image
Login / Sign Up
Image

Mohammad Saihu

Tenaga Ahli DKPP

"On the track" bagi Pencari Keadilan Pemilu

HUT 6 Tahun DKPP

Image

Mohammad Saihu, Tenaga Ahli DKPP | ISTIMEWA

“Those who do not know history are destined to repeat it”. Edmund Burke (1729 – 1797),

baca juga:

Tanggal 12 Juni 2018 merupakan Hari Lahir Dewan Kehormatana Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ke-6. Tidak ada ceremonial atau peringatan yang menandai kelahirannya. Ini karena hari lahir DKPP bersamaan dengan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri  (11 – 20 Juni 2018).

Tulisan ini menyampaikan kekhasan DKPP dalam melaporkan kinerja tahunan sebagaimana tradisi pada peringatan-peringatan DKPP 5 tahun sebelumnya. Secara substantif sajian singkat ini cukup untuk dipahami pembaca dalam menguak sejarah, visi-misi DKPP, dan kinerjanya di usia 6 tahun.        

Sejarah DKPP bermula dari telah berdirinya Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) pada tahun 2008 berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. DK KPU adalah institusi etik, bersifat ad hoc, dan bertugas menyelesaikan persoalan pelanggaran kode etik bagi penyelenggara pemilu dengan fungsi memanggil, memeriksa, dan menyidangkan hingga memberikan rekomendasi (hanya) kepada KPU.

Hanya beberapa tahun, DK KPU memberikan teroboson dengan memberhentikan beberapa penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Di antara 2 (dua) putusan DK KPU menjadi trending topics, “Tahun 2009, 5  anggota KPU Sumatera Selatan diberhentikan karena  konfilk kepentingan yang menghambat kinerja KPU” dan “Tahun 2010, Anggota KPU Andi Nurpati dipecat karena menjadi Pengurus Partai Demokrat”.

Kinerja DK KPU pun mengundang simpati publik. Alhasil pemerintah dan DPR memandang penting untuk meningkatkan kapasitas wewenang, tugas, dan fungsi lembaga kode etik di bidang kepemiluan ini. Selain itu, komposisi keanggotaan DK KPU yang dominan dengan unsur penyelenggara pun dinilai perlu ditata ulang.  Pada 12 Juni 2012 DK KPU secara resmi berubah DKPP melalui produk hukum UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemiluhan umum.

Progress Kelembagaan DKPP

Seiring perubahan DK KPU menjadi DKPP, UU No. 15 Tahun 2011 menetapkan DKPP bersifat tetap, struktur kelembagaannya lebih profesional, dan dengan tugas, fungsi, kewenangan menjangkau seluruh jajaran penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) beserta jajarannya dari pusat sampai tingkat kelurahan/desa. DKPP juga merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik (penyelidikan, verifikasi, pemeriksaan) dengan sifat putusan final dan mengikat (final and binding). Keanggotaan DKPP pun dipilih dari unsur tokoh masyarakat (Tomas), professional dalam bidang kepemiluan, ditetapkan bertugas per-5 tahun dengan masing-masing 1 (satu) perwakilan (ex officio) dari unsur anggota KPU dan Bawaslu aktif. 

Pada tahun 2017, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, DKPP dipandang penting dikuatkan kesekretariatannya. Jika pada UU No. 15 Tahun 2011,  kesekretariatan DKPP dibantu oleh Sekjen Bawaslu. UU No. 7 Tahun 2017 mengamanatkan kesekretariatan DKPP dipimpin langsung oleh seorang sekretaris (on process). Perintah tambahan lain di antarannya tentang Tim Pemeriksa Daerah (TPD), yang sebelumnya hanya dibentuk berdasarkan peraturan DKPP menjadi diamanatkan undang-undang meski bersifat ad hoc. TPD berfungsi sebagai hakim di daerah guna membantu dan/atau menjadi hakim pendamping anggota DKPP dalam melakukan  pemeriksaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu  di daerah.          

6 Tahun DKPP, On The Track

Sampai pada tahun keenam, DKPP telah dinahkodai 2 periode keanggotaan; Pertama, periode 2012 – 2017 dengan ketua merangkap anggota Jimly Asshiddiqie beserta Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Valina Singka, dan Anna Erliyana yang menggantikan Abdul Bari Azed karena mengundurkan diri tahun 2013, Ida Budhiati (unsur KPU) dan Endang Wihdatiningtyas yang pada Desember 2014 menggantikan Nelson Simanjuntak (unsur Bawaslu). Kedua, periode 2017 – 2022, ketua merangkap anggata  Harjono dengan anggota lain; Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, Alfitra Salaam, Hasyim Asy’ari (unsur KPU), dan Ratna Dewi Pettalolo (unsur Bawaslu).

Selama 6 tahun,  kinerja DKPP diwarnai penyelenggaraan pemilu/pilkada; 1) Pilkada tahun 2012 yang diikuti oleh 51 daerah, 2) Pilkada tahun 2013 di 124 daerah,  3) Pemilu DPR RI, DPD, DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, 4) Pilkada Serentak Tahun 2015 yang diikuiti 269 daerah, 5) Pilkada Serentak tahun 2017 dengan jumlah 101 daerah, dan 6) Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2018 yang akan dilaksanakan di  171 daerah.

Banyaknya penyelenggaraan pemilu/pilkada dalam kurun 6 tahun berdirinya DKPP menyisakan berbagai pelanggaran kode etik yang berujung dalam persidangan DKPP. Hasilnya, sejak tahun 2012 DKPP telah bersidang untuk  1.047 Perkara dengan jumlah 3.982 orang/penyelenggara (teradu) yang diputus.

Dari jumlah tersebut, sejumlah 2.145 penyelenggara dinyatakan tidak terbukti bersalah dan direhabilitasi. Sedangkan 1.650 penyelenggara terbukti bersalah dengan beberapa varian sanksi, di antaranya sanksi Pemberhentian Tetap mencapai jumlah 458 penyelenggara dan sanksi Peringatan sejumlah 967 penyeleggara pada medio Maret 2018. Konsekuensi etik, bagi penyelenggara pemilu yang telah menerima sanksi pemberhentian tetap, maka selamanya tidak diperkenankan kembali dalam penyelenggaraan pemilu. 

Terkait data-data penanganan perkara kode etik DKPP yang terus bertambah, Ketua DKPP Periode 2017-2022, Hardjono pada awal menahkodai lembaga ini menyampaikan optimisnya, seiring perjalanan waktu disertai perubahan undang-undang maupun peraturan yang lebih baik, ke depan penyelenggara pemilu pun akan lebih baik karena semakin berpengalaman.

Karena itu, mindset indikator keberhasilan DKPP adalah ke arah efektifitas putusan DKPP dan kepuasan pencari keadilan pemilu (justice seeker) bukan kuantitas perkara, karena pada titik itulah urgensi demokrasi substantif dalam pemilu akan tercapai.

Senada dengan sang ketua, para anggota DKPP menyambut positif dan optimis. Teguh Prasetyo yang berlatar belakang guru besar hukum pidana mengkampanyekan  “pemilu bermartabat atau keadilan bermartabat”.

Kata bermartabat menurutnya adalah roh dari cita-cita pemilu demokratis. Oleh karena itu, Alfitra Salam yang berlatarbekang birokrat dan peneliti LIPI bertekad mengefektifkan pengembangan dan pendidikan kode etik bagi penyelenggara pemilu melalui program sosialisasi/publikasi, kerjasama penelitian (research) dengan dunia kampus, dan  berbagai diskusi/seminar yang melibatkan semua stakeholder pemilu di seluruh Indonesia (bottom up).

Menurut Muhammad (Ketua Bawasul 2012-2017) , pengalaman DKPP akan menjadi guru terbaik, ia pun memperioritaskan program-program preventif untuk mengukuhkan peran DKPP sebagai mitra lahirnya penyelenggara pemilu yang patuh dan taat aturan. Sementara itu, Idha Budiati (anggota KPU 2012-2017), juga menyatakan optimismenya, DKPP akan berkerja lebih baik dalam mengawal pemilu.

Modalnya, menurut anggota DKPP unsur Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo adalah komitmen bersama di antara para penyelenggara pemilu untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil (Jurdil). Dalam kepentingan menegakkan kode etik,  Hasyim Asy’ari (wakil KPU) menyatakan,  DKPP akan bebas kepentingan (conflict of interest) dengan pihak-pihak berperkara (subjectum litis).

Inilah catatan singkat tentang sejarah, kinerja DKPP dalam kurun 6 tahun, dan harapan para anggota DKPP periode 2017-2022. Tanpa mengenal sejarah, tentu kita akan sulit menjadikannya sebagai pengalaman, dan pengalaman adalah guru terbaik untuk menatap masa depan lebih baik. Maka, tepat sekali pelajaran dari Edmund Burke (1729 – 1797), “Those who do not know history are destined to repeat it”.

Dirgahayu  DKPP ke -6

Editor: Ainurrahman

berita terkait

Image

Olahraga

Liga Champions 2018-2019

Formasi: Kesempatan Pemain Muda Unjuk Gigi di Santiago Bernabeu

Image

Olahraga

Stefano Cugurra

Pilih Persija Atau Timnas, Ini Jawaban Teco

Image

Olahraga

Liga Champions 2018-2019

Pochettino Bangga Tottenham Mampu Lewati Misi yang Mustahil

Image

Ekonomi

Menko Darmin Tegaskan BP Batam Tidak Bubar!

Image

News

Kode Korupsi 'Cempaka' untuk Samarkan Nama Bupati Cianjur

Image

News

Hari Juang Kartika 2018

Bakti Sosial Jelang HJK, Wujud Rasa Syukur dan Kemanunggalan TNI-Rakyat

Image

Ekonomi

Hadapi Nataru, Mandiri Siapkan Rp13,73 Triliun

Image

Olahraga

Final BWF World Tour 2018

Melalui Laga Ketat, Ginting Ditumbangkan Unggulan Pertama

Image

News

3 Hari Berjualan di Skybridge, PKL Masih Mengeluh Sepi Pembeli

komentar

Image

0 komentar

terkini

Image
News

Di Australia, Kapolri Ungkap Dua Gelombang Teroris Masuk Indonesia

Perkembangan terorisme global saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua gelombang.

Image
News

Kode Korupsi 'Cempaka' untuk Samarkan Nama Bupati Cianjur

KPK mengidentifikasi adanya penggunaan kode untuk menyamarkan nama Bupati Cianjur untuk melakukan suap DAK pendidkan.

Image
News
Hari Juang Kartika 2018

Bakti Sosial Jelang HJK, Wujud Rasa Syukur dan Kemanunggalan TNI-Rakyat

"Ini juga wujud dari bentuk kepedulian sosial TNI terhadap sesama tanpa melihat suku, agama, ras maupun golongan"

Image
News

3 Hari Berjualan di Skybridge, PKL Masih Mengeluh Sepi Pembeli

Kebanyakan PKL mengaku keberadaan Skybridge belum begitu memengaruhi keuntungannya.

Image
News

Haji dan Umroh Jadi Modus Pengiriman TKI Ilegal di Timur Tengah

Menunaikan ibadah haji dan umrah menjadi modus operandi tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ke kawasan Timur Tengah, termasuk Arab Saudi.

Image
News

Bupati Cianjur Kena OTT, Mendagri: Jujur Saya Sedih

"Kita semua termasuk saya, mari kita hindari dan ikuti mekanisme sesuai aturan dan etika yang ada"

Image
News

Pemecatan Tukang Ojek Makanan Ini Undang Simpati Warganet

Banyak warganet menyebut panjangnya jam kerja, kondisi sulit dan bayaran kecil menjadi masalah serius

Image
News

KPK Tetapkan Bupati Cianjur Sebagai Tersangka Kasus Pemotongan Anggaran Pendidikan

KPK menetapkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan.

Image
News

Menag Bantah Permintaan Kuota Haji Indonesia Ditolak Arab Saudi

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membantah pemberitaan bahwa permintaan Indonesia ke Arab Saudi agar menambah kuota haji ditolak.

Image
News

Turut Berkontribusi, TNI AD Dapat Apresiasi dan Penghargaan dari INASCOG

"Yang tidak kalah pentingnya bagi kita adalah dapat mendukung Indonesia dapat menyelenggarakan Asian Games aman, tertib, lancar dan sukses"

trending topics

terpopuler

  1. Tolak Kedatangan Sandi Uno, Pedagang: Pilihan Kami Tetap Jokowi

  2. Jelang Tahun Babi Tanah 2019, Cek Peruntunganmu di Sini

  3. Fadli Zon Bagikan Foto Jalan Rusak Parah hingga Produk Bir Indonesia Merangsek ke Rusia

  4. MRT Masuk Tahap Uji Coba, Rustam: Tampaknya di Era Jokowi Baru Terwujud

  5. Komite Pedagang Pasar Minta Sandi Tak Lagi Kampanye di Pasar

  6. Cekcok Anggota TNI vs Tukang Parkir Selesai Secara Kekeluargaan 

  7. Kapal Pesiar Milik Bandar Narkoba Bakal Dilelang Kejari Jakbar

  8. Mulai 15 Januari 2019, Garuda Bisa Terbang dari Bandara Halim Perdanakusuma

  9. Garap Pulau Jawa, Prabowo ke Jawa Timur, Djoko ke Solo, Sandiaga ke Magelang

  10. Kendalikan pH Vagina Kamu dengan Mengonsumsi Ubi Jalar

fokus

Semangat Pahlawan di Dadaku
Info MPR RI
Tragedi Lion Air

kolom

Image
Achmad Fachrudin

Problematik Pemilih Perumahan Mewah

Image
Awalil Rizky

Mencermati Penerimaan Negara yang Melampaui Target APBN

Image
Hendra Mujiraharja

Pantaskah Persija Ungguli PSM?

Image
Pangi Syarwi Chaniago

Narasi Capres yang Dangkal dan Tak Berkelas

Wawancara

Image
Hiburan

Ketinggian Falsafah Sastra Melayu Tidak Tertandingi oleh Sastra Moderen

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (3)

"Saya Masih Memikirkan Siapa yang Bakal Gantikan Saya"

Image
Olahraga

Eko Yuli Irawan (2)

"Atlet Junior Harus Bisa Mengalahkan Senior"

Sosok

Image
Iptek

Hebat! Pendiri GoJek Masuk Daftar 'Bloomberg 50'

Image
Ekonomi

Founder GOJEK Terpilih Jadi Tokoh Penentu Bisnis Global

Image
Ekonomi

Twitter Indonesia Umumkan Jokowi Sosok Paling Populer