image
Login / Sign Up
Image

Mohammad Saihu

Tenaga Ahli DKPP

"On the track" bagi Pencari Keadilan Pemilu

HUT 6 Tahun DKPP

Image

Mohammad Saihu, Tenaga Ahli DKPP | ISTIMEWA

“Those who do not know history are destined to repeat it”. Edmund Burke (1729 – 1797),

baca juga:

Tanggal 12 Juni 2018 merupakan Hari Lahir Dewan Kehormatana Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ke-6. Tidak ada ceremonial atau peringatan yang menandai kelahirannya. Ini karena hari lahir DKPP bersamaan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri  (11 – 20 Juni 2018).

Tulisan ini menyampaikan kekhasan DKPP dalam melaporkan kinerja tahunan sebagaimana tradisi pada peringatan-peringatan DKPP 5 tahun sebelumnya. Secara substantif sajian singkat ini cukup untuk dipahami pembaca dalam menguak sejarah, visi-misi DKPP, dan kinerjanya di usia 6 tahun.        

Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU.

Hanya beberapa tahun, DK KPU memberikan teroboson dengan memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Di antara 2 (dua) putusan DK KPU menjadi trending topics, “Tahun 2009, 5  anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena  konfilk kepentingan yang menghambat kinerja KPU” dan “Tahun 2010, Anggota KPU Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat”.

Kinerja DK KPU pun mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.  Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan umum.

Progress Kelembagaan DKPP

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat (final and binding). Keanggotaan DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas), professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif. 

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris (on process). Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan  pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  di daerah.          

6 Tahun DKPP, On The Track

Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan; Pertama, periode 2012 – 2017 dengan ketua merangkap anggota Jimly Asshiddiqie beserta Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka, dan Anna Erliyana yang menggantikan Abdul Bari Azed karena mengundurkan diri tahun 2013, Ida Budhiati (unsur KPU) dan Endang Wihdatiningtyas yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu). Kedua, periode 2017 – 2022, ketua merangkap anggata  Harjono dengan anggota lain; Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, Alfitra Salaam, Hasyim Asy’ari (unsur KPU), dan Ratna Dewi Pettalolo (unsur Bawaslu).

Selama 6 tahun,  kinerja DKPP diwarnai penyelenggaraan pemilu/pilkada; 1) Pilkada tahun 2012 yang diikuti oleh 51 daerah, 2) Pilkada tahun 2013 di 124 daerah,  3) Pemilu DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 4) Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuiti 269 daerah, 5) Pilkada Serentak tahun 2017 dengan jumlah 101 daerah, dan 6) Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di  171 daerah.

Banyaknya penyelenggaraan pemilu/pilkada dalam kurun 6 tahun berdirinya DKPP menyisakan berbagai pelanggaran kode etik yang berujung dalam persidangan DKPP. Hasilnya, sejak tahun 2012 DKPP telah bersidang untuk  1.047 Perkara dengan jumlah 3.982 orang/penyelenggara (teradu) yang diputus.

Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.145 penyelenggara dinyatakan tidak terbukti bersalah dan direhabilitasi. Sedangkan 1.650 penyelenggara terbukti bersalah dengan beberapa varian sanksi, di antaranya sanksi Pemberhentian Tetap mencapai jumlah 458 penyelenggara dan sanksi Peringatan sejumlah 967 penyeleggara pada medio Maret 2018. Konsekuensi etik, bagi penyelenggara pemilu yang telah menerima sanksi pemberhentian tetap, maka selamanya tidak diperkenankan kembali dalam penyelenggaraan pemilu. 

Terkait data-data penanganan perkara kode etik DKPP yang terus bertambah, Ketua DKPP Periode 2017-2022, Hardjono pada awal menahkodai lembaga ini menyampaikan optimisnya, seiring perjalanan waktu disertai perubahan undang-undang maupun peraturan yang lebih baik, ke depan penyelenggara pemilu pun akan lebih baik karena semakin berpengalaman.

Karena itu, mindset indikator keberhasilan DKPP adalah ke arah efektifitas putusan DKPP dan kepuasan pencari keadilan pemilu (justice seeker) bukan kuantitas perkara, karena pada titik itulah urgensi demokrasi substantif dalam pemilu akan tercapai.

Senada dengan sang ketua, para anggota DKPP menyambut positif dan optimis. Teguh Prasetyo yang berlatar belakang guru besar hukum pidana mengkampanyekan  “pemilu bermartabat atau keadilan bermartabat”.

Kata bermartabat menurutnya adalah roh dari cita-cita pemilu demokratis. Oleh karena itu, Alfitra Salam yang berlatarbekang birokrat dan peneliti LIPI bertekad mengefektifkan pengembangan dan pendidikan kode etik bagi penyelenggara pemilu melalui program sosialisasi/publikasi, kerjasama penelitian (research) dengan dunia kampus, dan  berbagai diskusi/seminar yang melibatkan semua stakeholder pemilu di seluruh Indonesia (bottom up).

Menurut Muhammad (Ketua Bawasul 2012-2017) , pengalaman DKPP akan menjadi guru terbaik, ia pun memperioritaskan program-program preventif untuk mengukuhkan peran DKPP sebagai mitra lahirnya penyelenggara pemilu yang patuh dan taat aturan. Sementara itu, Idha Budiati (anggota KPU 2012-2017), juga menyatakan optimismenya, DKPP akan berkerja lebih baik dalam mengawal pemilu.

Modalnya, menurut anggota DKPP unsur Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah komitmen bersama di antara para penyelenggara pemilu untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Dalam kepentingan menegakkan kode etik,  Hasyim Asy’ari (wakil KPU) menyatakan,  DKPP akan bebas kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak berperkara (subjectum litis).

Inilah catatan singkat tentang sejarah, kinerja DKPP dalam kurun 6 tahun, dan harapan para anggota DKPP periode 2017-2022. Tanpa mengenal sejarah, tentu kita akan sulit menjadikannya sebagai pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik untuk menatap masa depan lebih baik. Maka, tepat sekali pelajaran dari Edmund Burke (1729 – 1797), “Those who do not know history are destined to repeat it”.

Dirgahayu  DKPP ke -6

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Hiburan

Video Syuting John Wick: Parabellum Terbaru Perlihatkan Aksi Keanu Reeves di atas Kuda

Image

Ekonomi

FSPPB Tolak Wacana Pertamina Jual Aset

Image

Olahraga

Pramusim 2018-2019

Nyaris Dipermalukan Club America, Mourinho: Imbang Hasil Bagus

Image

News

Enggak Bisa Melaut, Ketua DPR Pinta KKP Terbitkan SIPI Bagi Nelayan

Image

News

Ketum PAN Klaim Miliki Bukti Transfer NasDem ke Lucky Hakim

Image

Hiburan

Pulang ke Indonesia, Agnez Mo Resmi Diperkenalkan Sebagai Brand Ambassador Mobil

Image

News

Kejati Belum Pastikan Jumlah Jaksa Yang Teliti Berkas Perkara Fahri Hamzah

Image

News

Solusi Penyelesaian Anak Jalanan, Pemprov DKI Harus Entaskan Kemiskinan

Image

Hiburan

Duh, Baru Seminggu Pamer Hamil, Sabai Morscheck Keguguran

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Enggak Bisa Melaut, Ketua DPR Pinta KKP Terbitkan SIPI Bagi Nelayan

Setidaknya sekitar 900 kapal tidak bisa melaut akibat akibat aturan tersebut.

Image
News

Ketum PAN Klaim Miliki Bukti Transfer NasDem ke Lucky Hakim

Zulkifli Hasan mengaku bukti transfer uang lima miliar rupiah dari Partai Nasdem kepada Lucky Hakim sudah jelas dan terang

Image
News

Kejati Belum Pastikan Jumlah Jaksa Yang Teliti Berkas Perkara Fahri Hamzah

Kejati masih mencari sejumlah nama jaksa yang dinilai mampu untuk mengawal kasus ini dengan baik

Image
News

Solusi Penyelesaian Anak Jalanan, Pemprov DKI Harus Entaskan Kemiskinan

"Kalau mau efektiktif kan harus dilihat akarnya salah satunya kemiskinan jadi akar masalahnya harus diselesaikan,"

Image
News

Polda Metro Gagalkan Penyelundupan Ekstasi Dari Prancis

Barang bukti ini ada ada 2.915 butir. Barang ini adalah ekstasi langsung dari Perancis

Image
News

Polisi Belum Bisa Ungkap Motif Bom Melotov di Rumah Mardani Ali Sera

Motiv pelemparan bom itu bisa diketahui kalo pelaku sudah ditangkap

Image
News

Kejati DKI Terima SPDP Kasus Sohibul Iman dari Penyidik PMJ

Meski SPDP sudah diterima tapi belum ada tersangka

Image
News

Pembunuh Atlet Ice Skating Kazakstan Berhasil Ditangkap

Polisi di Kazakhstan berhasil menahan seorang tersangka dalam pembunuhan Denis Ten yang tewas pada Kamis (19/7) lalu.

Image
News

Pengamat: Bacaleg Artis Jadi Mesin Pencari Suara

"Partai politik itu harus punya mesin pendulang suara, mesin pendulang elektoral yang paling efektif bagi partai populis partai baru"

Image
News

Informasi Tidak Cukup, Polda Metro Jaya Cari CCTV di Sekitar Rumah Mardani Ali Sera

Image
News

Sempat Dipolisikan Ahok, Daeng Azis, "Penguasa" Kalijodo Bakal Dirangkul Sandiaga Uno

"Saya belum diupdate, belum memiliki datanya, tapi bagi kami Gerindra terbuka, tentunya para kader yang ingin terbaik untuk daerahnya,"

Image
News

Cristiano Ronaldo Beri Tip Rp 340 Juta Pada Karyawan Hotel Di Yunani

Ronaldo memberi tip sebesar 23200 dollar Amerika Serikat atau sekira Rp 340 juta karena terkesan dengan pelayanan hotel.

trending topics

terpopuler

  1. Rumah Pribadi Mardani Ali Sera Dilempar Bom Molotov oleh OTK

  2. Denny: Dulu Zaman Ahok, Merokok di Kafe Mal Dilarang Keras, Sekarang?

  3. Gerindra Menduga Teror di Rumah Mardani Ali Sera Terkait Gerakan #2019GantiPresiden

  4. Geger, Pelajar Berbaju Batik Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Dipinggir Jalan

  5. Survei LIPI: Mayoritas Masyarakat Ingin Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

  6. Faizal: Bom Molotov di Rumah Mardani Bisa Jadi Kerjaan Kader PKS Sendiri

  7. Pelemparan Bom Molotov Rumah Mardani, Polisi: Barang Bukti dan Empat Saksi Kita Periksa

  8. Begal Pembunuh Sadis di Tangerang Tertangkap, Keluarga Saripah Sujud Syukur

  9. Bamsoet: yang Penting Wakilnya Pak Jokowi Jangan dari Singapura atau Amerika

  10. Ngabalin Jadi Komisaris, Ferdinand: Memacu yang Lain Puji Jokowi Mati-matian

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rame-rame Jadi Caleg

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan