image
Login / Sign Up
Image

Achmad Fahruddin

Penulis buku dan pemerhati politik dan demokrasi.

Politik Bohir Pencalegan

Image

Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Johny G. Plate dan rombongannya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jakarta. Senin, (17/7/2018). Partai NasDem mendaftarkan bakal calon legislatif dengan data 80 dapil, dengan jumlah bakal caleg 494 orang dan ikut hadir juga beberapa artis seperti Nafa Urbach, Tessa Kaunang dan lain-lain. AKURAT.CO/Dharma Wijayanto | AKURAT.CO/Dharma Wijayanto

AKURAT.CO, Masih ingat dengan kasus La Nyalla, Dedi Mulyadi, atau konflik internal di Partai Hanura, yang pemicunya karena ditengarai adanya politik bohir (mahar). Meskipun akhirnya kasus tersebut tenggelam begitu saja bagaikan ditelan bumi. Namun kasus tersebut telah menjadi isu seksi dan panas jelang Pilkada Serentak 2018, serta membuat gonjang ganjing elit dan partai politik yang terlibat dalam kasus tersebut. Sayangnya ending (akhir) perjalanan kasus ini tidak jelas sehingga berpotensi peristiwa serupa bakal terulang kembali saat Pilkada di masa depan. Termasuk  saat proses pencalegan untuk Pemilu Serentak 2019 yang pendaftarannya sudah dibuka oleh KPU sejak 4 hingga 17 Juli 2018, dan penyusunan serta penetapanya menjdi Daftar Calon Tetap (DCT) pada 21-23 September 2018.

Secara kumulatif se-Indonesia jumlah uang yang beredar dalam politik mahar ditaksir sangat besar. Bisa mencapai miliaran rupih karena ditengarai melibatkan hampir semua partai politik peserta Pemilu dan caleg di tingkat pusat dan lokal. Besaran bohir yang harus dikeluarkan oleh setiap bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam proses pencalegan bervariasi. Dari mulai dari puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tergantung tingkatannya: DPR, atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Juga dipengaruhi faktor nomor urut yang diminta oleh bacaleg. Nomor urut peci tentu lebih mahal harganya karena tingkat probabilitas keterpilihannya dianggap lebih tinggi dibandingkan dengan nomor urut non peci.

Selain itu, Daerah Pemilihan (Dapil) yang dipilih oleh bacaleg juga berpengaruh. Pada Dapil yang secara tradisional dikenal sebagai lumbung suara atau kursi suatu partai politik, bohir politik yang harus dikeluarkan akan lebih besar dari pada Dapil kering.  Sejumlah partai menetapkan besaran tarif berbeda bagi anggotanya yang sudah menjadi anggota parlemen (lama) dengan yang belum/baru menjadi caleg. Biasanya caleg yang sudah menjadi anggota parlemen,  partai mengenakan tariff bohir  lebih tinggi dari yang belum jadi. Kebijakan atau tarif bohir berbeda juga diberlakukan bagi pengurus/kader partai yang koceknya tipis, pendatang baru dari kalangan pengusaha, pesohor, selebritis, kader loncat pagar, dan sebagainya.

baca juga:

Para bacaleg pendatang baru, apalagi dari kalangan pengusaha atau artis, biasanya dipatok harga diatas rata-rata bacaleg dari unsur lain. Jangan lupa, tarif  ini baru untuk urusan bohir dalam proses penjaringan dan perebutan nomor urut DCS/DCT, dan belum termasuk untuk kepentingan biaya-biaya politik lainnya setelah ditetapkan menjadi DCT oleh KPU. Hampir bisa dipastikan jumlahnya jauh lebih besar.  Memang ada partai yang mengklaim dirinya tidak mengenakan bohir, bahkan ada bacaleg yang dibajak/dibiayai oleh partai. Namun kasus seperti ini agak langka.

Sangat kompleks

Politik bohir pencalegan bagi anggota legislatif  Pemilu 2019 berpeluang besar terjadi dan umumnya dilakukan oleh partai yang kini memiliki kursi di parlemen, dan atau yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga survei yang profesional dan credible.  Faktor penyebabnya sangat banyak dan kompleks. Diantaranya pertama, biaya untuk menghidupkan mesin partai selama masa kampanye Pemilu belum dijamin sepenuhnya oleh Negara (APBN atau APBD). Sementara pendanaan partai belum mandiri karena iuran atau sumbangan dari pengurus, kader, anggota atau simpatisannya sangat minim.  Padahal kebutuhan dana kampanye sangat besar. Problem ini biasanya dijadikan dalih atau alasan oleh elit partai untuk menarik dana dari para bacaleg.

Kedua,  praktik politik bohir sudah dianggap sebagai hal biasa dalam proses pencalegan, dan terjadi karena ada unsur suka sama suka atau saling membutuhkan  antara bacaleg dengan pihak elit partai. Mengenai teknisnya ada yang dilakukan secara terang-terangan  atau terbuka di lingkungan internal partai, namun ada juga yang dilakukan secara tertutup.  Di masa lalu terkadang dilakukan dengan kontrak politik antara caleg dengan partai, namun cara tersebut belakangan ini dihindari. Biasanya modusnya dilakukan tanpa legalitas formal untuk menghindari proses hukum di kemudian hari. Memang ada bacaleg yang menolak politik bohir dalam proses pencalegan, namun kebanyakan cenderung memilih sikap pasif, diam atau sekadar mengumpat.

Ketiga, dikontribusi  oleh UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 242 dan 243 poin 2, 3 dan 4 yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada internal partai sepanjang dilakukan secara demokratis, terbuka sesuai dengan AD/ART dan/atau peraturan internal partai. Benar pada Pasal 242 dari UU tersebut melarang partai politik mahar. Namun, kelemahannya jika pelaku (bacaleg/caleg) atau partai menyebutnya sebagai biaya politik (political cost) seperti: penggalangan relawan,  biaya survei atau pencitraan, pembentukan opini publik lewat media massa, honorarium saksi, dan lain sebagainya, apakah bisa dikenakan sanksi?   Dengan dalih sebagai biaya politik semacam itu, mengakibatkan Bawaslu tidak mudah memproses hukum politik bohir. Selain itu, dalam memproses indikasi pelanggaran politik bohir tidak mudah dilakukan sebagai akibat sulitnya mendapatkan alat bukti atau saksi yang diperlukan.

Keempat, pengaturan sanksi di UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu berbeda dengan UU No. 10 tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya (UU Pilkada). Dimana bila dalam UU Pilkada pengaturan tentang politik mahar pada Pilkada ancaman sanksinya cukup jelas dan berat, baik sanksi material (Rp 300 juta) dan penjara (72 bulan) hingga diskualifikasi ( UU No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 47 ayat 2, 5, dan Pasal 187b). Sementara pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, tidak dijelaskan mengenai ancaman serupa terhadap pelaku, penerima  atau perantara politik uang.  Kelemahan ini menjadi peluang munculnya praktik mahar politik dalam proses pencalegan.

Dampak negatif

Meskipun problem politik bohir dalam pencalegan sangat rumit dan tidak mudah menjerat para pelakunya, namun praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan. Sebab, dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar dalam berbagai aspeknya. Di internal partai, politik bohir acapkali menjadi sumber konflik di kalangan elit, pengurus dan kader partai. Banyak pengurus partai yang sudah lama mengabdi terjerambab di nomor urut buncit  dalam DCT atau urung maju menjadi caleg karena tidak mampu membayar politik bohir yang diterapkan oleh partai.  Sebaiknya bacaleg pendatang baru dan bermodal kuat, karena berani membayar bohir tinggi dengan mudah menjadi bacaleg dan mendapat nomor urut bagus.

Pastinya, politik bohir  mengakibatkan proses pencalegan menjadi elitis dan berbiaya tinggi atau mahal, dan berpeluang didominasi caleg berkantong tebal. Masih mending jika modal tersebut berasal dari koceknya sendiri. Paling jika tidak terpilih menjadi anggota parlemen akan merugi secara material.   Yang paling sial adalah jika modal untuk membayar bohir dari meminjam uang dari bank, atau rentenir. Sudah itu tidak terpilih menjadi anggota legislatif.  Hal ini mengakibatkan rentetan banyak masalah. Antara lain kebangkrutan ekonomi, rumah tangga berantakan, stres atau bahkan gila. Itulah barangkali yang menjadi alasan KPU menerbitkan Surat Edaran No. 627 tanggal 30 Juni 2018 yang diantaranya mensyaratkan caleg harus sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit yang berwenang/berkompeten. Tujuannya agar caleg siap secara mental menghadapi situasi apapun, apakah itu terpilih menjadi anggota parlemen, tidak jadi dan bahkan bankrut secara ekonomi.

Dalam skala lebih besar, marajalelanya politik  bohir dalam pencalegan tanpa tersentuh proses hukum yang jelas dan tegas, merupakan cikal bakal terwujudnya oligarki politik dan kekuasaan di tangan segelintir elit yang memiliki modal besar. Dan hal ini berpotensi  akan terjadinya monopoli dan sentralisasi sumber-sumber ekonomi di tingkat pusat maupun lokal di tangan segelintir orang atau kelompok. Serta berpotensi mengakibatkan terjadinya pembajakan dan mencedrai demokrasi elektoral yang sudah dibangun secara susah payah. Oleh karena itu, semua stakeholder Pemilu, khususnya Penyelenggara Pemilu harus mencari langkah-langkah efektif untuk mencegah, memberantas, paling tidak meminimalisir politik bohir dalam pencalegan di Pemilu 2019.[]

Editor: Sunardi Panjaitan

berita terkait

Image

News

Membaca Reaksi Publik Terhadap Pasangan Capres-Cawapres

Image

News

Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo

Image

Ekonomi

Membaca Hubungan India-Afrika dan Pengaruhnya Terhadap Indonesia

Image

Ekonomi

Membedah Geliat Kemaritiman Kawasan Indo-ASEAN

Image

News

Menyoal Nawaitu Calon Legislatif

Image

News

Kolom

Republik Lapas

Image

News

Menanti Cawapres Jokowi

Image

News

Mencari Cawapres Ideal

Image

Olahraga

Piala Dunia Rusia 2018

Timnas Kolombia Cedera James Rodriguez Ganggu Fokus Kolombia

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Setelah Prabowo-Sandi Menemui JK, Ada Tawaran Jadi Tim Pemenangan di Pilpres 2019?

"Nggak (ditawari jadi tim pemenangan Prabowo-Sandiaga). Pertanyaan kamu usil aja,"

Image
News

Akankah Prabowo Hadir di Acara Sidang Tahunan MPR yang Dihadiri Presiden Jokowi

Dalam acara sidang tahunan menjalang perayaan HUT RI pada 17 Agustus, presiden Jokowi akan berpidato kenegaraan.

Image
News

Gedung DPRD Balikpapan Digeledah Polisi, Ada Apa?

Ada 4 boks berkas, juga satu CPU komputer yang kami amankan. Selain dari Gedung DPRD, juga dari Gudang Arsip Bappeda Litbang di Balai Kota'

Image
News

Pj Gubernur Jabar Kukuhkan Paskibraka untuk Perayaan Kemerdekaan RI ke-73

Ke-36 orang ini merupakan Paskibraka yang lolos seleksi dari 81 calon peserta yang ikut dari 27 kabupaten/kota se-Jabar.

Image
News

Pasca Bentrok Mahasiswa Papua vs Ormas, Polisi Buru Pelaku Pembacokan

Puluhan personil polisi dan intel diterjunkan di sekitar lokasi.

Image
News

Bawa Lari Gawai Konsumen, Driver Ojol Diangkut Polisi

"Pelaku langsung membawa kabur HP milik korban saat masuk kedalam pusat perbelanjaan,"

Image
News

Bamsoet Bantah Anggapan yang Mengatakan Kinerja Legislatif DPR Lemah

"Proses pembahasan RUU bukan hanya menjadi tanggung jawab DPR, tapi tanggung jawab bersama DPR dan Pemerintah,"

Image
News

KPU Belum Menerima Daftar Tim Kampanye Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin

"Belum, kami belum dapat,"

Image
News

Kena Tilang, Anak ini Merengek Sambil Cium Kaki Polisi

Nampak ia mematuhi aturan dengan memakai helm.

Image
News

Otak Pembakaran 1 Keluarga Berstatus Napi, Kemenkumham Sulsel Bakal Evaluasi Petugas Lapas

Kementrian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan bakal mengevaluasi petugas Lapas Kelas IA Makassar.

trending topics

terpopuler

  1. 2 Daun Ini Mampu Sembuhkan Gatal-gatal, Silahkan Dicoba!

  2. Kenal Sejak Gadis, Mario Lawalata Jawab Status Hubungannya dengan Nikita Mirzani

  3. Kapolda Sulsel: Tindakan Akbar Membakar Satu Keluarga Sama Seperti Mafia

  4. Respons Warganet untuk Akun Twitter TNI AU Ini Bikin Terpingkal-Pingkal

  5. FBI Peringatkan Seluruh Perbankan Dunia, Peretas Akan Bobol Semua ATM

  6. Ternyata Enggak Gampang Tirukan Selebrasi Dele Alli

  7. Asik Bercumbu, Dua Remaja Ini Kepergok Satpam Bioskop

  8. Sejak Menjabat Wali Kota Solo, Jokowi Sudah Tujuh Kali Laporkan Harta Kekayaannya

  9. Mardani, Neno dan Isha Dipolisikan Emak-emak

  10. 5 Kontroversi Ini Pernah Dilakukan Young Lex dan Awkarin, Duh...

fokus

Kearifan Ekonomi Lokal Baduy
Pray for Lombok
Idul Fitri 2018

kolom

Image
Hervin Saputra

Milla Membuka Pesta dengan Perhitungan Taktik dan Legiun Asing

Image
Taufik Hidayat

Keberanian Mengambil Risiko Membawa Timnas U-16 Menjuarai Piala AFF

Image
Achmad Fachrudin

Membaca Reaksi Publik Terhadap Pasangan Capres-Cawapres

Image
Ujang Komarudin

Menebak Isi Kantong Jokowi dan Prabowo

Wawancara

Image
Olahraga

IBL 2018-2019

"Pemain Asing Tingkatkan Skill Pemain Indonesia"

Image
Gaya Hidup

Geluti Bisnis Kecantikan, Ini Arti Kepemimpinan Menurut Vanessa Angel

Image
Gaya Hidup

Kalau Mau Lulus, Murid Sekolah Al-Izhar Wajib Ikuti Program Pengembangan Karakter

Sosok

Image
News

Komjen Pol Syafruddin Resmi Jabat Menpan-RB Gantikan Asman Abnur

Image
Hiburan

10 Anak Artis yang Bikin Gemes, Calon Idola Masa Depan Nih

Image
Hiburan

6 Artis Ini Geluti Hobi Motret