image
Login / Sign Up

Kesimpulan PK, Anas Nilai Ada Kekhilafan Hakim Dalam Memutus Perkaranya

Yudi Permana

Image

Anas Urbaningrum | nawacita.co

AKURAT.CO, Terpidana perkara kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum menuding adanya kekhilafan dan kekeliruan yang dilakukan majelis hakim di tingkat pertama di pengadilan Tipikor, Jakarta, yang memutus perkara korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang (P3SON) dan tindak pidana pencucian uang. 

 "Kekeliruan yang nyata dari putusan (majelis hakim) sebelumnya, secara rinci kami sampaikan, dan kami uraikan dalam naskah kesimpulan yang sudah kami sampaikan pada Majelis Hakim Yang Mulia," kata Anas saat membacakan pokok kesimpulan permohonan PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (12/7). 

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu menilai bahwa putusan majelis hakim merupakan bentuk ketidakadilan yang menimpa dirinya. Sehingga Anas berharap dengan mengajukan PK ini mendapat keadilan menurut pemahaman dalam menegakan hukum. 

baca juga:

"Kami yakin Yang Mulia penegakkan hukum itu dimaksudkan untuk menghasilkan orang-orang mendapat hukuman. Tapi menegakkan hukum itu dimaksudkan untuk tegaknya hukum dan keadilan. Hukum yang tegak tapi mencecerkan keadilan, itu mencederai hukum itu sendiri," ujarnya.

Putusan majelis hakim yang memvonis selama 14 tahun hukuman penjara, kata Anas merupakan sesuatu yang zalim karena adanya skandal hukum antara penegak hukum. 

"Mohon maaf menurut kami itu jadi skandal keadilan. Putusan yang zalim itu bukan hanya skandal hukum, tapi putusan yang zalim juga skandal keadilan dan juga skandal kemanusiaan," tuturnya. 

Diketahui Anas merupakan terpidana kasus korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. 

Dalam mengajukan Kasasi pada waktu itu, Mahkamah Agung (MA) memvonis Anas Urbaningrum dengan hukuman selama 14 tahun penjara atas perbuatannya tersebut. Tidak hanya itu, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp57, 5 miliar.

Sebelumnya dalam pertimbangan vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor, Anas dinilai terbukti mendapatkan bantuan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, melalui Grup Permai sebesar Rp 30 miliar dan 5,225 juta dolar AS. Bantuan tersebut digunakan untuk pemenangan Anas saat mencalonkan sebagai Ketua Umum Demokrat saat kongres tahun 2010.

Namun, uang tersebut tersisa sebesar 1,3 juta dolar AS dan Rp 700 juta. Uang sisa itu selanjutnya disimpan kembali oleh mantan sekretaris Nazaruddin,  Yulianis. Yulianis juga sebelumnya menjadi saksi untuk Anas dalam sidang PK yang digelar sebelumnya. 

Kesaksian Yulianis di persidangan karena adanya barang bukti baru yang dimilikinya menjadi dasar pengajuan permohonan PK. Salah satunya terkait adanya keterangan dari Yulianis dan Marisi Matondang, dan mantan petinggi PT Adhi Karya, Teuku Bagus M. Noer dapat membantu dirinya agar terbebas dari jeratan hukuman. 

"Yang tiga-tiganya telah menyampaikan testimoni secara tertulis, dan kemudian dilegalisasi oleh notaris. Dan keduanya hadir secara langsung memberikan kesaksian di muka persidangan," ucapnya. 

Berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, bahwa ada bukti baru berupa pernyataan yang dulu tidak pernah tersampaikan, baik dihadapan penyidik maupun di persidangan tingkat pertama. 

"Dari saksi yang menyampaikan testimoni itu sudah sangat jelas adanya novum yang belum pernah disampaikan pada persidangan ketika di Pengadilan Negeri (Tipikor)," tandasnya. []

Editor: Bismarc Lesmana

berita terkait

Image

News

Jaksa KPK Tuntut Penyuap Wali Kota Kendari 3 Tahun Penjara

Image

News

Ngerasa bukan Dalang Utama, Bos Quadra Solution Pinta Hakim Pertimbangkan Putusannya

Image

News

Dokter Bimanesh Hadapi Sidang Vonis Hari Ini

Image

News

Sidang PK Anas Minta Dibebaskan Atas Vonis 14 Tahun Penjara

Image

News

Jero Wacik dan Choel Mallarangeng Ajukan PK

Image

News

KPK Tak Khawatir Gelombang Terpidana Korupsi Ajukan PK

Image

News

KPK Tak Gentar Hadapi PK yang Diajukan Terpidana Korupsi, Setelah Hakim Artidjo Alkostar Pensiun

Image

News

Fredrich Nilai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusannya Hanya Copy Paste

Image

News

Lebih Ringan dari Fredrich, Dokter Bimanesh Dituntut Enam Tahun Penjara

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Balas Fadli Zon, Ngabalin: Kalau Dia Berkuasa Naudzubillahi Mindzalik Kejahatannya

Jadi semakin Fadli Zon berkomentar dengan pilihan-pilihan kata yang menunjukan kadar intelektualnya rendah itu.

Image
News

Ketua KPU Sebut Lima Mantan Napi Koruptor Jadi Caleg DPR RI

KPU pun menyatakan para bakal calon itu tidak memenuhi syarat dan seluruh berkasnya akan dikembalikan.

Image
News

KPK Ungkap Alasannya Turut Tangkap Inneke Koesherawati

Sebenarnya kami 'ambil' karena kami curigai dia mengetahui.

Image
News

KPK Ultimatum KemenkumHAM Jangan Melulu Salahkan Oknum

Lapas dan rutan seluruh Indonesia ada 528. Jumlah pegawai 43 ribu lebih. Dengan isi lapas 249 ribu orang. Ini barangkali kapasitas 124 ribu.

Image
News

Bamusi: Tokoh Islam di PDIP Dekatkan dengan Umat

Kehadiran tokoh-tokoh Islam itu semakin memantapkan PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis religius dan berpihak pada kepentingan umat.

Image
News

Jelang Asian Games, BMKG Konsen Terhadap Olahraga Sensitif

nformasi prediksi cuaca di 16 lokasi cabang olahraga, baik yang di selenggarakan di Jakarta dan di Palembang.

Image
News

KPU Selesaikan Verifikasi Bakal Caleg DPR RI

KPU telah memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon serta dokumen persyaratan administrasi calon.

Image
News

Kemenkumham Mohon Maaf Usai Kecolongan Kasus Jual-Beli Fasilitas Lapas

Kejadian di sukamiskin, kami mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia dan bapak Presiden.

Image
News

DirjenPas Akui Fasilitas di Sukamiskin Tak Sesuai Standar Lapas

Benar ada fasilitas yang tidak pada tempatnya di Sukamiskin.

Image
News

OTT Sukamiskin, Pemuda Muhammadiyah Minta KPK Periksa Menkumham

"Salah satu pihak yang paling bertanggungjawab terkait dengan hal ini adalah Menteri Bukum dan HAM,"

trending topics

terpopuler

  1. Jadi Tempat Penyebaran Radikalisme, LDNU Serukan Kelompok Moderat Kendalikan Masjid

  2. Hina Peserta Audisi, KPID DKI Jakarta Akan Tindak Tegas Program KDI

  3. Diduga Terima Suap dari Napi, Ternyata Segini Harta Kekayaan Kalapas Sukamiskin

  4. Kali Item Ditutupi Jaring, Warganet: Itu Kesalahan Fatal!

  5. Tiang Bendera Pakai Bambu, Ernest: Orang Singapura Memaki-maki Indonesia

  6. Diduga Tebar Ranjau di Jalan, Pria ini Disikat Ojol

  7. Keputusan Ahok Soal Water Way Marunda Diapresiasi Sandiaga

  8. Meski Sudah Dipasang Jaring, Anies Masih Endus Bau di Kali Item

  9. Meme Dukung Jokowi, Ustadz Abdul Somad: Hoax

  10. Diprotes Warga, Pemerintah Vietnam Bebaskan WN Amerika Serikat yang Ditahan

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rame-rame Jadi Caleg

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan