image image
Image

Mohammad Saihu

Tenaga Ahli DKPP

"On the track" bagi Pencari Keadilan Pemilu

HUT 6 Tahun DKPP

Image

Mohammad Saihu, Tenaga Ahli DKPP | ISTIMEWA

“Those who do not know history are destined to repeat it”. Edmund Burke (1729 – 1797),

baca juga:

Tanggal 12 Juni 2018 merupakan Hari Lahir Dewan Kehormatana Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ke-6. Tidak ada ceremonial atau peringatan yang menandai kelahirannya. Ini karena hari lahir DKPP bersamaan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri  (11 – 20 Juni 2018).

Tulisan ini menyampaikan kekhasan DKPP dalam melaporkan kinerja tahunan sebagaimana tradisi pada peringatan-peringatan DKPP 5 tahun sebelumnya. Secara substantif sajian singkat ini cukup untuk dipahami pembaca dalam menguak sejarah, visi-misi DKPP, dan kinerjanya di usia 6 tahun.        

Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU.

Hanya beberapa tahun, DK KPU memberikan teroboson dengan memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Di antara 2 (dua) putusan DK KPU menjadi trending topics, “Tahun 2009, 5  anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena  konfilk kepentingan yang menghambat kinerja KPU” dan “Tahun 2010, Anggota KPU Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat”.

Kinerja DK KPU pun mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.  Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan umum.

Progress Kelembagaan DKPP

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat (final and binding). Keanggotaan DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas), professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif. 

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris (on process). Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan  pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  di daerah.          

6 Tahun DKPP, On The Track

Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan; Pertama, periode 2012 – 2017 dengan ketua merangkap anggota Jimly Asshiddiqie beserta Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka, dan Anna Erliyana yang menggantikan Abdul Bari Azed karena mengundurkan diri tahun 2013, Ida Budhiati (unsur KPU) dan Endang Wihdatiningtyas yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu). Kedua, periode 2017 – 2022, ketua merangkap anggata  Harjono dengan anggota lain; Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, Alfitra Salaam, Hasyim Asy’ari (unsur KPU), dan Ratna Dewi Pettalolo (unsur Bawaslu).

Selama 6 tahun,  kinerja DKPP diwarnai penyelenggaraan pemilu/pilkada; 1) Pilkada tahun 2012 yang diikuti oleh 51 daerah, 2) Pilkada tahun 2013 di 124 daerah,  3) Pemilu DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 4) Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuiti 269 daerah, 5) Pilkada Serentak tahun 2017 dengan jumlah 101 daerah, dan 6) Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di  171 daerah.

Banyaknya penyelenggaraan pemilu/pilkada dalam kurun 6 tahun berdirinya DKPP menyisakan berbagai pelanggaran kode etik yang berujung dalam persidangan DKPP. Hasilnya, sejak tahun 2012 DKPP telah bersidang untuk  1.047 Perkara dengan jumlah 3.982 orang/penyelenggara (teradu) yang diputus.

Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.145 penyelenggara dinyatakan tidak terbukti bersalah dan direhabilitasi. Sedangkan 1.650 penyelenggara terbukti bersalah dengan beberapa varian sanksi, di antaranya sanksi Pemberhentian Tetap mencapai jumlah 458 penyelenggara dan sanksi Peringatan sejumlah 967 penyeleggara pada medio Maret 2018. Konsekuensi etik, bagi penyelenggara pemilu yang telah menerima sanksi pemberhentian tetap, maka selamanya tidak diperkenankan kembali dalam penyelenggaraan pemilu. 

Terkait data-data penanganan perkara kode etik DKPP yang terus bertambah, Ketua DKPP Periode 2017-2022, Hardjono pada awal menahkodai lembaga ini menyampaikan optimisnya, seiring perjalanan waktu disertai perubahan undang-undang maupun peraturan yang lebih baik, ke depan penyelenggara pemilu pun akan lebih baik karena semakin berpengalaman.

Karena itu, mindset indikator keberhasilan DKPP adalah ke arah efektifitas putusan DKPP dan kepuasan pencari keadilan pemilu (justice seeker) bukan kuantitas perkara, karena pada titik itulah urgensi demokrasi substantif dalam pemilu akan tercapai.

Senada dengan sang ketua, para anggota DKPP menyambut positif dan optimis. Teguh Prasetyo yang berlatar belakang guru besar hukum pidana mengkampanyekan  “pemilu bermartabat atau keadilan bermartabat”.

Kata bermartabat menurutnya adalah roh dari cita-cita pemilu demokratis. Oleh karena itu, Alfitra Salam yang berlatarbekang birokrat dan peneliti LIPI bertekad mengefektifkan pengembangan dan pendidikan kode etik bagi penyelenggara pemilu melalui program sosialisasi/publikasi, kerjasama penelitian (research) dengan dunia kampus, dan  berbagai diskusi/seminar yang melibatkan semua stakeholder pemilu di seluruh Indonesia (bottom up).

Menurut Muhammad (Ketua Bawasul 2012-2017) , pengalaman DKPP akan menjadi guru terbaik, ia pun memperioritaskan program-program preventif untuk mengukuhkan peran DKPP sebagai mitra lahirnya penyelenggara pemilu yang patuh dan taat aturan. Sementara itu, Idha Budiati (anggota KPU 2012-2017), juga menyatakan optimismenya, DKPP akan berkerja lebih baik dalam mengawal pemilu.

Modalnya, menurut anggota DKPP unsur Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah komitmen bersama di antara para penyelenggara pemilu untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Dalam kepentingan menegakkan kode etik,  Hasyim Asy’ari (wakil KPU) menyatakan,  DKPP akan bebas kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak berperkara (subjectum litis).

Inilah catatan singkat tentang sejarah, kinerja DKPP dalam kurun 6 tahun, dan harapan para anggota DKPP periode 2017-2022. Tanpa mengenal sejarah, tentu kita akan sulit menjadikannya sebagai pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik untuk menatap masa depan lebih baik. Maka, tepat sekali pelajaran dari Edmund Burke (1729 – 1797), “Those who do not know history are destined to repeat it”.

Dirgahayu  DKPP ke -6

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

News

Tergelincir, Satu Wisatawan Tewas di Air Terjun Pongkar Riau

Image

Olahraga

Piala Dunia Rusia 2018

Timnas Brasil Kembali Cedera, Selecao Terancam Tanpa Neymar di Laga Kontra Kosta Rika

Image

News

Warga Lombok Barat Dibuat Resah Oleh Kemunculan Buaya

Image

News

Pilkada Serentak 2018

KPU Sitaro: Mari Kita Sukseskan Pilkada Serentak di Daerah Kita

Image

Ekonomi

Mengejutkan! Trump Kembali Berlakukan Tarif Impor Baru untuk Cina

Image

Olahraga

Piala Dunia Rusia 2018

Trivia Fakta Menarik Pertandingan Kolombia vs Jepang

terkini

Image
News

Nasdem Dukung Hak Angket Pengangkatan Komjen Iriawan

"Penggunaan hak interpelasi atau angket terbatas tersebut berupa permintaan keterangan dan penyelidikan terbatas untuk tindakan koreksi"

Image
News

Tergelincir, Satu Wisatawan Tewas di Air Terjun Pongkar Riau

"Korban tenggelam saat berenang pada Selasa sekitar pukul 13.30 WIB"

Image
News

Warga Lombok Barat Dibuat Resah Oleh Kemunculan Buaya

Saat ini, warga sedang melakukan perburuan agar bisa menangkap buaya tersebut.

Image
News
Pilkada Serentak 2018

KPU Sitaro: Mari Kita Sukseskan Pilkada Serentak di Daerah Kita

"Datang dan gunakan hak pilih, karena suara yang diberikan ini, akan menentukan nasib Kabupaten Kepulauan Sitaro sampai 5 tahun kedepan"

Image
News
Mudik Lebaran 2018

Arus Balik, 1.747 Orang Menyebrang di Pelabuhan Ro-Ro Bengkalis

Selain itu, juga terdata 568 sepeda motor, 23 truk dan 138 mobil penumpang menyeberang.

Image
News

Satu Arah Diberlakukan, LMS Buka Semua GT Arah Jakarta

"Kita tutup semua gardu yang mengarah ke Jawa Tengah dan di GT Palimanan arah Jakarta kita buka 23 gardu"

Image
News

Rekor, 68,5 Juta Orang Mengungsi

Namun sekitar 70 persen jumlah pengungsi itu hanya dari 10 negara.

Image
News

Penembakan di Cafe Internet Swedia Tewaskan Tiga Orang

Seorang pria yang terluka diangkut dengan mobil di pintu keluar. Tiga orang lainnya dirawat di rumah sakit.

Image
News
Pilkada Serentak 2018

SBY Pinta Khofifah Terus Amanah

Khofifah tak banyak menebar janji kepada rakyat

Image
News

Gagal dengan Partai Allah Vs Partai Setan, Sekarang Main Poros Beijing Vs Poros Mekah

Di zaman Presiden B. J. Habibie, kata Nadirsyah, malah ada istilah lebih keren.

Image
News

Ferdinand: Ngabalin Ini Betul-betul Asal Mangap

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pelantikan Iriawan tidak melanggar undang-undang.

Image
News

Tangisan Pilu Anak Migran AS Tak Mampu Ubah Kebijakan Trump

Trump justru menyalahkan Partai Demokrat yang tak mau bernegosiasi dalam kebijakan imigrasi.

trending topics

terpopuler

  1. Imbas Diberlakukan One Way, Banyak Kendaraan Terjebak Macet di Tol JORR Hingga Berjam-jam

  2. H+3 Arus Balik Lebaran, Sebanyak 90.000 Kendaraan Telah Kembali ke Jakarta

  3. Banjir Disertai Tanah Longsor Terjang Myanmar Selatan

  4. Pengembang Perumahan Elite Cinere Parkview Tutup Plang Segel Dengan Spanduk

  5. Bertemu Mahathir, Pendiri Alibaba.com Takjub

  6. Merkel Hadapi Ultimatum dari Aliansi dalam Isu Migran

  7. Lokasi Tenggelam Kapal KM Sinar Bangun Tidak Jauh dari Pelabuhan Tigaras

  8. Pengamat Ungkap Sosok Cawapres Jokowi yang Direstui Megawati

  9. Ketauan Nyolong Parfum, Pria Pengangguran Ini Digiring Polisi

  10. Begini Kronologis Tenggelamnya KM Sinar Bangun

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
Ujang Komarudin

Kembali ke Fitri

Image
Mohammad Saihu

"On the track" bagi Pencari Keadilan Pemilu

Image
Damhuri Muhammad

Yudi Latif dan Kuliah Umum tentang Keadilan

Image
Imam Shamsi Ali

Puasa Ramadan (Bagian 21)

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan

Image
News

Berpangkat Kompol, Ahrie Sonta Sandang Gelar Doktor

Image
News

Jejak - jejak Dawam Rahardjo Semasa Hidup