image
Login / Sign Up
Image

Mohammad Saihu

Tenaga Ahli DKPP

"On the track" bagi Pencari Keadilan Pemilu

HUT 6 Tahun DKPP

Image

Mohammad Saihu, Tenaga Ahli DKPP | ISTIMEWA

“Those who do not know history are destined to repeat it”. Edmund Burke (1729 – 1797),

baca juga:

Tanggal 12 Juni 2018 merupakan Hari Lahir Dewan Kehormatana Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ke-6. Tidak ada ceremonial atau peringatan yang menandai kelahirannya. Ini karena hari lahir DKPP bersamaan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri  (11 – 20 Juni 2018).

Tulisan ini menyampaikan kekhasan DKPP dalam melaporkan kinerja tahunan sebagaimana tradisi pada peringatan-peringatan DKPP 5 tahun sebelumnya. Secara substantif sajian singkat ini cukup untuk dipahami pembaca dalam menguak sejarah, visi-misi DKPP, dan kinerjanya di usia 6 tahun.        

Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU.

Hanya beberapa tahun, DK KPU memberikan teroboson dengan memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Di antara 2 (dua) putusan DK KPU menjadi trending topics, “Tahun 2009, 5  anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena  konfilk kepentingan yang menghambat kinerja KPU” dan “Tahun 2010, Anggota KPU Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat”.

Kinerja DK KPU pun mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.  Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan umum.

Progress Kelembagaan DKPP

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat (final and binding). Keanggotaan DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas), professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif. 

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris (on process). Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan  pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  di daerah.          

6 Tahun DKPP, On The Track

Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan; Pertama, periode 2012 – 2017 dengan ketua merangkap anggota Jimly Asshiddiqie beserta Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka, dan Anna Erliyana yang menggantikan Abdul Bari Azed karena mengundurkan diri tahun 2013, Ida Budhiati (unsur KPU) dan Endang Wihdatiningtyas yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu). Kedua, periode 2017 – 2022, ketua merangkap anggata  Harjono dengan anggota lain; Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, Alfitra Salaam, Hasyim Asy’ari (unsur KPU), dan Ratna Dewi Pettalolo (unsur Bawaslu).

Selama 6 tahun,  kinerja DKPP diwarnai penyelenggaraan pemilu/pilkada; 1) Pilkada tahun 2012 yang diikuti oleh 51 daerah, 2) Pilkada tahun 2013 di 124 daerah,  3) Pemilu DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 4) Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuiti 269 daerah, 5) Pilkada Serentak tahun 2017 dengan jumlah 101 daerah, dan 6) Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di  171 daerah.

Banyaknya penyelenggaraan pemilu/pilkada dalam kurun 6 tahun berdirinya DKPP menyisakan berbagai pelanggaran kode etik yang berujung dalam persidangan DKPP. Hasilnya, sejak tahun 2012 DKPP telah bersidang untuk  1.047 Perkara dengan jumlah 3.982 orang/penyelenggara (teradu) yang diputus.

Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.145 penyelenggara dinyatakan tidak terbukti bersalah dan direhabilitasi. Sedangkan 1.650 penyelenggara terbukti bersalah dengan beberapa varian sanksi, di antaranya sanksi Pemberhentian Tetap mencapai jumlah 458 penyelenggara dan sanksi Peringatan sejumlah 967 penyeleggara pada medio Maret 2018. Konsekuensi etik, bagi penyelenggara pemilu yang telah menerima sanksi pemberhentian tetap, maka selamanya tidak diperkenankan kembali dalam penyelenggaraan pemilu. 

Terkait data-data penanganan perkara kode etik DKPP yang terus bertambah, Ketua DKPP Periode 2017-2022, Hardjono pada awal menahkodai lembaga ini menyampaikan optimisnya, seiring perjalanan waktu disertai perubahan undang-undang maupun peraturan yang lebih baik, ke depan penyelenggara pemilu pun akan lebih baik karena semakin berpengalaman.

Karena itu, mindset indikator keberhasilan DKPP adalah ke arah efektifitas putusan DKPP dan kepuasan pencari keadilan pemilu (justice seeker) bukan kuantitas perkara, karena pada titik itulah urgensi demokrasi substantif dalam pemilu akan tercapai.

Senada dengan sang ketua, para anggota DKPP menyambut positif dan optimis. Teguh Prasetyo yang berlatar belakang guru besar hukum pidana mengkampanyekan  “pemilu bermartabat atau keadilan bermartabat”.

Kata bermartabat menurutnya adalah roh dari cita-cita pemilu demokratis. Oleh karena itu, Alfitra Salam yang berlatarbekang birokrat dan peneliti LIPI bertekad mengefektifkan pengembangan dan pendidikan kode etik bagi penyelenggara pemilu melalui program sosialisasi/publikasi, kerjasama penelitian (research) dengan dunia kampus, dan  berbagai diskusi/seminar yang melibatkan semua stakeholder pemilu di seluruh Indonesia (bottom up).

Menurut Muhammad (Ketua Bawasul 2012-2017) , pengalaman DKPP akan menjadi guru terbaik, ia pun memperioritaskan program-program preventif untuk mengukuhkan peran DKPP sebagai mitra lahirnya penyelenggara pemilu yang patuh dan taat aturan. Sementara itu, Idha Budiati (anggota KPU 2012-2017), juga menyatakan optimismenya, DKPP akan berkerja lebih baik dalam mengawal pemilu.

Modalnya, menurut anggota DKPP unsur Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah komitmen bersama di antara para penyelenggara pemilu untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Dalam kepentingan menegakkan kode etik,  Hasyim Asy’ari (wakil KPU) menyatakan,  DKPP akan bebas kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak berperkara (subjectum litis).

Inilah catatan singkat tentang sejarah, kinerja DKPP dalam kurun 6 tahun, dan harapan para anggota DKPP periode 2017-2022. Tanpa mengenal sejarah, tentu kita akan sulit menjadikannya sebagai pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik untuk menatap masa depan lebih baik. Maka, tepat sekali pelajaran dari Edmund Burke (1729 – 1797), “Those who do not know history are destined to repeat it”.

Dirgahayu  DKPP ke -6

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Iptek

Tiru WhatsApp dan Facebook, Instagram Bisa Tunjukan Teman yang Sedang Online

Image

Olahraga

Asian Games Jakarta-Palembang 2018

Jelang Asian Games, Basket 3x3 Indonesia Terus Asah Kemampuan

Image

Hiburan

Ngakak! Begini Cerita Judika Jika Duma Riris PMS

Image

Hiburan

Takut Hilang, Nadine Chandrawinata Tak Pernah Gunakan Perhiasan saat Traveling

Image

Olahraga

James Rodriguez

Pelatih Anyar Muenchen Tegaskan James Tak Kembali ke Madrid

Image

Ekonomi

Harga Emas Antam Merosot Rp1.000 per Gram

Image

Ekonomi

Yen Menguat, Tapi Buat Mayoritas Saham Tokyo Datar

Image

Iptek

Acer Day, Kumpulkan Poin Bisa Dapat Laptop

Image

Ekonomi

Mandiri Tahan Suku Bunga KPR Hingga Akhir Tahun

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Wamenlu RI: Kerja Sama Maritim ASEAN-India Adalah Sebuah Keharusan

Fachir juga menggaris bawahi berbagai potensi dan keunggulan ASEAN dan India, termasuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Image
News

Para Atlet Muda Korsel Kerap Diperkosa dan Disiksa Pelatihnya

Image
News

Burberry Bakar Tas, Baju dan Parfum Senilai Rp 541 Miliar Tahun Lalu

Burberry menghancurkan pakaian, asesoris dan parfum yang tak terjual senilai 28,6 juta poundsterling atau sekira Rp 541 miliar.

Image
News

Karena Kasus Bom Molotov di Rumahnya, Mardani Disebut 'Cemen' Oleh Warganet

Pemberitaan bom molotov membuat Mardani harus menerima kritikan pedas dari warganet.

Image
News

Gerindra Akui AHY Jadi Pertimbangan Partai Koalisi untuk Jadi Cawapres Prabowo

Selain AHY, koalisi Gerindra bersama PAN dan PKS juga telah mengerucutkan lima nama yang dimungkinkan akan menjadi pendamping Prabowo.

Image
News

Ruhut: Usut Kasus Bom Molotov di Rumah Mardani, Biar Tidak ada Dusta di Antara Kita

"Segera diungkap kasus bom molotov di rumah Inisiator # (Tagar) yang mulai layu sebelum berkembang," tulis Ruhut.

Image
News

Israel Sahkan UU Negara Bangsa Yahudi yang Kontroversial

Parlemen Israel mengesahkan Undang-undang (UU) yang mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa rakyat Yahudi.

Image
News

Meski Dilindungi, Nelayan Muara Citepus Palabuhanratu Masih Buru Impun

Munculnya perlindungan Ikan impun Peraturan Menteri (Permen) Perikanan dan Kelautan No 2/2015 tak dihiraukan oleh Nelayan

Image
News

Masa Bodoh Kritik, Trump Ingin Bertemu Putin Lagi

Donald Trump dan Vladimir Putin menyalahkan kekuatan di AS yang hendak menutupi kesuksesan pertemuan mereka.

Image
News
Pileg 2019

Dua Eks Napi Korupsi Nyaleg, Golkar Tunggu Putusan Judicial Review MA

Memang keduanya agak sulit partai untuk bisa mencoret.

Image
News

BMKG: Suhu Terendah di Yogyakarta Capai 18 Derajat Celsius

Adapun puncak musim kemarau di Yogyakarta, kata dia, diperkirakan terjadi pada Agustus 2018.

Image
News

Polisi Tangkap Garong Spesialis Rumsong di Bandara Kendari

Pelaku berencana melarikan diri usai melakukan pencurian namun berhasil kita gagalkan di Bandara Haluoleo Kendari bersama istrinya

trending topics

terpopuler

  1. Rumah Pribadi Mardani Ali Sera Dilempar Bom Molotov oleh OTK

  2. Gerindra Menduga Teror di Rumah Mardani Ali Sera Terkait Gerakan #2019GantiPresiden

  3. Denny: Dulu Zaman Ahok, Merokok di Kafe Mal Dilarang Keras, Sekarang?

  4. Geger, Pelajar Berbaju Batik Ditemukan Tewas Bersimbah Darah Dipinggir Jalan

  5. Survei LIPI: Mayoritas Masyarakat Ingin Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

  6. Pelemparan Bom Molotov Rumah Mardani, Polisi: Barang Bukti dan Empat Saksi Kita Periksa

  7. Begal Pembunuh Sadis di Tangerang Tertangkap, Keluarga Saripah Sujud Syukur

  8. Faizal: Bom Molotov di Rumah Mardani Bisa Jadi Kerjaan Kader PKS Sendiri

  9. Ngabalin Jadi Komisaris, Ferdinand: Memacu yang Lain Puji Jokowi Mati-matian

  10. Bamsoet: yang Penting Wakilnya Pak Jokowi Jangan dari Singapura atau Amerika

fokus

Idul Fitri 2018
Mudik Lebaran 2018
Piala Dunia Rusia 2018

kolom

Image
UJANG KOMARUDIN

Rame-rame Jadi Caleg

Image
Ridwansyah

Jakarta Bersolek untuk Asia

Image
Achmad Fahruddin

Politik Bohir Pencalegan

Image
Ujang Komarudin

Menanti Cawapres Jokowi

Wawancara

Image
News

Hari Kartini

Sehebat Apapun Wanita, Jangan Lupakan Kodratnya!

Image
News

Ariani Soekanwo, Tunanetra Pejuang Hak Politik Disabilitas

Image
News

Pembenahan Alutsista TNI dalam Pandangan Susaningtyas Kertopati

Sosok

Image
News

Brigjen Pol Teddy Minahasa Raih Bintang Bhayangkara Nararya dari Presiden Jokowi

Image
News

Menteri Termuda Kabinet Mahathir, Syed Saddiq Siap Jadi Panutan Pemuda Malaysia

Image
News

Idul Fitri 2018

8 Kali Puasa dan 8 Kali Lebaran, Polisi Ini Selalu Berada di Jalanan