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menguatkan persatuan bangsa, guna mengatasi tantangan global

trending topics

terpopuler

  1. Mantan Dirut Pertamina Menangis saat Dijebloskan Penjara

  2. Tajir Melintir, Kubu Jokowi Pertanyakan Laporan Awal Prabowo-Sandi hanya Rp2 Miliar

  3. Jakmania Dikeroyok sampai Mati, Menpora Tak Tinggal Diam Ada Remaja Jadi Korban Cuma karena Sepakbola

  4. Sebelum Tewas, Ini Pesan Terakhir Haringga kepada The Jakmania

  5. Usai Suporter Persija Dikeroyok sampai Mati Masih Ribut Nyari yang Benar dan Salah, Duh Gusti

  6. Habiburokhman Pamer Foto: Bersama Duo Seniman Paling Top Abad Ini Ahmad Dhani dan Sang Alang

  7. Suporter Persija Dikeroyok sampai Mati, Denny: Apa Pelakunya Keseringan Lihat ISIS Menggorok Manusia?

  8. Mustofa: Jangan Mau Digiring ke Isu Potong Bebek atau Isu Ahok

  9. Ardi: Ismed Singgung Pribadi Saya

  10. Ferdinand Vs Netter Bikin Ngakak: Saya Lebih Suka Bicara Sama Batu daripada Sama Lu

fokus

Dari Indonesia untuk Dunia
Kearifan Ekonomi Lokal Baduy
Pray for Lombok

kolom

Image
Sampe L Purba

BBM Satu Harga – Berbagi Peran dengan Pemda

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Berebut Kursi Panas Wagub DKI

Image
Yustinus Prastowo

Memahami Pembiayaan BPJS Kesehatan dari Pajak Rokok

Image
Ujang Komarudin

Berebut Dukungan Ulama

Wawancara

Image
Ekonomi

Blak-blakan Strategi UUS Sinarmas dalam Tabungan Haji Hingga Rencana Spin Off

Image
Olahraga

Antoine Griezmann

"Saya Bertahan di Atletico Tidak karena Uang"

Image
Ekonomi

Layanan PLB BSA Logistik Makin Ekspansif

Sosok

Image
Ekonomi

Ingin Sukses di Masa Muda, Ikuti Jejak CEO Termuda ini!

Image
Ekonomi

Rekam Jejak Karen, Mantan Dirut Pertamina yang Jadi Tahanan Kejagung

Image
Olahraga

Suporter Meninggal

Tak Hanya Bandung, Ini Kota yang Pernah Disinggahi Haringga demi Dukung Persija